trik main slot menang

Permainan berburu

Penyeberangan Merak******

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memastikan operasional penyeberangan di Pelabuhan Merak-Bakauheni tetap aman di tengah erupsi Gunung Anak Krakatau (GAK).

Corporate Secretary ASDP Indonesia Shelvy Arifin mengatakan erupsi sejak awal pekan itu tidak berdampak pada aktivitas layanan penyeberangan di Selat Sunda, khususnya untuk lintas Merak-Bakauheni.

"Layanan penyeberangan di Merak-Bakauheni yang dikelola PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) terpantau normal," tegas Shelvy dalam keterangan resmi, Senin (4/12).

Selain itu, Shelvy menyebut ASDP terus melakukan koordinasi aktif dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait perkembangan kondisi cuaca.

Ia mengklaim ASDP juga terus meningkatkan kualitas layanan serta tetap memprioritaskan keselamatan dan keamanan pelayaran di seluruh wilayah Indonesia.

"Manajemen ASDP mengimbau kepada seluruh pengguna jasa agar mempersiapkan perjalanan dengan kapal ferry sebaik-baiknya," wanti-wanti Shelvy.

"Untuk di 4 pelabuhan utama, wajib membeli tiket secara mandiri via Ferizy dan memastikan kondisi prima, baik kesehatan dan juga kendaraan yang digunakan sehingga perjalanan berjalan lancar, aman, nyaman, dan selamat," tandasnya.

Gunung berapi di perairan Selat Sunda itu terus menyemburkan abu vulkanik sejak Senin malam. Erupsi terus berlanjut, di mana Gunung Anak Krakatau sekarang berada di Level III atau Siaga.

Berdasarkan laporan Magma Indonesia alias aplikasi resmi milik PVMBG Kementerian ESDM, semburan dari Gunung Anak Krakatau makin tinggi. Teranyar, abu vulkanik yang dikeluarkan mencapai 2.000 meter di atas puncak.

Di tengah situasi tersebut, masyarakat setempat diminta tidak mudah percaya dengan informasi yang beredar. Selain itu, warga harus selalu memastikan informasi yang didapatkan melalui sumber terpercaya.

[Gambas:Video CNN]

bintang ajaib

Susah Dapat Kredit, Pengusaha Desak Pemerintah Atur Perdagangan Kratom******

Perkumpulan Pengusaha Kratom Indonesia (Pekrindo) mendesak pemerintah untuk segera mengatur regulasi tata niaga kratom.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Pekrindo dalam dalam audiensi bersama Komisi IV DPR RI, Senin (4/12). Ia menyebut penetapan regulasi yang masih alot membuat aktivitas perekonomian kratom pun terganggu.

"Hingga saat ini regulasi kratom belum jelas sehingga masyarakat yang sudah terlanjur menggantungkan ekonominya di komoditas ini kecewa dan was-was akan kegiatan ekonominya," ucap Yosef.

Menurut Yosef, saat ini sejumlah pihak masing simpang siur dalam menempatkan kedudukan kratom.

Padahal, Kementan sudah mengeluarkan Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 104 Tahun 2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian.

Dalam beleid itu, kratom masuk dalam daftar komoditas tanamanan obat binaan Dirjen Hortikultura.

Namun, status kratom kembali tidak jelas. Pasalnya, masih di tahun yang sama Kepmentan Nomor 104 Tahun 2020 dibatalkan dan direvisi menjadi Kepmentan Nomor 591 tahun 2020.

Dalam beleid baru itu, kratom dihilangkan dalam daftar tanaman obat.

Yosef menuturkan kondisi ini karena dipengaruhi oleh Kepmentan Nomor 591 tahun 2020 dan kratom dihilangkan dalam daftar tanaman obat (BPOM) lewat surat edaran nomor HK.04.4.42.42.019.16.1740 Tahun 2016 yang melarang penggunaan kratom obat tradisional suplemen kesehatan.

Selain itu Badan Narkotika Nasional (BNN) juga mengeluarkan larangan yang tertuang dalam surat pernyataan SIKAP tanggal 31 Oktober 2019 terkait peredaran dan penyalahgunaan kratom di indonesia.

Di sisi lain, berdasarkan hasil Lab BNN dengan nomor R/06/XI/BL/BL.00.00/2015 yang dikeluarkan pada 31 November 2015, menyatakan kratom negatif alias tidak mengandung narkotika.

Begitu juga dengan hasil Lab BNN di Balikpapan dengan nomor bukti 17974/2019/NNF/ yang hasilnya menyatakan kratom negatif tidak mengandung narkotika.

"Berarti dengan dua hasil itu dari BNN jelas kratom bukanlah produk yang berbahaya karena dari sisi kearifan lokal sudah digunakan masyarakat yang hidup di Kalimantan dan hingga saat ini belum ada ditemukan kasus yang melibatkan kratom," imbuh Yosef.

Tak hanya itu, ia juga menyebut kratom tidak masuk dalam golongan narkotika sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor, kratom tidak dilarang untuk ekspor.

Yosef menyebut dampak permasalahan dengan kondisi status regulasi abu-abu ini jelas dirasakan petani dan pengusaha. Salah satunya, para pengusaha tidak bisa mendapat fasilitas pemberian modal dari perbankan.

"Perbankan juga tidak bisa memberikan fasilitas Letter of Credit atau L/C sehingga kegiatan bisnis khususnya ekspor mengalami tingkat risiko yang sangat tinggi," kata Yosef.

Ketidakjelasan regulasi, kata Yosef, juga membuat pembinaan berkaitan budidaya hingga standar mutu kratom belum pernah dilakukan di instansi manapun. Terlebih, memang belum pernah ada penganggaran dana belanja seperti APBD yang dianggarkan untuk kratom.

"Dampak terutama di standar mutu yang hingga hari ini menjadi salah satu masalah utama yang terdampak barang ditolak oleh buyer bahkan ada dimusnahkan di negara pengimpor," tutur Yosef.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran kembali kehidupan yang menyenangkan

Erick Thohir Angkat Tsamara Amany Jadi Staf Khusus******

MenteriBUMNErick Thohir menunjuk mantan Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsamara Amanysebagai staf khusus.

Erick meminta Tsamara agar fokus pada kebijakan publik.

"Sekarang saya tambah lagi Bu Tsamara nih, ini Bu atau mbak. Nah ini staf khusus baru yang saya minta untuk fokus di public policy," ujar Erick saat menghadiri Peluncuran Employee Well-Being Policy di Jakarta, Rabu (13/12) seperti dikutip dari Antara.

"Salah satu diskusi dengan Tsamara adalah mental health, bahwa 70 persen generasi muda itu ada indikasi mental health. Dengan inspirasi itu, saya diskusi dengan Pak Tedi (Tedi Bharata Deputi SDM BUMN) akhirnya kami terapkan," kata Erick.

[Gambas:Video CNN]

Kementerian BUMN baru saja meluncurkan program Employee Well-Being Policy untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman, nyaman, dan bahagia untuk mendorong produktivitas, motivasi, kepuasan dan ketertarikan karyawan yang berpengaruh langsung pada kinerja perusahaan.

Beberapa layanan baru yang diterapkan dalam Employee Well-Being Policy adalah jaminan kesehatan selain BPJS, layanan kesehatan mental, pengelolaan jaminan kesehatan, komunitas olahraga, literasi finansial dan daycare.

"Salah satu contoh yang penting sekali daycare ini diterapkan di seluruh perusahaan-perusahaan, financial support literasi, itu perlu karena kadang kita lupa menabung, padahal namanya jabatan umur ada saatnya," ucapnya.

Keinginan Iblis

Unilever Buka Suara Soal Empat Direksi yang Mundur Berjamaah******

PT UnileverIndonesia (Tbk) akhirnya buka suara soal empat direktur perusahaan yang mundur sepanjang lima bulan terakhir.

Adapun keempat petinggi perusahaan itu adalah Alper Kulak selaku direktur, Ira Noviarti selaku direktur utama, Shiv Sahgal selaku direktur, dan Sandeep Kohli selaku direktur.

Keempat direktur itu mundur dari perusahaan dalam rentang 15 Juni 2023 sampai dengan 24 November 2023.

"Sebagaimana yang disampaikan dalam keterbukaan informasi yang telah diterbitkan oleh perseroan, pengunduran diri dari empat direktur tersebut berdasarkan alasan pribadi dari masing-masing direktur," kata dia dalam surat yang ditujukan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (29/11).

Nurdiana juga mengatakan pengunduran diri keempat direktur tidak berdampak secara material kepada kegiatan perseroan.

Ia pun memastikan bahwa masa transisi terkait dengan proses perubahan jajaran direksi perseroan akan dilakukan tanpa mempengaruhi kegiatan usaha.

Selain itu, perseroan menegaskan bahwa direksi Unilever tetap menjalankan kegiatan usaha Perseroan seperti biasa dengan terus berfokus untuk memberikan kontribusi positif bagi Indonesia.

Nurdiana juga mengungkapkan Benjie Yap bakal menggantikan Ira Noviarti selaku direktur utama. Ia menuturkan Benjie Yap saat ini merupakan chairman dari Unilever Philippines, Inc.

Benjie Yap memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di Unilever dan telah menduduki berbagai posisi di bidang Supply Chain, Marketing, dan Customer Development.

Adapun perseroan saat ini dalam tahap seleksi kandidat pengganti untuk ketiga posisi direktur lainnya.

Unilever juga akan menginformasikan kandidat direktur yang akan ditunjuk melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memperhatikan kebutuhan perseroan.

Lihat Juga : UMK Tangerang hingga Cilegon Disahkan, Tertinggi Rp4,8 Juta

"Perseroan percaya bahwa kompetensi dan kemampuan dari kandidat presiden direktur yang baru maupun direktur-direktur yang ada saat ini dapat terus berkontribusi pada strategi dan operasi masa depan perseroan," kata Nurdiana.

Unilever menjadi salah satu perusahaan yang terdampak setelah aksi boikot pro Israel menyeruak di Indonesia. Kondisi itu memperparah kinerja keuangan perusahaan yang sudah tertekan.

Imbasnya harga saham emiten berkode UNVR itu terus merosot. Per Rabu (29/11), saham perusahaan ditutup di level Rp3.630. Padahal, pada awal tahun, saham masih bertengger di Rp4.620.

[Gambas:Video CNN]

menjadi seekor anjing

Jusuf Hamka Ungkap Pemerintah Cuma Mau Bayar Utang Kepadanya Rp78 M******

Pengusaha Jusuf Hamka mengungkapkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) cuma mau bayar utangkepadanya Rp78 miliar.

Padahal, sebelumnya pria yang akrab disapa Babah Alun itu menagih utang pemerintah kepada PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) senilai Rp800 miliar.

Hal tersebut disampaikan setelah bertemu dengan perwakilan Kemenkeu dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) di Kantor Kemenko Polhukam, Rabu (13/12).

"Waktu itu juga negosiasi yang dari Rp400 miliar (2017) ke Rp179 miliar adalah denda 37,5 persen dan pokok Rp78 miliar. Sekarang cuman pokoknya saja tanpa denda sama sekali," ucap Jusuf.

Ia pun mengaku tak tahu secara rinci alasan pemerintah cuma mau bayar Rp78 miliar. Jusuf hanya menyampaikan angka itu yang diajukan pemerintah.

"Alasannya tadi mandatnya yang diterima cuma angka itu. lebih dari itu nggak bisa nanti akan dibicarakan lagi," katanya.

Terhadap putusan itu, ia pun mengaku belum mau menerima. Jusuf pun kemudian berharap pemerintah bisa adil dan berumah hati membayar utang.

Ia juga menyinggung pemerintah selalu tegas dalam menagih pajak kepada masyarakat. Namun, giliran membayar utang kepada rakyat malah molor.

"Bahkan tadi ada kata keluar kalau negara tidak mau bayar bisa apa? Ya nggak bisa apa apa, kita kan warga negara bukan negara," kata Jusuf.

Di sisi lain, ia juga mengungkapkan meski pemerintah cuma mau bayar Rp78 miliar saja, waktu pembayarannya pun masih belum jelas kapan. Menurutnya, masih jauh panggang dari pada api.

"Singkat aja kali ya, Belanda masih jauh. Hilalnya belum kelihatan," ujarnya.

CNNIndonesia.com sudah berupaya untuk minta tanggapan kepada Stafsus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo terkait pengakuan Jusuf Hamka tersebut. Namun yang bersangkutan enggan berkomentar jauh mengenai masalah itu.

"Sebaiknya ditanyakan Kemenko Polhukam karena ini dihandle Satgas BLBI bersama-sama," katanya.

Sengkarut utang piutang antara Jusuf dengan Kementerian Keuangan bermula dari deposito perusahaannya PT CMNP sebesar Rp78 miliar di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama.

Utang itu belum dibayar sejak krisis moneter 1998, kala Bank Yama dilikuidasi pemerintah. Sejak saat itu, Jusuf mengaku tidak mendapatkan kembali uang depositonya.

Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti alias Tutut Soeharto yang masuk daftar pengutang BLBI.

Tak terima dengan dalih itu, pihaknya kemudian menggugat pemerintah ke pengadilan pada 2012 dan memenangkannya.

Lalu, ia dipanggil Kepala Biro Hukum Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat itu, yakni Indra Surya. Pemerintah mengakui utang tersebut dan berjanji akan membayar. Namun, Kemenkeu meminta diskon.

[Gambas:Video CNN]

Sesuai putusan Mahkamah Agung (MA) yang dimenangkan Jusuf Hamka, negara harus membayar pokok utang tersebut beserta denda 2 persen per bulan. Itungan pada 2016 atau 2017 adalah Rp400 miliar, tetapi pemerintah hanya bersedia membayar Rp179 miliar.

"Waktu itu menterinya (menteri keuangan) Bambang Brodjonegoro kalau nggak salah, 2016 atau 2017. Disuruh buat kesepakatan. Pemerintah minta diskon, tercapailah angka Rp170 miliar (Rp179 miliar). Ya sudahlah saya pikir asal duitnya balik saja, tanda tangan perjanjian," ucapnya.

Dijanjikan dua minggu selesai, Jusuf menyebut utang tersebut malah diabaikan pemerintah bertahun-tahun. Sampai pada akhirnya Jusuf mengklaim utang pemerintah kepada dirinya hingga kini mencapai Rp800 miliar.

Dalam perjalanannya, Jusuf belakangan ini bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD untuk membahas nasib utang tersebut.

Sementara, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan pihaknya masih akan mempelajari dengan teliti dan hati-hati mengenai persoalan utang itu.

Penguasa Misteri

Bisnis Internet PLN Targetkan Gaet 1,5 Juta Pelanggan di 2024******

PLN Icon Plus menargetkan dapat menggaet 1,5 juta pelanggan layanan internet Iconnet pada 2024. PLN Icon Plus merupakan anak usaha PT PLN (Persero) yang bergerak di bidang telekomunikasi.

Direktur Utama PLN Icon Plus Ari Rahmat Indra Cahyadi menuturkan, saat ini jumlah pelanggan Iconnet telah mencapai 1 juta. Menurutnya, angka ini cukup tinggi dan menjadikan Iconnet sebagai providernomor dua terbesar di Indonesia.

Ari menilai, pertumbuhan jumlah pelanggan itu juga cukup pesat. Maklum, Iconnet baru berdiri pada 31 Mei 2021 lalu. Khusus sepanjang tahun ini, pertumbuhan pelanggan Iconnet mencapai 500 ribu.

Selain itu, PLN Icon Plus juga akan terus berinvestasi dan berkolaborasi dalam pengembangan infrastruktur dan teknologi untuk meningkatkan layanan yang diberikan.

Adapun inovasi itu dilakukan seperti paket bundling internetdan layanan smart home system.

"Untuk menjadi solusi smartdan greenbagi masyarakat" imbuh Ari.

Ari menuturkan, layanan Iconnet menawarkan kecepatan internet yang tinggi dengan jangkauan yang luas di seluruh Indonesia.

Berdasarkan catatannya, Iconnet saat ini telah menjangkau pelanggan di 535 kabupaten/kota di Indonesia. Jumlah tersebut mencakup 12.740 desa yang terlayani.