agen slot dan togel terpercaya

Perjalanan Waktu: Gadis Petani Itu Sulit

Yuk ke Transmart Full Day Sale, Bisa Belanja Sekarang Bayar Nanti******

Diskon gede-gedean dari Transmart ada lagi, lho! Kini Transmart Full Day Sale menawarkan diskon spesial hingga 50 persen + 20 persen.

Buat masyarakat yang bokek atau belum gajian nggak usah khawatir ketinggalan Full Day Sale. Soalnya di Transmart bisa belanja sekarang bayarnya nanti.

Lihat Juga : Siapkan Daftar Belanjaan, Full Day Sale Transmart Datang Lagi 20 Mei

Belanja jadi mudah, sat-set, dan pastinya jadi nggak ketinggalan promo Transmart Full Day Sale.

Berbagai produk Transmart didiskon selama gelaran ini berlangsung. Mulai dari daging, perlengkapan rumah tangga, furnitur, sampai elektronik.

Misalnya, untuk pembelian LED TV 60" UHD Smart, dari harga normal Rp9,59 jutaan jadi Rp7,67 jutaan. Kemudian, kulkas side by side 472L juga banting harga, dari Rp9,62 jutaan jadi Rp7,69 jutaan.

Selain elektronik, ada diskon spesial untuk setiap pembelian furnitur di TransLiving. Airland Mattress New Ottawa Set 160x200 cm jadi cuma Rp5,75 jutaan, dari harga normal Rp7,19 jutaan.

Masih kurang murah? Bisa banget dapat potongan harga tambahan 20 persen dengan pembayaran kartu kredit Bank Mega dan Bank Mega Syariah.

Anda bisa memiliki kartu kredit Bank Mega atau Mega Syariah dengan proses cepat, lewat unit pembukaan instan yang tersedia di gerai Cibubur dan Central Park.

Yuk, segera merapat ke gerai Transmart terdekat di kota Anda dan jangan sampai ketinggalan Full Day Sale-nya Sabtu besok (20/5) mulai pukul 10.00-22.00 waktu setempat.

CEO Nasional bercinta dengan istrinya yang imut

Harga Pangan Suram, Telur Ayam Kian Mahal Tembus Rp30 Ribu per Kg******

Mayoritasharga panganmelonjak pada awal pekan ini, khususnya telur ayam yang tembus Rp30 ribuan per kg.

Mengutip hargapangan.id, harga telur naik dari Rp30.250 per kg pada awal pekan lalu menjadi Rp31.150 per kg pada Senin (15/5).

Selain telur ayam, harga sejumlah cabai-cabaian juga ikut terkerek. Cabai merah keriting naik dari Rp39.400 per kg menjadi Rp41.050 per kg. Cabai merah besar naik dari Rp41.550 per kg menjadi Rp43.550 per kg.

Daging ayam ras segar naik dari Rp36.500 per kg menjadi Rp37.300 per kg. beras kualitas super II naik tipis dari Rp14.300 per kg menjadi Rp14.350 per kg. Beras kualitas bawah I naik dari Rp12.250 per kg menjadi Rp12.300 per kg dan beras kualitas bawah II naik dari Rp11.950 per kg menjadi Rp12 ribu per kg.

Sementara itu, daging sapi kualitas 1 turun dari Rp139.150 per kg menjadi Rp138.650 per kg. Cabai rawit hijau turun dari Rp36.100 per kg menjadi Rp36 ribu per kg.

Lihat Juga : Kemnaker Siap Lindungi Korban Bos Ajak Staycation Demi Kontrak Kerja

Daging sapi kualitas 2 turun dari Rp130.350 per kg menjadi Rp129.950 per kg. Gula pasir lokal turun dari Rp14.600 per kg menjadi Rp14.550 per kg.

Adapun untuk harga beras kualitas super I stabil di Rp14.800 per kg. Lalu, beras medium I berada di level Rp13.500 per kg dan beras medium II Rp13.250 per kg.

[Gambas:Video CNN]

Tahta Tuhan

Warga Jambi Mengeluh Harga Pinang Anjlok dari Rp29 Ribu Jadi Rp5.000******

Warga Desa Lagan Tengah, Kecamatan Geragai, Tanjung Jabung Timur, Jambi, mengeluhkan anjloknya harga pinang, bahkan hingga tinggal Rp5.000 per kilogram.

Mereka sebenarnya ingin menyampaikan keluhan pada Presiden Joko Widodo saat meninjau jalan di Kecamatan Geragai dan Mendahara. Namun sayang, Jokowi batal berkunjung ke lokasi tersebut, sehingga keinginan itu tidak terwujud.

"Kami berharap Pak Jokowi memperbaiki jalan, dan bisa menaikkan harga pinang, kelapa, sawit, dan sebagainya. Sudah setahun lebih harga pinang anjlok," kata warga bernama Tia, Selasa (16/5).

"Kurang paham juga penyebabnya. Biasanya pinang lokal dikirim dari sini. Orang Jambi yang beli," tuturnya, Selasa (16/5).

Padahal pada 2021, harga pinang lokal di daerah ini bisa mencapai Rp29 ribu per kg. Tapi kemudian, harga tersebut turun selama satu tahun belakangan ini.

"Dulu saat harga pinang mahal, ada saja yang maling. Makanya, pasang CCTV. Kalau sekarang, mana ada yang maling," tuturnya.

Komoditi pinang diolah Tono, merupakan hasil panen di kebunnya sendiri yang luasnya berkisar lima hektare.

"Sedangkan yang sudah berbuah mencapai 3 hektare. Pinang ini panennya dua minggu sekali, kalau 3 hektare dapat 200 karung," tuturnya.

Ia pun menyampaikan warga Desa Lagan Tengah, banyak yang mengelola pinang. Tradisi ekonomi ini sudah ada sejak 1980-an.

"Awalnya, 1980-an sudah ada pinang. Dulu tentu lebih murah. Kalau perkebunan sawit belum lama masuk ke sini. Sekitar tahun 2009-an," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Namun, pengiriman komoditi pinang di daerah tersebut, tidak didukung dengan infrastruktur yang memadai. Jalan sepanjang 17 kilometer yang terbentang di Kecamatan Geragai dan Mendahara, mengalami kerusakan parah.

Di jalan yang batal ditinjau itu terdapat beberapa lubang yang cukup dalam sehingga berisiko merusak kendaraan yang lewat.

Berdasarkan pantauan, saat tim jurnalis berada di perjalanan, terdapat truk bermuatan kelapa sawit yang mengalami patah as roda. Bahkan, jalan rusak ini berpotensi membuat kendaraan terbalik.

"Kalau yang ingin diperbaiki sepanjang berkisar 9 kilogram," kata Kepala Kecamatan Geragai, Iduar Aidi.

Ia mengatakan jalan tersebut mengalami rusak berat sejak akhir 2022 akibat dilalui truk bermuatan sawit dan curah hujan yang tinggi.

"Sering hujan. Kemudian awal 2023, pun hampir setiap hari hujan. Ditambah lagi panen yang sekarang ini sedang maksimal," katanya.

Cincin Dewa Memasak

Kronologi Luhut Dapat Fakta 9 Juta Ha Lahan Sawit Belum Dipajaki******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan menyebut 9 juta hektare lahan sawitbelum dipajaki pengelolanya.

Data itu terungkap usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit.

Setelah penunjukan itu, ia meminta kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit tata kelola industri sawit di RI. Hasil audit menunjukkan ada 14,6 juta hektare lahan sawit.

Luhut pun mengaku belum puas dengan hasil audit tersebut. Ia akhirnya meminta agar BPKP melakukan audit lagi secara menyeluruh terhadap tata kelola industri sawit.

Ternyata, hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya.

"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," tegas Luhut.

Selain melapor kepada Jokowi, Luhut juga telah menginformasikan temuan itu ke Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Jadi saya bilang sama menteri keuangan (Sri Mulyani), 'Eh itu yang lain ke mana?' Akhirnya Dirjen Pajak sekarang lari suruh nyari," imbuhnya.

Tak hanya itu, Luhut juga menyarankan agar Jokowi tak mengambil langkah hukum terhadap perusahaan sawit yang mengemplang pajak di sektor sawit tersebut. Saran ia berikan karena saat ini sudah era digital.

Menanggapi hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal menindaklanjuti temuan Luhut. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan penelusuran akan dimulai dengan mensinkronkan data yang dimiliki Luhut dan DJP.

[Gambas:Video CNN]

Pasalnya, ada kemungkinan perbedaan data luas tanah yang dilaporkan mendapat izin Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ke DJP dengan data yang ditemukan Luhut di lapangan.

"Saat ini, DJP sedang melakukan klarifikasi terkait perbedaan luasan tersebut," ujar Dwi kepada CNNIndonesia.com.

Menurutnya, jika nantinya hasil penelusuran menemukan perbedaan luasan yang dilaporkan dengan data di lapangan, maka akan dilakukan perbaikan SPPT PBB terhadap perusahaan atau pemilik perkebunan sawit tersebut.

Tak hanya itu, selisih pajak yang selama ini belum dibayarkan juga akan ditagihkan kepada perusahaan bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Jika akibat perbedaan luasan tersebut menimbulkan potensi PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan," pungkasnya.

Sementara itu Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meyakini lahan sawit yang belum dipajaki itu tidak dikelola oleh anggotanya. 

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyatakan keyakinan didasarkan berkaitan dengan syarat mendapatkan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).

Ia mengatakan bukti bayar pajak merupakan syarat mendapatkan sertifikat itu.

"Kalau perusahaan apalagi anggota GAPKI yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO maupun yang sedang proses, rasanya sulit untuk tidak patuh bayar pajak. Sebab persyaratan untuk ISPO salah satunya adalah bukti pembayaran pajak," ujar Eddy kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Penguasa Binatang Buas

Sistem Bayar Tol Tanpa Setop Masih Tahap Uji Coba Terbatas******

Sistem pembayaran tol elektronik tanpa setop (nirhenti) berbasis Single Lane Free Flow (SLFF) yang pernah berjalan pada 2020 lalu hingga saat ini masih berjalan dalam tahap uji coba terbatas.

Teknologi yang diimplementasikan yaitu dengan menggunakan stikerRFID (Radio Frequency Identification) yang terintegrasi dengan aplikasi yang diberi nama Let ItFlo.

Sistem ini dikembangkan oleh anak perusahaan Jasa Marga yaitu PT Jasamarga Tollroad Operator (JMTO). Sistem ini untuk memenuhi arahan pemerintah dalam meningkatkan penetrasi pemakaian dan untuk mengurangi biaya alat yang dipasang di kendaraan pemakai.

Peningkatan itu, terutama terkait dengan kesulitan monitoring transaksi pembayaran tol, potensi kehilangan saldo maupun fisik uang elektronik hingga keterbatasan dalam melakukan top up uang elektronik.

"Pada dasarnya, Jasa Marga telah mengembangkan uji coba berbagai teknologi yang memudahkan masyarakat khususnya yang termasuk dalam transaksi nirhenti di jalan tol, bahkan jauh sejak sebelum diberlakukannya 100 persen penggunaan uang elektronik di jalan tol pada 2017," ujar Yoga dikutip Rabu (31/5).

Yoga menjelaskan, untuk implementasi uji coba terbatas Let It Flo saat ini dilakukan di total 100 titik ruas jalan tol di wilayah Jabodetabek dan Bali. Hingga saat ini, jumlah pengguna Let it Flo sudah mencapai lebih dari 13.000 pengguna aktif dengan rata-rata transaksi harian sebanyak 3.770 kendaraan.

"Uji coba terbatas masih terus berlangsung di internal Jasa Marga dan juga kalangan eksternal, di antaranya melibatkan Instansi Pemerintah, Perusahaan BUMN, Perusahaan Swasta hingga Komunitas, yang diajak untuk menguji keandalan sistem Let It Flo," ujarnya.

"Selain itu, kami juga mendengarkan berbagai masukan dari para pengguna sebagai catatan perbaikan dan pengembangan di JMTO," ujarnya.

Yoga menjelaskan mekanisme penggunaan sistem pembayaran tol nirsentuh ini. Mobil pengguna Let It Flo akan dipasangkan stiker RFID di lampu utama sisi kanan. Stiker yang digunakan ini nantinya akan terbaca saat melintas di tol tanpa harus berhenti dan tanpa harus menempelkan uang elektronik saat melintas gerbang tol.

"Walaupun dalam keadaan hujan maupun panas, pengguna Let It Flo tidak perlu khawatir, stiker tersebut tetap akan terbaca oleh sistem. Hanya dengan memperlambat laju kendaraan maksimal 20 KM/jam saat memasuki gerbang tol, mobil bisa langsung melintas," katanya.

"Pengguna juga mendapatkan kemudahan untuk melakukan monitoring dan top up saldo Let it Flo hanya dengan menggunakan aplikasi Let It Flo yang bisa didapatkan melalui Google Play dan AppStore," tambah Yoga.

Selain itu Yoga menambahkan, PT JMTO juga mengoperasikan Pusat Monitoring Let it Flo yang berfungsi sebagai pusat pemantau keberfungsian peralatan Let it Flo.

Pusat Monitoring ini terintegrasi dengan Customer Care Let it Flo untuk memastikan kendala dan aduan pengguna Let it Flo mampu ditangani dengan cepat dan tepat.

Saat ini PT JMTO juga bekerja sama dengan Bluebird sebanyak kurang lebih untuk 1.000 kendaraan. Hal ini memberikan kenyamanan, pengalaman yang unik dalam transaksi pembayaran tol bagi para pengguna Bluebird serta memberikan nilai tambah bagi Bluebird dalam monitoring transaksi tol untuk kendaraan operasionalnya.

Sehingga, kata Yoga, dapat disimpulkan bahwa teknologi sistem bayar tol tanpa setop oleh PT JMTO sudah berjalan baik di Indonesia sejak tahun 2017.

cinta sup teh

Viral Arisan Rp2,5 M 'Ibu******

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulsel, Barat, dan Tenggara (Sulselbarta) menyatakan sedang memantau kegiatan arisanibu-ibu di Makassardengan nilai diduga mencapai lebih dari satu miliar.

Kegiatan arisan itu diketahui berdasarkan rekaman video yang beredar luas di Makassar. Dalam video itu tampak sejumlah ibu-ibu berkumpul dan salah satu wanita memegang nama-nama peserta yang akan dikocok di salah satu kafe di Makassar. Kemudian terlihat tumpukan uang yang ditaksir mencapai Rp 2,5 miliar.

Lihat Juga : KPK Cecar Adik Rafael Alun Soal Kepemilikan Aset Bernilai Tinggi

Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Sulselbarta pun memantau pemilik arisan tersebut yang diduga seorang pengusaha kosmetik di Makassar.

"Kami memantau mereka. Apalagi ketika mereka online di salah satu media sehingga pemantauannya dari situ, mulai dari gaya hidupnya, gaya pamer hartanya semua. Termasuk jualan online dan itu transaksinya pasti kita pantau," kata Plt. Kabid P2Humas Kanwil DJP Sulselbarta, Alimuddin Lisaw, Minggu (21/5).

Menurut Alimuddin, sejumlah pengusaha yang memanfaatkan media sosial sebagai tempat bertransaksi banyak yang tidak taat pajak.

Ia pun mengimbau pengusaha, selebgram dan youtuber agar melaporkan SPT dan pajak penghasilannya.

"Tapi, pajak terus memantau, tapi bukan hanya sekarang. Itu sudah menjadi kerjaan rutin kami dan sosial media adalah sumber informasi untuk lebih memantau mereka," ujarnya.

Lihat Juga : PPATK Duga Puluhan Miliaran Rupiah di Deposit Box Rafael Hasil Suap