dewa88

Permainan berburu

DPR Usul Erick Thohir Ambil Alih Proyek Food Estate******

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi Golkar Sarmuji mengusulkan pengelolaan lumbung pangan (food estate) diambil alih Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Erick Thohir.

Sarmuji menyebutfood estatesangat strategis untuk ketahanan pangan Indonesia. Ia menegaskan sepakat dengan semangat Presiden Joko Widodo menggarap megaproyek ini.

"Tapi harus jelas ukurannya. Kalau dilaksanakan oleh satu kementerian, menurut saya itu susah untuk pertanggungjawaban bisnis. Memang tujuan bukan bisnis, tapi kalau ini (food estate) bisa diambil BUMN, nanti takarannya bisa lebih kita kalkulasi," jelasnya dalam rapat kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir di DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (14/9).

Jika Erick beserta jajarannya mengambil alih megaproyek tersebut, Sarmuji yakin DPR dan pemerintah akan lebih mudah berdiskusi. Ujungnya, pertanggungjawaban food estatedapat lebih terukur.

"Rencana juga jelas, misal mau memberikan penyertaan modal negara (PMN), itungannya bisa ngomong leverage, kapitalisasi, dan sebagainya. Saya usul food estate ditangani BUMN," tutupnya.

Erick tidak secara khusus merespons usulan tersebut. Namun, ia ikut menyoroti masalah pangan yang dihadapi Indonesia.

Ia menyebut sedang diskusi intens dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, khususnya terkait subsidi pupuk bagi petani.

"Memang ini menjadi catatan kami, saya sudah sampaikan ke Ibu Menkeu (Sri Mulyani) waktu itu bahwa ini memang ada tagihan subsidi hampir Rp29 triliun yang belum dibayarkan pemerintah kepada PT Pupuk Indonesia," ungkap Erick.

[Gambas:Video CNN]

Buku Dunia Lain

BP Batam Minta Rp1,6 T ke Sri Mulyani untuk Bereskan Rempang Eco City******

Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) Muhammad Rudi meminta tambahan anggaran Rp1,6 triliun kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk merampungkan Rempang Eco City.

"Dalam pembahasan terkini terdapat beberapa hal mendesak terkait pengembangan kawasan Rempang Eco City yang harus diselesaikan pada 2024 dengan kebutuhan anggaran Rp758,99 miliar," tutur Rudi dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (13/9).

"Untuk itu, kami kembali mengusulkan tambahan anggaran Rp758,99 miliar. Usulan total tambahan anggaran BP Batam 2024 untuk pengembangan kawasan Rempang Eco City menjadi Rp1.608,99 miliar (Rp1,6 triliun) dan usulan tersebut telah kami sampaikan kepada Menteri Keuangan (Sri Mulyani)," sambungnya.

Di lain sisi, Rudi mengatakan BP Batam harus segera membebaskan lahan 2.000 hektare dari total 17.600 hektare di Rempang. Lahan tersebut mencakup 3 kampung yang akan digunakan PT Makmur Elok Graha (MEG) membangun pabrik kaca dan solar panel hasil investasi Xinyi Group, di mana ada 700 kepala keluarga (KK) terdampak.

Ada juga 1 kampung lain di luar Rempang yang kudu dibebaskan untuk membangun tower PT MEG. BP Batam diharuskan menyelesaikan relokasi tersebut paling lambat 28 September 2023.

Namun, Rudi mengaku pihaknya tidak punya uang cukup banyak untuk merelokasi 700 KK sekaligus. Ia menyebut pihaknya masih menggunakan uang BP Batam karena pengajuan tambahan anggaran sebelumnya senilai Rp850 miliar tak kunjung disetujui Badan Anggaran DPR RI.

"Karena waktunya cepat kami harus menyelesaikan, kami tidak punya uang cukup banyak untuk sekaligus kami selesaikan. Tadi sudah kita laporkan kita butuh uang cukup besar Rp1,6 triliun kalau sekaligus kita bangun," tutur Rudi.

Oleh karena itu, ia mengatakan pihaknya meminta izin bagi yang rumah relokasi belum terbangun, akan diberikan uang sewa tempat tinggal sebesar Rp1,2 juta per bulan. Ada juga uang makan Rp1,2 juta per bulan untuk setiap orang dalam KK.

Sedangkan bagi warga Rempang terdampak yang menempati rumah relokasi berarti hanya akan mengantongi uang makan Rp1,2 juta, tidak mendapatkan uang sewa rumah.

[Gambas:Video CNN]

gelandang jenius

Menimbang Untung Rugi Gaji Tunggal PNS Bagi APBN, Mana Paling Besar?******

Wacana penerapan skema gajitunggal aliassingle salarybagi Pegawai Negeri Sipil(PNS) kembali mencuat.

Hal tersebut terjadi usai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebut skema gaji tunggal PNS menjadi salah satu agenda prioritas dalam rencana kerja pemerintah di 2024.

Jika skema itu diterapkan, maka seluruh tunjangan yang melekat, baik untuk PNS maupun Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) akan dihapus dan digantikan dengan satu penghasilan yang sudah mencakup keseluruhan.

Single salary systemyang diterapkan terdiri atas unsur jabatan (gaji) dan tunjangan (kinerja dan kemahalan).

Sistem gradingakan ditetapkan dalam menentukan besaran gaji di beberapa jenis jabatan PNS. Gaji merupakan imbalan yang diberikan kepada PNS sebagai bentuk balas jasa atas pekerjaannya.

Selanjutnya, sistem gradingakan ditetapkan dalam menentukan besaran gaji di beberapa jenis jabatan PNS. Gradingadalah level atau peringkat nilai/harga jabatan yang menunjukkan posisi, beban kerja, tanggung jawab dan resiko pekerjaan.

Sementara itu, setiap gradingakan dibagi menjadi beberapa stepsdengan nilai rupiah yang berbeda. Dengan kata lain, ada kemungkinan PNS yang mempunyai jabatan sama bisa mendapatkan gaji yang berbeda tergantung penilaian harga jabatan yang dilihat dari beban kerja, tanggungjawab, dan risiko pekerjaan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas menegaskan single salary systemPNS saat ini sudah dilaksanakan dalam bentuk pilot projectdi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Single salaryini barupilot projectdi KPK dan PPATK. Ini juga ada komplain orang yang kerja dengan yang tidak kok salary-nya sama. Nah, itulah yang jadi hitungan evaluasi kita," kata Anas di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (12/9).

Meski demikian, Anas menekankan pihaknya masih perlu mengkaji wacana tersebut. Ia menyebut evaluasi penerapan single salary systemdi KPK dan PPATK bakal menjadi acuan penerapan aturan ini ke depan.

Ia mengungkapkan skema gaji tunggal ini bakal dimuat dalam Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN). Namun, Anas tidak memastikan apakah gaji tunggal ini akan diterapkan merata pada seluruh kementerian/lembaga (K/L) di 2024 mendatang.

Anas hanya menjelaskan bahwa tunjangan kinerja alias tukin saat ini masih menjadi prioritas pemerintah untuk membedakan mana PNS yang kerja dan tidak. Akan tetapi, ia menyinggung soal kemampuan daerah yang berbeda.

"Tapi negatifnya kadang orang mengatur perjalanan dinas rapat di luar kota hanya untuk dapat (uang) perjalanan dinas. Jadi, plus minus lah antara kinerja dan efisiensi," tuturnya.

Lantas, apakah skema gaji tunggal tepat dijalankan sebagai upaya reformasi birokrasi dan menekan anggaran?

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai untuk saat ini skema tersebut malah bakal bikin APBN tekor. Pasalnya, besaran gaji antara PNS di semua daerah bisa sama.

Apalagi, skema gaji tunggal besarannya akan disesuaikan dengan kinerja. Padahal, saat ini besaran gaji dan tunjangan PNS di pusat dan daerah berbeda-beda.

Artinya, kelak gaji PNS di daerah pun bisa naik meski APBD besarannya terbatas.

"Sekarang APBD-nya berapa? Kan itu tidak akan mampu (bayar gaji tunggal PNS) terus ujung-ujungnya mengambil dari APBN juga," kata Trubus kepada CNNIndonesia.com, Selasa (12/9).

Menurut Trubus, skema gaji tunggal memang lebih praktis. Namun, untuk mencapai itu semua butuh tahap dan waktu yang panjang.

Ia juga mengatakan sebenarnya skema gaji tunggal adalah wacana lama. Tapi, memasuki 2024 alias tahun terakhir Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat, wacana itu kembali didengungkan.

Alasannya, agar ada kepercayaan dari masyarakat kepada pemerintah sekarang.

"Tapi persoalannya sebenarnya ini selalu perdebatannya itu apakah di daerah dengan di DKI Jakarta akan disamakan? kalau kinerja bisa dihitung, kinerja nanti dianggap sama saja (DKI dan daerah), gajinya sama, masalahnya kita punya sumber dananya tidak? duitnya ada tidak? tegas Trubus.

Ia pun berpendapat sebaiknya skema tepat untuk gaji PNS yang berkeadilan adalah besaran gajinya saja disamakan di setiap daerah.

Sedangkan, untuk tunjangannya bisa disesuaikan dengan daerah masing-masing. Kemudian, besaran tunjangan juga disesuaikan dengan kinerja individu sang abdi negara.

Maklum, tunjangan kinerja PNS memang telah menelan banyak uang negara. Data Kementerian Keuangan mencatat belanja kementerian/lembaga mencapai Rp134,2 triliun untuk belanja pegawai pada semester I 2023.

Angka ini naik 11,1 persen dari periode yang sama tahun lalu.

Kenaikan belanja pegawai ini terbagi ke dalam gaji dan tunjangan PNS sebesar Rp90,4 triliun atau naik 12,5 persen dari realisasi 2022 sebesar Rp80,4 triliun. Ada juga tukin, honorarium, hingga uang lembur Rp43,8 triliun atau naik 8,4 persen dari Rp40,4 triliun.

Trubus mengingatkan skema gaji tunggal PNS belum tepat untuk diterapkan dalam jangka pendek ini. Ia mengatakan skema tersebut baru bisa diaplikasikan untuk jangka panjang saja.

"Jangka panjang bagus. Cuma dari anggaran harus disiapkan. Nanti APBN-nya habis untuk biaya birokrasi (kalau diterapkan sekarang)," kata Trubus.

Berbeda dengan Trubus, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan Skema gaji tunggal bisa menjadi langkah awal untuk memperbaiki sistem penggajian PNS.

Namun, kurang tepat tujuan utamanya jika untuk menghemat anggaran. Ia menilai gaji tunggal lebih tepat tujuan utamanya untuk menyesuaikan kinerja dan pendapatan PNS, atau antara efisiensi dan efektifitas kerja.

"Bisa jadi akhirnya nanti anggarannya menjadi lebih besar, karena tujuannya yang ingin dicapai juga besar toh," kata Ronny.

Berhasil atau Tidak, Sistem Gaji Tunggal PNS Tetap Perlu Dicoba

Impian saya tentang dunia yang sejahtera

Operasional Kereta Cepat Jakarta******

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) akan memberdayakan 852 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Chinayang memiliki sertifikat sebagai operator operation and maintenance (O&M).

Corporate Secretary PT KCIC Eva Chairunisa mengungkapkan ratusan TKA itu merupakna hasil kerja sama dengan Konsorsium PT KAI dan China Railway dalam mengoperasikan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) selama setahun.

Sementara, KCIC menyiapkan 1.096 tenaga kerja Indonesia (TKI) yang akan mendampingi pekerja asal China sehingga terjadi peralihan kemampuan dalam mengoperasikan dan melakukan perawatan sarana KCJB.

Eva memaparkan banyaknya TKA asal China yang didatangkan karena terdapat perubahan strategi untuk percepatan transfer keahlian dan pengetahuan yang sudah diprogramkan. Awalnya, sebanyak 1.096 TKI akan dikirim ke Tiongkok mulai 2021 sehingga nantinya bisa mengoperasionalkan KCJB.

Namun, rencana itu batal lantaran pandemi covid-19 dan Tiongkok menutup pintu masuk bagi warga asing. Rencana pun berubah dengan memindahkan pelatihan terkait High Speed Railway (HSR) ke Madiun pada 2022.

Training HSR dilaksanakan di PPI Madiun bekerja sama dengan Universitas Perkeretaapian di Tiongkok yakni Southwest Jiaotong University dan Tianjin Railway Vocational and Technical College.

Eva menyebut dari 1.096 tenaga kerja lokal, baru 300 orang yang telah melalui proses pendidikan di Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun (PPI) dan siap melakukan proses sertifikasi. Mereka selanjutnya akan ditugaskan sebagai pendamping operator O&M dari China Railway.

Sedangkan 796 tenaga kerja lokal lainnya akan melanjutkan proses pelatihan terkait High Speed Railway (HSR).

"TKI yang telah dan akan menjalani Training HSR diseleksi secara ketat dan diwajibkan memiliki pengalaman sebagai operator O&M," kata Eva.

[Gambas:Video CNN]

Perampok Ruang dan Waktu

Dapat Kredit Rp506,94 M, PT TBS Energi Akuisisi Perusahaan Singapura******

PT TBS Energi Utama Tbk (TBS) mendapat pembiayaan kredit dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank DBS Indonesia sebesar US juta atau setara Rp506,94 miliar (asumsi kurs Rp15.361 per dolar AS).

Presiden Direktur PT TBS Energi Utama Dicky Yordan mengatakan dana tersebut digunakan untuk mengakuisisi perusahaan pengolah limbah medis di Singapura, Asia Medical Enviro Services (AMES).

Dicky menuturkan transaksi ini bukan hanya soal ekspansi perusahaan semata. Tapi, sebagai pembuktian bahwa perusahaan berkomitmen untuk berkontribusi pada sektor keberlanjutan.

"Ini bukan ekspansi semata, tapi jutru sebagai penegasan bahwa berkembangnya bisnis kami bisa bersamaan menjadi solusi dari isu sosial dan lingunan," ucap Dicky dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (11/9).

Adapun porsi dana Rp506,94 miliar itu 50 persen dari Bank Mandiri dan 50 persen dari Bank DBS Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Corporate Banking Bank Mandiri Susana Indah K Indriati mengatakan pihaknya yakin peran industri keuangan sangat penting dalam mengakselerasi transisi bisnis menuju praktik yang lebih ramah lingkungan.

Menurutnya dengan customer base yang luas, Bank Mandiri terus memberikan dukungan penuh kepada nasabah. Selain itu, Bank Mandiri juga menjadi bagian dari perjalanan transisi ke ekonomi rendah karbon.

"Penandatanganan kerja sama konkrit ini merupakan komitmen nyata Bank Mandiri untuk menuju net zero emissions Indonesia di 2060," kata Susana.

Senada, Direktur Bank DBS Indonesia Kunardy Lie menuturkan pihaknya memiliki komitmen untuk mendukung nasabah yang ingin memberikan dampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat.

Ia menyebut misi Bank DBS menjadi Best Bank for a Better World diaplikasikan melalui tiga pilar kerja keberlanjutan, yakni Responsible Banking, Responsible Business Practice, dan Impact Beyond Banking.

Kunardi mengatakan misi itu merupakan bukti penting bahwa agenda keberlanjutan terjahit di setiap daya dan upaya kerja perusahaan.

Oleh karena itu, ia menilai kerja sama ini mengukuhkan keseriusan perusahaan dalam memfasilitasi transisi menuju operasional bisnis yang lebih rendah karbon emisi.

"Kemampuan kami untuk mengurangi financial emissions merupakan bagian dari keberhasilan upaya dekarbonisasi nasabah kami, dan kami berkomitmen untuk mendampingi mereka selama proses tersebut," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan ke Barat: Diary of the Bone Demon

KPPU Sebut Barang Impor Murah Belum Tentu Akibat Predatory Pricing******

Ketua KPPUM Afif Hasbullah menyebut banjir barang impormurah yang belakangan ini  banyak membunuh usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Indonesia tak selalu terjadi akibat praktik predatory pricing.

Dalam bahasa ekonomi, predatory pricing sama dengan praktik jual rugi. Ini merupakan strategi bisnis yang dilakukan pelaku usaha dengan menjual produk mereka semurah mungkin demi menyingkirkan atau menutup celah masuknya pesaing ke bisnis mereka.

Setelah usaha itu berhasil, mereka akan menaikkan harga guna mendapatkan keuntungan. 

"Karena salah satu unsur (predatory pricing) adalah upaya atau niat menyingkirkan pesaing di dalam pasarnya. Oleh karena itu, memang harus juga didalami terkait ini," imbuh Afif.

Ia mengatakan harga barang murah yang diduga predatory pricingbisa saja muncul karena efisiensi dari pelaku usaha. Afif menyebut beberapa efisiensi tersebut, seperti pajak rendah atau tidak kena pajak hingga tidak perlu gudang penyimpanan barang.

Meski begitu, ia mengusulkan skema untuk memberantas banjir barang murah yang masuk ke tanah air. Harapannya, usulan KPPU ini bisa menghambat masuknya barang-barang impor yang mematikan UMKM.

"Contoh kita berikan safe carduntuk dumping, seperti hambatan tarif dan seterusnya yang bisa kita kenakan. Kemudian, persyaratan lain, misal standar nasional Indonesia (SNI) serta pelaku usaha terlibat di sana harus berbadan hukum Indonesia," tandasnya.

Di lain sisi, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki gencar melawan predatory pricing, khususnya yang dilakukan TikTok Shop. Pasalnya, barang-barang yang dijual sangat murah dan merupakan produk luar negeri.

Teten menyebut produk-produk tersebut mematikan napas pelaku UMKM. Pada akhirnya, banyak pelaku usaha di tanah air yang gulung tikar karena tidak mampu bersaing.

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan juga tengah merevisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Mendag Zulkifli Hasan mengatakan pembahasan di pihaknya sudah selesai dan tinggal menunggu harmonisasi.

[Gambas:Video CNN]