semar123 slot

Dokter ajaib bereinkarnasi sebagai selir

LKPP Klaim Pertemuan dengan Ahok Sinyal Baik BUMN Minat Produk RI******

Pertemuan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama aliasAhokmenjadi sinyal banyaknya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mulai tertarik membeli produk lokal.

Plt Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP Yulianto Prihandoyo mengungkapkan hal tersebut dalam gelaran Road to Business Matching Tahap VI-Indonesia Catalogue Expo and Forum (BM VI-ICEF). Ia lantas mengapresiasi minat dari para perusahaan pelat merah tersebut.

"Kami dapat permohonan banyak dari teman-teman BUMN untuk bisa beli (barang dan jasa) di katalog. Dengan senang hati tentu kami membuka kesempatan teman-teman BUMN, silakan kalau mau beli di katalog," katanya di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (28/7).

"Kami terima kunjungan Pak Basuki (BTP) atau Pak Ahok bagaimana ke depan barangkali Pertamina bisa beli barangnya di katalog. Kami sedang menjajaki ke sana," sambung Yulianto.

Ia menegaskan kehadiran e-katalog untuk mendukung penggunaan produk-produk lokal oleh kementerian/lembaga (K/L), sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Yulianto bahkan menyebut sudah membekukan sekitar 16 ribu produk impor yang mejeng di e-katalog.

Yulianto menyebut pembekuan produk impor tersebut dilakukan demi memberikan ruang lebih bagi para barang dan jasa lokal agar dilirik oleh K/L.

"Konsepnya sederhana, semakin banyak penjual dan pembeli, semakin bagus itu pasar. Kalau penjualnya sedikit, saya khawatir harganya jadi tidak bersaing. Jadi tugas kita semua mendorong sebanyak-banyaknya penjual untuk berjualan di katalog," tuturnya.

"Termasuk pembeli, perannya untuk mengoreksi harga. Pembeli negosiasi, nanti harganya jadi lebih murah. Harga terbaik itu tercatat di katalog, pembeli setelahnya bisa lihat plus dengan rating-rating," tandas Yulianto.

Sebelumnya, Ahok meminta LKPP terlibat dalam pengadaan barang dan jasa di perseroan. Menurutnya, keterlibatan LKPP bisa mendorong peningkatan proses pengadaan barang dan jasa yang lebih bersih serta transparan di Pertamina.

Permintaan ini disampaikan langsung oleh Ahok kepada Kepala LKPP Hendrar Prihadi alias Hendi. Ia berharap kerja sama tersebut bisa membuat negara lebih hemat.

"Sebetulnya kita enggak perlu LKPP sebagai PT, tapi saya bilang, enggak bisa! Tetap LKPP yang harus lead. Jadi kita punya sistem akan disambungkan ke LKPP, sehingga kita kirim surat ke semua, kalau mau beli barang harus lihat tokonya LKPP (e-katalog)," ujar Ahok dalam keterangan resmi, Selasa (18/7).

[Gambas:Video CNN]

Selamat jangkar

Proyek Kereta Semi Cepat Jakarta******

Proyek Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabayaberpotensi besar dikeluarkan dari Proyek Strategis Nasional (PSN) 2020-2024. Artinya, kemungkinan besar tak jadi dibangun di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo mengatakan hal ini berdasarkan dari surat permintaan dari Kementerian Perhubungan.

"Kalau usulan Kemenhub begitu ya, ada suratnya. Kemenhub ajukan ke kita untuk didrop saja Kereta Cepat Jakarta-Surabaya ini. Tapi kita masih evaluasi dulu dan kita juga masih menunggu presentasi dari teman-teman Kemenhub terlebih dahulu," ujarnya ditemui di Hotel Grand Sheraton, Rabu (26/7).

Meski demikian, Wahyu mengakui meski jadi dibangun di tahun ini, Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya tak akan bisa selesai sesuai target di 2024. Pasalnya, sampai saat ini pembiayaan pembangunan juga belum ada.

"Itu kan enggak bisa selesai. Pembiayaannya saja belum. Itu karena belum ada financial closing. Pembiayaannya saja kita belum tahu," imbuhnya.

Lihat Juga : DPR Dengar Rumor Ahok Bakal Jadi Bos Pertamina

Selain Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya, proyek yang dipastikan akan dikeluarkan dari PSN adalah Pelabuhan Ambon. Lagi-lagi dikarenakan karena tak ada investor yang mau masuk ke proyek tersebut.

"Pelabuhan Ambon juga itu sudah pasti didrop. Karena kembali lagi, waktu itu kan Pak Luhut sampaikan, ini harus dibangun tapi kalau ada swasta mau masuk. Nah, ini swastanya belum bersedia masuk di sana. Jadi enggak mungkin juga kayaknya itu selesai di 2024. Itu yang mungkin akan didrop," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Pesta Kematian Para Dewa

Anak Eks Gubernur DKI Henk Ngantung Gugat Produsen Sariayu Rp1,5 M******

Anak Gubernur ke-6 DKI Jakarta Hendrik Hermanus Joel Ngantung alias Henk Ngantung menggugat PT Martina Berto Tbk, produsen kosmetik Sariayu Rp500 juta ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Mereka adalah; Sena Meaya Ngantung, Geniati Heneve Ngantoeng, Kamang Solana, Christie Pricilla Ngantung. Gugatan terdaftar di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 4 Juli lalu dengan nomor pokok perkara 68/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2023/PN Niaga Jkt.Pst.

Mengutip situs Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, gugatan dilayangkan dengan dalih PT Martina Berto telah melanggar hak ekonomi mereka atas ciptaan sketsa/gambar "Tugu Selamat Datang" dengan menggunakannya dalam bentuk siluet pada Produk Trend Color Sari Ayu Tahun 2018 (Tema Jakarta).

Mereka juga meminta pengadilan menghukum Martina Berto membayar kerugian immateriil sebesar Rp500 juta secara penuh dan sekaligus setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

"(Juga) Menghukum tergugat menghentikan seluruh proses produksi terhadap Produk Trend Color Sari Ayu Tahun 2018 (Tema Jakarta), berikut produk-produk dan/atau media promosi lainnya yang memuat gambar siluet Tugu Selamat Datang," kata mereka seperti dikutip dari berkas permohonan gugatan.

Selain tuntutan itu, mereka juga minta pengadilan segera memerintahkan Martina Berto menarik seluruh produk yang memuat gambar siluet Tugu Selamat Datang, baik yang beredar secara nasional maupun internasional.

"(Juga) Menghukum tergugat untuk menyerahkan persediaan produk-produk yang memuat gambar siluet Tugu Selamat Datang yang tersisa, termasuk setiap kemasan produk yang ada, untuk kemudian dialihkan kepada penggugat untuk keperluan penghancuran," kata mereka.

Jika Martina Berto tak melaksanakan putusan, mereka meminta pengadilan menghukum perusahaan itu dengan uang paksa alias dwangsom sebesar Rp5 juta per hari.

CNNIndonesia.comsudah berupaya menghubungi Direktur Utama PT Martina Berto Bryan DE Tilaar. Namun, dia masih belum mau berkomentar soal gugatan tersebut.

"Saya lagi ini mau take offdi pesawat 8 jam penerbangan untuk beberapa kegiatan, jika tidak secepatnya, minggu depan 1 waktu ditanggapi, terima kasih," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Hanya seorang pendeta Tao

Indonesia Bakal Jadi Anggota OECD Pertama dari ASEAN******

Indonesia akan masuk menjadi anggota baru Organisasi Negara untuk Kerja Sama dan PembangunanEkonomi(OECD). Artinya, Indonesia bakal menjadi negara di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) pertama yang menjadi anggota OECD.

Informasi itu disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Komplek Istana Negara, Rabu (26/7). Ia mengatakan Indonesia sudah menerima surat pemberitahuan dari OECD soal keanggotaan tersebut.

"Kita terima surat dari OECD yang menyambut Indonesia menjadi negara anggota Asia Tenggara pertama yang masuk dan itu sudah diinformasikan ke seluruh anggota OECD," katanya.

Organisasi yang didirikan pada 1961 lalu itu dibentuk dengan tujuan untuk memajukan ekonomi dan perdagangan dunia. 

Mayoritas anggota OECD adalah negara dengan ekonomi berpenghasilan tinggi dengan peringkat sangat tinggi dalam Indeks Pembangunan Manusia, dan karena itu sering dianggap sebagai negara maju. 

Mengutip website OECD, saat ini anggota organisasi itu berjumlah 38 negara. Mereka antara lain Amerika, Inggris, Selandia Baru, Italia, Jepang, Jerman dan Prancis.

[Gambas:Video CNN]

Pesta Kematian Para Dewa

Disentil KPK, Petinggi BUMN InJourney Lapor LHKPN Paling Telat Besok******

Petinggi holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor pariwisata InJourney dan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) siap menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) paling lambat Jumat (28/7).

Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kedua perusahaan ini memang masuk dalam daftar BUMN yang memiliki tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN di bawah 60 persen.

"Iya semua (pejabat InJourney) dateline-nya Jumat ini paling lama untuk diselesaikan," ujar Direktur Pemasaran dan Program Pariwisata InJourney Maya Watono saat ditemui di Gedung Sarinah, Kamis (27/7).

"Pasti ada sanksi, human capital sudah listedsiapa yang sudah lapor dan belum, dan harus diselesaikan," jelasnya.

Senada, Direktur Operasi ITDC Troy Reza Warokka pun mengungkapkan semua pegawainya juga bakal melapor paling telat besok. Bahkan ia mengungkapkan sudah menegur pegawainya yang belum melapor secara langsung.

"Terus terang saya actionsendiri, satu-satu saya ingatkan saya tanyakan. Mungkin faktor kesibukan segala macam. Cuma saya pastikan besok Jumat adalah terakhir kita rapikan dan setor ke negara," ungkap Troy.

"Kami terima kasih diingatkan. Saya pastikan Jumat sudah semua. Saya hari ini pun sudah dapat laporan banyak yang sudah beres," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Master Kustomisasi Mecha

Jadi Saksi, Eks Mendag Muhammad Lutfi Tak Hadiri Panggilan Kejagung******

Mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dipastikan tidak memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai saksi pada Rabu (2/8) dalam penyidikan perkara korupsi persetujuan ekspor minyak sawit mentah dan produk turunannya, termasuk minyak goreng,

Hal itu disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum KejagungKetut Sumedana pada Senin (31/7) dalam keterangannya di Jakarta. Ketut menerangkan, penyidik menerima konfirmasi dari penasihat hukum Muhammad Lutfi yang memberikan konfirmasi bahwa kliennya berhalangan hadir memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa.

"Atas pemanggilan tersebut, saksi ML (Muhammad Lutfi) selaku mantan Menteri Perdagangan RI mengonfirmasi bahwa yang bersangkutan dipastikan tidak hadir karena sedang mendampingi pengobatan sang istri,"ujar Ketut, seperti dilansir Antara, Senin (31/7).

"Untuk itu, tim penyidik akan kembali mengirimkan surat pemanggilan berikutnya,"kata Ketut. Tapi, untuk jadwal pemanggilan berikutnya untuk Muhammad Lutfi, Ketut belum menginformasikannya.

Muhammad Lutfi dipanggil sebagai saksi untuk diperiksa terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor crudepalm oil (CPO) dan turunannya pada industri kelapa sawit selama periode Januari hingga April 2022.

Sebelumnya, penyidik sudah memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai saksi dalam perkara yang sama.

Pada Juni 2023, Penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung menetapkan tiga perusahaan kelapa sawit sebagai tersangka korporasi dalam perkara korupsi persetujuan ekspor minyak sawit mentah dan produk turunannya, termasuk minyak goreng.

Ketiga perusahaan tersebut, yakni Wilmar Grup, Permata Hijau Grup dan Musim Mas Grup. Ketiganya terbukti dalam perkara ini berdasarkan putusan MA yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap menimbulkan kerugian negara sebesar Rp6,47 triliun.

Dalam perkara tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPOdan turunannya pada Januari 2021 sampai Maret 2022telah selesai disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) di tingkat Kasasi.

Lima orang terdakwa telah dijatuhi pidana penjara dalam rentang waktu 5 hingga8 tahun. Kelima terpidana itu adalah mantan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indra Sari Wisnu Wardhana, anggota tim Asisten Menko Bidang Perekonomian Lin Chen Wei, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Palulian Tumanggor, Senior Manager Corporate Affair PT Victorindo Alam Lestari Stanley MA, dan GM Bagian General Affair PT Musim Mas Pierre Togas Sitanggang.