pinjol ojk resmi

Penyihir Hitam Terlahir Kembali

Kemenperin Ogah Beri Rekomendasi Izin Impor Gerbong KRL: INKA Bisa******

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) belum memberi lampu hijau kepada PT Kereta Commuter Indonesia (PT KCI) untuk mengimpor gerbong kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang. Alasannya, produk itu bisa dibuat perusahaan dalam negeri, PT Industri Kereta Api (INKA).

Tahun ini ada 10 rangkaian KRL Jabodetabek yang harus dipensiunkan. Hingga 2024, setidaknya akan ada 16 total rangkaian KRL yang harus pensiun.

"PT Industri Kereta Api (INKA) bisa membuat itu semua, kenapa kita harus impor gerbang kereta api bekas dari Jepang. Katanya bangga beli buatan Indonesia. Bangladesh saja membeli produk kereta kita sampai Rp1,3 triliun," kata Sekretaris Jenderal Kemenperin Dody Widodo dikutip Antara, Senin (27/2).

Karena itu, Dody mendorong adanya perencanaan untuk periode penggantian atau peremajaan setiap gerbong kereta yang beroperasi di RI. Dengan begitu, industri kereta api nasional menggeliat dan menggerakkan perekonomian nasional.

"Kalau mendadak memang pasti sukar, seharusnya kan sudah direncanakan jauh-jauh hari dan memberi kesempatan kepada industri dalam negeri untuk berproduksi," ujarnya.

"Kapan lagi kita bangga akan buatan kereta dalam negeri. Jangan terus BUMN, jadi bisa impor dan impor. Tolong berhenti untuk pemikiran seperti itu," imbuh Dody.

Lihat Juga : Tewas Gegara Kesetrum Listrik Bisa Klaim Asuransi PLN

Dody menambahkan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) seharusnya digencarkan secara menyeluruh, tanpa terkecuali. Apalagi jika produk yang dibutuhkan mampu diproduksi oleh industri dalam negeri.

Ia optimistis industri nasional dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri, yang akan berkontribusi untuk perekonomian dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

"Bagaimanapun kita harus bangga dengan industri dalam negeri. Hal ini perlu diimplementasikan secara nyata melalui tindakan dalam mengambil keputusan," pungkas Dody.

PT KCI sebetulnya sudah memesan KRL pengganti sesuai dengan jumlah KRL yang pensiun kepada INKA. Masalahnya, PT Inka sanggup menyediakan gerbong KRL pesanan itu pada 2025. Padahal, pada 2023-2024 ini sudah banyak sekali kereta KCI yang dipensiunkan dan butuh pengganti.

Karena itu, KCI meminta restu ke Kementerian Perhubungan untuk impor kereta KRL. Bahkan, impor kereta bekas pun tak mereka mempermasalahkan asalkan masih bisa digunakan dan terawat dengan baik.

KCI sudah mengajukan surat izin impor dari Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) sejak 13 September 2022. Namun, Kemendag butuh rekomendasi teknis Kemenperin. Hingga kini, Kemenperin masih belum menerbitkan rekomendasi teknis tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Musuh di kamar kerja musim semi

Riuh Musabab Penolakan RUU Kesehatan, Khawatir BPJS Diintervensi******

Perubahan kedudukan BPJS yang semula di bawah presiden menjadi di bawah kementerian menjadi salah satu hal yang paling disorot dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan (RUU Kesehatan) Omnibus Law.

Banyak penolakan terhadap rancangan yang saat ini sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR 2023 itu. Dalam rancangan, BPJS Kesehatan disebut akan berada di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dalam diskusi publik membahas Urgensi RUU tentang Kesehatan pada Jumat (17/2) mengatakan, rancangan itu tidak tepat karena BPJS tidak semata soal kesehatan.

"BPJS itu tidak hanya kesehatan, BPJS ini termasuk untuk jaminan kematian, JHT, kecelakaan. Jadi semua jaminan. Jadi di sini pertanyaannya agak sedikit aneh ya, berbagai macam jaminan dan berbagai kementerian ikut terlibat tapi kok masuknya di Omnibus Law kesehatan," ujar Ghufron.

Penolakan juga datang dari Ketua Exco Partai Buruh Provinsi Sumatera Selatan Ali Hanafiah. Alasannya, karena iuran BPJS selama ini berasal dari akumulasi dana publik, di mana buruh membayar iuran sebesar 1 persen dan pengusaha 4 persen.

Sehingga, secara keseluruhan akumulasi uang di BPJS Kesehatan bukan milik pemerintah.

"Kami menolak keras BPJS di bawah kementerian. Di seluruh dunia tidak ada namanya jaminan sosial (BPJS) itu di bawah menteri, seluruh lembaga BPJS di seluruh dunia itu di bawah presiden atau perdana menteri, jadi di bawah langsung kepala pemerintahan," ungkap Ali dalam agenda rapat Konsolidasi Persatuan Buruh Indonesia Sumatera Selatan di Duta Hotel Palembang, Sabtu (18/2).

Adapun menteri memiliki status sebagai pembantu presiden, yang artinya tidak memiliki kapabilitas untuk mengatur pengelolaan dana publik dalam BPJS. Karena itu, menteri yang mengelola dana publik artinya menyalahgunakan wewenang dan jabatan.

"Jadi kalau sampai BPJS di bawah menteri, dengan kata lain, ini abuse of power (penyalahgunaan wewenang jabatan). Kemudian, dalam UU BPJS, Dewan Pengawas (Dewas) BPJS itu disebut wali amanah, nah kalau wali amanah itu nggak boleh di bawah seorang menteri, Dewas itu harus independen," kata Ali.

Ketua Korwil KSBSI Sumatra Utara, Ramlan Hutabarat menyampaikan hal serupa. Menurutnya, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan harus dikelola dengan profesional, demokratis, transparan, dan akuntabilitas.

Para buruh dibuat was-was atas perubahan itu, karena dikhawatirkan berimbas pada penurunan kualitas pelayanan. Selain itu, juga rentan mengalami intervensi dan menambah birokrasi.

Ramlan meminta agar pemerintah tidak mengubah BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan menjadi BUMN. Pasalnya, dana yang dikelola dalam penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan adalah dana swadaya masyarakat, khususnya dari buruh dan pengusaha.

Pemerintah pun disarankan untuk berfokus pada UU N0. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan UU N0. 24 Tahun 2011, Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

"BPJS berpotensi mendapat penugasan sesuatu (dari kementerian) yang berpotensi merugikan dana kelolaan masyarakat, seperti menempatkan ke instrumen investasi yang tidak menguntungkan. Atau, penugasan kementerian yang membuat pelayanan kepada warga/pekerja menjadi tidak terfokus," papar Ramlan.

Kehidupan setelah kematian dimulai dari awal

RI Gugat Uni Eropa Terkait Kebijakan Antidumping dan Sawit******

Indonesia menggugat Uni Eropa(UE) ke World Trade Organization (WTO) terkait antidumping. Sementara itu, dua gugatan soal kelapa sawitbakal menyusul.

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Septian Hario Seto untuk untuk antidumpung, gugatan dilakukan karena produk Cold Rolled Stainless Steel (CRS)Indonesia dikenakan antidumping oleh Eropa.

Sementara itu soal sawit, gugatan dilayangkan sebagai bentuk perlawanan RI terhadap tindakan semena-mena UE.

"Di sawit juga kami akan masukkan dua gugatan baru ke UE. Trade defencekita harus ditingkatkan, tidaak bisa diam-diam saja dikenakan antidumping dan segala macam, tidak. Banyak negara berkembang sikapnya seperti itu, jangan, ini semena-mena. Harus kami challenge, bawa ke WTO," imbuhnya.

Seto menegaskan sejatinya antidumping terhadap CRS  tersebut adalah hal alami karena UE juga memproteksi industri dalam negerinya. Namun, gugatan ke WTO adalah bentuk pertahanan perdagangan RI.

RI ingin mempertanyakan ketepatan pengenaan antidumping tersebut. Ia menegaskan kebijakan itu memang yang dirugikan adalah perusahaan. Tapi karena perusahaan tak bisa menggugat langsung ke WTO, maka akhirnya pemerintah yang menggugatnya.

Oleh karena itu, perusahaan harus bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia untuk memperjuangkan keadilan tersebut.

"Bulan depan kami akan tanya ke UE kenapa Anda memperlakukan antidumping. Sawit mungkin dua bulan lagi kami submit," jelas Seto.

[Gambas:Video CNN]

Menikah dengan keluarga kaya

Libur Nataru Selesai, Kunjungan Turis ke RI Turun Jadi 735 Ribu Orang******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah wisatawanmancanegara (wisman) atau turis asing yang masuk ke Indonesia turun 17,78 persen ke 735,95 ribu pada Januari 2023 dibandingkan bulan sebelumnya.

"Januari ini kan sudah selesai Liburan Natal dan Tahun Baru (2023), ini pola musiman. Jadi memang di Desember (2022) itu puncaknya, karena sudah selesai atau sudah berakhir liburannya, maka kunjungan wisman ke Indonesia juga mengalami penurunan. Ini pengaruh musiman," ungkap Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam konferensi pers, Rabu (1/3).

Pudji merinci ada 620,9 ribu kunjungan wisman pada Januari tersebut masuk melalui pintu masuk utama dan 115 ribu lainnya masuk melalui pintu masuk perbatasan.

Berdasarkan kebangsaan, wisman paling banyak masuk Indonesia berasal dari Malaysia sebesar 112,3 ribu kunjungan. Kemudian, disusul Australia sebanyak 99,1 ribu kunjungan dan Singapura 96 ribu kunjungan.

Selanjutnya, ada wisman dari Timor Leste sebanyak 70,4 ribu kunjungan, India 32,8 ribu kunjungan, dan dari Korea Selatan sebanyak 27,2 ribu kunjungan, serta China mencapai 27,1 ribu kunjungan.

"Kunjungan wisman berkebangsaan Malaysia turun 30,25 persen, Australia turun 3,09 persen, dan Singapura turun 46,77 persen dibandingkan Desember 2022," jelasnya.

Sementara itu, kunjungan wisman ke Indonesia secara tahunan masih tumbuh 503,34 persen. Malaysia, Australia, dan Singapura menyumbang total pertumbuhan kunjungan tertinggi ke Indonesia secara year on year(yoy).

[Gambas:Video CNN]

Teknik Menelan Surga Kuno Lin Han

Pemerintah Geber PP DHE Agar Duit Ekspor RI Tak Dinikmati Singapura******

Menteri Koordinator Bidang PerekonomianAirlangga Hartarto tengah menggeber penyelesaian peraturan pemerintah (PP) terkait devisa hasil ekspor (DHE). Pasalnya, hasil ekspor komoditas sumber daya (SDA) Indonesia selama ini dinikmati perbankan Singapura.

Regulasi yang didorong ditujukan untuk ekspor SDA dan hilirasinya. Peraturan teknis ini akan menggantikan PP Nomor 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam. 

"Semua DHE masuk sistem keuangan Indonesia, ambang batas atau thresholddi atas 250 ribu. Disimpan di dalam negeri minimal bulan, minimal 30 persen ditahan," kata Airlangga di acara CNBC Economic Outlook 2023 di Jakarta, Selasa (28/2).

Menurutnya, perbankan di dalam negeri siap mengakomodir kebijakan baru ini. Bahkan, dua bank internasional yang beroperasi di RI menyatakan siap kalaupun DHE disimpan lebih dari tiga bulan.

"Disiapkan PBI (Peraturan Bank Indonesia) untuk devisa, yang diharapkan bisa bersaing dengan Singapura," ungkapnya.

Ia menambahkan penerapan kebijakan DHE baru ini akan diberikan masa transisi selama tiga bulan.

Menurutnya, pemerintah menargetkan investasi tahun ini mencapai Rp1.400 triliun dan pada 2024 targetnya naik menjadi Rp1.600 triliun. Karena itu, pemerintah mereformasi beberapa sektor, salah satunya DHE SDA.

[Gambas:Video CNN]

Benua Kayu Dou

Mayoritas Kripto Masih Lesu, Cuma XRP yang Menguat******

Harga mayoritas asetkripto dengan kapitalisasi pasar terbesar kompak memerah pada perdaganganRabu (1/3) pagi, masih melanjutkan tren pelemahan dari awal pekan. Cuma XRP yang hijau.

Mengutip coinmarketcap, XRP menjadi satu-satunya koin di jajaran Top 10 yang mencatatkan kenaikan. Harganya US<句子>,37 per koin setelah menguat tipis 0,3 persen.

Bitcoin belum beranjak dari level US ribu. Si Raja Koin ini turun tipis 0,6 persen ke US.304 per keping.

BNB pun terkoreksi 0,7 persen ke harga US2 per koin pada perdagangan 24 jam, serta turun 1,7 persen dalam seminggu.

Cardano juga terjerembab 2,8 persen ke harga US<句子>,35 per koin. Dogecoin melempem 0,5 persen ke US<句子>,081 per keping.

Polygon terperosok 0,6 persen ke harga US,22 per koin. Trio koin stabil yakni Tether, Binance USD dan USD Coin masih setia di harga US.

Pemerintah masih melarang penggunaan kripto sebagai alat pembayaran. Namun, kripto termasuk komoditas bursa berjangka, sehingga bisa digunakan sebagai aset investasi maupun komoditas yang diperjualbelikan oleh para pelaku pasar.

Aset kripto diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan lewat Peraturan Bappebti No 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.

Aturan kripto juga tercantum dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

[Gambas:Video CNN]