lion988

Warisan langit berbintang di kota

REI Bali Catat Lebih dari 100 Vila Terjual pada 2022******

Real Estate Indonesia (REI) Bali  mencatat penjualan viladi Balipada 2022 mencapai 100 lebih. Penjualannya naik sekitar 20-30 persen dibanding 2021, dengan harga per unit berkisar antara Rp1,5 miliar hingga Rp5 miliar.

Ketua DPD REI Bali I Gede Suardita menjelaskan angka penjualan vila meningkat setelah pandemi covid-19 mereda.

"Kenaikan (penjualan vila) sekitar 20 sampai 30 persen, harganya Rp1,5 miliar sampai Rp5 miliar. Itu vila yang memang dibuat sendiri oleh anggota kita dan dijual ke umum," katanya kepada CNNIndonesia, Jumat (17/2).

Menurutnya, mayoritas pembeli merupakan warga negara Indonesia baik yang berasal dari Bali maupun luar Bali. Selain itu, ada beberapa juga warga negara asing (WNA) yang berminat membeli vila.

"Konsumen vila itu pembelinya rata-ratacash(bayar tunai) dan yang beli itu rata-rata orang luar Bali. Ada domestik, ada yang mancanegara," ujarnya.

Suardita menilai banyaknya vila baru yang dijual berbeda dengan maraknya penjualan hotel di Pulau Dewata. Hotel-hotel diobral lantaran kesulitan akibat pandemi, sementara penjualan vila justeru didorong dengan motif mencari cuan.

"Kalau menjual vila, memang lebih banyak berbisnis. Kalau hotel, saya lihat memang penjualannya karena faktor cash flowpengusaha hotel. Mungkin utangnya (hotel) tidak terkendali makannya dijual," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Panduan Dewi Bintang

Artha Graha Gugat Supermal Karawaci Rp288 M******

PT Bank Artha Graha Internasional Tbk menggugat PT Supermal Karawaci senilai Rp288,63 miliar ke Pengadilan Jakarta Selatan melalui nomor perkara 169/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL.

Berdasarkan rincian perkara yang dikutip pada Senin (20/2), gugatan Bank Artha Graha Internasional terdaftar di PN Jaksel pada 14 Februari 2023. Artha Graha diwakili kuasa hukumnya Joseph Maximilian Eduard Pauner.

Dalam petitumnya, Artha Graha meminta hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan mereka untuk seluruhnya. Artha Graga juga meminta hakim untuk menyatakan Supermal Karawaci telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji kepada mereka.

Tak hanya itu, mereka juga meminta hakim menghukum tergugat untuk membayar kewajiban sebesar Rp288,639 miliar kepada Artha Graha. Kewajiban itu mereka minta untuk:

- Utang pokok Rp280 miliar
- Bunga sebesar Rp4,34 miliar
- Bunga denda Rp200,38 juta
- Denda sebesar Rp724,19 juta
- Biaya lainnya Rp3,3 miliar
- Tagihan lainnya Rp67,55 juta.

"Menyatakan putusan dalam perkara a quodapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum bantahan/verzet, banding, kasasi, ataupun peninjauan kembali (uitvoerbaar bij voorraad)," tulis isi petitum gugatan tersebut.

CNNIndonesia.comsudah berupaya meminta tanggapan kepada Supermal Karawaci melalui nomor telpon dan alamat email yang tertera di website perusahaan. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada respons dari mereka.

[Gambas:Video CNN]

Pangeran yang rendah hati memanjakan selirnya

PT Air Bersih Gandeng Perbankan dalam Pengadaan Air Bersih Rp8,87 T******

PT Air Bersih Jakarta dengan lembaga perbankan dan institusi keuangan meneken perjanjian fasilitas sindikasi kredit untuk pengadaan air bersih senilai Rp8,87 triliun, Senin (20/2).

Adapun pihak perbankan dan lembaga keuangan yang terlibat adalah PT Bank Central Asia Tbk (BCA), OCBC Bank, OCBC NISP, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN, PT Bank BTPN Tbk, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), KB Bukopin, dan China Construction Bank Indonesia (CCB).

CEO Moya Indonesia Holding Mohamad Selim selaku pengendali PT Air Bersih Jakarta mengatakan proyek ini merupakan tonggak Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) di Ibu Kota.

"InsyaAllahkalau tidak ada halangan berarti di April kami akan mulai pekerjaan ini," ungkap Selim di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Bank BCA Antonius Widodo Mulyono yang mewakili pihak perbankan mengatakan proyek ini merupakan proyek strategis. Sebab, seluruh penduduk DKI Jakarta memerlukan air bersih dan berkualitas.

Selain itu, proyek ini juga bisa mengurangi penggunaan air tanah. Dengan begitu, kata dia, bisa ikut mencegah penurunan tanah di DKI Jakarta yang menurut riset Kementerian ESDM turun 18 cm per tahun.

"Kalau kemudian proyek ini lancar dan bisa dieksekusi dengan baik sesuaitimeline, penduduk Jakarta akan menikmati kualitas air yang lebih baik," ucapnya.

Adapun dari total pembiayaan Rp8,8 triliun, BCA mendapat porsi sebesar Rp2,5 triliun. Ke depannya, proyek ini akan terus berlanjut dan diperkirakan total pembiayaannya bisa mencapai Rp26 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Pemurni Teknologi

Mampu Beli yang Premium, Orang Kaya Diminta Tak Beli Minyakita******

Ketersediaan Minyakita disebut hanya berlaku bagi masyarakat menengah ke bawah. Hal ini pula yang membuat minyak gorengtersebut diprioritaskan tersedia di pasar tradisional.

Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Hubungan Antar-Lembaga Syailendra meminta masyarakat menengah agar tetap membeli minyak goreng premium, tanpa ikut beralih ke Minyakita di pasaran.

"Masyarakat menengah ke atas yang sudah biasa beli [minyak goreng] premium, ya, sudah jangan pindah dulu [ke Minyakita]. Sebaiknya mereka enggak usah pindah. Kan, mampu beli [minyak premium]," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (17/2).

"Kalau [masyarakat] menengah ke atasnya banyak, walaupun [beli] 1-2 liter, kan, jadi banyak juga," ujarnya.

Minyakita mendadak langka di sejumlah daerah sejak akhir Januari lalu. Kalaupun ada, harga jual dari pedagang melonjak di atas harga eceran tinggi (HET) Rp14 ribu per liter.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan pun membeberkan sejumlah alasan kenapa Minyakita langka di pasaran. Salah satunya adalah program biodiesel B35 yang meningkatkan penggunaan CPO yang merupakan bahan baku minyak goreng.

Dalam program B35, pemerintah akan meningkatkan persentase campuran bahan bakar bakar nabati ke dalam BBM jenis solar dari 20 persen pada B20, menjadi 35 persen.

"B20 menyedot CPO 9 juta, begitu berubah jadi B35 tambah 4 juta, jadi 13 juta disedot," ujar Zulhas di Hotel Shangri-La Jakarta, Senin (30/1).

Selain itu, ia mengatakan kelangkaan Minyakita juga dipicu aksi serbu masyarakat karena kualitasnya premium tetapi harganya murah. Selain itu, akses mudah untuk mendapatkan Minyakita pun membuatnya jadi semakin langka.

"Jadi semua ibu-ibu carinya Minyakita. Padahal jatahnya 300 ribu ton per bulan. Tentu di pasar jadi kurang," ujarnya.

Brahmacharya

Menteri Basuki Batasi Penggunaan TKA di Proyek Infrastruktur 5 Persen******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono membatasi buruhatau tenaga kerja asing (TKA) dalam proyek infrastruktur maksimal 5 persen.

Pembatasan itu diatur dalam Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/SE/M/2023 tentang Pengendalian Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing Pada Penyediaan Infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Melalui Pola Kerja sama Pemerintah Dengan Badan Usaha yang ditetapkan pada 16 Januari lalu.

"Penggunaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing dan pada 2023 dan 2024 sebesar paling tinggi 5 persen (lima persen) dari pagu Kementerian PUPR," tulis poin E nomor 1 aturan tersebut, dikutip pada Selasa (21/2).

Basuki menjelaskan maksud dan tujuan diterbitkannya surat tersebut, yakni sebagai panduan operasional bagi badan usaha yang akan menggunakan barang impor dan/atau TKA pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kementerian PUPR melalui pola kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

Selain itu, SE ini bertujuan untuk mengendalikan penggunaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kementerian PUPR melalui pola KPBU.

Namun, penggunaan barang impor dan/atau TKA dalam proyek infrastruktur masih bisa diberikan dengan persetujuan Menteri PUPR melalui beberapa tahapan, yakni:

a. Pimpinan badan usaha mengajukan permohonan penggunaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi selaku Ketua Tim Pengarah P3DN Kementerian PUPR ditembuskan kepada Direktur Jenderal unit organisasi terkait dengan melampirkan hasil pencarian informasi ketersediaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan justifikasi teknis dari kebutuhan spesifikasi;

b. Direktur Jenderal Bina Konstruksi melaksanakan rapat pembahasan bersama pihak-pihak terkait, selanjutnya melaporkan hasil rapat kepada Menteri PUPR untuk mendapatkan arahan persetujuan penggunaan barang impor dan/atau TKA;

c. Menteri PUPR memberikan persetujuan terhadap penggunaan barang impor dan/atau TKA;

d. Dalam hal Menteri tidak memberikan persetujuan maka diperlukan penyesuaian spesifikasi teknis oleh badan usaha dengan memperhatikan ketersediaan PDN dan tenaga kerja dalam negeri;

e. Format surat permohonan penggunaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

"Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan," tutup isi SE tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Yan Shuai

Kementerian PUPR Buka Suara soal Kasus Mangkrak Meikarta******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengaku prihatin melihat kasus mangkrak Meikarta. PUPR menyebut hunian mangkrak adalah bukti ingkar janji pengembang apartemen.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan hunian mangkrak seperti Meikarta disebabkan karena pengembang tidak mampu menyelesaikan bangunan yang sudah dipasarkan dan dijanjikan kepada konsumen.

Padahal, pengembang sudah menerima uang dari konsumen dalam bentuk tanda jadi, uang muka, bahkan angsuran kredit pemilikan apartemen (KPA) atau cashkeras bertahap.

Sementara itu, Iwan menilai ada emosi dari konsumen untuk membeli unit apartemen yang ditawarkan dengan harga lebih murah. Padahal, ada beberapa hal yang luput di mata konsumen, termasuk legalitas tanah yang belum jelas.

Iwan lantas merinci enam hal yang akan dan sudah dilakukan Kementerian PUPR dalam menghadapi kasus apartemen mangkrak seperti Meikarta. Pertama, pihaknya mengaku sudah mendorong pemerintah daerah (pemda) melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, dan bantuan teknis.

Kedua, mendorong pembentukan kelompok-kelompok kerja dan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di berbagai daerah. Iwan berharap langkah ini bisa membuat kebijakan, pengawasan, serta pembangunan apartemen termonitor.

"Bagi masyarakat yang dirugikan, kami menyarankan untuk mengadukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang terdapat di berbagai provinsi dan kabupaten/kota atau melaporkannya ke aparat penegak hukum, yakni Polda atau Kejaksaan Negeri," jelas Iwan soal langkah ketiga Kementerian PUPR.

Keempat, Iwan menegaskan pihaknya bakal menyiapkan tenaga ahli untuk memberi masukan atau pandangan independen atas kasus yang dihadapi korban yang mengadu ke BPSK hingga penegak hukum.

Kelima, PUPR menyebut terus melengkapi pelaksanaan UU atau PP dengan Peraturan Menteri PUPR dan berkoordinasi dengan kementerian lain, seperti Kementerian Dalam Negeri hingga Kementerian Perdagangan.

Iwan menegaskan hal tersebut ditempuh sebagai langkah penyempurnaan berbagai instrumen pengaturan. Dalam pelaksanaannya, ia mengklaim berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pemda, khususnya dinas PKP di provinsi dan kabupaten/kota.

Keenam, Iwan menyebut PUPR bisa ditugaskan untuk memastikan pembangunan sampai serah terima unit pada 2027. Hal ini dilakukan untuk kasus Meikarta yang sudah melalui proses pengadilan niaga dan keputusan berupa homologasi, di mana serah terima unit akan dilakukan bertahap sampai 2027.

"Namun, PUPR perlu dibantu oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk memastikan ketersediaan pembiayaan perumahan untuk penyelesaian pembangunan apartemen di Meikarta," tandas Iwan.

[Gambas:Video CNN]