tafsir mimpi 15

Kendalikan dunia

Sepeda Anak Roda Tiga Rp300 Ribuan Aja di Transmart Full Day Sale******

Sepeda anak roda tiga lagi didiskon khusus periode Transmart Full Day Sale hari ini, Minggu (25/2).

Beragam jenis sepeda anak didiskon up to 30% dengan harga mulai Rp300 ribuan aja! Murah banget, kan?

Lihat Juga : Transmart Full Day Sale, Diskon Semua Sepeda Mulai Rp800 Ribuan

Selain sepeda anak, sepeda listrik juga didiskon gede-gedean. Sepeda listrik Exotic E-Bike Fastron dari harga normal Rp4.900.000, diskon jadi Rp3.696.000 per unit, berlaku untuk pembelian di seluruh gerai Transmart di Pulau Jawa. Pembeli hemat Rp1.204.000.

Sementara sepeda listrik Exotic E-Bike Fastron khusus luar Pulau Jawa dari harga normal Rp5.200.000, diskon jadi Rp3.976.000 per unit. Pembeli hemat Rp1.224.000.

Seluruh harga diskon tersebut berlaku buat transaksi pembayaran menggunakan Allo Prime, Allo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan Mega Syariah.

Diskon seharian ini berlangsung dari mulai toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat di seluruh gerai Transmart se-Indonesia.

Jangan sampai lewatkan kesempatan ini! Segera beli sepeda impian si kecil di Transmart hari ini juga ya.

Jangan lupa bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank biar kamu bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik!

produser superstar

Urai Kepadatan, Kapal Besar Berkecepatan Tinggi Bakal Diprioritaskan******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta ASDP dan Pelindo memprioritaskan pemberangkatan kapal besar berkecepatan tinggi untuk mencegah kepadatan di pelabuhan.

Hal ini disampaikan Budi saat meninjau Pelabuhan Merak, Banten bersama Menko PMK, Muhadjir Effendy untuk memastikan kelancaran pergerakan masyarakat pada arus mudik dan arus balik Lebaran, khususnya di Lintas Merak-Bakauheni, Sabtu (23/3).

"Yang secara khusus saya pesankan kepada ASDP dan Pelindo, seyogyanya kapal-kapal besar dengan kecepatan lebih tinggi itu didahulukan sehingga angkutan yang dilakukan akan lebih banyak dan lebih cepat," kata Budi dalam keterangan tertulis, Sabtu.

Pada tahun 2023, pelabuhan yang beroperasi di masa Angleb 2023 adalah Pelabuhan Merak, Pelabuhan Ciwandan, dan Pelabuhan Bandar Bakau Jaya (BBJ) Bojonegara.

Kemudian di tahun ini ada penambahan Pelabuhan Indah Kiat yang akan difungsikan sebagai lokasi tambahan pemuatan jika ada pengalihan dari Pelabuhan BBJ serta sebagai tambahan daya tampung kendaraan di Pelabuhan Merak. Pelabuhan Indah Kiat diperkirakan menampung sekitar 500 Kendaraan kecil.

Selain itu, Kapasitas Dermaga 2 Pelabuhan Merak juga telah ditingkatkan menjadi 10.000 GT (Gross Tonnage), dari sebelumnya hanya 3.000 GT di masa Angleb 2023. Sementara, Pelabuhan Ciwandan akan fokus melayani Lintas Ciwandan-Bakauheni.

Kemudian, total jumlah kapal yang akan beroperasi pada Angleb tahun ini adalah 81 kapal operasi. Pada Lintas Merak-Bakauheni terdapat 66 kapal operasi, yakni 6 kapal express. Pada lintas Ciwandan-Bakauheni terdapar 10 kapal dan lintas BBJ-Muara Pilu sebanyak 5 kapal.

Namun, pada tahun 2024, kapasitas pelabuhan naik 5 persen dari total 10.688 kendaraan kecil di tahun lalu menjadi 11.188 kendaraan kecil di tahun ini. Sementara, kapasitas kapal meningkat 2 persen dari sebelumnya 36.323 kendaraan menjadi 37.159 kendaraan.

Lebih lanjut, Budi turut mengimbau agar pemudik sudah memesan tiket penyeberangan dari jauh hari dan maksimal H-1 keberangkatan. Apalagi, tidak ada lagi pelayanan tiket manual dan pembelian di lokasi.

"Kemudian, kepada pihak kepolisian untuk meningkatkan keamanan di jalur Bakauheni, khususnya di malam hari. Buffer zone di kawasan pelabuhan juga diharapkan dapat disiapkan dengan maksimal," ujarnya.

Sementara itu, Menko PMK Muhadjir Effendy memastikan volume to capacity ratio atau V/C ratio dapat terjaga di bawah skala 0,7 di kawasan Pelabuhan Merak.

V/C ratio merupakan perbandingan volume kendaraan dengan kapasitas. Apabila nilai V/C ratio telah mencapai nilai 0.8 atau lebih besar, maka dapat dikategorikan arus kendaraan telah mendekati kapasitas, sehingga perlu dilakukan tindakan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Meski diprediksi terjadi peningkatan penumpang dan kendaraan pada angkutan lebaran kali ini, V/C ratio di kawasan Merak, Ciwandan, dan BBJ diperkirakan masih tetap di 0,56, sama seperti tahun lalu. Hal ini dikarenakan telah dilakukan peningkatan kapasitas kapal dan pelabuhan.

"Supaya dipastikan agar V/C ratio minimal bisa seperti tahun lalu, yakni 0,56. Lebih bagus jika bisa berkurang," ucap Muhadjir.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran kembali kehidupan yang menyenangkan

Respons Ketua Driver Ojol soal Pernyataan Grab******

Perkumpulan Armada Sewa Indonesia (PAS Indonesia) merespons pernyataan Gojekdan Grab Indonesiayang menegaskan hanya akan memberikan insentif kepada driverojek online(ojol) alih-alih tunjangan hari raya (THR).

Ketua Umum PAS Indonesia Wiwit Sudarsono mengatakan pihaknya sudah tidak kaget dengan pernyataan perusahaan aplikator itu. Ia sudah memprediksi aplikator tidak akan mengikuti imbauan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk membayarkan THR kepada driver.

"Aplikator pasti akan berkelit dari imbauan Kemenaker tersebut," ujar Wiwit kepada CNNIndonesia.com, Kamis (21/3).

Adapun terkait pemberian insentif kepadadriverojol, Wiwit mengatakan hal itu memang lumrah diberikan aplikator saat Lebaran. Namun, untuk mendapat insentif tersebut driver harus bekerja saat hari H dan H+1 Idul Fitri.

Oleh karenanya, Wiwit mendesak Kemnaker untuk menerbitkan surat keputusan (SK) yang isinya mewajibkan perusahaan membayar THR kepada driverojol. Dengan begitu, Kemnaker tidak hanya memberikan imbauan saja.

"Seharusnya Kemenaker menerbitkan SK berikut petunjuk teknisnya yang mewajibkan aplikator memberikan THR kepadadriverojol dan taksionline. Kalau hanya sekadar imbauan, pasti tidak akan dilaksanakan oleh aplikator," tutur Wiwit.

Setali tiga uang, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia Mirah Sumirat juga sudah menduga kebijakan yang akan diambil oleh perusahaan aplikator.

Menurutnya, hal itu diambil oleh perusahaan karena status driverojol yang merupakan mitra. Sementara, THR sendiri biasanya diberikan kepada pegawai kontrak atau tetap sesuai dengan besaran gaji yang diterima.

"Nah, persoalannya driver onlinedan kurir ini tidak dapat upah. Artinya, tergantung aplikasi yang menggunakan," ucap Mirah.

Ia pun menyayangkan langkah Kemnaker yang dengan mudah mengimbau perusahaan membayar THR kepada driverojol dan disamakan dengan pegawai kontrak ataupun tetap.

"Kami menyayangkan Kemnaker terlalu terburu-buru kalau menurut saya dalam memberikan statemen karena di tahun-tahun sebelumnya tidak dapat imbauan seperti ini," ujarnya.

Di sisi lain, pembayaran THR kepada driver ojol juga belum memiliki aturan teknis yang jelas. Di tengah kondisi itu, kata Mirah, fakta di lapangan banyak driverojol yang memiliki lebih dari satu akun aplikator.

Artinya, satu orang driverbisa saja menggunakan aplikasi dari Gojek maupun Grab secara bersamaan.

Oleh karena itu, Mirah menilai Kemnaker seharusnya mengajak diskusi semua pemangku kepentingan sebelum membuat statemen.

"Jadi ini harus dievaluasi. Kemudian diperbaiki lagi, ketika (menerbitkan) regulasinya harus mengajak stakeholder terkait, duduk bersama baik dengan aplikator maupun perwakilan driver," kata Mirah.

Kemnaker mengimbau aplikator untuk memberikan THR kepada driver ojol.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan ojol hingga kurir paket masuk dalam kategori perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Meski mereka bekerja dengan sistem kemitraan, ojol hingga kurir paket tetap berhak mendapat THR.

[Gambas:Video CNN]

"Kami sudah jalin komunikasi dengan direksi, manajemen para ojek online, khususnya pekerja dengan menggunakan platform digital termasuk kurir logistik untuk juga dibayarkan THR-nya," kata Indah dalam konferensi pers di Kemnaker, Jakarta Selatan, Senin (18/3).

Gojek dan Grab Indonesia buka suara soal imbauan itu. Gojek misalnya, menghormati imbauan itu. Melalui SVP Corporate Affairs Gojek Rubi W Purnomo, mereka akan mengikuti peraturan pemerintah dan regulasi yang berlaku.

Namun, ia mengatakan hubungan antara perusahaan dengan driverbukan hubungan kerja di bawah naungan suatu perusahaan, melainkan hanya sebagai mitra.

"Berdasarkan ketentuan Permenaker 5 Tahun 2021 Pasal 31 dan Permenhub 12/2019 Pasal 15, kami memahami bahwa hubungan perusahaan aplikasi dan ojol adalah hubungan kemitraan, dan bukan termasuk dalam bentuk hubungan kerja seperti perjanjian kerja dengan waktu tertentu (PKWT), PKWTT, dan hubungan kerja lainnya," ujar Rubi dalam keterangan resmi, Rabu (20/3).

Meski demikian, Rubi menjelaskan pihaknya memiliki program khusus saat hari raya bagi para driver, salah satunya adalah program Swadaya.

Swadaya merupakan program Gojek dalam memberikan akses manfaat tambahan khusus untuk mitra driver dengan bekerja sama dengan pihak ketiga.

Menurut Rubi, program ini ditujukan untuk meringankan biaya operasional mitra driver dan juga sudah dinikmati oleh jutaan driver di seluruh Indonesia.

Ia mengatakan di tahun ini, program Gojek Swadaya menyalurkan program Swadaya Mudik berupa potongan harga bagi kebutuhan persiapan mudik mitra driver seperti pulsa, perawatan kendaraan, pengecekan kesehatan, dan lainnya.

Senada, Chief of Public Affairs Grab Indonesia Tirza R Munusamy juga menyampaikan hal serupa. Ia mengatakan Grab Indonesia hanya akan memberikan THR kepada pekerja yang mempunyai hubungan kerja konvensional dalam bentuk PKWT dan PKWTT.

"Namun dalam semangat kekeluargaan di bulan yang baik ini, Grab menyediakan insentif khusus Hari Raya Idul Fitri yang akan diberikan kepada para mitra di hari pertama dan kedua Lebaran," kata.

Master Paviliun Jingtian

Luhut Bongkar Praktik Culas Kementerian Lembaga Akali Produk Impor******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves)Luhut Panjaitan mengungkap praktik culas yang dilakukan kementerian/ lembaga dalam memakai produk impor.

Ia mengatakan ada instansi pemerintah yang culas mengakali produk impor dengan menyulapnya seolah-olah itu adalah buatan dalam negeri.

Praktik culas itu terungkap dari hasil audit BPKP yang diterimanya. Luhut mengatakan pemerintah langsung bertindak tegas terhadap kelakuan instansi itu dengan menghukum mereka. 

Luhut sayang, tidak menjabarkan secara rinci kementerian dan lembaga culas itu. Ia juga tak merinci waktu audit BPKP serta jenis sanksi yang dijatuhkan terhadap oknum culas tersebut.

Ia hanya mengatakan belanja yang bersumber dari APBN maupun pinjaman luar negeri harus diprioritaskan penggunaan untuk membeli produk dalam negeri dan pembayaran menggunakan rupiah.

Alasannya, pinjaman luar negeri dan APBN itu semua uang rakyat. Karenanya, belanja harus diprioritaskan untuk produk dalam negeri.

Untuk itu, ia pun meminta BPKP untuk melakukan audit dan tidak segan untuk melaporkan temuan kepada Kepala Negara.

"Nanti saya minta juga BPKP mengaudit dan saya terus terang tidak segan untuk melaporkan kepada Presiden, institusi mana, individu mana dan oknum mana yang bermain-main dengan ini, karena dengan audit BPKP, ini kita bisa tahu semua," katanya pula.

Sulit mengendalikan diri saat bertemu istri tercinta di jalan

Bulog Kebut Bansos******

Direktur Utama Perum BulogBayu Krisnamurthi bakal mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos) pangan hingga pasar murah guna menstabilkan harga beras saat Ramadan dan Idulfitri 2024.

Hal itu ia sampaikan dalam 'Rapat Koordinasi Pengamanan Pasokan dan Harga Pangan' di Jakarta, Senin (4/3).

Bayu mengatakan pihaknya siaga dalam menjaga keamanan pasokan dan harga pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Salah satunya, mempercepat penyaluran bansos pangan. Namun, sebelum melakukan upaya tersebut, pihaknya bakal memastikan terlebih dahulu kesiapan stok.

Oleh karena itu, ia menjamin stok di seluruh Indonesia aman menjelang Ramadan. Setelah memperkuat stok, Bulog baru akan mempercepat penyaluran bansos pangan.

"Kami lakukan dua bulan ke depan berkonsentrasi mempercepat penyaluran bantuan pangan. Januari-Februari selesaikan dan sekaligus kami salurkan segara Maret-April," sambung Bayu.

Ia menuturkan bansos pangan 2024 menyasar 22 juta penerima bantuan pangan (PBP) dengan pagu per bulan 220 ribu ton. Adapun total realisasi bansos pangan tahap I per 2 Maret baru mencapai 357,9 ribu ton atau 54,22 persen.

Bayu juga menyebut saat ini masih terdapat provinsi yang penyaluran alokasi Februari masih belum ada realisasi, yakni Banten, Bali, Papua Barat, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.

Sampai dengan 2 Maret 2024, masih terdapat 9 dari 514 kabupaten/kota yang belum clear proses verifikasi dan validasi data PBP, yaitu Maluku Tenggara, Kepulauan Sula, Pulau Taliabu, Lembata, ASmat, Mimika, Nabire, Puncak, dan Nduga.

Lihat Juga : Bos Bulog Akui Bansos Gagal Tekan Harga Beras: Benar Tidak Berpengaruh

Kemudian, Bulog pun bakal melanjutkan penyaluran beras SPHP bersubsidi.

"Karena dalam beras SPHP ini terdapat subsidi demikian, maka mekanismenya dalam hal penyaluran cukup beda, cukup leluasa tapi tidak sama sekali bisa sekedar dijual begitu saja," kata Bayu.

Adapun terkait kelangkaan beras di Alfamart, Bayu menyebut hal itu terjadi karena ritel tersebut mengambil stok lebih sedikit.

"Kalau kita lihat diberitakan seperti Alfamart yang tidak ada stoknya, jadi memang relatif sedikit mengambilnya misalnya dibandingkan Transmart, Hypermart atau Indomaret," ujar Bayu.

Ia menjelaskan khusus beras SPHP, para pengecer memang harus mengajukan pembelian kepada Bulog. Hal ini termasuk kuota stok yang mereka minta.

Selanjutnya, Bulog melanjutkan dukungan kepada pemerintah daerah melalui program gerakan pangan murah (GPM). Hal ini dilakukan dengan cara menjual beras SPHP dan beras komersial lewat bazaar, pasar murah, hingga penjualan langsung ke pemukiman.

Bayu mengatakan pihaknya di tingkat regional (29 kanwil dan 133 kantor cabang)terlibat di seluruh titik GPM dan kerja sama dengan pemerintah daerah sampai tingkat desa.

Dalam operasi pasar ini, Bulog menjual beras SPHP dan beras komersilnya sesuai harga eceran tertinggi (HET), yakni masing-masing Rp10.900 per kg dan Rp13.900 per kg.

[Gambas:Video CNN]

Berani, 2017

AHY Cs Tindak Mafia Tanah Banyuwangi******

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono alias AHYbersama Polda Jawa Timurdan Kejaksaan Tinggi Jatim menindak mafia tanah Banyuwangi dan Pamekasan.

Dua kasus mafia tanah di Jawa Timur itu berkasnya sudah lengkap alias P21 dan dilimpahkan ke Kejati Jatim. Ada 5 tersangka dengan luas objek tanah 15.652 meter persegi, di mana potensi nilai kerugiannya mencapai Rp19 miliar.

"Mafia tanah telah menyengsarakan masyarakat. Korbannya terancam kehilangan hak atas tanahnya dan juga bangunan yang mungkin merupakan kekayaan atau aset satu-satunya, dan ini jelas-jelas perilaku yang tidak adil. Mafia tanah juga merugikan negara dan menciptakan ketidakpastian hukum sehingga menghambat investasi," kata Agus dalam keterangan resmi, Sabtu (16/3).

Satgas mengantongi data target operasi (TO) tindak pidana pertanahan sebanyak 82 kasus seluas 4.569 hektare pada 2024, dengan potensi kerugian lebih dari Rp1,7 triliun. Jumlah ini lebih besar dibandingkan tahun lalu yang mencapai 60 kasus.

"Kami akan bertindak tegas kalau ada yang melakukan perbuatan melawan hukum, baik eksternal maupun internal harus mendapatkan penanganan yang sama. Karena itu kami tegas akan menindak bila ada jajaran internal yang terlibat," ancam AHY.

"Tapi, kami juga tidak ingin ada jajaran yang menjadi korban karena tidak sedikit saya mendapatkan laporan mereka jadi korban. Kita ingin benar-benar objektif, ada fakta dan data yang jelas, lalu kembalikan pada hukum yg berlaku," tandasnya.

Sementara itu, Kapolda Jatim Imam Sugianto mengatakan penindakan mafia tanah ini menjadi bukti kolaborasi apik pihaknya, Kejati Jatim, dan Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Jawa Timur.

Ia menegaskan Polda Jawa Timur siap berkomitmen penuh menyelesaikan target operasi yang ada. Imam menekankan jajarannya juga akan bekerja maksimal bersama stakeholder terkait dalam memproses kasus mafia tanah.

[Gambas:Video CNN]