situs judi slot online terpercaya 2022

Pria sebelah suka menggoda orang

Luhut Pastikan Pemerintah Bayar Utang Minyak Goreng ke Pengusaha******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memastikan pemerintah bakal membayar utangdana talangan (rafaksi) minyak gorengkepada peritel senilai Rp474,8 miliar.

Utang rafaksi minyak goreng ini tak lepas dari kelangkaan komoditas tersebut pada dua tahun lalu. Luhut mengatakan pemerintah sepakat membayar utang tersebut setelah melakukan rapat bersama instansi terkait.

"Jadi BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) akan membayarkan sejumlah Rp474,8 miliar kepada pedagang yang dulu membantu masalah kelangkaan minyak goreng," kata Luhut seperti dikutip dari Instagram pribadinya, @luhut.padjaitan, Senin (25/3).

Di sisi lain, tunggakan utang itu pun bisa membuat pemerintah malu.

"Jadi rakyat kira, 'pemerintah ini, pemerintah apa, dia punya utang tapi gak bayar'. Jadi rapat kita ini klarifikasi," imbuh Luhut.

Luhut menegaskan utang rafaksi kepada peritel itu harus dibayar karena itu kewajiban. Dari sisi peritel, mereka juga berhak mendapat haknya karena modal pun terbatas.

"Saya mohon kita harus paham mereka (peritel) itu kan modalnya terbatas juga. Kalau dokumen yang belum beres dibantu lah dibereskan," ucapnya.

Polemik utang rafaksi minyak goreng sudah memasuki tahun kedua. Permasalahan ini bermula ketika pemerintah meluncurkan program penugasan kepada produsen minyak goreng dan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) untuk menjual minyak goreng murah saat harga komoditas mahal.

Kala itu semua pengusaha diminta menjual minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter, sementara itu harga minyak goreng di pasaran kala itu berkisar di Rp17 ribu-Rp20 ribu per liter. Selisih harga atau rafaksi dalam Permendag 3 disebut akan dibayarkan pemerintah.

Masalah muncul ketika Permendag 3 digantikan dengan Permendag 6 tahun 2022. Beleid baru itu membatalkan aturan lama soal rafaksi yang ditanggung pemerintah. Padahal, seharusnya utang pemerintah kepada pengusaha tetap harus dibayarkan.

[Gambas:Video CNN]

Klan Badai

Basuki Ungkap Kapan Gedung Parlemen Dibangun di IKN******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut Gedung DPR RI di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara belum masuk rencana pembangunan tahun ini.

"Memang belum (Gedung DPR RI dibangun di IKN)," ucap Basuki usai Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (2/4).

"Jadi, saya baru dapat data dari Pak Mensesneg (Menteri Sekretaris Negara Pratikno), dari 31 organisasi yang menurut undang-undang kedudukannya berada di Ibu Kota Negara (IKN), itu baru tiga yang mengadakan groundbreaking," rincinya.

Ia mengatakan tiga kementerian/lembaga (K/L) tersebut mencakup Bank Indonesia (BI). Sedangkan dua lainnya adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

"Sedangkan (gedung) yang lainnya belum ada (dibangun di IKN). Jadi, kayak DPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), itu belum ada. Mungkin, mungkin 2025 (Gedung DPR RI dibangun di IKN)," tandasnya.

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Gerindra Novita Wijayanti sempat mempertanyakan bagaimana konsep pembangunan IKN, termasuk Gedung Parlemen. Ini ditanyakan Novita kepada Menteri Basuki dalam raker pada Senin (1/4).

Novita mengaku bingung kapan tahun pasti Gedung DPR RI tersebut dibangun.

"Konsep IKN itu waktu itu saya sempat tanya, pembangunan gedung DPR-nya kapan? Apakah 2027 apa 2025? Karena kalau kantornya menteri saja (di IKN), nanti rapatnya di sini (Jakarta)? Saya pengin tahu," tanya politikus Gerindra itu.

Di lain sisi, ada narasi yang mengesankan DPR RI ogah pindah ke IKN Nusantara. Ini imbas pernyataan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Achmad Baidowi.

Pria yang akrab disapa Awiek itu mengusulkan Jakarta menjadi Kota Legislasi. Ini dilontarkan usai DPR RI dan pemerintah sepakat membawa RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) ke Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi UU DKJ.

"Sekalian dibikin kekhususan bisa enggak, misalkan di (RUU) DKJ itu termasuk juga kekhususan menjadi ibu kota legislasi," kata Awiek di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (18/3).

"Artinya apa? Aktivitas parlemen bisa juga di IKN, tapi pusat kegiatannya ada di DKJ," imbuhnya.

Pernyataan politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mendapat protes dari masyarakat, bahkan cibiran. Pasalnya, sikap DPR RI menunjukkan inkonsistensi mereka dengan pengesahan UU IKN yang terbilang ngebut.

Setelah UU IKN disahkan, wakil rakyat tersebut malah terkesan ogah pindah ke IKN Nusantara. Mereka seakan memilih tetap ingin berkantor di Jakarta.

[Gambas:Video CNN]

Orang Suci tidak terkalahkan

Siapa Pemilik RBT, Penyeret Suami Sandra Dewi ke Kasus Korupsi Timah?******

Suami Sandra Dewi, Harvey Moeis, terseret dalam dugaan korupsitata niaga timah PT Timah Tbk untuk periode 2015-2022.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) Kuntadi mengatakan Harvey menjadi perpanjangan tangan dari PT Refined Bangka Tin (RBT).

Sebagai perpanjangan tangan, Harvey tercatat pernah menghubungi Direktur Utama PT Timah yakni MRPT pada 2018 hingga 2019.

Lantas siapa pemilik PT RBT?

Berdasarkan situs Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pemegang saham utama PT RBT adalah seseorang bernama Suparta dengan total kepemilikan saham 73 persen.

Kemudian pemilik saham lainnya ada Surianto dengan saham 17 persen dan Frans Muller sebesar 10 persen.

Selain pemilik saham utama, Suparta juga menjabat sebagai direktur utama PT RBT.

Suparta sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah IUP PT Timah. Selain Suparta, Kejagung juga menetapkan Reza selalu direktur Business development dari PT RBT sebagai tersangka.

Berdasarkan perannya, Kuntadi menjelaskan Suparta dan Reza selaku jajaran direksi PT RBT melakukan inisiasi pertemuan untuk menjalin kerja sama dengan PT Timah pada tahun 2018.

Pertemuan dilakukan dengan Direktur Utama PT Timah periode 2016-2021 yang berinisial MRPT alias RZ dan Direktur Keuangan PT Timah periode 2017-2018 yakni EE alias EML untuk mengakomodir kegiatan pertambangan ilegal.

"Dalam pertemuan itu, Tersangka SP dan Tersangka RA menentukan harga untuk disetujui Tersangka MRPT, serta siapa saja yang dapat melaksanakan pekerjaan tersebut," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Raja Iblis Abadi

IHSG Terancam Loyo Hari Ini******

Indeks HargaSahamGabungan (IHSG) berpotensi melemah pada perdagangan Selasa (2/4).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya melihat perkembangan pergerakan IHSG belum mampu mempertahankan support level terdekatnya pasca rilis data perekonomian tingkat inflasi.

William juga melihat gelombang tekanan masih cukup besar mengingat nilai tukar rupiah turut mengalami pelemahan.

Ia memprediksi pasar saham bergerak dalam rentang support 7.123 dan resistance 7.254 hari ini.

William pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni INDF, JSMR, ASII, AALI, ASRI, EXCL, dan UNVR.

Sementara itu, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova memperkirakan IHSG akan mengalami rebound selama tidak menembus ke bawah 7.099 sebagai suatu fraktal.

"Sementara itu terjadinya penembusan di bawah 7.099 akan membuka jalan bagi IHSG untuk melemah ke support Fibonacci berikutnya di level 7.021," tutur Ivan.

Dia pun memprediksi IHSG bergerak di level support7.099 dan resistance7.245 hari ini.

IHSG ditutup di level 7.205 pada Senin (1/4). Indeks saham melemah 83,75 poin atau minus 1,15 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp11,39 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 16,27 miliar saham.

Pada penutupan kemarin, 167 saham menguat, 455 terkoreksi, dan 167 lainnya stagnan.

[Gambas:Video CNN]

sistem tanam acak

Alasan Pemerintah Tetapkan PIK dan BSD Jadi PSN******

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengungkapkan alasan Pantai Indah Kapuk2 (PIK 2) dan Bumi Serpong Damai (BSD) ditetapkan sebagai proyek strategis nasional (PSN).

Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Ahmed Zaki Iskandar mengatakan banyak perizinan di BSD dan PIK 2 yang masih belum rampung. Misalnya rekomendasi teknis dari kementerian terkait untuk melakukan pengembangan bisa memakan waktu hingga dua tahun.

Karena itu, pemerintah berupaya untuk membantu karena melihat banyak dampak positif yang tercipta dari pengembangan kawasan itu.

Zaki mengatakan meski berstatus PSN, pengembangan PIK 2 dan BSD nantinya tidak akan menggunakan uang negara atau APBN. Status PSN, sambungnya, hanya akan membantu percepatan proses penerimaan rekomendasi pembangunan dari kementerian terkait.

"Sehingga mulai dari perencanaan sampai dengan pengembangan pun akan mendapat kemudahan," kata Zaki.

Kawasan BSD, katanya, akan fokus pada pembangunan di bidang pendidikan, biomedical, dan digital, dengan lahan yang akan digunakan seluas 59,6 hektar (ha).

Dari luas itu, 49 ha disediakan untuk pembangunan kampus universitas tingkat nasional dan internasional. Dengan bidang yang akan difokuskan pada fakultas medis, kedokteran, farmasi, dan teknologi beserta perangkatnya.

Sementara 10 hektar akan digunakan untuk bio medical center. Di mana nantinya akan dibangun rumah sakit, klinik kesehatan, serta sarana-prasarana kesehatan lainnya. Dengan tujuan pengembangan dunia kedokteran dan kesehatan Indonesia.

"Secara keseluruhan, proyek ini diproyeksikan akan menyerap 10.065 tenaga kerja secara langsung ataupun tidak langsung. Dengan estimasi penghematan devisa Rp10,1 triliun, dan perolehan devisa Rp5,6 triliun dari pengembangan layanan kesehatan dan biomedical," imbuhnya.

Sementara, PIK 2 akan mengembangkan kawasan green area dan eco-city yang disebut Tropical Coastland dengan dilengkapi kawasan wisata mangrove. Harapannya kawasan ini dapat menjadi destinasi pariwisata baru yang berbasis hijau guna menarik para wisatawan.

"Saat ini kawasan PIK 2 telah dibangun hutan mangrove seluas 200 ha. Penambahan akan dilakukan sekitar 200 ha yang akan dijadikan destinasi wisata, sekaligus permukiman," jelasnya.

Untuk nilai investasi PSN di PIK 2 diperkirakan mencapai Rp65 triliun dengan harapan menyerap 6.235 tenaga kerja langsung dan 13.550 tenaga kerja sebagai efek pengganda.

[Gambas:Video CNN]

Ayah baptis Stadion

Menaker Kaji Aturan Perlindungan Kemitraan Ojol hingga Kurir Paket******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah bakal mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan hari raya (THR).

Hal ini ia ungkapkan setelah menerima masukan dari anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto yang mendorong Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan untuk memasukkan pekerja kemitraan menjadi pekerja penerima THR.

"Saya kira mungkin kita butuh aturan tentang perlindungan tenaga kerja di luar hubungan kerja pada layanan angkutan berbasis aplikasi yang mungkin di dalamnya mengatur tentang pemberian THR atau apapun namanya yang diberikan oleh pengusaha aplikator kepada pekerja ojol, atau mereka yang berada dalam hubungan kemitraan," tutur Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (26/3).

Indah menyebut pihaknya sudah memiliki draf rancangan permenaker mengenai pelindungan bagi pekerja kemitraan dengan dua perhatian utama.

"Yaitu mengenai pengaturan upahnya, termasuk THR dan yang kedua adalah pelindungan Jamsosteknya," ujar Indah.

"Kendala yang kami hadapi adalah karena rancangan permenaker ini adalah crossya, karena ini adalah new platform digital workers, ini masih perlu kami bahas dengan beberapa kementerian lain terkait, termasuk Kominfo dan Kemenhub," imbuhnya.

Dalam rapat tersebut, Edy Wuryanto menilai revisi Permenaker 6/2016 perlu dilakukan agar tidak ada bias antara pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dengan pekerja kemitraan.

"Saya kira hal yang baik yang dilakukan oleh Bu Dirjen PHI (Indah Anggoro Putri), tapi sebetulnya akan lebih bagus lagi kalau permenaker direvisi untuk melindungi itu," ujar Edy.

[Gambas:Video CNN]