kredit tv di akulaku

Perdamaian di akhir dunia

Transmart Diskon Setiap Hari, Harga Ikan Shisamo Cuma Segini******

Ibu-ibu mau beli ikan shisamo dengan harga murah yang pastinya hemat? Belinya di Transmart aja karena sudah pasti selalu ada diskon untuk semua pelanggan setianya.

Salah satunya ikan shisamo dari harga normal Rp74.900 per pack diskon 20 persen jadinya cuma Rp59.920 per pack.

Lihat Juga : Belanja Hemat Buah-buahan Segar di Transmart Diskon 20% Tiap Hari

Nggak cuma ikan shisamo yang diskon, masih ada banyak produk-produk segar berkualitas lainnya yang didiskon di Transmart setiap hari. Mulai dari daging, sayur-sayuran, buah-buahan sampai seafood.

Diskon 20 persen ini berlaku setiap hari di seluruh gerainya di Indonesia.

Para pelanggan Transmart yang belum memiliki Allo Bank, Kartu Kredit Bank Mega, atau Mega Syariah, tak perlu khawatir. Tinggal unduh aplikasinya dari hp kemudian upgradeke Allo Prime.

Cara lainnya bisa segera mengajukan pembukaan Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah secara instan di boothyang tersedia di setiap gerai Transmart di seluruh Indonesia.

Sistem Krisis Raja Kemuliaan Naruto

Daftar 5 Negara Pengekspor Senjata ke Israel******

Perdana Menteri Arab Saudi Mohammed bin Salman (MbS) menyerukan boikot ekspor senjatakeIsrael lantaran agresi ke Palestina terus berlangsung.

Seruan itu muncul saat MbS, pemimpin de facto Saudi, hadir secara virtual konferensi tingkat tinggi (KTT) luar biasa BRICS pada Selasa (21/11).

"(Saya) mendesak seluruh negara untuk berhenti mengekspor senjata ke Israel," demikian laporan Saudi Gazette, mengutip pernyataan MbS.

Israel memang bukan negara besar, tapi memiliki sejumlah sistem persenjataan kelas wahid. Selain mengandalkan industri dalam negeri, persenjataan militer Israel juga ditopang oleh impor senjata senilai miliaran dolar dari negara lain.

Berikut daftar negara yang menjual persenjataan mutakhir kepada Israel, dilansir dariMiddle East Eye:

1. Amerika Serikat (AS)

AS sejauh ini merupakan pengekspor senjata terbesar ke Israel. Menurut data Institut Penelitian Perdamaian Dunia Stockholm (SIPRI), persentase impor senjata Israel dari Negeri Paman Sam antara 2009-2020 mencapai 70 persen. AS rutin menjual senjata kepada Israel sejak 1961.

Sementara menurut data lembaga swadaya masyarakat asal Inggris Campaign Against the Arms Trade (CAAT), jumlah ekspor senjata AS kepada Israel antara 2013-2017 mencapai US,9 miliar atau setara Rp76,4 triliun (asumsi kurs Rp15.592 per dolar AS).

Selain jualan alat perang, AS terus mengucurkan bantuan anggaran militer bagi Israel yang nilainya mencapai US,8 miliar atau setara Rp59,24 triliun per tahun.

Anggaran tersebut masih ditambah sebesar US,6 miliar atau setara Rp24,94 triliun supaya Israel bisa mengembangkan sistem rudal pertahanan serangan udara (Iron Dome).

Menurut CAAT, perusahaan AS yang memasok senjata kepada Israel adalah Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, General Dynamics, Ametek, UTC Aerospace, dan Raytheon.

Lihat Juga : Dorong Swasembada Energi, Prabowo Janji RI Tak Impor BBM Jika Terpilih

2. Jerman

Jerman menjadi negara eksportir senjata terbesar kedua bagi Israel. Persentasenya mencapai 24 persen selama periode 2009-2020.

Meski Jerman tak membeberkan data terkait pengiriman senjata, namun mereka menerbitkan lisensi penjualan senjata kepada Israel pada 2013-2017 senilai 1,6 miliar euro atau setara Rp27,17 triliun.

Berdasarkan data SIPRI, Jerman menjual senjata kepada Israel pada 1960-an hingga 1970-an, serta mulai rutin mengekspor pada 1994.

Salah satu alutsista Israel yang dibeli dari Jerman adalah kapal selam. Perusahaan pembuat kapal asal Jerman ThyssenKrupp Marine Systems menjual enam kapal selam kelas Dolphin kepada Israel.

Sementara perusahaan manufaktur khusus pembuat sistem transmisi, Renk AG, ikut membantu pengembangan tank buatan Israel, Merkava.

3. Italia

Data SIPRI mencatat persentase ekspor Italia ke Israel mencapai 5,6 persen antara 2009-2020. Sementara dari tahun 2013-2017, Italia menjual persenjataan senilai 476 juta poundsterling atau setara Rp9,29 triliun.

Kerja sama kedua negara di bidang pertahanan juga terjalin beberapa tahun belakangan. Israel sempat membeli pesawat latih militer buatan Italia. Italia juga sempat membeli rudal dan persenjataan lain buatan Israel.

Perusahaan Italia AgustaWestland, yang merupakan anak perusahaan dari grup usaha aviasi Leonardo, turut memasok komponen bagi helikopter serang Apache yang digunakan Israel.

4. Inggris

Menurut data CAAT, ekspor senjata Inggris kepada Israel sejak 2015 tembus 400 juta poundsterling atau setara Rp7,81 triliun.

Perusahaan Inggris yang memasok persenjataan dan perangkat militer bagi Israel adalah BAE Systems, Atlas Elektronik UK, MPE, Meggitt, Penny + Giles Controls, Redmayne Engineering, Senior PLC, Land Rover, dan G4S.

Produsen senjata asal Israel, Elbit Systems, juga mempunyai kantor cabang dan pabrik di Inggris. Salah satu pabriknya yang berada di wilayah Oldham kerap menjadi sasaran aksi demo solidaritas terhadap Palestina.

5. Kanada

Menurut data SIPRI, Kanada menyumbang sekitar 0,3 persen dari impor senjata konvensional utama Israel pada periode 2009-2021.

Pada 2019, Kanada mengekspor senjata dan teknologi militer senilai US,7 juta atau Rp213,4 miliar. Nilai tersebut setara 0,4 persen dari total ekspor senjata ke Israel.

[Gambas:Video CNN]

Kembali ke Qijiu untuk menggoda suami militer

Zulhas Ungkap Alasan Belum Bayar Utang Migor Rp344 M ke Pengusaha******

Menteri PerdaganganZulkifli Hasan(Zulhas) membeberkan alasan pihaknya belum memberikan persetujuan pembayaran utangselisih nilai atau rafaksi minyak gorengRp344 miliar kepada pengusaha ritel.

Zulhas mengatakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) masih berhati-hati dan belum menyampaikan hasil verifikasi yang dilakukan PT Sucofindo kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

"Selaku lembaga yang melakukan verifikasi belum menyampaikan hasil verifikasi yang dilakukan PT Sucofindo kepada BPDPKS," ucapnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI, Senin (27/11).

Hal ini dilakukan karena Kejagung juga tengah mengusut kasus dugaan korupsi di BPDPKS.

"Dapat kami sampaikan kehati-hatian tadi, dan juga pendampingan hukum terkait proses hukum yang terjadi dalam pembayaran klaim tersebut.

Lebih lanjut, Zulhas mengatakan pihaknya telah berkirim surat ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk permohonan review hasil verifikasi PT Sucofindo terhadap klaim pembayaran rafaksi minyak goreng melalui dana BPDPKS itu.

Berdasarkan rekomendasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Zulhas mengatakan Kemendag bakal mengangkat pembahasan rafaksi minyak goreng dalam rakotas tingkat menteri di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Hal ini dilakukan untuk mendapatkan persetujuan bersama dari semua pihak terkait sebelum dilanjutkan pada proses pembayaran.

Maklum, BPDPKS sendiri berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

"Jadi kami mau di Kemenko Polhukam boleh, di Kemenko Perekonomian boleh, kalau sudah persetujuan, kami akan bersurat, untuk menjaga kehati-hatian," kata Zulhas.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey menyebut pemerintah hingga saat ini belum melakukan langkah nyata untuk melunasi utang rafaksi minyak goreng Rp344 miliar.

Roy mengatakan pemerintah dalam hal ini Kemendag tak memperlihatkan adanya itikad baik untuk menyelesaikan utang rafaksi tersebut.

Padahal, kata dia, sudah terlampir pendapat hukum atau legal opinion (LO) dari Kejaksaan Agung bahwa pemerintah berkewajiban untuk membayar utang rafaksi berdasarkan ketentuan yang ada.

"KPPU juga sudah jelas perintahnya harus dibayarkan pemerintah. kemudian juga komisi VI DPR, itu juga perlu menyelesaikan, karena ini kewajiban. Pemerintah di mana kewajiban kita, pelaku usaha, udah kita penuhi," ujar Roy lebih lanjut.

Roy mengungkapkan perkembangan terakhir terkait utang rafaksi ini adalah Kemenkopolhukam meminta utang ini harus diselesaikan melalui rapat terbatas antara Kemendag dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Namun Roy kecewa rapat tersebut belum kunjung dilaksanakan lantaran kedua kementerian beralasan sibuk.

"Ya sekarang pertanyaannya niat atau enggak sih? Kalau mau betul-betul niat, rapat kerja dong, rakor. Dan itu adalah surat rekomendasi dari Kemenkopolhukam, ketika kami beraudiensi dan menyampaikan seluruh poin terhadap rafaksi ini," kata Roy saat konferensi pers di Epicentrum Walk, Jakarta Selatan, Rabu (15/11) lalu.

"Ya sekarang pertanyaannya niat atau enggak sih? Kalau mau betul-betul niat, rapat kerja dong, rakor. Dan itu adalah surat rekomendasi dari Kemenkopolhukam, ketika kami beraudiensi dan menyampaikan seluruh poin terhadap rafaksi ini," lanjutnya.

Roy menegaskan rafaksi yang belum kunjung terselesaikan selama hampir dua tahun ini menyebabkan kerugian besar di industri ritel. Maka itu, ia mengatakan para pengusaha ritel akan melakukan langkah untuk melaporkan Kemendag ke Kepolisian Bareskrim buntut dari utang rafaksi tersebut.

[Gambas:Video CNN]

kerajaan Atlantis

Bursa Karbon Catatkan Nilai Transaksi Rp29,45 M Sejak Diluncurkan******

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat nilai transaksi di bursa kabron telah mencapai Rp29,45 miliar.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengatakan angka itu akumulasi sejak bursa karbon diluncurkan pada 26 September 2023 lalu.

"Akumulasi nilai transaksi sebesar Rp29,45 miliar," ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Senin (20/11).

Terpisah, Jokowi berharap kehadiran bursa karbon bisa berkontribusi untuk melawan krisis iklim.

Berdasarkan catatannya, Jokowi menyebut Indonesia memiliki potensi kredit karbon sebanyak 1 gigaton karbon dioksida yang bisa ditangkap.

Jika dikalkulasi, potensi Bursa Karbon Indonesia diperkirakan melampaui Rp3.000 triliun.

Bursa Karbon juga menjadi langkah konkret untuk Indonesia mencapai Nationally Determined Contribution (NDC), yaitu dokumen yang memuat komitmen dan aksi iklim sebuah negara yang dikomunikasikan kepada dunia melalui United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).

Lihat Juga : Erick soal Pilot Garuda Pose 3 Jari Bareng Mahfud: Mereka Bukan ASN

"Hasil dari perdagangan ini akan diinvestasikan kembali pada upaya menjaga lingkungan khususnya melalui pengurangan emisi karbon," katanya.

Bursa karbon adalah suatu sistem yang mengatur perdagangan karbon atau catatan kepemilikan unit karbon. BEI sudah mendaftarkan sebagai penyelenggara bursa karbon.

Sebelumnya, BEI secara resmi telah menyampaikan permohonan sebagai penyelenggara bursa karbon kepada OJK.

Informasi itu disampaikan Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik pada Jumat (8/9) lalu. Ia menambahkan BEI telah menyampaikan seluruh persyaratan yang telah ditetapkan dalam aturan OJK.

"Untuk itu, dapat kami sampaikan bahwa BEI telah menyampaikan permohonan sebagai penyelenggara bursa karbon sesuai dengan ketentuan dalam SEOJK 12/2023," ungkapnya seperti dikutip dari Antara.

SEOJK Nomor 12 Tahun 2023 berisi tentang Tata Cara Penyelenggaraan Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon.

Ia mengungkapkan sebelum mengajukan permohonan, BEI telah mempersiapkan diri untuk menjadi penyelenggara bursa karbon sejak awal 2022 lalu.

[Gambas:Video CNN]

Buku Ajaib Aegea

Teten Ungkap Kredit Macet 421 Pelaku UMKM Tembus Rp22 T******

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM)Teten Masduki mencatat kredit macetpelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mencapai Rp22,9 triliun.

Adapun jumlah pelaku UMKM yang kreditnya bermasalah tersebut sebanyak 421 ribu orang.

"Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program restrukturisasi UMKM, total kredit yang bermasalah adalah sebesar Rp22,9 triliun yang mencakup 421 ribu pelaku UMKM," ungkap Teten dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (23/11).

Teten menambahkan atas hasil evaluasi tersebut, terdapat tiga arahan presiden yang disampaikan di dalam rapat kabinet.

Pertama, mencari solusi dan evaluasi atas permasalahan kredit UMKM yang berpihak kepada pelaku UMKM. Kedua, meningkatkan porsi kredit UMKM dari 25 persen pada 2023 menjadi 30 persen pada 2024.

Ketiga, menyelesaikan hal-hal yang terkait kriteria hapus buku dan hapus tagih serta restrukturisasi UMKM kurang dari satu bulan.

Teten merinci sejumlah aturan yang menjadi alas hukum hapus tagih, yakni Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

Lihat Juga : Pertamina Selidiki Sumur Keluar Minyak Pertalite di Sintang Kalbar

"Dalam peraturan ini menyebutkan bahwa kredit macet adalah salah satunya dapat diselesaikan dengan restrukturisasi kredit," ucap Teten.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap total jumlah kredit UMKM seluruh Indonesia mencapai Rp1.376 triliun per Mei 2023. Sementara, total kredit macetnya mencapai Rp53,81 triliun.

Jika dilihat jumlah kredit dan kredit macet UMKM ini terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Lihat saja, pada 2018 jumlah kredit UMKM mencapai Rp969 triliun, sedangkan jumlah kredit macetnya mencapai Rp32,42 triliun.

Angka tersebut kemudian meningkat pada 2019. Pada tahun itu, jumlah kredit UMKM mencapai Rp1.044 triliun, sementara jumlah kredit macetnya mencapai Rp36,21 triliun.

Pada 2020, jumlah kredit UMKM kembali naik menjadi Rp1.088 triliun. Adapun jumlah kredit macetnya mencapai Rp43,11 triliun.

Jumlah kredit UMKM kembali naik pada 2021, yakni Rp1.221 triliun. Sementara, jumlah kredit macetnya mencapai Rp46,75 triliun.

Selanjutnya, kredit UMKM naik lagi menjadi Rp1.348 triliun per Desember 2022. Sedangkan jumlah kredit macetnya mencapai Rp46,8 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Jiang Qiao Zhanyi

Membongkar Sebab Harga Sembako Naik Terus, Benarkah Efek El Nino Saja?******

Harga bahan pokoktak banyak berubah menjelang akhir 2023. Cabai, gula, hingga minyak goreng semuanya kompak mahal.

Bahkan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sampai harus mengerek harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng besutan pemerintah, Minyakita. Harga minyak jenis ini rencananya akan dinaikkan dari Rp14 ribu per liter menjadi Rp15 ribu per liter.

"Ya memang Rp14 ribu mestinya, tapi mengikuti perkembangan inflasi. Tapi kita belum memutuskan. Masih harus rapat menteri koordinator (menko) dulu untuk jadi Rp15 ribu (per liter)," kata pria yang akrab disapa Zulhas di Pasar Senen, Jakarta Pusat, Kamis (29/11).

Tak hanya satu pedagang, naiknya harga cabai juga dikeluhkan pedagang lain. Mereka mengaku kenaikan disebabkan sedari cabai di pasar induk yang dipatok Rp100 ribu per kg.

Sementara itu, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional mencatat harga gula pasir lokal naik 1,1 persen ke Rp17.450 per kg pada awal pekan ini. Kemudian, gula kualitas premium naik 1,4 persen ke Rp17.550 per kg.

Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian melihat adanya kompleksitas biang kerok mahalnya harga bahan pokok. Setidaknya ada dua pokok alasan yang menjadi biang kerok kenaikan harga bahan pokok itu, yakni; El Nino dan permintaan yang meningkat.

"Stabil mahal karena beberapa komoditas, seperti beras dan cabai yang mayoritas dipenuhi dalam negeri disebabkan dua faktor, yakni supplyterganggu akibat El Nino dan demandmasyarakat relatif tinggi menjelang Nataru serta momentum pesta demokrasi (Pemilu 2024)," katanya kepada CNNIndonesia.com, Senin (4/12).

Sedangkan beberapa komoditas lain, seperti gula, yang 60 persen dipenuhi dari impor harganya dipengaruhi kondisi di level global. Eliza menyinggung kini harga gula berfluktuasi karena India sebagai salah satu negara pengekspor membatasi pengirimannya.

Mirip seperti Indonesia, India juga memasuki tahun pemilu sehingga pemerintahnya berkepentingan menjaga stabilitas harga demi menghindari chaos.

Eliza menganggap sengkarut masalah pangan Indonesia sekarang sudah selayaknya fenomena gunung es. Kendati, ia mengakui yang terlihat kini seolah-olah harga mahal murni imbas El Nino.

"Padahal jika kita dalami, persoalan pangan ini tidak terlepas dari tata kelola yang masih semrawut. Data pangan yang akurat dan real timetidak ada, insentif bagi petani berkurang, subsidi pupuk dan solar dikurangi sehingga biaya produksi meningkat serta berujung kepada kenaikan harga di konsumen," kritiknya.

Selain itu, ia menyoroti rantai pasok yang masih panjang sehingga menyebabkan inefisiensi. Kurangnya research and development (RnD)untuk menerapkan teknologi yang bisa menggenjot jumlah produksi dan menekan biaya turut ia permasalahkan.

"Karena kurangnya insentif bagi petani serta kurangnya RnD menyebabkan kita ketergantungan impor. Ketergantungan impor ini sudah bertahun-tahun lamanya, bukan satu atau dua tahun terakhir saja. Sayangnya, ini tidak ditangani dengan kebijakan komprehensif karena ada konflik kepentingan," tutur Eliza.

Menurutnya, persoalan pangan yang sistemik mengharuskan pemerintah menerbitkan kebijakan komprehensif. Eliza menegaskan impor dan operasi pasar yang dilakukan selama ini hanyalah short cutpenyelesaian masalah jangka pendek.

Selain solusi jangka pendek, ia menekankan pentingnya komitmen menempuh perbaikan tata kelola dalam jangka menengah dan panjang.

"Political willdan paradigma pembangunan pertanian akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang dipilih. Jika paradigmanya kemandirian pangan, maka sedari dulu sudah dibenahi persoalan-persoalan yang seperti fenomena gunung es tersebut," sindir Eliza.

"Isu pangan ini klasik, dari sejak saya kuliah dulu itu terus persoalannya. Jadi memang strateginya yang kurang tepat karena masih kurang komprehensif dan itu semua bergantung pada political willdan paradigma pembangunan pengambil kebijakan," tambahnya.

Mengintip masalah pangan di negeri orang, apakah yang terjadi di RI wajar?

Eliza menyebut persoalan pangan tiap negara sejatinya berbeda-beda.

Itu semua tergantung dengan kekayaan sumber daya alam dan kebijakan yang diambil pemerintahnya.

Jika negara yang bergantung dengan pasokan global alias tidak mandiri, Eliza menilai harga pangannya akan tidak stabil hingga bisa mengganggu stabilitas perekonomian. Ia mencontohkan negara-negara Arab, di mana saat harga gandum naik pada musim semi membuat harga roti meroket dan memicu kemarahan rakyat.

Tak Ada Kemauan Pemerintah Perkuat Cadangan Pangan