momobola

kemabukan

Petani Tembakau soal Rokok Murah: Kaji Ulang Kenaikan Cukai******

Asosiasi Petani Tembakau Indonsia (APTI) meminta pemerintah meninjau ulang kenaikan cukai rokok. Permintaan ini seiring dengan maraknya rokok murah yang membanjiri pasaran.

Wakil Ketua DPD APTI Jawa Tengah Hafidz menuturkan bahwa di balik rokok murah yang membanjiri pasar terdapat banyak faktor.

"Mulai dari bahan baku sampai dengan jenis rokoknya, apakah sigaret kretek tangan (SKT), sigaret kretek mesin (SKM), atau sigaret putih mesin (SPM)," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (3/11).

"Harapan kita, pemerintah untuk mengkaji ulang dari kenaikan cukai. Bagi petani tembakau, mau legal atau ilegal semua bahan bakunya sama," tegasnya.

Ia kemudian menyoroti kenaikan harga cukai yang sudah terjadi sejak awal Januari 2022 di mana Menteri Keuangan Sri Mulyani menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) rata-rata 12 persen.

Kenaikan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris.

"Sekarang kan (cukai) sudah mulai naik. Kalau kita inginnya ya nggak naik. Karena ketika (cukai) naik, 30 persen hitungannya akan banyak pabrikan yang tutup. Pasti serapan hasil panen tembakau akan turun juga," tandasnya.

Terlepas dari beberapa rokok murah yang membanjiri pasar, Kemenkeu mengisyaratkan kenaikan cukai rokok tahun depan bisa tembus di atas 12 persen. Tahun ini, cukai rokok naik 12 persen berkaca pada pertumbuhan ekonomi 2021 lalu yang hanya 3,69 persen.

Imbasnya, harga jual eceran (HJE) rokok bakal naik. Khusus tahun ini, HJE bahkan sudah naik 35 persen.

Di lain sisi, Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Agus Suyatno menyarankan penyederhanaan layer cukai agar rokok murah tidak membanjiri pasar.

"Masalahnya adalah, misal SKM 1 dan SKM 2 itu ada selisih cukai per batangnya cukup tinggi. Makanya, perusahaan rokok downtrading. Jadi memproduksi rokok dengan harga lebih murah. Industri-industri rokok besar pun sekarang mengeluarkan produk baru dengan harga lebih murah, untuk menyiasati itu (layer cukai)," katanya, Selasa (1/11).

Sementara itu, penyederhanaan layer tarif cukai sudah sempat disinggung dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.

"Penyederhanaan struktur tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan secara bertahap mulai 2018 sampai dengan 2021," bunyi Pasal 18 ayat 1 PMK tersebut.

Adapun dalam pasal 18 ayat 2 dirinci sebagai berikut: 10 (sepuluh) strata tarif mulai 2018; 8 (delapan) strata tarif mulai 2019; 6 (enam) strata tarif mulai 2020; 5 (lima) strata tarif mulai 2021.

Faktanya, tahun ini layer cukai di Indonesia masih terbagi ke dalam 8 kelompok. Ada sigaret kretek mesin (SKM), sigaret putih mesin (SPM), sigaret kretek tangan/sigaret putih tangan (SKT/SPT), sigaret kretek tangan filter/sigaret putih tangan filter (SKTF/SPTF), tembakau iris (TIS), klobot (KLB), sigaret kelembak kemenyan/klobot (KLM), dan cerutu (CRT).

[Gambas:Video CNN]

Lari ke dunia lain untuk membuka pabrik

Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek Akan Merger dengan KCI******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ) dan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) akan dimerger atau digabung.

Pernyataan ini membantah informasi yang disampaikan Serikat Pekerja PT KAI yang sebelumnya menyebut PT MRT Jakarta mengakuisisi PT Kereta Commuter Indonesia (KCI).

"Merger antara MITJ dan KCI, kapannya didasarkan dengan proses dari 'due diligence', penilaian BPKP dan hal-hal lain yang sifatnya finansial dan hukum. Prinsipnya harus dilakukan," kata Budi seperti dikutip dari Antara, Rabu (2/11).

"Jadi sekali lagi bukan akuisisi, tapi kita tidak bisa mengesampingkan yang sifatnya finansial dan hukum, sama-sama kita lakukan, 'due diligence'. Proses itu tidak bisa dilewatkan begitu saja, tidak bisa tahu-tahu tanda tangan begitu saja," ungkap Budi Karya.

Ia menambahkan merger dua perusahaan itu dilakukan untuk membangun transportasi massal di perkotaan yang andal.

"Bapak Presiden menekankan bahwa angkatan massal perkotaan menjadi satu keharusan yang harus dikendalikan baik itu menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang sudah ada maupun merencanakan dan membangun angkutan massal itu sendiri," tambah Budi Karya.

Ia mengatakan ketiadaan transportasi massal yang andal memberikan kerugian besar. Perhitungannya, kerugian secara kumulatif bila angkutan massal tidak diterapkan mencapai Rp100 triliun selama satu tahun.

"Angkatan massal itu dibutuhkan percontohan, DKI Jakarta adalah satu kota paling representatif digunakan sebagai contoh. Di sini sudah ada MRT (Moda Raya Terpadu), LRT (Light Rail Transit), ditambah BRT (Bus Rapid Transit) dan ini menjadi satu modal bagi Jakarta dan kota-kota lain," ungkap Budi Karya.

Menurut dia, khususnya untuk pengelolaan perkeretaapian perlu dikelola oleh satu lembaga sehingga tidak ada tumpang tindih terkait kebijakan.

"Satu 'stressing' dari Pak Presiden adalah agar pemerintah daerah memikirkan 'feeder-feeder'bagi angkutan massal itu sebagai contoh katakanlah akan ada kegiatan LRT Jabodetabek maka wajib bagi pemda Bogor, Bekasi, dan Jakarta untuk menyediakan baik berupa bus dan angkutan lain berupa 'first mile'dan 'last mile'," tambah Budi Karya.

Alasannya adalah agar tidak ada moda transportasi lain yang beroperasi sejajar dengan LRT Jabodetabek dan dapat mengurangi jumlah penumpang LRT.

"Tadi sudah disepakati bahwa Pemda Jakarta maupun Sumatera Selatan mendukung ada titik-titik perjumpaan yang artinya stasiun," katanya.

MRT Jakarta selaku BUMD di bawah Pemprov DKI Jakarta dikabarkan mencaplok 51 persen saham KCI dari PT KAI. Rencana ini buah permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rangka integrasi transportasi di Jakarta.

Akuisis ini pun memantik reaksi dari Serikat Pekerja PT KAI. Mereka menolak rencana ini karena bertentangan dengan hukum. Serikat pekerja itu pun mengancam akan mogok kerja jika pencaplokan tetap dilakukan.

"SPKA mendukung integrasi transportasi, tetapi tidak dengan mengakuisisi. Integrasi yes, akuisisi no! Ini demi mencegah permasalahan hukum serius di kemudian hari," tulis pernyataan SPKA yang diteken oleh Pimpinan DPP dan DPD SPKA se-Indonesia dalam keterangan resmi.

Paparazzi tingkat dewa dari dunia lain

JakPro Sebut Formula E Raup Laba Rp6,41 Miliar******

VP Corporate Secretary PT Jakarta Propertindo atau JakPro Syachrial Syarief mengklaim penyelenggaraan Jakarta E-Prix atau Formula E 2022 mencatatkan labasebelum pajak senilai Rp6,41 miliar.

Data itu ia sebut berdasarkan laporan inhouse penyelenggaraan Jakarta E-Prix 2022.

"Jadi kami sampaikan kembali bahwa Rp6,41 miliar merupakan laba dalam penyelenggaraan Jakarta E-Prix 2022. Tentunya sudah memperhitungkan keseluruhannya, termasuk pemenuhan kewajiban-kewajibannya. Sedangkan kewajiban kepada Jaya Ancol sudah dilakukan pada bulan Agustus 2022 lalu," ujar Syachrial dalam keterangannya, Sabtu (5/11).

Selanjutnya, Jakpro menunggu hasil audit yang dilakukan KAP independen yang diperkirakan selesai akhir tahun 2022 ini.

"Audit keuangan Jakarta E-Prix 2022 masih berlangsung oleh KAP" ujar dia.

Syachrial menegaskan audit laporan keuangan Formula E 2022 masing berlangsung sampai saat ini. Audit dilakukan oleh lembaga independen atau Kantor Akuntan Publik (KAP). "Bukan oleh BPK sesuai informasi sebelumnya," kata dia.

Audit merupakan review laporan keuangan sebuah perusahaan atau bisnis yang dilakukan secara independen dan obyektif.

Tujuan audit tersebut untuk memberi kepastian bagi setiap pemangku kepentingan bahwa laporan dibuat sudah akurat, lengkap, dan sejalan dengan standar ketentuan audit.

Sebagai informasi, polemik ajang Formula E di Jakarta tengah menuai perhatian publik. Hal ini tak lepas dari pemanggilan oleh KPK terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 7 September lalu.

Anies diminta keterangan oleh KPK yang tengah melakukan penyelidikan dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta. Pada 5 Oktober lalu, Anies menjamin tak menerima duit sepeserpun dari gelaran Formula E.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Pedang Kekacauan

Kemendag Dorong Pemda Intervensi Harga Kedelai dengan APBD******

Pemerintah Pusat mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengintervensi harga kedelaimenggunakan dana pengalihan subsidi BBM atau APBD.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Syailendra mengatakan dorongan ini merupakan hasil rapat pengendalian inflasi yang dilakukan oleh lintas kementerian/lembaga.

"Pada rapat pengendalian inflasi, Menteri Dalam Negeri sudah menyampaikan ke kepala-kepala daerah, gubernur dengan clearbahwa daerah bisa intervensi dan melakukan subsidi (harga kedelai)," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (2/11).

Adapun intervensi ini melengkapi subsidi yang diberikan pemerintah sebesar Rp2.000 per kilogram hingga 31 Desember 2022. Artinya, jika Pemda melakukan intervensi, maka para perajin kedelai bisa menerima subsidi sebesar Rp2.000 per kilogram.

"Jadi daerah bisa intervensi dalam mengendalikan inflasi di daerah masing-masing. Ini bisa segera dilakukan karena dananya sudah ada di depan mata, bisa menggunakan Dana Transfer Umum (DTU) sebesar 2 persen yang juga digunakan untuk pengalihan subsidi BBM," imbuhnya.

Sementara, terkait dengan penambahan subsidi kedelai yang tengah dikaji oleh pemerintah pusat, Syailendra mengatakan masih dalam proses pembahasan. Koordinasi antar kementerian terus dilakukan karena harus menghitung keuangan negara juga.

"Kalau dari pusat perlu proses. Sekarang kan di daerah ada uangnya di depan mata, itu ada di DAU yang bisa digunakan," pungkasnya.

Sebelumnya, Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) mengusulkan pemerintah untuk menaikkan subsidi kedelai menjadi Rp2.000 hingga Rp3.000 per kilogram (kg).

Usulan ini pun disampaikan langsung kepada Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat rakernas Gakoptindo 2022 di ICC Bogor. Alasannya karena kenaikan harga kedelai impor akibat kurs yang melemah.

"Tapi, harga turun, rupiah kita juga kan melemah kursnya. Karena kan kedelai ini 99 persen impor. Oleh karena itu, harganya Rp13 ribu per kilogram, ada yang lebih. Ini kan subsidinya Rp1.000, nah sekarang para pengusaha, Gakoptindo mengusulkan agar ada subsidi Rp2.000-Rp3.000," kata Zulkifli dikutip antara, Minggu (30/10).

[Gambas:Video CNN]

Saya telah menutup telepon selama puluhan juta tahun

Kadin Bantah Ancaman PHK Industri Tekstil Terjadi karena Pindah Pabrik******

Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Kamar Dagang Industri (Kadin) Adi Mahfudz Wuhadji menyebutkan sampai saat ini belum ada anggotanya yang merelokasi pabrikmereka karena mencari upahyang lebih rendah.

"Belum ada (relokasi)," ujar Adi singkat kepada CNNIndonesia.com, Jumat (4/11).

Menurutnya, PHK justru terjadi karena permintaan yang turun di tengah pelemahan ekonomi dunia.

Sebelumnya, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit juga menyebut perusahaan garmen (tekstil) dan sepatu (alas kaki) terpaksa menempuh PHK karena orderan atau pesanan berkurang.

Bahkan, ada pembeli yang membatalkan pesanan, meski produksi sudah dilakukan.

"Sudah produksi disuruh hold. Sehingga, PHK mulai terjadi sejak saat ini dan diperkirakan hingga 2023 mendatang," ujarnya, Rabu (26/10).

[Gambas:Video CNN]

Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani menduga ancaman PHK yang terjadi di industri padat karya terjadi karena relokasi pabrik.

Dugaan ia dasarkan pada kinerja ekspor industri tekstil belakangan ini. Menurutnya, kinerja ekspor padat karya seperti tekstil masih cukup bagus.

Berdasarkan data yang dimilikinya, hingga September 2022, ekspor produk tekstil seperti pakaian dan aksesoris rajutan tumbuh 19,4 persen. Kemudian, ekspor produk non rajutan yang tumbuh 37,5 persen.

"(Makanya) Akan kita perhatikan lebih detail fenomena relokasi dari posisi manufaktur di Indonesia, terutama dari daerah yang relatif upahnya tinggi ke daerah yang relatif upahnya rendah," ujarnya dalam konferensi pers KSSK, Kamis (3/11).

Dewa Binatang Misterius

Investor Malaysia Minat Bangun Tol Pontianak******

Sejumlah perusahaan atau investorasal Kuching, Sarawak, Malaysiatertarik berinvestasi dalam pembangunan jalan toldari Kota Pontianak hingga Singkawang.

Ketertarikan mereka ungkap saat bertemu dengan Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono. Executive Chairman Maltimur Resources SDN BHD Junaidi mewakili rombongan yang terdiri dari tujuh perusahaan Malaysia mengatakan tujuan kedatangan ke Pontianak adalah untuk menjajaki peluang kerja sama yang bisa dilakukan perusahaan dari Kuching dengan Kalimantan Barat.

"Saya melihat peluang kerja sama yang bisa dilakukan dengan Kota Pontianak antara lain membuat jalan tol. Kami berharap penjajakan pembangunan jalan tol itu bisa dikaji lebih dalam terhadap peningkatan ekonomi," ujarnya seperti dikutip dari Antara,Kamis (3/11).

"Sebenarnya banyak peluang-peluang lainnya yang bisa dikerjasamakan," katanya.

Ia menambahkan peluang kerja sama investor Malaysia di Kalbar sangat terbuka. Apalagi, kata dia, Kalbar termasuk Pontianak, pembangunannya berkembang pesat.

"Kami berharap melalui kerja sama ini nantinya bisa semakin mempercepat pembangunan di wilayah ini, terutama di Kabupaten Sambas, Kota Singkawang dan Kota Pontianak," ungkap Junaidi.

[Gambas:Video CNN]

Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyambut baik kunjungan para pengusaha asal Kuching, Sarawak ini. Ia mengatakan meski sebatas penjajakan, pihaknya menyambut baik kedatangan pengusaha asal Negeri Jiran itu.

Apalagi mereka menawarkan kerja sama pembangunan jalan tol.

"Pembangunan jalan tol yang mungkin bisa dikerjasamakan misalnya Jalan Tol Pontianak-Singkawang atau Pontianak-Sambas. Kita berharap ini bisa direalisasikan. Namun bergantung pada kewenangan Pemerintah Provinsi Kalbar karena berkaitan dengan dua wilayah," katanya.

Ia menambahkan beberapa perusahaan Malaysia yang menjajaki peluang kerja sama dengan pihaknya banyak bergerak di bidang jasa konstruksi serta berpengalaman membangun kereta api, MRT,highway, termasuk energi listrik.

Meski demikian, Edi mengatakan untuk menjalin kerja sama dengan investor asing, banyak faktor penentu untuk memutuskan suatu kerja sama tersebut.

"Misalnya masalah regulasi. Kalau untuk menerima investor dari luar, ada aturan-aturannya dan kewenangan dari pemerintah pusat," katanya.