petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

link 268 slot

daftar situs judi slot online gampang menang 820Jutaan kata 15646Orang-orang telah membaca serialisasi

《link 268 slot》

Pengusaha Bantah 3,3 Juta Ha Lahan Sawit di Hutan Ilegal******

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono membantah 3,3 juta hektare (Ha) lahan sawit berada di kawasan hutan ilegal.
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) membantah 3,3 juta hektare (Ha) lahan sawit berada di kawasan hutan ilegal. (ANTARA FOTO/SYIFA YULINNAS)
Jakarta, CNN Indonesia--

Gabungan Pengusaha Kelapa SawitIndonesia (Gapki) membantah 3,3 juta hektare (ha) lahan sawit berada di kawasan hutan ilegal.

Ketua Umum Gapki Eddy Martono pun meluruskan narasi bahwa pemerintah bakal memutihkan lahan tersebut. Menurut Eddy, lahan sawit yang berada di hutan itu sudah memiliki Hak Guna Usaha (HGU).

Lihat Juga :
Alasan Jasa Raharja Tolak Santuni 8 Pemotor Tertabrak Truk

"Narasi-narasi seperti ini (perlu) diluruskan. Jangan seolah-olah industri sawit merugikan negara ratusan triliun," imbuh Eddy.

Merujuk Tanah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah, tanah yang dapat diberikan dengan HGU adalah tanah negara.

Kemudian, dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dikatakan bahwa tanah yang dapat diberikan HGU termasuk kawasan hutan.

Lihat Juga :
ANALISISTepatkah Garuda Dimerger dengan Citilink dan Pelita Air?

"Dalam hal tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu adalah tanah negara yang merupakan kawasan hutan, maka maka pemberian Hak Guna Usaha dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan," demikian bunyi beleid tersebut.

Lebih lanjut, Gapki juga mengklaim telah mengikuti arahan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan untuk melapor kondisi lahan ke pemerintah lewat Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara akan segera bertindak.

Per 3 Agustus 2023, terdapat 1.870 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sudah melaporkan melalui website SIPERIBUN secara self reporting. Gapki pun berjanji akan melakukan self reporting SEPERIBUN tahun 11 pada 23 Agustus sampai dengan 8 September 2023.

Berdasarkan bahan paparan Gapki, tercatat dari 3,3 juta ha lahan sawit di kawasan hutan baru 1,9 juta yang sudah memiliki Surat Keputusan (SK) Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK).

Dengan kata lain, sekitar 1,3 juta ha lahan sawit di hutan belum mendapat SK Pelepasan Kawasan Hutan.

Adapun dari SK MenLHK tersebut, terdapat 332 perusahaan anggota Gapki dengan luasan lahan 648.294 ha. Gapki pun mengingatkan perusahaan wajib menyelesaikan persyaratan paling lambat tanggal 2 November 2023.

Pilihan Redaksi
  • Bahlil Bongkar Skenario 'Jahat' Ganjal Hilirisasi Nikel RI Lewat WTO
  • Harga Beras Naik Tertinggi Dalam 12 Tahun Terakhir, ADB Waswas Inflasi

"Masing-masing perusahaan sudah diminta untuk klarifikasi status lahannya," ungkap Gapki.

Upaya pemerintah yang akan memutihkan 3,3 juta ha kebun sawit yang berada di dalam kawasan hutan pertama kali dilontarkan oleh Luhut. Ia sendiri merupakan ketua Satgas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Luhut mengatakan langkah tersebut mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

"Ya mau kita apakan lagi, masa mau kita copot ya kan nggak, logika kamu saja, ya kita putihkan. Terpaksa," kata Luhut saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (23/6) lalu.

Adapun pasal yang dipakai dari UU Cipta Kerja yang dimaksud Luhut adalah Pasal 110 a dan 110 b. Dalam beleid ini, perusahaan yang kegiatan usahanya sudah terbangun di wilayah hutan produksi, bisa mengajukan pelepasan atau pemutihan.

Dalam Pasal 110 a UU Ciptaker dikatakan, "perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan, tapi memiliki Perizinan Berusaha, maka dapat terus berkegiatan asalkan melengkapi semua persyaratan dalam kurun waktu maksimal tiga tahun".

Sementara, Pasal 110 b menyatakan. "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha, tetap dapat melanjutkan kegiatannya asalkan membayar denda administratif".

[Gambas:Video CNN]



(rds/rds)

Bahlil Beber Alasan RI Digugat di WTO Soal Larangan Ekspor Nikel******

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia membeberkan alasan Indonesia digugat Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait ekspor bijih nikel.
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia membeberkan alasan Indonesia digugat Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait ekspor bijih nikel. (REUTERS/AJENG DINAR ULFIANA)
Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadaliamembeberkan alasan Indonesia digugatUni Eropadi Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) terkait kebijakan larangan ekspor bijih nikel.

Bahlil menyebut saat ini dunia sedang mendorong sektor energi hijau (green energy)dan industri ramah lingkungan (green industry).Maka ke depan, sumber energi fosil akan ditinggalkan.

Begitu juga dengan kendaraan, lanjut Bahlil, seluruh mobil di dunia akan berganti menjadi berbahan bakar listrik pada 2030.

Bahlil menyebut dari empat bahan baku baterai listrik tersebut, Indonesia memiliki tiga di antaranya, yaitu nikel, kobalt dan mangan. RI hanya tidak memiliki lithium.

Potensi bahan baku baterai listrik yang dimiliki RI tersebut yang membuat negara lain tidak mau industri dalam negeri berkembang.

"Inilah politik luar negeri dunia agar memaksa kita untuk industri kita tidak berkembang di Indonesia," kata Bahlil.

Pilihan Redaksi
  • Curiga Ada 'Sesuatu' di Balik Aguan-Sukanto Tanoto Dalam IKN
  • 5 Tanda Ekonomi China Sedang 'Sakit'
  • Rupiah Merangkak ke Rp15.316 di Tengah Defisit Transaksi Berjalan RI

Kendati demikian, Bahlil menyebut pemerintah tidak menyerah begitu saja. Atas perintah Presiden Jokowi, pemerintah kemudian mengajukan banding.

Tak hanya itu, Indonesia juga menggandeng perusahaan raksasa global seperti LG Energy Solution dari Korea Selatan dan Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) dari China dalam mengembangkan industri kendaraan listrik.

Bahlil menegaskan hilirisasi memberikan keuntungan bagi RI dengan terciptanya lapangan pekerjaan yang luas. Hal itu menjadi modal bagi Indonesia mencapai target pendapatan per kapita US ribu - US ribu dalam 10 tahun mendatang.

"Rumusnya hanya satu, salah satu di antaranya penciptaan nilai tambah lewat hilirisasi," kata Bahlil.

 

 

[Gambas:Video CNN]



(fby/rds)




bab terbaru:nekoslot88

Perbarui waktu:2024-07-03

Daftar bab terbaru
slot gacor pragmatic play
50 di erek erek
situs slot tergacor hari ini
erek00
slot baru gacor
cara deposit judi slot via dana
bocoran slot367
linetohel
kancilbola
Daftar isi semua bab
Bab 1 slot828
Bab 2 pinjam uang di ovo paylater
Bab 3 idn slot bonus new member 100
Bab 4 slot terbaru gacor
Bab 5 bonus new member 200
Bab 6 piala slot
Bab 7 space 777 slot
Bab 8 slot gacor 5000 pragmatic play
Bab 9 situs slot gacor 2022 resmi
Bab 10 saldo awal kredivo
Bab 11 sukses slot
Bab 12 demo extra juicy megaways
Bab 13 jam gacor pragmatic play
Bab 14 luck365 slot
Bab 15 maxwin zeus bet 400
Bab 16 slot terpercaya gacor hari ini
Bab 17 top situs slot
Bab 18 pinjaman online cair ke ewallet
Bab 19 admin agus slot
Bab 20 slot online indonesia terpercaya
Klik untuk melihattersembunyi di tengah8027bab
game onlineBacaan TerkaitMore+

Kaisar Xuan kembali

yum yum slot demo
India disebut akan melarang pabrik gula mengekspor gula pada mulai Oktober mendatang karena musim kemarau membuat hasil panen tebu berkurang.
Ilustrasi. yang bersama-sama menyumbang lebih dari setengah total produksi gula India. (Hebi65/Pixabay)
Jakarta, CNN Indonesia--

India diperkirakan akan melarang ekspor gula mulai Oktober mendatang karena musim kemarau membuat hasil panen tebu berkurang.

"Fokus utama kami adalah memenuhi kebutuhan gula dalam negeri dan memproduksi etanol dari kelebihan tebu." kata sumber pemerintah yang meminta tidak disebutkan namanya karena belum ditetapkan secara resmi kepada Reuters.

"Untuk musim mendatang, kami tidak akan memiliki cukup gula untuk dialokasikan pada kuota ekspor," ucapnya menambahkan.

Kenaikan harga gula global juga dikhawatirkan akan memicu inflasi lebih lanjut di pasar pangan global.

Sementara itu, India selama ini mengizinkan pabrik gula mengekspor hanya 6,1 juta ton gula selama musim berjalan hingga 30 September. Ini telah berkurang dari jumlah ekspor musim sebelumnya yang mencapai 11,1 ton gula.

Pada 2016, India juga mulai mengenakan pajak 20 persen pada ekspor gula untuk membatasi penjualan komoditas ke luar negeri.

Sementara itu, hujan monsun di negara bagian barat Maharashtra, distrik penghasil tebu terbesar India, dan negara bagian selatan Karnataka berada 50 persen di bawah rata-rata sepanjang tahun ini. Padahal, kedua negara bagian itu menyumbang lebih dari setengah total produksi gula India.

Lihat Juga :
Tunggakan Pinjol Akan Dimasukkan dalam BI Checking

Hujan yang tidak merata ini pun diprediksi akan mengurangi produksi gula pada musim 2023/24 dan bahkan mengurangi penanaman pada musim 2024/25, kata seorang pejabat industri yang menolak disebutkan namanya.

Harga gula lokal SUG-MMZR-NCX minggu ini melonjak ke level tertinggi dalam hampir dua tahun, mendorong pemerintah India mengizinkan pabrik untuk menjual tambahan 200.000 ton pada bulan ini.

"Inflasi pangan menjadi perhatian. Kenaikan harga gula baru-baru ini menghilangkan segala kemungkinan ekspor," kata pejabat itu.

(rds/rds)

[Gambas:Video CNN]

penyedia sistem

mbo99
Hutama Karya segera membangun Jalan Tol Trans Sumatera Tahap II atau Jalan Tol Ruas Rengat-Pekanbaru Seksi Lingkar Pekanbaru sepanjang 30,57 km.
Hutama Karya segera membangun Jalan Tol Trans Sumatera Tahap II atau Jalan Tol Ruas Rengat-Pekanbaru Seksi Lingkar Pekanbaru sepanjang 30,57 km. Ilustrasi. (ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDI).
Jakarta, CNN Indonesia--

PT Hutama Karya (Persero)/Hutama Karya (HK) segera membangun Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Tahap II atau Jalan Tol Ruas Rengat-Pekanbaru Seksi Lingkar Pekanbaru (Junction Pekanbaru-Bypass Pekanbaru) sepanjang 30,57 km.

Direktur Operasi III HK Koentjoro menjelaskan pembangunan jalan tol ini akan terkoneksi dengan tiga ruas JTTS. Ruas itu adalah; Jalan Tol Ruas Rengat-Pekanbaru, ruas Pekanbaru-Bangkinang, dan backbone Trans Sumatera ruas Pekanbaru-Dumai.

"Penandatanganan kontrak proyek akan dilakukan pada akhir Agustus atau awal September 2023, semoga dengan terhubungnya konektivitas infrastruktur jalan tol ini dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi dan Provinsi Riau menjadi episentrum Sumatera," katanya dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan di Jakarta, Senin (21/8).

Selain itu, ia juga berharap tol bisa digunakan untuk mengurai kemacetan dalam Kota Pekanbaru imbas lalu lintas kendaraan logistik dari arah Sumatera Barat menuju Sumatera Utara serta memudahkan konektivitas ke berbagai tempat pariwisata seperti Candi Muara Takus.

Sementara itu, Deputi I Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Febry Calvin menjelaskan saat ini proses pengadaan lahan proyek itu sedang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN bersama Kementerian PUPR dan pemerintah daerah.

"Tidak hanya mendukung distribusi logistik, jalan tol ini juga dapat menunjang mobilitas masyarakat," ujar Febry.

[Gambas:Video CNN]



(antara/agt)

Datang menemui Anda dengan romansa di tangan

server thailand x500
Buruh mengaku kesal dengan imbauan pemerintah untuk menggunakan transportasi publik menyusul polusi udara di DKI Jakarta yang terus memburuk belakangan ini.
Buruh mengaku kesal dengan imbauan pemerintah untuk menggunakan transportasi publik menyusul polusi udara di DKI Jakarta yang terus memburuk belakangan ini. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia--

Buruh merasa kesal dengan imbauan pemerintah untuk menggunakan transportasi publik menyusul polusi udaradi DKI Jakarta yang terus memburuk belakangan ini.

Presiden Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan sebagian besar pejabat kementerian/lembaga (K/L)masih memakai mobil pribadi, di saat yang bersamaan pemerintah mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum.

Lihat Juga :
Buruh Tuntut UMP 2024 Naik 15 Persen Sambil Sindir Gaji PNS Kuras APBN

Meski begitu, ia berharap buruh bisa dimaklumi jika masih menggunakan motor pribadi ketimbang kendaraan umum. Menurutnya, tarif transportasi publik masih cukup mahal untuk para buruh.

Selain itu, mobilitas buruh tidak hanya dihitung dari rumah ke pabrik atau kantor, melainkan harus sosialisasi berkeliling daerah sekitar. Iqbal juga berdalih tidak ada transportasi publik untuk buruh di daerah.

"Pabrik itu TransJakarta enggak sampai, karena pabrik agak ke dalam. Misalnya, Pulo Gadung, TransJakarta sampai ke pinggir jalan utama, tapi ke dalamnya gimana? Bus jemputan enggak ada," tuturnya.

Pilihan Redaksi
  • Profil Sukanto Tanoto, Miliarder yang Mau Ikut Bantu Jokowi Bangun IKN
  • Sepak Terjang Bisnis Sukanto Tanoto, dari Bengkel ke Bantu IKN Jokowi
  • Bos BCA Hibahkan Saham Rp74 M ke Anak

Oleh karena itu, ia menuntut buruh juga mendapatkan jatah WFH seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS) Jakarta. Iqbal menuntut pemberlakuan 3 aturan dalam menyikapi opsi WFH ini.

Pertama, pengaturan jam kerja. Iqbal menyebut pabrik biasanya memberlakukan dua shift kerja dalam sehari. Ia menyarankan shift pertama masuk di hari kesatu dan shift kedua diliburkan, kemudian shift kedua masuk di hari selanjutnya dan shift pertama mendapat jatah libur, begitu seterusnya bergantian.

Kedua, ia menuntut pengusaha dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memberikan masker bagi para pekerja pabrik. Iqbal ingin para buruh difasilitasi agar bisa terlindung dari bahaya polusi udara.

"Ketiga, medical check up(MCU), pemeriksaan rutin, MCU secara reguler. Ini kan penyakit, polusi udara, secara reguler dia kan masuk kerja menghirup polusi udara. Emangnya buruh binatang yang enggak perlu dilindungi? Selain masker, dia juga harus MCU setiap bulan," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]



(skt/rds)

Jangkar Loli yang Berubah

polototo
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan melemah pada perdagangan hari ini, Selasa (22/8).
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan melemah pada perdagangan hari ini, Selasa (22/8). Ilustrasi. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A).
Jakarta, CNN Indonesia--

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi lesu pada perdagangan Selasa (22/8).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya menilai ada potensi tekanan jangka pendek yang akan membayangi gerak IHSG, termasuk derasnya arus modal keluar (capital outflow). Ia menyebut risiko koreksi wajar harus diwaspadai para investor.

"Di sisi lain, adanya potensi teknikal rebound masih terlihat hingga saat ini mengingat support level masih dapat dipertahankan di tengah tekanan yang berlangsung," jelas William.

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan GGRM, BMRI, ITMG, ASII, BBRI, UNVR, BSDE, dan AKRA.

Tak jauh beda, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova menyebut IHSG berpotensi melemah hari ini. Rentang gerak indeks diperkirakan ada di level 6.840-6.885.

"IHSG akan reboundjika tetap di atas 6.823. Berdasarkan indikator MACD menandakan momentum bearish (pelemahan)," ungkapnya.

Awal pekan ini, IHSG naik ke posisi 6.866. Indeks menguat 6,12 poin atau plus 0,09 persen dari perdagangan sebelumnya.

Investor melakukan transaksi sebesar Rp12,74 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 30,13 miliar saham.

[Gambas:Video CNN]



(skt/sfr)

Meng Hailan Ye Chengjun

buku mimpi 22
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono membantah 3,3 juta hektare (Ha) lahan sawit berada di kawasan hutan ilegal.
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) membantah 3,3 juta hektare (Ha) lahan sawit berada di kawasan hutan ilegal. (ANTARA FOTO/SYIFA YULINNAS)
Jakarta, CNN Indonesia--

Gabungan Pengusaha Kelapa SawitIndonesia (Gapki) membantah 3,3 juta hektare (ha) lahan sawit berada di kawasan hutan ilegal.

Ketua Umum Gapki Eddy Martono pun meluruskan narasi bahwa pemerintah bakal memutihkan lahan tersebut. Menurut Eddy, lahan sawit yang berada di hutan itu sudah memiliki Hak Guna Usaha (HGU).

Lihat Juga :
Alasan Jasa Raharja Tolak Santuni 8 Pemotor Tertabrak Truk

"Narasi-narasi seperti ini (perlu) diluruskan. Jangan seolah-olah industri sawit merugikan negara ratusan triliun," imbuh Eddy.

Merujuk Tanah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah, tanah yang dapat diberikan dengan HGU adalah tanah negara.

Kemudian, dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dikatakan bahwa tanah yang dapat diberikan HGU termasuk kawasan hutan.

Lihat Juga :
ANALISISTepatkah Garuda Dimerger dengan Citilink dan Pelita Air?

"Dalam hal tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu adalah tanah negara yang merupakan kawasan hutan, maka maka pemberian Hak Guna Usaha dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan," demikian bunyi beleid tersebut.

Lebih lanjut, Gapki juga mengklaim telah mengikuti arahan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan untuk melapor kondisi lahan ke pemerintah lewat Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara akan segera bertindak.

Per 3 Agustus 2023, terdapat 1.870 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sudah melaporkan melalui website SIPERIBUN secara self reporting. Gapki pun berjanji akan melakukan self reporting SEPERIBUN tahun 11 pada 23 Agustus sampai dengan 8 September 2023.

Berdasarkan bahan paparan Gapki, tercatat dari 3,3 juta ha lahan sawit di kawasan hutan baru 1,9 juta yang sudah memiliki Surat Keputusan (SK) Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK).

Dengan kata lain, sekitar 1,3 juta ha lahan sawit di hutan belum mendapat SK Pelepasan Kawasan Hutan.

Adapun dari SK MenLHK tersebut, terdapat 332 perusahaan anggota Gapki dengan luasan lahan 648.294 ha. Gapki pun mengingatkan perusahaan wajib menyelesaikan persyaratan paling lambat tanggal 2 November 2023.

Pilihan Redaksi
  • Bahlil Bongkar Skenario 'Jahat' Ganjal Hilirisasi Nikel RI Lewat WTO
  • Harga Beras Naik Tertinggi Dalam 12 Tahun Terakhir, ADB Waswas Inflasi

"Masing-masing perusahaan sudah diminta untuk klarifikasi status lahannya," ungkap Gapki.

Upaya pemerintah yang akan memutihkan 3,3 juta ha kebun sawit yang berada di dalam kawasan hutan pertama kali dilontarkan oleh Luhut. Ia sendiri merupakan ketua Satgas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Luhut mengatakan langkah tersebut mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

"Ya mau kita apakan lagi, masa mau kita copot ya kan nggak, logika kamu saja, ya kita putihkan. Terpaksa," kata Luhut saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (23/6) lalu.

Adapun pasal yang dipakai dari UU Cipta Kerja yang dimaksud Luhut adalah Pasal 110 a dan 110 b. Dalam beleid ini, perusahaan yang kegiatan usahanya sudah terbangun di wilayah hutan produksi, bisa mengajukan pelepasan atau pemutihan.

Dalam Pasal 110 a UU Ciptaker dikatakan, "perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan, tapi memiliki Perizinan Berusaha, maka dapat terus berkegiatan asalkan melengkapi semua persyaratan dalam kurun waktu maksimal tiga tahun".

Sementara, Pasal 110 b menyatakan. "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha, tetap dapat melanjutkan kegiatannya asalkan membayar denda administratif".

[Gambas:Video CNN]



(rds/rds)

Taihuang Tianshou Jue Liu Wuxie

analisa88 slot
Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memprediksi potensi kerugian negara akibat perubahan iklim sepanjang 2020 hingga 2024 mencapai Rp544 triliun.
Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memprediksi potensi kerugian negara akibat perubahan iklim sepanjang 2020 hingga 2024 mencapai Rp544 triliun. (CNN Indonesia/Panji Septo Raharjo)
Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa memprediksi potensi kerugian negaraakibat perubahan iklim sepanjang 2020 hingga 2024 mencapai Rp544 triliun.

"Potensi kerugian ini akan berasal dari penggenangan pesisir, kelangkaan air, kecelakaan kapal, penurunan produktivitas beras, peningkatan kasus penyakit sensitif, dan sebagainya," kata Suharso dalam acara Dialog Nasional Antisipasi Dampak Perubahan untuk Pembangunan Indonesia Emas 2045, Senin (21/8).

Suharso mengatakan perubahan iklim akan mengganggu seluruh sistem kehidupan. Mulai dari berkurangnya ketersediaan air, kenaikan potensi kekeringan, dan munculnya wabah penyakit.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengatakan perubahan iklim juga berdampak pada ketahanan pangan negara-negara di dunia.



Ia mengatakan kerentanan stok pangan akan terjadi di seluruh negara pada 2050. Pasalnya 500 juta petani kecil yang memproduksi 80 persen stok pangan dunia akan terdampak perubahan iklim.

Kondisi itu akan membuat negara yang mengimpor pangan dari negara lain akan kesulitan, termasuk Indonesia.

"Diprediksi pada 2050 kita mau impor beras, mau dari mana? Semuanya lebih parah dari Indonesia," kata Dwikora.

[Gambas:Video CNN]



(fby/dzu)