slot paling terpercaya

slot yang gacor hari ini 239Jutaan kata 225758Orang-orang telah membaca serialisasi

《slot paling terpercaya》

KPU sebut honor petugas KPPS sudah didistribusikan sejak Kamis******

KPU juga sudah menyiapkan santunan bagi para anggota KPPS yang mengalami kecelakaan, dirawat di rumah sakit, maupun yang meninggal dunia

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebut honor seluruh petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) sudah didistribusikan sejak Kamis (15/2).

“Alhamdulillah, honor KPPS sudah kita bayarkan pada tanggal 15 Februari kemarin. Sudah tepat juga, tidak ada yang dikurang-kurangi atau dibawa kabur. Kami berkomitmen melaksanakan aturan,” kata Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Jakarta Pusat, Sahat Dohar Manullang saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Selain itu, Sahat juga menjelaskan pihaknya terus memantau kondisi kesehatan petugas KPPS dan panitia pengawas pemilu kelurahan (PPS).

KPU juga sudah menyiapkan santunan bagi para anggota KPPS yang mengalami kecelakaan, dirawat di rumah sakit, maupun yang meninggal dunia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Di sisi lain Ketua KPU Kota Jakarta Pusat Efniadiansyah mengatakan sejauh ini anggota KPPS di wilayah Jakarta Pusat terpantau sehat.

Kendati demikian, dia tetap mengimbau kepada seluruh anggota KPPS khususnya di wilayah Jakarta Pusat agar menjaga kesehatan masing-masing.

“Alhamdulillah sejauh ini semua dalam kondisi sehat. Saya mengimbau kepada anggota KPPS maupun PPK dan PPS yang badannya kurang sehat agar segera berobat ke dokter. Jangan memaksakan diri,” kata Efni.

Sebelumnya pada tanggal 15 Februari, Efni juga mengungkapkan seorang anggota KPPS meninggal dunia akibat kecelakaan saat hendak mengantar logistik Pemilu 2024.
Baca juga: DKI perkuat layanan kesehatan bagi KPPS Pemilu 2024
Baca juga: Praktisi sarankan petugas pemilu peka dengan keluhan kesehatan
Baca juga: PMI buka posko kesehatan di semua wilayah DKI Jakarta

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Polda Jatim terjunkan tim khusus selidiki teror bom di Pamekasan******

Sudah kita identifikasi bahan dasarnya (peledak) kalau tidak salah dari bom ikan ya, 'bondet'

Surabaya (ANTARA) - Kepolisian Daerah Jawa Timur menerjunkan tim khusus untuk menyelidiki teror bom oleh orang tak dikenal (OTK) terhadap rumah Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Dusun Timur RT 01 RW 03, Desa Nyalabuh Daya, Kabupaten Pamekasan.

"Kami sudah menerjunkan tim khusus dari Kepolisian Daerah Jawa Timur untuk mendukung upaya penyelidikan yang dilakukan petugas Kepolisian Resor Pamekasan," kata Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Inspektur Jenderal Polisi Imam Sugianto di Surabaya, Selasa.

Imam menyebut jika bom yang dilemparkan ke rumah Kusairi (52) tersebut, merupakan bom ikan sejenis bondet.

"Sudah kita identifikasi bahan dasarnya (peledak) kalau tidak salah dari bom ikan ya, bondet," ujar Imam.

Jenderal bintang dua polisi itu berharap motif teror terhadap rumah Ketua KPPS di Pamekasan dalam waktu dekat bisa segera terungkap. Begitu pula dengan pelaku juga secepatnya dapat ditangkap.

"Mudah-mudahan motif sama pelaku yang sedang didalami sama tim dalam waktu tidak terlalu lama, mudah-mudah dapat kita ungkap, doakan saja," ujar dia berharap.

Dia menyampaikan dalam peristiwa itu tidak ada korban, baik luka-luka maupun meninggal dunia. Namun, pihaknya menegaskan akan bekerja keras mengungkap motif di balik aksi yang telah mengguncang kondusivitas pasca-Pemilihan Umum 2024 di Pamekasan.

Baca juga: Polisi periksa benda mencurigakan di Pamekasan

"Kita belum tahu motifnya. Kita tidak usah berandai-andai, biarkan tim bekerja dulu," ucapnya.

Sampai saat ini, sudah ada beberapa orang yang dimintai keterangan guna membantu proses penyelidikan. Hanya saja dari semua keterangan yang diperoleh di lapangan, petugas kepolisian belum mendapat petunjuk yang mengarah ke pelaku pelemparan bondet.

"Biarkan tim penyidik Polda Jatim me-back upPolres Pamekasan. Tim sedang bekerja kita tunggu saja," kata Kapolda Jatim.

Seperti diketahui, rumah Kusairi, Ketua KPPS yang juga berprofesi sebagai guru asal Dusun Timur RT 01, RW 03, Desa Nyalabuh Daya, Kabupaten Pamekasan, dilempar bom.

Pelemparan terjadi sekitar pukul 03.00 WIB, pagi tadi. Akibatnya, rumah Kusairi rusak. Terutama bagian teras, genting serta plafon kamar.

Saat ledakan berlangsung, Kusairi diduga sedang tidak berada di rumah. Sehingga peristiwa ini tidak menyebabkan jatuhnya korban. Kendati demikian, kerugian material ditaksir belasan juta rupiah.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Uni Afrika larang perdagangan kulit keledai******

Harare, Zimbabwe (ANTARA) - Uni Afrika melarang perdagangan kulit keledai yang menjadi tanda untuk mengakhiri pembantaian ratusan ribu keledai di seluruh Benua Afrika selama bertahun-tahun.

Larangan itu disepakati dalam pertemuan kepala negara Uni Afrika pada 17-18 Februari di Addis Ababa, Ethiopia, dalam Sidang Biasa Majelis Uni Afrika ke-37 yang bertujuan untuk meratifikasi sejumlah mosi, termasuk larangan penjualan kulit keledai pekan lalu.

Pada November, Komite Teknis Khusus Uni Afrika untuk Pertanian, Pembangunan Pedesaan, Perairan dan Lingkungan mengusulkan larangan tersebut.

Selama dekade terakhir, populasi keledai di Benua Afrika “musnah” lantaran permintaan ejiao dari China.

Ejiao adalah gelatin yang digunakan dalam pengobatan tradisional China yang dibuat dari rebusan kulit keledai, menurut kelompok perlindungan hewan Brooke - Action for Working Horses and Donkeys.

“Diyakini mempunyai khasiat kesehatan yang tidak signifikan, permintaan ejiao telah memusnahkan populasi keledai di China, sehingga mendorong industri ekspor besar-besaran ke negara lain yaitu Afrika dan Amerika Selatan,” katanya.

Namun demikian, sekitar dua pertiga dari estimasi 53 juta keledai di seluruh dunia berada di Afrika.

Masyarakat di komunitas pedesaan termiskin memanfaatkan keledai sebagai alat transportasi dan digunakan untuk membawa air, makanan dan barang lainnya.

Baca juga: Vietnam larang perdagangan satwa liar untuk kurangi risiko pandemi
Baca juga: Unpad dorong penguatan pemberitaan media tentang topik konservasi
Baca juga: Ahli hukum: Ganti rugi perdagangan satwa dilindungi bisa berbeda

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Asri Mayang Sari
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Label：6d pcso paito、daftar slots、abadi dana pinjol

Terkait：janda4d、shiro888、auraslot 88、sogotogel、slot 4d terbaru、kode alam mimpi ular、microgaming slot demo terbaru、link slot paling gampang menang、matahari88、rtp tuna55

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：pencairan dana kredivo（2024-07-09）

Perbarui waktu：2024-07-09

Daftar bab terbaru

ktv togel

prediksi sydney dukun angka jitu

mampir4d

aplikasi acak angka jitu

buku mimpi 50

asiabet118

voucher tokopedia hari ini

zeus pragmatic demo

indoslot88

takutBacaan TerkaitMore+

Teknologi sejati tak tertandingi

cara membeli barang di akulaku dengan cicilan

KPU tegaskan tak ada penggelembungan suara PSI******

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik menegaskan, tidak ada penggelembungan terhadap jumlah suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

”Tidak ada terjadi penggelembungan suara,” ujar Idham di Jakarta, Senin.

Baca juga: PSI DKI nilai Kaesang pengaruhi naiknya suara secara nasional

Dia menjelaskan, yang tidak akurat justru optical character recognition (OCR) atau teknologi yang mengekstrak teks dari gambar dalam membaca foto Formulir Model C1-Plano atau catatan hasil penghitungan suara Pemilu 2024.

"Di sini pentingnya peran serta aktif pengakses Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) untuk menyampaikan telah terjadinya ketidakakuratan tersebut," katanya.

Baca juga: PSI: "Kaesang effect" dapat tingkatkan suara di daerah

Idham pun menegaskan Sirekap yang merupakan alat bantu penghitungan suara sudah sesuai dengan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait data C.Hasil plano yang harus diakurasi.

Selain itu, dia menekankan hasil resmi perolehan suara peserta pemilu sudah berdasarkan rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang.

“Mulai dari Panitia Pemilih Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota dan KPU provinsi dan pada akhirnya pada level KPU RI, rekapitulasi tingkat nasional,” kata Idham menjelaskan.

Baca juga: KPU RI soal kenaikan suara PSI di Sirekap: Foto C.Hasil rujukan utama

Adapun terkait mekanisme rekapitulasi penghitungan perolehan suara di PPK dilakukan dengan cara membuka kotak suara yang berisi formulir C.Hasil plano dan dibaca satu per satu.

Hasil pembacaan yang dilakukan oleh salah satu anggota PPK kemudian di-input dengan menggunakan file template formulir D.Hasil yang masih kosong. Kemudian, formulir hasil itu dikirim lewat Sirekap.

”Apabila ada gangguan, maka dikirim melalui email atau link cloud,” ujarnya.

Baca juga: Berita terpopuler akhir pekan, PSI sebut jumlah suara meningkat karena dukungan dari daerah hingga harga beras Februari tertinggi dalam tiga tahun terakhir

Sebelumnya, pengguna akun media sosial X, @overgassedmk12, mencuit soal perbedaan suara PSI di Sirekap dan foto dokumen formulir Model C.Hasil Plano pada Sabtu (2/3), pukul 16.11 WIB.

"Karena banyak yang nemu kejanggalan suara PSI, akhirnya aku nyoba nyari sendiri di sekitaran Daerah Istimewa Yogyakarta.

Baca juga: PSI: Penambahan suara saat rekapitulasi wajar

TPS 020 Wonosari, Wonosari, Gunungkidul, D.I.Y Web KPU: 31 C Hasil: 5"

Cuitan tersebut hingga Minggu pukul 16.40 WIB telah disukai 11 ribu akun, dikutip 5 ribu akun, dan mencapai impresi sebanyak 892,3 ribu tayangan.

Adapun berdasarkan laman https://pemilu2024.kpu.go.id/pilegdpr/hitung-suara pada pukul 16.40 WIB, PSI memperoleh 2.403.316 suara atau 3,13 persen di Pileg DPR RI.

Baca juga: Faktor Kaesang dongkrak perolehan suara PSI di Solo

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Baca juga: PSI sebut kader dan saksi efektif kawal penghitungan suara

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Selanjutnya, untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024

Dewa Gila Pedang Terbalik

link slot asli

KPU sebut data Sirekap tertunda karena sedang lakukan sinkronisasi******

Jadi begini, misal, angka 3 itu terbaca 8, itu yang diakurasi menjadi 3. Misalnya, angka 2 itu terbaca 7, itu yang 'diakurasi' menjadi 2

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Idham Holik mengatakan data yang ditampilkan Sirekap dalam situs resmi KPU tertunda lantaran petugas tengah melakukan sinkronsasi jumlah suara.

Hal tersebut menjadi alasan data yang ditampilkan Sirekap dalam situs resmi KPU tidak berubah pada Minggu (18/2).

"Sirekap nya karena dia sedang diakurasiagar prosesnya menjadi lancar, maka untuk sementara tampilan publik-nya masih menggunakan tampilan yang terakhir di kemarin lusa," kata Idham saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Menurut Idham, proses sinkronisasi suara harus dilakukan agar data yang terekam di Sirekap akurat. Dengan demikian, masyarakat bisa mendapatkan informasi perolehan suara yang akurat dari situs resmi KPU.

Dia pun mengakui ada beberapa kendala yang dialami petugas penyelenggara kecamatan (PPK) saat memasukkan data ke Sirekap.

Salah satunya yakni angka yang ditulis tangan di formulir C tidak bisa terekam dengan jelas oleh teknologi kamera milik KPU.

Sirekap diketahui menggunakan teknologi pengenalan tanda optis (optical mark recognition, OMR) dan pengenalan karakter optis (optical character recognition, OCR).

Teknologi itu memungkinkan untuk mengenali pola tulisan manual dan dapat diterjemahkan sebagai nilai angka. Dengan demikian, angka berupa tulisan dapat difoto dan langsung dikonversikan menjadi data numerik di Sirekap.

"Jadi begini, misal, angka 3 itu terbaca 8, itu yang diakurasimenjadi 3. Misalnya, angka 2 itu terbaca 7, itu yang diakurasi menjadi 2," jelas Idham.

Walaupun proses sinkronisasi data ke Sirekap tertunda, dia memastikan proses rekapitulasi suara di seluruh tempat pemungutan suara (TPS) tidak tertunda.

Proses rekapitulasi yang dilakukan oleh PPK masih berlangsung di beberapa kota besar, termasuk Jakarta.

Baca juga: Perludem nilai Sirekap tidak perlu ditutup

Baca juga: PKB sebut simpang siur Sirekap tidak perlu timbulkan kekhawatiran

Baca juga: DPD RI pastikan Sirekap berikan transparansi penghitungan suara

"Kata dia (PPK, red) kemarin rekapitulasi di Jakarta tetap berlangsung dan banyak tempat daerah berlangsung dan bahkan di hari kemarin ada 33 kecamatan yang menyelesaikan rekapitulasi," jelas dia.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Nona seksiku

grafikhk

Kejagung tetapkan satu tersangka baru korupsi tambang timah******

Perusahaan-perusahaan boneka ini dipergunakan oleh tersangka RL untuk mengakomodasi pengumpulan biji timah

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung kembali menetapkan tersangka baru dalam perkara dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan 2022. Direktur Penyidikan Jampidsus Kuntadi di Jakarta, Senin, menyebutkan satu tersangka ditetapkan berinisial RL, selaku General Manajer (GM) PT TIN. "Setelah yang bersangkutan dilakukan pemeriksaan secara intensif dan berdasarkan alat bukti yang sudah cukup sehingga kemudian kami tetapkan sebagai tersangka," kata Kuntadi. Peran RL dalam perkara ini, bersama-sama dengan tersangka MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Tbk periode 2016 sampai dengan 2021 dan tersangka EE alias EML selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk periode 2017 sampai dengan 2018 menandatangani kontrak kerja sama. Di mana dalam perjanjian kerja sama tersebut, kata Kuntadi, tersangka RL melakukan pengumpulan bijih timah yang di-coverdengan pembentukan perusahaan boneka. "Perusahaan-perusahaan boneka ini dipergunakan oleh tersangka RL untuk mengakomodasi pengumpulan biji timah," kata Kuntadi.

Baca juga: Kejagung tetapkan satu tersangka perintangan penyidikan kasus Timah

Baca juga: Kejagung tetapkan lima tersangka korupsi tata niaga komoditas timah

Baca juga: Kejagung sita emas dan uang tunai terkait kasus PT Timah Tersangka RL disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1. Untuk mempercepat proses penyidikan, tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Sementara itu, penyidikan perkara ini masih terus berlanjut. Total sudah ada 130 saksi yang diperiksa penyidik kejaksaan Dari 130 saksi tersebut, sembilan orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dengan rincian, dua tersangka TN alias AN dan tersangka AA yang sebelumnya sudah dilakukan penahanan Selasa (6/2). Kemudian lima tersangka ditetapkan Jumat (16/2), yakni SG alias AW dan MBG, keduanya selaku pengusaha tambang di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kemudian, HT alias AS selaku Direktur Utama CV VIP (perusahaan milik tersangka TN alias AN). Dua tersangka lainnya, MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Tbk periode 2016 sampai dengan 2021 dan EE alias EML selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk periode 2017 sampai dengan 2018. Selanjutnya, pada Minggu (18/2), penyidik kejaksaan menetapkan dua orang tersangka baru berinisial BY selaku Mantan Komisaris CV VIP dan RI selaku Direktur Utama PT SBS. Satu orang ditetapkan sebagai tersangka perintangan penyidikan perkara korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015 sampai dengan 2022, berinisial TT.

Ji Youjiang Yuchu

toga88

KPK periksa putra Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memeriksa putra Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Ghani Kasuba (AGK), M. Thoriq Kasuba, sebagai saksi dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta perizinan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara.

Selain itu penyidik KPK hari ini juga memeriksa Ketua DPD Partai Gerindra Maluku Utara Muhaimin Syarif sebagai saksi dalam perkara yang sama.

"M. Thoriq Kasuba dan Muhaimin Syarif masih menjalani pemeriksaan," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa.

Penyidik KPK hari ini juga turut memeriksa dua saksi lainnya terkait perkara tersebut yakni pegawai negeri sipil Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Maluku Utara Arafat Talaba dan mantan Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Elang Kusnandar Prijadikusuma.

Meski demikian Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal informasi apa saja yang akan didalami oleh tim penyidik dalam pemeriksaan terhadap para saksi tersebut.

Sebelumnya, KPK menetapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta pemberian izin di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Penyidik KPK juga langsung melakukan penahanan terhadap Abdul Ghani Kasuba dan lima orang lainnya yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka pada 20 Desember 2023.

Para tersangka lainnya yakni Kadis Perumahan dan Pemukiman Pemprov Maluku Utara Adnan Hasanudin (AH), Kadis PUPR Pemprov Maluku Daud Ismail (DI), Kepala BPPBJ Pemprov Maluku Utara Ridwan Arsan (RA), ajudan gubernur Ramadhan Ibrahim (RI), serta pihak swasta Stevi Thomas (ST) dan Kristian Wuisan (KW).

Ada pun konstruksi perkara yang menjerat Abdul Ghani Kasuba dan para tersangka lainnya berawal saat Pemprov Maluku Utara melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan anggaran bersumber dari APBD.

AGK dalam jabatannya selaku Gubernur Maluku Utara ikut serta dalam menentukan siapa saja pihak kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang proyek pekerjaan tersebut.

Untuk menjalankan misinya tersebut, AGK kemudian memerintahkan AH selaku Kadis Perumahan dan Pemukiman, DI selaku Kadis PUPR dan RA selaku Kepala BPPBJ untuk melaporkan soal berbagai proyek yang akan dikerjakan di Provinsi Maluku Utara.

Adapun besaran berbagai nilai proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Pemprov Maluku Utara mencapai pagu anggaran lebih dari Rp500 miliar, di antaranya pembangunan jalan dan jembatan ruas Matuting-Rangaranga, serta pembangunan jalan dan jembatan ruas Saketa-Dehepodo.

Dari proyek-proyek tersebut, AGK kemudian menentukan besaran yang menjadi setoran dari para kontraktor.

Selain itu, AGK juga sepakat dan meminta AH, DI dan RA untuk memanipulasi progres pekerjaan seolah-olah telah selesai di atas 50 persen agar anggaran dapat segera dicairkan.

Di antara kontraktor yang dimenangkan dan menyatakan kesanggupan memberikan uang yaitu KW dan ST. Keduanya juga telah memberikan uang kepada AGK melalui RI untuk pengurusan perizinan pembangunan jalan oleh perusahaannya.

Teknis penyerahan uang dilakukan secara tunai maupun rekening penampung dengan menggunakan nama rekening bank atas nama pihak lain maupun pihak swasta. Inisiatif penggunaan rekening penampung ini adalah hasil ide antara AGK dan RI.

Buku rekening dan kartu ATM tetap dipegang oleh RI sebagai orang kepercayaan AGK. Sebagai bukti permulaan awal, terdapat uang yang masuk ke rekening penampung sejumlah sekitar Rp2,2 miliar.

Uang-uang tersebut kemudian digunakan diantaranya untuk kepentingan pribadi AGK berupa pembayaran menginap hotel dan pembayaran dokter gigi.

Atas perbuatannya tersangka ST, AH, DI dan KW sebagai Pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan Tersangka AGK, RI dan RA sebagai Penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Baca juga: KPK panggil Sekda Malut Samsudin Abdul Kadir
Baca juga: KPK masih periksa sejumlah ASN terkait OTT gubernur Malut nonaktif
Baca juga: KPK geledah kediaman Gubernur Malut di Ternate
Baca juga: KPK tangkap 18 orang dalam OTT di Malut

Sistem transformasi dimensi

slot kingdom

KPU pastikan Sirekap tidak ditutup agar publik tahu hasil pemilu 2024******

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik memastikan sistem rekapitulasi suara (Sirekap) tidak akan ditutup dan tetap dapat diakses oleh masyarakat untuk mengetahui perkembangan terbaru hasil pemilu 2024.

“Saat ini Sirekap masih berfungsi untuk diakses masyarakat,” ujar Idham di Jakarta, Selasa.

Baca juga: KPU sebut data Sirekap tertunda karena sedang lakukan sinkronisasi
Baca juga: KPU evaluasi SDM dan infrastruktur terkait kesalahan data Sirekap

Adapun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI pada Sabtu (17/2), sempat memberikan saran kepada KPU agar Sirekap untuk sementara waktu tidak menampilkan data angka perolehan di tempat pemungutan suara (TPS).

Alasannya agar sistem itu tidak ditayangkan sementara waktu adalah karena masih banyak angka yang tidak sesuai dalam Sirekap setelah dikonversi dari dokumen Formulir Model C1-Plano atau catatan hasil penghitungan suara pemilu 2024.

"Menghentikan terlebih dahulu penayangan informasi mengenai data perolehan suara, namun tetap melanjutkan form pindai Model C-Hasil diunggah pada https://pemilu 2024.kpu.go.id,sampai kendala sistem pada Sirekap dapat membaca data yang tertera pada form Model C-Hasil secara akurat," sebagaimana dikutip dari Surat Bawaslu.

Idham menilai saran perbaikan dari Bawaslu itu sebenarnya adalah agar data yang ada di dalam Sirekap tidak salah. Hal itulah yang menjadi alasan KPU sempat menghentikan sementara Sirekap untuk proses akurasi data beberapa waktu lalu.

Ia pun menekankan Sirekap adalah alat bantu penghitungan suara pemilu 2024. Oleh karena itu, Sirekap merupakan bentuk upaya KPU dalam memenuhi hak informasi masyarakat.

"Oleh karena itu kami memandang Sirekap memiliki peran strategis, dan saat ini kami masih fokus melakukan akurasi ataupun sinkronisasi data di dalam Sirekap dengan data autentik di dalam foto Formulir Model C.Hasil," ujarnya.

Baca juga: KPU: Sirekap tingkatkan transparansi dan akuntabilitas hasil pemilu

Dikutip dari situs resmi KPU, Sirekap adalah singkatan dari sistem informasi rekapitulasi yang dikembangkan dan digunakan oleh KPU untuk perhitungan suara.

KPU pun berkomitmen untuk terus memanfaatkan keunggulan Sirekap pada pemilu 2024 untuk menciptakan pemilu yang profesional dan memberikan kemudahan bagi masyarakat mengakses segala informasi.

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024, Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara, serta alat bantu dalam pelaksanaan hasil penghitungan suara pemilu.

Masyarakat dapat memantau secara langsung perkembangannya pada https://pemilu2024.kpu.go.id/. Hasil yang ditampilkan KPU ini merupakan hitungan langsung (real count), namun bukan hasil akhir pemilu 2024. KPU menyatakan publikasi form model C/D hasil adalah hasil penghitungan suara di TPS dengan tujuan memudahkan akses informasi publik.

Adapun penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu dilakukan secara berjenjang dalam rapat pleno terbuka oleh PPK, KPU kabupaten/kota, KPU provinsi, dan KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca juga: KPU ungkap masih ada 1.223 TPS mengalami kesalahan data pada Sirekap
Baca juga: KPU: Kami juga manusia biasa yang tak luput dari kesalahan

Tengkorak, Pahlawan, dan Gadis Ajaib

slot freebet 5000

Pengelola Bandara Sentani sebut tidak ada penerbangan ke Dekai******

Memang benar hari ini tidak ada penerbangan ke Dekai, sampai ada pemberitahuan lanjutan

Jayapura (ANTARA) - Pengelola Bandara Sentani menyebutkan tidak ada penerbangan terjadwal Jayapura-Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan sejak Senin ini.

"Memang benar hari ini tidak ada penerbangan ke Dekai, sampai ada pemberitahuan lanjutan," kata Humas Bandara Sentani Surya Eka di Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Senin.

Ia menyebutkan penerbangan Sentani-Dekai biasanya dilayani dua perusahaan yaitu dari Trigana Airlines dan Wings Air.

Sementara itu Deputi Area Manager Trigana Jayapura Irwan Rochendi secara terpisah mengakui pesawatnya untuk sementara tidak melayani penerbangan ke Dekai, akibat kasus penembakan yang dialami pesawat Wings Air pada Sabtu (17/2).

Belum dapat dipastikan kapan pelayanan penerbangan ke wilayah itu kembali dilaksanakan karena masih menunggu keputusan dari Jakarta.

Baca juga: Kemenhub imbau maskapai waspada pasca penembakan pesawat di Dekai

Baca juga: KKB tembak pesawat Wings Air sesaat mendarat di Dekai

"Pihak keamanan di Dekai memang sudah memberikan jaminan keamanan namun kami masih menunggu keputusan Jakarta," katanya.

Penerbangan Sentani-Dekai dilayani dengan pesawat Boeing 737-500 dan penumpang yang dibawa berkisar 90-120 penumpang.

"Mudah-mudahan pelayanan penerbangan Sentani-Dekai dapat segera beroperasi," harap Irwan Rochendi.

Pesawat Wings Air pada Sabtu (17/2) ditembak KKB saat hendak mendarat di Bandara Nop Goliat Dekai hingga menyebabkan satu penumpang terluka akibat terkena serpihan benda terkena di pesawat setelah ditembak KKB.

Baca juga: Trigana Air mulai Rabu kembali layani penerbangan ke Dekai

Baca juga: Warga keluhkan harga tiket Dekai-Jayapura capai Rp2,5 juta

《slot paling terpercaya》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，situs judi slot 777Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《slot paling terpercaya》bab terbaru。