mpo868

Tubuh dharma saya yang keren

Sandiaga: KTT ASEAN 2023 Momentum Bangkitkan Ekonomi Labuan Bajo******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno, memastikan bahwa KTT ke-42 ASEAN 2023 akan menjadi momentum penting untuk membangkitkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Labuan Bajo.

Tiba dengan penuh semangat di Bandara Internasional Komodo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, pada Selasa (9/5), Sandiaga langsung memeriksa kesiapan bandara dan Tourist Information Centeruntuk menyambut para delegasi dari 9 negara yang akan hadir di KTT ASEAN.

"Dalam Kemenparekraf, kami sudah menyiapkan segala sesuatunya, mulai dari penyambutan hingga rangkaian acara. Kami memohon dukungan dan doa dari masyarakat seluruh Indonesia agar KTT ASEAN 2023 ini dapat berjalan lancar," ujar dia melalui keterangan resmi, Selasa (9/5).

Foto: Kemenparekraf

Tidak hanya itu, Sandiaga juga menambahkan bahwa acara KTT ini akan menjadi momen yang sangat positif bagi tren pariwisata di Labuan Bajo. Destinasi ini akan semakin diminati oleh wisatawan karena sudah dilengkapi dengan infrastruktur yang memadai serta didukung oleh sumber daya manusia yang handal dan rantai pasok yang kuat di bidang pariwisata.

"Kami berharap total kunjungan sesuai dengan kapasitas Bandara Internasional Komodo 1,1 juta dapat tercapai. Namun, yang harus diperhatikan adalah dampak dari ekonomi lokalnya, kepada lapangan kerja masyarakat dan UMKM setempat, ini yang harus kita utamakan dan perkuat," tegasnya.

Di samping itu, ia juga mengapresiasi inisiatif Live on Board (LOB) yang dirintis oleh para pelaku pariwisata di Indonesia. Menurutnya langkah tersebut menunjukkan sisi terbaik dari pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.

"Kalau dulu yang dijual resort dan hotel yang megah, sekarang dengan konsep personalized, customized, localized, dan smaller in size.Phinisi-phinisi ini harus menjadi unggulan dan memberikan dampak bagi geliat ekonomi masyarakat dan menambah kesejahteraan masyarakat Labuan Bajo," pungkas Sandiaga.

mitos horor

LinkedIn Bakal PHK 716 Karyawan Buntut Pendapatan Merosot******

LinkedIn akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 716 karyawanbuntut penurunan pendapatan.

Media sosial yang fokus pada profesional bisnis itu umumnya menghasilkan pendapatan lewat iklan serta perusahaan yang membuka rekrutmen via LinkedIn.

CEO LinkedIn Ryan Roslansky menjelaskan PHK akan diberlakukan pada tim penjualan, operasi, dan divisi penunjang. Menurutnya, PHK ini bisa memangkas biaya operasional perusahaan

Di sisi lain, ia juga mengatakan pihaknya akan membuka 250 posisi pekerjaan baru. Karyawan yang terkena PHK pun punya kesempatan untuk melamar di posisi tersebut.

Lihat Juga : Blak-blakan Pegawai Bekasi Diajak Staycation Bos Jelang Kontrak Habis

Lebih lanjut, media sosial besutan Microsoft Corp itu juga akan menghapus aplikasi pekerjaan yang beroperasi khusus di China, yakni InCareer. Perusahaan ini akan angkat kaki dari Negeri Tirai Bambu dengan alasan lingkungan yang 'menantang'. InCareer dijadwalkan hanya akan beroperasi di China sampai 9 Agustus 2023 saja.

"Terlepas dari kemajuan awal kami, InCareer menghadapi persaingan yang ketat dan iklim ekonomi makro yang menantang, yang pada akhirnya membawa kami pada keputusan untuk menghentikan layanan," tulis perusahaan.

Meski demikian, LinkedIn menegaskan yang dicabut hanya operasi InCareer. LinkedIn sendiri akan tetap mempertahankan kehadirannya di China untuk membantu perusahaan yang beroperasi di sana dalam merekrut karyawan.

[Gambas:Video CNN]

pencuri ganda

Cerita Luhut Berantem Lawan Kemenkeu soal Subsidi Kendaraan Listrik******

Menko Kemaritiman dan InvestasiLuhut Panjaitan bercerita soal lika liku pemerintah dalam mengambil keputusan soal pemberian subsidi kendaraan listrik. Karena masalah tersebut, Luhut bercerita sampai harus berantem dan perang urat syaraf dengan Kementerian Keuangan yang dipimpin Sri Mulyanisoal kebijakan itu.

"Electric vehicle (EV) itu saya dorong habis-habisan. Saya kadang berkelahi dengan Kemenkeu. Mereka bilang, 'wah ini insentif'. Ini kan carbon emission harus kita dorong, kasih insentif juga. Kita harus secepat mungkin membuang bus, sepeda motor, sama mobil yang karbon emisinya tinggi," jelasnya di The Westin Jakarta, Selasa (9/5).

Menurut Luhut, mendukung program kendaraan listrik sebenarnya mudah karena Indonesia tinggal mengikuti benchmark dengan Thailand dan Vietnam. Namun, insentif yang diberikan kudu bersaing jika RI ingin dilirik dunia.

Menko Marves Luhut menyebut hampir seluruh dunia menggalakkan program untuk mendorong kendaraan listrik itu. Dengan begitu, Indonesia tidak bisa semena-mena melawan arus.

"Mengenai mobil listrik sudah ada studi komprehensif. Saya kira seluruh dunia, bukan hanya kita. Jadi jangan kita lawan arus dunia juga. Siapa yang berkomentar saya tidak tahu, suruh dia datang ke saya biar saya jelaskan bahwa itu tidak benar omongannya," tegasnya.

Sebelumnya, kritik datang dari bakal calon presiden 2024 Anies Baswedan. Ia menyebut solusi menghadapi masalah lingkungan hidup apalagi soal polusi udara bukanlah terletak di dalam subsidi mobil listrik.

Menurut Anies, 'keistimewaan' berupa subsidi atau insentif bukan solusi menyelesaikan permasalahan lingkungan dan meningkatkan penjualan kendaraan listrik, bahkan insentif diklaim banyak diserap masyarakat berkocek tebal.

"Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup apalagi soal polusi udara bukan terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik yang pemilik-pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi," ujar Anies dalam acara deklarasi relawan Amanat Indonesia (ANIES) di GBK Senayan, Jakarta, Minggu (7/5).

[Gambas:Video CNN]

Sistem ahli nujum

Kronologi Luhut Dapat Fakta 9 Juta Ha Lahan Sawit Belum Dipajaki******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan menyebut 9 juta hektare lahan sawitbelum dipajaki pengelolanya.

Data itu terungkap usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit.

Setelah penunjukan itu, ia meminta kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit tata kelola industri sawit di RI. Hasil audit menunjukkan ada 14,6 juta hektare lahan sawit.

Luhut pun mengaku belum puas dengan hasil audit tersebut. Ia akhirnya meminta agar BPKP melakukan audit lagi secara menyeluruh terhadap tata kelola industri sawit.

Ternyata, hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya.

"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," tegas Luhut.

Selain melapor kepada Jokowi, Luhut juga telah menginformasikan temuan itu ke Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Jadi saya bilang sama menteri keuangan (Sri Mulyani), 'Eh itu yang lain ke mana?' Akhirnya Dirjen Pajak sekarang lari suruh nyari," imbuhnya.

Tak hanya itu, Luhut juga menyarankan agar Jokowi tak mengambil langkah hukum terhadap perusahaan sawit yang mengemplang pajak di sektor sawit tersebut. Saran ia berikan karena saat ini sudah era digital.

Menanggapi hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal menindaklanjuti temuan Luhut. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan penelusuran akan dimulai dengan mensinkronkan data yang dimiliki Luhut dan DJP.

[Gambas:Video CNN]

Pasalnya, ada kemungkinan perbedaan data luas tanah yang dilaporkan mendapat izin Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ke DJP dengan data yang ditemukan Luhut di lapangan.

"Saat ini, DJP sedang melakukan klarifikasi terkait perbedaan luasan tersebut," ujar Dwi kepada CNNIndonesia.com.

Menurutnya, jika nantinya hasil penelusuran menemukan perbedaan luasan yang dilaporkan dengan data di lapangan, maka akan dilakukan perbaikan SPPT PBB terhadap perusahaan atau pemilik perkebunan sawit tersebut.

Tak hanya itu, selisih pajak yang selama ini belum dibayarkan juga akan ditagihkan kepada perusahaan bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Jika akibat perbedaan luasan tersebut menimbulkan potensi PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan," pungkasnya.

Sementara itu Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meyakini lahan sawit yang belum dipajaki itu tidak dikelola oleh anggotanya. 

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyatakan keyakinan didasarkan berkaitan dengan syarat mendapatkan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).

Ia mengatakan bukti bayar pajak merupakan syarat mendapatkan sertifikat itu.

"Kalau perusahaan apalagi anggota GAPKI yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO maupun yang sedang proses, rasanya sulit untuk tidak patuh bayar pajak. Sebab persyaratan untuk ISPO salah satunya adalah bukti pembayaran pajak," ujar Eddy kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

zaman prasejarah yang tak terbatas

Pengusaha Prediksi Okupansi Hotel Bali Naik 5 Persen Berkat KTT Asean******

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali memprediksi okupansi hotel di Pulau Dewata naik 5 persen berkat gelaran KTT Asean ke-42 yang berlangsung di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 9 hingga 11 Mei 2023.

"Peningkatan pasti ada cuman tidak signifikan. Karena kan sebagian besar juga delegasinya menginap di Labuan Bajo. Lima persen (peningkatan) sudah bersyukur," ujar Wakil Ketua PHRI Bali I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya saat dihubungi Selasa (9/5).

Menurut Suryawijaya, sejumlah delegasi KTT ASEAN berpeluang menginap di hotel Bali. Pasalnya, hotel di Labuan Bajo masih terbatas.

Ia juga meyakini ada kepala negara yang akan menginap di hotel Bali di sela gelaran konferensi tersebut. Pasalnya, salah satu negara seperti Brunei Darussalam memiliki hotel di Bali yaitu Hotel Nusa Dua Beach.

"Kalau saya lihat pasti ada (kepala negara yang menginap di hotel Bali). Karena ada yang punya hotel juga di Bali, contohnya Negara Brunei, itu Nusa Dua Beach hotel punyanya Brunei. Kemungkinan besar warga Brunei bisa saja (atau) sultan Brunei bisa ke sana (dengan anggotanya)," imbuhnya.

Kendati demikian, ia memperkirakan durasi menginap delegasi di Pulau Bali tidak akan lama.

"Acara resminya dua hari kalau dia memasuki weekendnanti tentu akan ditambah dua hari lagi. Biasanya kepala negara tidak bisa meninggalkan negaranya lama, apalagi mereka bawa pesawat pribadi banyak," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Li Shifan

PUPR Sebut Jalan Lampung yang Dilewati Jokowi Berkategori Rusak Berat******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut Jalan Terusan Ryacudu, Kota Baru, Jati Agung, LampungSelatan yang dilintasi Presiden Joko Widodo pada Jumat (5/5) ini termasuk rusak berat.

Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja merinci sebenarnya  di Lampung ada jalan membentang sepanjang 1.693 km. Dari panjang itu, 77 persen dalam kondisi mantap, sedangkan 23 persennya dalam kondisi rusak, ringan, sedang dan berat.

Jalan Terusan Ryacudu atau akses Institut Teknologi Sumatera (Itera) itu katanya termasuk dalam 23 persen jalan provinsi yang kondisinya rusak berat.

Sementara itu, jalan kabupaten/kota yang panjangnya 17.700 km. Jalan tersebut dalam kondisi 50 persen mantap, sedangkan sisanya dalam kondisi rusak, ringan, sedang hingga berat.

Jokowi dengan menaiki mobil sedan melintasi Jalan Terusan Ryacudu, Kota Baru, Jati Agung, Lampung Selatan pada Jumat ini. Dalam video yang diambil oleh  Fotografer Kepresidenan Agus Suparto terlihat jalanan banyak yang tidak beraspal dan berlubang sehingga tampak mobil sedan presiden berguncang saat melintasi jalan.

[Gambas:Video CNN]