dewa judi slot online

Separuh pohon willow kota dan separuh lagi seruling

Taji Tumpul DKI di Rumah DP Nol Rupiah: Antara Utopia dan Realita******

'Rumah DP Nol Rupiah' milikAnies Baswedan jadi program andalan saat ia berkampanye hingga mengantarnya menjadi Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

Saat kampanye, Anies yang berpasangan dengan Sandiaga Uno menggadang-gadang program hunian tanpa uang muka tersebut untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Aturan mengenai batasan penghasilan penerima manfaat Rumah DP Nol Rupiah tertuang dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 855 Tahun 2019 tentang Batasan Penghasilan Penerima Manfaat Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi MBR.

Perubahan batasan gaji maksimal warga peminat Rumah DP Nol Rupiah itu tercantum dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 588 Tahun 2020.

"Menetapkan batasan penghasilan tertinggi penerima manfaat fasilitas pembiayaan perolehan rumah bagi MBR sebesar Rp14.800.000 per bulan," demikian bunyi aturan terkait.

Lihat Juga : JEJAK 5 TAHUN ANIESNasib OK OCE dan Pengangguran DKI Usai Anies Pergi

Dalam laman Pendaftaran Rumah DP Nol Rupiah, hunian yang berlokasi di Jakarta Timur-Pondok Kelapa-Nuansa Pondok Kelapa-Menara Samawa harganya dibanderol dari Rp184,8 juta untuk ukuran 21 meter hingga Rp341,7 juta 35,20 meter.

Sementara itu, untuk di daerah Jakarta Utara-Pademangan-Bandar Kemayoran-Blok A4 dan A5 harganya dipatok Rp285,1 juta untuk ukuran 27 meter.

Kemudian, di Jakarta Barat-Cengkareng Timur-Sentraland Cengkareng-Tower Bunaken harganya Rp198,4 juta untuk ukuran 22,30 meter.

Lantas bagaimana realisasi program Rumah DP Nol Rupiah saat ini?

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022, program DP Nol Rupiah dilakukan melalui subsidi kredit murah berbasis tabungan bagi MBR.

Rencana awal akan dibangun sebanyak 14 ribu unit oleh BUMD dan 218.214 unit lewat mekanisme Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta mekanisme pasar. Secara total, sebanyak 232.214 unit.

Namun belakangan, Anies menurunkan target pembangunan rumah DP Nol Rupiah menjadi hanya 9.081 unit. Target tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DKI Jakarta 2023-2026.

RPD ini diatur lewat Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah DKI Jakarta Tahun 2023-2026 dan telah diteken Anies pada 10 Juni 2022.

Sekretaris Daerah DKI Marullah Matali berdalih bahwa yang tercantum dalam RPD bukan lah menurunkan target. Melainkan, merasionalisasikan.

"Bukan diturunin, rasional itu. Karena kemarin dua tahun memang kita tidak bisa berbuat apapun juga," kata Marullah di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (28/9).

[Gambas:Video CNN]

Lihat Juga : JEJAK 5 TAHUN ANIESIlusi Penataan PKL dan Parkir Liar Pasar Era Anies

Menurut Marullah pembangunan Rumah DP Nol Rupiah sempat terhenti dalam dua tahun terakhir karena pandemi Covid-19. Menurut dia, selama itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hampir tidak membangun Rumah DP Nol Rupiah.

"Bukan tidak dikerjakan sama sekali, kita tidak mampu mengerjakan apa-apa di dua tahun itu karena Covid-19," ujarnya.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Sarjoko mengatakan target turun menjadi 9.000 unit itu merupakan program lanjutan setelah Anies lengser.

"Ya, ini kan sebenarnya program selanjutnya. Itu kita melihat ada potensi beberapa swasta yang berkomitmen untuk penyediaan hunian terjangkau lewat skema DP Nol Rupiah, meskipun ini masih proses penyelesaian perizinan," jelas Sarjoko.

Pada awal September 2022 lalu, Sarjoko mengatakan pembangunan rumah DP Nol Rupiah terus bergulir. Saat ini, baru ada 2.322 unit rumah DP Nol Rupiah yang sudah terbangun.

Rinciannya, 780 unit di Menara Samawa Pondok Kelapa, 38 unit di Bandar Kemayoran, 166 unit di Sentraland Cengkareng, 480 unit di Menara Nuansa Pondok Kelapa, termasuk 868 unit di Menara Kanaya Cilangkap.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengungkapkan tidak ada yang bisa diharapkan dari Anies dalam program rumah DP Nol rupiah. Ia bahkan menyebut Anies mencla-mencle alias tidak dapat dipercaya.

Ia menilai keputusan Anies menurunkan target Rumah DP Nol Rupiah hingga 9.000 ribuan runit menunjukkan inkonsistensi.

"Apa yang mau diharapkan dari orang yang kemudian mencla mencle. Tidak ada yang bisa diharapkan," imbuhnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (28/9).

Lihat Juga : JEJAK 5 TAHUN ANIESBiang Kerok Kemiskinan, Anies dan Suara Kaum Papa

Gilbert mengatakan penurunan target hingga 9.000 ribu unit dilakukan agar jaraknya tidak terlalu jauh dengan realisasi yang baru mencapai 2.322 unit. Tetapi, ia meyakini target 9.000 hunian pun tidak akan berhasil dicapai oleh Anies.

"Rumah DP Nol Rupiah masih sekitar 2.000 ribuan. Artinya, memang tidak tercapai. Tapi mungkin terlalu jomplang kalau sampai 230 ribuan dibandingkan 9.000. Tapi itu juga enggak bakal tercapai," jelasnya pesimis.

Gilbert menilai program Rumah DP 0 Rupiah sepi peminat karena masyarakat kelas bawah saja masih kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apalagi, kalau harus mencicil kredit rumah.

Ditambah lagi, bank juga dinilai tidak berani memberikan kredit rumah karena sering terjadi kemacetan oleh masyarakat yang diberikan kemudahan dalam membeli rumah.

Siasat Anies menaikkan batas upah bagi pembeli Rumah DP 0 Rupiah hingga Rp14 juta pun tidak berhasil. Sebab, masyarakat dengan penghasilan tersebut tak akan mau membeli rumah dengan kualitas yang disediakan program Rumah DP Nol Rupiah.

"Ya mereka akan mencari rumah yang ada tanahnya. Itu mungkin ada di Bekasi, Depok, Karawang. Tapi tidak akan kemudian mengambil Rumah DP Nol Rupiah," katanya.

Warga mendaftar pengajuan rumah DP 0 Rupiah di Kantor Walikota Jakarta Timur, Kamis, 1 November 2018. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Lihat Juga : JEJAK 5 TAHUN ANIESAnies, Ahok, dan Kisah Pasukan Oranye yang Dianggap Malas

Sementara itu, Pengamat Properti Anton Sitorus menuturkan keinginan masyarakat sebenarnya besar terhadap program Rumah DP Nol Rupiah. Dia menyebut kebutuhan rumah di Jabodetabek bahkan mencapai 50 ribu unit per tahun.

Namun, ia menilai Pemprov DKI Jakarta kurang melakukan sosialisasi mengenai program itu. "Detail mengenai di mana lokasinya, bagaimana cara mendapatkannya, persyaratannya apa saja, mungkin orang banyak yang enggak tahu," terang dia.

Anton mengatakan jika Pemprov DKI Jakarta melakukan sosialisasi yang jelas mengenai program tersebut, maka masyarakat akan berbondong-bondong mengikutinya.

Selain itu, ia menilai lokasi Rumah DP Nol Rupiah yang baru tersebar di beberapa titik juga menjadi penyebab rendahnya minat masyarakat.

"Kalau targetnya 230 ribu unit rumah, pastikan pemerintah seharusnya menyediakan lahan yang di mana-mana," katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan harga Rumah DP Nol Rupiah yang ditawarkan sebenarnya sudah tepat. Namun, program Anies tersebut dinilai dari awal tidak realistis karena jumlah target dengan lahan yang disediakan tidak sebanding.

"Ke depan, enggak perlu lah mengada-ngada. Kalau memang niatnya mengentaskan masalah perumahan ya sudah benar-benar dan bikin targetnya juga realistis. Jangan bikin angka-angka fantastis," tutur dia.

Lihat Juga : JEJAK 5 TAHUN ANIESDari Kata Jadi Fakta, Upaya Anies Bangun Sistem Transportasi

Pahit Manis Rumah DP Nol Rupiah

Tuhan bersinar di langit

Ekonom soal Neraca Dagang Surplus 29 Bulan Terakhir: Boom Komoditas******

Neraca perdagangan Indonesia tercatat surplusUS,99 miliar pada September 2022. Raihan ini menjadikan neraca dagang surplus 29 kali berturut-turut sejak Mei 2022 lalu.

Surplus neraca dagang mencerminkan kinerja ekspor lebih ciamik dibandingkan impornya.

Namun, Ekonom LPEM UI Teuku Riefky mengingatkan neraca dagang tokcer lebih dikarenakan lonjakan harga komoditas dunia atau commodities boom.

Commodities boom, kata Riefky, memberikan keuntungan bagi Indonesia setelah kenaikan harga komoditas unggulan, seperti batu bara dan sawit.

Sampai saat ini pun, harga batu bara masih terus meroket. Berdasarkan data ICE Newcastle Coal, harga rata-rata batu bara di level US0 per ton sepanjang pekan lalu.

Selain itu, surplus neraca dagang juga ditopang oleh penurunan kinerja impor, terutama bahan baku. Pasalnya, selama pandemi covid-19 menekan perekonomian, kinerja manufaktur pun ikut terseok-seok.

"Turunnya impor, jauh lebih dalam daripada turunnya ekspor di masa pandemi kemarin," katanya.

Bahkan, Riefky meyakini, sekalipun harga-harga komoditas unggulan mulai stabil, neraca dagang masih akan surplus dikarenakan pemulihan ekonomi global akan terus mendorong kinerja ekspor. "Karena, saat produksi domestik naik, biasanya ekspor juga akan tertolong," jelasnya.

Hal senada disampaikan Ekonom Core Indonesia Yusuf Rendy Manilet. Menurut dia, Indonesia diuntungkan oleh lonjakan harga komoditas di tengah risiko global yang meningkat.

Selain itu, kenaikan harga komoditas juga sejalan dengan hilirisasi yang dijalankan pemerintah. Sehingga, kinerja ekspor jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya.

"Ini merupakan kombinasi antara program hilirisasi pemerintah untuk beberapa komoditas dan di saat bersamaan, kita melihat kenaikan harga komoditas," terang Yusuf.

Karenanya, ia menyarankan pemerintah untuk terus mendorong hilirisasi demi mendapatkan nilai tambah bagi komoditas unggulan Indonesia.

Misalnya, produk mentah yang tadinya baru setengah jadi, kini bisa dikembangkan atau ditingkatkan.

Ambil contoh, nikel, yang saat ini masih setengah jadi kemudian akan diproses menjadi baterai untuk kendaraan listrik.

"Dalam konteks mendorong hilirisasi produk ekspor komoditas Indonesia, perlu percepatan dari hilirisasi nikel ini menjadi produk yang mempunyai nilai tambah yang lebih tinggi, dalam konteks menjadi produk baterai untuk kendaraan listrik," imbuh Yusuf.

Dengan begitu, saat kinerja ekspor dari harga komoditas turun yang trennya terjadi belakangan ini, namun sektor lainnya tetap bisa menjadi andalan.

"Sekali lagi, untuk mengurangi kerentanan ekspor kita terhadap pergerakan harga komoditas global, maka hal ini (hilirisasi) memang perlu dipertimbangkan untuk dilakukan," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kepala sekolahku yang dingin

Nasib OK OCE dan Pengangguran DKI Usai Anies Pergi******

Bayu Wicaksono (36) tengah sibuk meracik minuman olahan tehkhas Thailandatau biasa disebut Thai Tea di lapaknya saat Hari Bebas Kendaraan alias Car Free Day (CFD) di Jalan Pemuda Rawamangun, Jakarta Timur pada Februari 2019 silam.

Tiba-tiba, lapaknya didatangi oleh sekelompok orang. Belakangan, orang itu mengenalkan diri dari tim One Kecamatan One for Center Entrepreneurship (OK OCE). Kaget, begiulah perasaan Bayu saat itu.

Maklum, Bayu yang merupakan pemilik kios Thai Tea Haw's Kitchen ini tidak mengenal apa OK OCE apalagi punya hubungan dengan program itu. Tim itu katanya, juga hanya mengajaknya berbincang singkat.

Selang beberapa hari, Bayu pun datang memenuhi undangan itu.

"Di kecamatan mereka menjelaskan mau ada program baru dari DKI Jakarta perubahan dari OK OCE ke Jakpreneur," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (26/9).

Jakpreneur adalah program untuk mencetak wirausaha atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) baru. Awalnya program ini memang bernama OK OCE.

Program yang menyasar UMKM pemula itu yang menjadi janji politik Anies Baswedan-Sandiaga Uno pada masa kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017.

Saat itu, ditargetkan ada 44 pusat pendampingan UMKM di setiap Kecamatan di DKI Jakarta yang dapat menghadirkan 200 ribu wirausaha baru. Program ini juga dicanangkan agar bisa menekan angka pengangguran di ibu kota.

Lihat Juga : JEJAK 5 TAHUN ANIESIlusi Penataan PKL dan Parkir Liar Pasar Era Anies

Saat kampanye, Sandiaga pernah menjanjikan modal Rp15 juta sampai Rp300 juta plus pendampingan ke peserta program itu. Namun, setelah menjabat jadi wakil gubernur, Sandiaga menampik.

Menurutnya, program itu hanya memfasilitasi warga yang berwirausaha agar mudah memperoleh modal dari perbankan.

Setelah mendapat penjelasan mengenai OK OCE, Bayu akhirnya bergabung. Menurutnya, proses pendaftaran dan syaratnya pun sederhana; hanya mengisi formulir dan melampirkan KTP.

Selain itu, pendaftaran juga tidak dipungut biaya.

Selang tujuh hari setelah pendaftaran, ia mendapat pelatihan. Bayu mengatakan dirinya mendapat beragam pelatihan mulai dari cara mengembangkan bisnis hingga mengurus hak paten alias hak kekayaan intelektual (HKI).

Lihat Juga : JEJAK 5 TAHUN ANIESDari Kata Jadi Fakta, Upaya Anies Bangun Sistem Transportasi

Ayah satu orang anak itu menuturkan setelah bergabung dengan Jakpreneur dirinya mendapat beragama fasilitas dan pendampingan. Contohnya, dalam mengurus sertifikasi halal, surat izin usaha, dan HKI ia didampingi dan tidak dipungut biaya.

Selain itu, dengan aktif di Jakpreneur akses untuk membuka kios di tempat strategis seperti mal pun lebih mudah. Hal itu bisa dilakukan dengan surat rekomendasi dari Jakpreneur.

"Kadang kan mereka (pengurus mal) kalau mau masuk ke mal ditanya ada perizinannya gak? Nah, itu (surat rekomendasi) bisa kita lampirkan agar bisa masuk ke mal," ucap Bayu.

Tidak hanya itu, dengan Jakpreneur UMKM juga diberikan kemudahan akses untuk mendapat pinjaman dari perbankan.

[Gambas:Video CNN]

Dalam penyempurnaannya, Jakpreneur memperbolehkan wirausaha bebas memilih fasilitas yang ditawarkan.

Fasilitas itu di antaranya pendaftaran (P1), pelatihan (P2), pendampingan (P3), perizinan (P4), pemasaran (P5), pelaporan keuangan (P6), dan akses permodalan (P7).

Dalam hal ini, Bayu tidak mengambil P7. Sebab, ia punya tekad untuk memakai modal sendiri dulu.

Terlebih, ia menganggap memakai akses permodalan yang disediakan dalam program itu sama dengan utang. Utang tentu harus dibayar dan Bayu tidak mau terbebani oleh bayang-bayang pembayaran itu.

"Namanya baru mulai usaha kan, nanti kalau misal usahanya gak jalan tapi dikejar-kejar (utang) dari permodalan tersebut (khawatir). Jadi hingga kini sih gak pernah menggunakan (permodalan)," paparnya.

Khusus pada P7 Pemprov DKI hanya memberikan akses permodalan dari perbankan dan/atau lembaga dan/atau pihak lainnya. Artinya, modal tidak diberikan secara cuma-cuma kepada para wirausaha.

Berdasarkan laman resmi Jakpreneur (jakpreneur.jakarta.go.id), salah satu bentuk permodalan itu ialah kolaborasi Pemprov DKI Jakarta dengan perbankan dan/atau lembaga lainnya berupa pengenaan persyaratan kredit yang lebih ringan misalnya kredit untuk usaha yang baru berjalan kurang dari 6 bulan.

Bayu mengatakan selain akses permodalan dari perbankan atau lembaga keuangan, terkadang ada pemodalan dari dana hibah. Namun, untuk mendapat permodalan dana hibah itu, setiap UMKM harus berkompetisi.

Penilaiannya katanya, dilihat dari proposal usaha yang diajukan.

"(Kriterianya) lebih ke rasa, kemasan, terus juga dari segi medianya, terus dari segi konsumsi dan produksinya kontinu, bukan musiman, dan kreatif yang pasti," sambung Bayu.

Terkait pemasaran, pria yang mulai membuka Haw's Kitchen sejak 2017 ini mengaku terbantu dengan kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Jakpreneur. Kegiatan itu seperti; bazar hingga penempatan usaha di acara-acara besar pemprov DKI Jakarta.

Masih berkaitan dengan itu, Bayu pun bisa membuka cabang di Food and Creative Park Thamrin 10, Jakarta Pusat. Pembukaan cabang baru ini dapat setelah 10 bulan mengikuti program Jakpreneur.

Namun, pembukaan cabang itu tidak begitu saja terjadi. Bayu mengikuti kompetisi yang diadakan Jakpreneur. Secara kriteria, Haw's Kitchen lolos.

"Jadi memang kompetisi dulunya dari tahapan kelurahan, menang, masuk tingkat kecamatan, menang masuk walikota, terus masuk tingkat DKI, baru masuk ke Thamrin 10, ini cabang kedua," jelasnya.

Cabang pertama Haw's Kitchen sendiri berada di bilangan Rawamangun, Jakarta Timur. Bayu menilai program Jakpreneur cukup baik karena membuat pesertanya mandiri setelah mendapat pelatihan serta bimbingan. Selain itu, akses pasar pun kian terbuka.

Namun, bukan berarti program ini tanpa cela. Bayu menayangkan Jakpreneur kurang bergerak cepat di awal masa berdirinya. Hal ini terbukti dari sosialisasi yang minim.

Bayu mengingat kalau saja pada 2017 lalu tidak bertemu dengan tim, mungkin sampai hari ini pun dia tidak mengetahui tentang program tersebut.

Apalagi, menurutnya wirausahawan yang baru merintis tidak ada waktu untuk mendatangi posko Jakpreneur di kecamatan. Mereka juga segan.

"Terkadang kalau usaha masih kecil, susah untuk datang langsung ke kecamatan. Mereka (wirausahawan) rata-rata segan. Di lapangan pada males, mending dagang cari duit. Kadang-kadang wirausahawan berpikir seperti itu. Jadi saran saya perbanyak Jakpreneur masuk perumahan, mendata dan mengajak," papar Bayu.

Tidak hanya itu, ia mengatakan seiring dengan bertambahnya anggota Jakpreneur, anggota lama acap kali terlupakan. Pengurus Jakpreneur lebih fokus pada peserta baru.

Bayu menambahkan Jakprenuer pun perlu membangun mental para peserta agar siap bersaing. Pasalnya, sepanjang pengalaman Bayu, banyak peserta yang minder dan enggan bersaing dengan pengusaha yang memiliki bisnis lebih besar.

"Jadi banyak orang yang menganggap 'oh saya hanya Jakpreneur, aku enggak sebanding untuk bersanding dengan mereka yang ada di mal besar, aku hanya Jakpreneur, modalku terbatas', memang paradigma di lapangan seperti itu," kata Bayu menirukan keresahan para peserta.

"Jadi ayolah naik kelasnya ke level yang lebih profesional lagi," sambung Bayu.

Bayu mengklaim omsetnya setelah bergabung dengan Jakpreneur omsetnya sempat meningkat hingga Rp23 juta per bulan.

Lihat Juga : JEJAK 5 TAHUN ANIESKilas Balik Anies di DKI dari Pilkada Panas hingga Maju Capres

Segendang sepenarian, peserta Jakpreneur lainnya bernama Kristanti Utami (45) mengatakan program tersebut memberikan beberapa keuntungan. Menurutnya, pelatihan yang diberikan oleh program tersebut cukup efektif.

Pemilik usaha katering Dapur Utami 77 itu mengatakan dirinya mendapat pelatihan berupa cara menjalankan usaha, berjualan online, teknik pemasaran, hingga mengurus pajak.

"Karena ada pelatihan aku bisa masukan order ke walikota, ke kecamatan, gitu," ujar Kristanti.

Meski Dapur Utami 77 sudah ada sejak 2017, Kristanti mengaku baru bergabung sebagai peserta Jakpreneur pada Mei 2019. Pertemuannya dengan Jakrpreneur terjadi ketika ia sedang mengikuti bazar di lingkungan tempat tinggal, yakni di Rumah Susun (Rusun) Marunda, Cilincing, Jakarta Utara.

Saat itu ia ditawari bergabung oleh pihak RT. Lalu berkenalan dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM).

Dinas ini pun meminta Kristanti datang ke kecamatan untuk menjelaskan lebih lanjut terkait program Jakpreneur. Di kecamatan, ia sepakat untuk mendaftar.

Sama seperti Bayu, dari tujuh fasilitas yang ditawarkan, Kristanti tidak mengambil akses permodalan.

"Aku enggak ambil permodalan, cuma fokus ke pelatihannya saja," kata dia.

Ibu dua orang anak itu tak mengambil akses permodalan bukan karena tidak perlu, tapi ia belum yakin bisa mengembalikan modal tersebut. Apalagi, pemasukannya belum menentu.

"Lebih ke gini, kalau misalnya aku ada nih kerjaan yang sudah pasti, pesanan yang sudah pasti tiap hari, terus memang butuh modal yang gak bisa aku cover, baru aku ajukan permodalan," tutur Kristanti menjelaskan.

Ia menambahkan meski telah mengikuti program Jakpreneur, rezeki tetap sudah ada yang mengatur.

"Balik lagi pemerintah sudah mengutamakan secara optimal, tapi balik lagi ke rezeki masing-masing," ujarnya.

Kristanti juga mengatakan dirinya tidak membuka usaha selama pandemi covid-19 merebak di Indonesia dua tahun lalu. Di sisi lain, ia mengaku omsetnya sempat meningkat setelah ikut program Jakpreneur dari Rp5 juta menjadi Rp7,5 juta per bulan.

Tapi peningkatan itu tak menentu.

Angka Pengangguran Justru Naik Meski Target Tercapai

Sistem Kaisar Hongmeng

Tarif Baru Penyeberangan Diprotes Pengusaha, Kemenhub Klaim Sudah Adil******

Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Hendro Sugiatno buka suara terkait tarif penyeberanganyang naik 11 persen yang diprotes pengusaha.

Menurutnya kenaikan 11 persen merupakan keputusan yang adil dan paling tepat. Kemenhub telah memperhatikan kebutuhan pengusaha penyeberangan dan juga kemampuan pengguna angkutan penyeberangan mulai dari masyarakat ataupun pengusaha angkutan barang.

Hendro juga mengingatkan penetapan tarif baru harus memperhatikan daya beli pengguna angkutan penyeberangan. Jangan sampai kenaikan tarif malah diiringi ketidakmampuan masyarakat sebagai penumpang membeli tiket penyeberangan.

Ketetapan tarif baru penyeberangan yang naik 11 persen tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 184 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 172 Tahun 2022 Tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antarprovinsi dan Lintas Antarnegara.

Sebelumnya, Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) menilai kenaikan itu terlalu kecil, masih jauh dari kenaikan biaya operasional mereka.

Ketua Umum Gapasdap Khoiri Soetomo mengatakan besaran kenaikan tarif 11 persen per 1 Oktober 2022 itu masih sangat jauh dari kebutuhan pengusaha.

Sesuai perhitungan pemerintah sebelumnya, menurut Khoiri ada kekurangan tarif terhadap Harga Pokok Produksi (HPP) angkutan penyeberangan sebesar 35,4 persen.

Apalagi, pengaruh kenaikan harga BBM bersubsidi terhadap biaya operasional dapat menaikkan HPP hingga kurang lebih 8 persen. Oleh karena itu, Khoiri menilai seharusnya kenaikan tarif angkutan penyeberangan yang sesuai adalah 43 persen.

Lihat Juga : Daftar Tarif Penyeberangan Merak-Bakauheni dan Ketapang-Gilimanuk

Meski demikian, pengusaha sendiri hanya menuntut kenaikan tarif angkutan penyeberangan ini 35,4 persen saja. Tapi justru pemerintah menetapkan hanya 11 persen kenaikannya, jauh sekali dari perhitungan yang dia paparkan.

"Dengan ditetapkannya KM 184/2022 itu, kami dengan terpaksa melakukan pemenuhan standar keselamatan dan kenyamanan yang sifatnya darurat dan negosiable saja. Jika ini dibiarkan terus menerus, ini seolah Kemenhub mendorong pengusaha melakukan penipuan kepada rakyat karena tidak bisa mencover standar keselamatan dan kenyamanan," jelas Khoiri dalam keterangannya.

Atas dasar tersebut, Khoiri mengatakan pengusaha di bawah bendera Gapasdap melakukan somasi terhadap Keputusan Menteri Perhubungan KM 184 Tahun 2022 tentang kenaikan tarif angkutan penyeberangan yang hanya sebesar 11 persen.

Bahkan, jika somasi tersebut tidak mendapatkan tanggapan dari pemerintah, maka kalangan pengusaha angkutan penyeberangan ini akan mengajukan gugutan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Kami akan mengajukan gugatan ke PTUN jika somasi ini tidak mendapat tanggapan," tegas Khoiri.

Keluar dari Bintang Neraka

Perlintasan Kereta Api di Malang Tutup Akibat Longsor******

Jalur perlintasan kereta api di petak antara Stasiun Sumberpucung - Pohgajih, Kabupaten Malang, Jawa Timur tutup akibat diterjang longsorpada Selasa (18/10) pukul 09.08 wib. Tanah longsor itu terjadi akibat hujan lebat di wilayah Malang.

Manager Humas PT KAI (Persero) Daerah Operasi 8 Surabaya Luqman Arif mengatakan longsor tersebut berpotensi menutup jalur KA di kilometer 85+4/5.

"Yakni kilometer 84+8/9, KM 82+6/7, dan kilometer 81+3 petak jalan Sumberpucung - Pohgajih setelah sebelumnya daerah tersebut diguyur hujan lebat," kata Luqman, melalui keterangan tertulisnya, Selasa (18/10). 

"Kami atas nama Manajemen KAI mengucapkan permohonan maaf kepada para pelanggan karena terganggunya perjalanan dan pelayanan kereta api akibat jalur KA terkena longsor di wilayah tersebut," ujarnya.

Akibat longsor tersebut, hingga saat ini KA Matarmaja yang tertahan dari Stasiun Malang menuju Pasarsenen. Padahal seharusnya kereta berangkat pukul 09.25 WIB, tapi tertahan di Stasiun Sumberpucung.

"Rencananya KA itu dialihkan melewati rute Lawang-Bangil-Sidoarjo-Tulangan-Mojokerto lanjut Kertosono. Sementara KA Penataran relasi Surabaya - Blitar saat ini tertahan di Stasiun Kepanjen," katanya.

Luqman menambahkan, KAI Daop 8 Surabaya saat ini tengah melakukan berbagai upaya untuk memulihkan perjalanan kereta api di lokasi tersebut.

Penanganan dilakukan baik dari sisi pengaturan operasional KA maupun prasarana jalur KA. KAI juga berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mempercepat proses perbaikan.

"Kami berkomitmen untuk senantiasa mengutamakan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan perjalanan KA. Semoga cuacanya mendukung dan longsor segera teratasi agar jalur kereta api yang terdampak kembali normal serta perjalanan kereta api dapat beroperasi dengan lancar," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Saya dipermainkan oleh dunia

Kemenhub Buka Suara soal WNI Bikin Ribut di Turkish Airlines******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) buka suara soal kisruh yang terjadi dalam penerbangan Turkish Airlnes rute Istanbul, Turkike Jakartapada Selasa (11/10) lalu.

Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nur Isnin Istiartono mengatakan pihaknya telah mendapat laporan dan data soal kisruh baik  dari maskapai Turkish Airline maupun penumpang yang terlibat dalam kisruh itu.

Dari laporan dan informasi yang diterima, pihaknya menemukan ada dugaan unruly passengerdalam penerbangan pesawat Turkish Airline.

Karena keluhan tersebut belum mendapatkan tanggapan, ia mengatakan terduga pelaku menunjukkan perilaku yang mengganggu kenyamanan penumpang maupun kru kabin selama penerbangan. Pada akhirnya ia diamankan karena dianggap memicu keributan di pesawat.

Karena masalah itu, pihak Turkish Airline menurunkan paksa penumpang yang diduga melakukan unruly passenger di Bandar Udara Kualanamu.

Menurut pihak Turkish Airline katanya, tindakan tersebut dilakukan agar tidak membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan serta kenyamanan penumpang dan kru di dalam pesawat.

[Gambas:Video CNN]

"Apakah penumpang yang membawa binatang peliharaan ke dalam kabin pesawat tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh maskapai, dan bagaimana pengawasan dari kru selama penerbangan," ujar Nur Isnin, dikutip dari Antara, Senin (17/10).

Sebagai tindak lanjut, Inspektur Penerbangan Ditjen Perhubungan Udara akan mendalami aspek keselamatan serta pengangkutan binatang peliharaan dalam kabin pesawat.

Berdasarkan hasil diskusi, disepakati bahwa peristiwa ini merupakan kejadian terkait dengan pelayanan maskapai dengan penumpang.

Jadi, masalah ini tidak masuk dalam ranah pidana menurut yurisdiksi Indonesia berdasarkan Konvensi Tokyo 1963 (Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft). Tercantum pada Pasal 3 Konvensi Tokyo 1963 mengatur bahwa negara yang berhak melaksanakan yurisdiksi terhadap tindak pidana adalah negara tempat pesawat udara tersebut didaftarkan.

Mengingat pesawat udara Turkish Airlines registrasi TC-LJG terdaftar di Turki, maka yurisdiksi yang berlaku adalah yurisdiksi negara tersebut.

"Maskapai juga harus melakukan pengawasan terhadap penumpang yang membawa binatang peliharaan dan memastikan sudah memenuhi aturan yang berlaku," pungkas Nur Isnin.