judi slot online terbaru

Bayangan Konoha

Jokowi dan Xi Jinping Nobar Uji Coba Kereta Cepat dari Bali Sore Ini******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden China Xi Jinping siap menyaksikan uji dinamis Kereta CepatJakarta Bandung (KCJB) pada Rabu (16/11) sore. Dua orang pemimpin negara itu akan nonton bareng (nobar) secara virtual dari Bali.

"Persiapan sejauh ini oke, masih on schedule. Nanti (uji coba dinamis) akan dilaksanakan pukul 17.00 WITA atau 16.00 WIB. Jadi Pak Presiden (Jokowi) langsung dengan Presiden Xi Jinping menggunakan streaming live video memantau pelaksanaan uji coba ini, live dari Bali," kata Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi kepada CNNIndonesia.com, Rabu (16/11).

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Jokowi dan Xi Jinping akan menghadiri langsung uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung pada 16 November.

"Ini masalah mengatur waktu, karena dua-duanya sibuk. Kan setelah ini ada KTT APEC di Bangkok," kata Didiek dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi VI, Rabu (9/11).

Sehingga, lanjut Didiek, dua orang pemimpin negara itu hanya akan memantau secara virtual uji coba KCJB tersebut.

"Sehingga untuk mempermudah semuanya kita lakukan skenario kedua kita lakukan streaming live dari Tegalluar uji coba operasional kereta ke Kopo 16 km, disaksikan langsung Jokowi dan Xi dari KTT di Bali," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Kenaikan oleh Ratusan Pemurni

Buruh Tolak PP 36/2022 Dasari UMP******

Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak PP Nomor 36 Tahun 2022 yang menjadi dasar penetapan kenaikan upahminimum provinsi (UMP) dan kabupaten (UMK).

Presiden KSPI Said Iqbal mengungkapkan dasar perhitungan yang bisa digunakan adalah PP No 78 Tahun 2015. Sebab, PP tersebut mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi sekaligus.

"Inflasi secara umum mencapai 6,5 persen. Oleh karena itu, harus ada penyesuaian antara harga barang dan kenaikan upah. Kalau menggunakan PP 36, kenaikannya hanya 2-4 persen. Ini maunya Apindo. Mereka tidak punya akal sehat dan hati. Masak naik upah di bawah inflasi," ujar Said lewat keterangan tertulis, Rabu (16/11).

Ia meminta agar hal itu dipertimbangkan dengan menghitung inflasi serta pertumbuhan ekonomi. Menurut dia, ketika menggunakan PP 36/2021, maka nilai kenaikan UMP/UMK akan berada di bawah inflasi. Sehingga daya beli buruh akan semakin terpuruk.

Lebih jauh, ketua Partai Buruh itu mengungkapkan perhitungan pengupahan menggunakan PP 36/2021 mempertimbangkan resesi global dan 25 ribu buruh yang kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Padahal, kenyataannya tak ada resesi di Indonesia.

"Resesi itu terjadi jika dalam dua kuartal berturut-turut pertumbuhan ekonominya negatif. Sedangkan saat ini pertumbuhan ekonomi kita selalu positif," papar Said.

Ia mengatakan inflasi 6,5 persen adalah inflasi umum. Secara khusus, konsumsi yang kenaikannya signifikan adalah makanan di angka 15 persen, sektor transportasi naik lebih dari 30 persen, dan sewa rumah sebesar 12,5 persen.

"Kalau inflasi 6,5 persen dan pertumbuhan ekonomi 4-5 persen, yang paling masuk akal, angka kompromi kenaikan UMP atau UMK adalah di atas 6,5 persen hingga 13 persen," terang Said.

Selain itu, ia menilai PP 36/2022 tak bisa digunakan karena mengacu pada UU Cipta Kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi.

"Dengan demikian, karena PP 36/2021 adalah aturan turunan dari UU Cipta Kerja, maka tidak bisa digunakan sebagai acuan dalam penetapan UMP/UMK," imbuh Said.

Jika PP itu tak digunakan, maka dasar yang bisa digunakan pemerintah untuk menetapkan UMP dan UMK adalah PP No 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

Said menegaskan apabila Menaker memaksakan menggunakan PP Nomor 36 tahun 2021, buruh akan melakukan aksi bergelombang dan membesar. Bahkan, ia mengancam mogok nasional pada pertengahan Desember. Mogok ini diklaim akan diikuti oleh 5 juta buruh di seluruh provinsi.

"Puluhan pabrik akan setop berproduksi, kalau Apindo dan pemerintah memaksakan. Kami yakin Menteri Tenaga Kerja menggunakan dasar-dasar yang rasional, tidak menggunakan PP Nomor 36 tahun 2021, tapi PP Nomor 78 Tahun 2015," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kecanduan cinta yang mendominasi: Tuan ketiga lebih memilih istri kecilnya

Jokowi dan Xi Jinping Nobar Uji Coba Kereta Cepat dari Bali Sore Ini******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden China Xi Jinping siap menyaksikan uji dinamis Kereta CepatJakarta Bandung (KCJB) pada Rabu (16/11) sore. Dua orang pemimpin negara itu akan nonton bareng (nobar) secara virtual dari Bali.

"Persiapan sejauh ini oke, masih on schedule. Nanti (uji coba dinamis) akan dilaksanakan pukul 17.00 WITA atau 16.00 WIB. Jadi Pak Presiden (Jokowi) langsung dengan Presiden Xi Jinping menggunakan streaming live video memantau pelaksanaan uji coba ini, live dari Bali," kata Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi kepada CNNIndonesia.com, Rabu (16/11).

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Jokowi dan Xi Jinping akan menghadiri langsung uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung pada 16 November.

"Ini masalah mengatur waktu, karena dua-duanya sibuk. Kan setelah ini ada KTT APEC di Bangkok," kata Didiek dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi VI, Rabu (9/11).

Sehingga, lanjut Didiek, dua orang pemimpin negara itu hanya akan memantau secara virtual uji coba KCJB tersebut.

"Sehingga untuk mempermudah semuanya kita lakukan skenario kedua kita lakukan streaming live dari Tegalluar uji coba operasional kereta ke Kopo 16 km, disaksikan langsung Jokowi dan Xi dari KTT di Bali," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Hukum pacaran

Kemenhub Ingatkan soal Potensi Delay Saat Delegasi KTT G20 Pulang******

Kementerian Perhubungan meminta kepada masyarakat, khususnya yang berangkat ataupun mau ke Baliuntuk rajin mengecek informasi penerbangan mereka saat kepulangan delegasi KTT G20pada 15-22 November mendatang.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati menyampaikan permintaan itu disampaikan terkait pergerakan kepulangan pesawat VVIP di Bandara Ngurah Rai yang cukup padat.

Ia mengatakan kepadatan itu membuka kemungkinan adanya penyesuaian jadwal penerbangan pesawat reguler baik domestik maupun internasional, seperti misalnya keterlambatan atau delay.

Tak hanya ke masyarakat, Kemenhub juga mengimbau kepada operator bandara dan maskapai untuk proaktif memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada pelanggannya.

Informasi itu seperti; perubahan jadwal penerbangan, penundaan, pembatalan, kompensasi, proses refund, dan sebagainya.

Kemenhub bersama pemangku kepentingan terkait, akan berupaya meminimalkan dampak yang ditimbulkan dari adanya pergerakan kepulangan pesawat VVIP para delegasi G20 di Bandara Ngurah Rai.

"Kami berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga kelancaran lalu lintas bagi para delegasi yang hadir dan juga bagi masyarakat umum yang melakukan penerbangan dari dan ke Bali," katanya.

Sementara itu Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Novie Riyanto mengatakan agar semua lancar, pihaknya sudah mempersiapkan pengaturan kepulangan pesawat VVIP para delegasi KTT G20 di Bandara Ngurah Rai, Bali.

Pihaknya juga sudah menggelar rapat koordinasi persiapan pengaturan kepulangan pesawat delegasi bersama dengan Kemenlu, Otoritas Bandara, Angkasa Pura I, Airnav Indonesia, dan pihak terkait lainnya.

[Gambas:Video CNN]

"Besok (Rabu, 16/11) adalah puncak pergerakan kepulangan pesawat para pemimpin negara. Menangani kepulangan lebih kompleks karena jamnya berdekatan dibandingkan saat kedatangan. Untuk itu perlu dipersiapkan pengaturan penerbangan yang cermat," katanya.

Novie mengatakan mulai hari ini sudah ada beberapa pesawat VVIP yang akan berangkat pulang. Namun jumlahnya tidak banyak dibandingkan Rabu (16/11) besok.

Dimana pedangku?

Gandeng Australia, Bahlil Racik Skema 'OPEC' Negara Penghasil Nikel******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia telah bertemu dengan perwakilan Australia dan Kanada untuk merumuskan formula organisasi negara-negara penghasil nikel.

Inisiatif untuk mendirikan organisasi muncul agar negara penghasil bahan baku mineral bisa berkolaborasi dan memegang kendali perdagangan mineral dunia, termasuk Indonesia.

"Melalui kolaborasi tersebut, kita harap semua negara penghasil nikel bisa mendapat keuntungan melalui penciptaan nilai tambah yang merata," kata Bahlil dalam keterangan pers yang dikutip dari Antara, Kamis (17/11).

"Dari kita sendiri formulasinya sudah ada, tapi kan harus kita tawarkan formulasi yang sama untuk kemudian mereka ada koreksi atau tidak, dan sekarang tawaran konsep itu sudah kita berikan ke mereka, kita menunggu feedback, tapi kesepahaman umumnya kita sudah pada satu titik pemikiran yang sama," katanya.

Menurutnya, selama ini negara produsen kendaraan listrik melakukan proteksi. Dampaknya negara penghasil bahan baku baterai tidak memperoleh pemanfaatan nilai tambah yang optimal dari industri kendaraan listrik.

Terlebih, negara-negara Eropa sebagai pusat pabrikan otomotif, mewajibkan pembangunan pabrik baterai mobil didirikan dekat dengan pabrik mobil listrik.

"Nah kalau ini terus terjadi maka negara-negara penghasil bahan baku ini tidak akan mendapatkan nilai tambah. Maka kemudian ide ini dilakukan oleh Indonesia dan saya komunikasikan, baik dengan Kanada, Australia dan kami sudah hampir mencapai satu kesepahaman. Butuh sedikit lagi untuk memberikan penjelasan," katanya.

Bahlil menilai usul terkait organisasi khusus negara penghasil nikel bisa menjadi instrumen kolaborasi hingga mendapat keuntungan sekaligus menjalankan aturan perdagangan internasional.

"Saya pikir inilah instrumen untuk kita berkolaborasi yang baik untuk membangun komitmen bersama, tapi semua dalam rangka kolaborasi untuk saling menguntungkan dan memperhatikan aturan permainan perdagangan internasional," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Petualangan animasi domestik

Foxconn Groundbreaking Proyek Kendaraan Listrik Rp125 T RI Awal 2023******

MenteriInvestasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengklaim Foxconnakan melakukan groundbreakingproyek pengembangan ekosistem kendaraan listrik awal tahun depan.

Perusahaan asal Taiwan itu menggandeng Gogoro, Industri Baterai Indonesia (IBC), dan Indika Energy. Foxconn berencana untuk berinvestasi sebesar US miliar atau Rp125,4 (Kurs Rp15.675 per dolar AS) untuk pengembangan ekosistem kendaraan listrik dan baterai listrik di RI.

"Mereka akan memulai groundbreakingpada awal tahun depan. Mereka akan masuk ekosistem kendaraan mobil terutama bus. Yang kedua mereka akan melakukan investasi di ekosistem baterainya. Lokasinya di Batang," ungkap Bahlil melalui tayangan video seperti dikutip Kamis (17/11).

Menurut Bahlil, realisasi investasi ini akan menjadi jawaban atas proses panjang negosiasi pemerintah setelah puluhan tahun. Ia menuturkan dalam diskusinya dengan Chairman Foxconn Young Liu, pabrikan perakit Apple itu sudah tidak sabar untuk segera masuk Indonesia.

Ia mengklaim Chairman Liu menilai kondisi Indonesia saat ini jauh berbeda dengan kondisi 20 tahun lalu, kala awal-awal penjajakan.

Bahlil menyebut saat itu Foxconn tidak berinvestasi di Indonesia karena ada beberapa persoalan yang tidak terselesaikan.

"Sekarang kami mampu menyelesaikan seperti lahan, insentif, kemudian perizinan dan juga ada fasilitas lain yang dibutuhkan selama memenuhi unsur aturan," katanya.

Sebelumnya, Foxconn, Gogoro, IBC, dan Indika berencana untuk berinvestasi di industri kendaraan listrik, yaitu kendaraan listrik roda empat, roda dua, dan bus listrik.

Perusahaan itu juga akan berinvestasi untuk membangun industri baterai kendaraan listrik dan industri pendukung, yakni energy storage system, stasiun penukaran baterai, industri daur ulang baterai, Research & Development (R&D) dan pelatihan.

Nota Kesepahaman antara Kementerian Investasi/BKPM, Foxconn, Gogoro, Industri Baterai Indonesia (IBC), dan Indika Energy telah diteken pada 21 Januari 2022 lalu.

[Gambas:Video CNN].