halo 77 slot

Kendalikan dunia

jos777

Mendes: Partisipasi warga pada pembangunan desa perlu dimaksimalkan******

Partisipasi masyarakat sudah mulai tinggi, tapi belum maksimal. Warga yang memantau dan ikut terlibat dalam perencanaan pembangunan belum maksimal

Jakarta (ANTARA) - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengingatkan segenap perangkat desa bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa perlu dimaksimalkan. “Partisipasi masyarakat sudah mulai tinggi, tapi belum maksimal. Warga yang memantau dan ikut terlibat dalam perencanaan pembangunan belum maksimal,” kata Gus Halim, sapaan Abdul Halim Iskandar, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat. Diakuinya, pembangunan desa agar optimal tidak cukup hanya diserahkan kepada perangkat desa, tetapi juga harus ada partisipasi warga dan tokoh masyarakat setempat.

Baca juga: Kemendes paparkan capaian pembangunan desa dalam forum internasional Hal itu dia sampaikan saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Akuntabilitas Sosial di Jakarta, Kamis (29/2). Selanjutnya Gus Halim menyampaikan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa bermacam-macam, antara lain warga desa dapat ikut merumuskan atau terlibat dalam musyawarah desa (musdes) dan memantau pembangunan desa yang sedang berlangsung. Namun ia menyayangkan keberadaan pihak-pihak yang menghentikan proses partisipasi warga tersebut dengan berencana mengubah pola musdes yang selama ini melibatkan tokoh masyarakat.

Gus Halim mengatakan pihak-pihak itu ingin mengubah pola musdes menjadi lebih formal, seperti di lingkungan pemerintah kabupaten dan provinsi, padahal kondisi desa tidak dapat disamakan dengan penyelesaian masalah yang ada di kabupaten dan provinsi.

Baca juga: Mendes PDTT: Penguatan literasi dorong percepatan pembangunan desa “Pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa itu beda jauh. APBD cukup diselesaikan oleh bupati dan DPRD, di desa tidak bisa begitu,” ucap Gus Halim. Ia pun mengatakan pola musdes yang melibatkan masyarakat justru akan membuat pemerintah desa menjadi pemerintah yang paling transparan karena mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan yang selalu melibatkan warga desa. "APBDes pun harus dipublikasikan di tempat-tempat strategis yang dapat dilihat kapan saja oleh warganya, sementara APBD Kabupaten, jangankan masyarakat baca, tahu bukunya aja enggak, apalagi isinya," ujar Gus Halim.

Baca juga: Wamendes: Penurunan angka kemiskinan desa masih jadi tantangan besar

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Dewa Abadi yang Tak Tertandingi

kode alam cicak

Menaker Bungkam soal Anies Mau Kaji Ulang Omnibus Law Ciptaker******

Surabaya, CNN Indonesia--

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyahenggan mengomentari pernyataan calon presden nomor urut 1 Anies Baswedan bakal mengkaji ulang Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) jika terpilih di Pilpres 2024.

Diketahui, Ida Fauziyah merupakan politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024.

"Saya tidak berkomentar, seperti itu," kata Ida Fauziah seusai menjadi pemateri dalam acara Menaker Talks di kampus Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa), Jumat (22/12).

"Masing-masing calon presiden dan calon wakil presiden itu memiliki gagasan, visi, dan misi, dan ini sedang dipasarkan kepada masyarakat," ujar Politikus PKB ini.

Sebelumnya, Anies menyatakan bakal mengkaji ulang Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) jika terpilih sebagai presiden dalam Pilpres 2024.

Anies menilai UU Ciptaker harus mengakomodasi para pekerja di Indonesia.

"Kami sudah sampaikan berkali-kali, bahwa itu akan kami reviewulang, memastikan bahwa prinsip keadilan muncul di dalam undang-undang ketenagakerjaan kita," kata Anies saat ditemui Universitas Bina Bangsa dalam serangkaian kampanye di Serang, Banten, Kamis (21/12).

Lihat Juga : DEBAT CAWAPRESGibran: Gus Muhaimin Aneh, Mau Bangun 40 Kota tapi Tidak Setuju IKN

(frd/bmw)

[Gambas:Video CNN]

Kehidupan sehari-hari pensiunan pemimpin

rtp matahari88

PM Thailand : perundingan damai dengan pemberontak tak akan gagal******

Yala (ANTARA) - Perdana Menteri (PM) Thailand Srettha Thavisin menegaskan perundingan perdamaian antara pemerintah dan kelompok pemberontak di Thailand selatan terus berlanjut dan tidak akan gagal guna mengakhiri kekerasan dan permusuhan.

Selama kunjungannya ke provinsi perbatasan selatan, seperti yang dilaporkan TNA, Jumat, Perdana Menteri menyampaikan upaya perdamaian sedang berlangsung dengan fokus pada peluang dan masa depan yang lebih baik di wilayah tersebut dan menimbang mencabut keputusan darurat di wilayah tersebut bergantung pada pertimbangan keamanan.

Tanggal 28 Februari menandai peringatan 11 tahun penandatanganan konsensus umum mengenai proses dialog perdamaian dengan Barisan Nasional Revolusi (BRN), sebuah kelompok pemberontak besar yang aktif di Thailand Selatan.

“Semua pemerintah sejak saat itu melanjutkan dialog termasuk pemerintahan saat ini,” ucap Srettha.

Dalam perundingan yang dilanjutkan kembali awal bulan ini, lanjutnya, pemerintah dan perwakilan BRN menyepakati prinsip rancangan peta jalan yang disebut Rencana Komprehensif Bersama menuju Perdamaian (JCPP) yang menguraikan konsultasi publik, penghentian permusuhan dan menemukan solusi politik untuk mengakhiri konflik.

“Saya tidak ingin berbicara tentang ketidakamanan hari ini. Saya ingin berbicara tentang peluang dan potensi. Saya ingin semua orang di provinsi perbatasan selatan mempunyai kesempatan yang sama (seperti masyarakat di daerah lain),” ujarnya.

Lebih lanjut PM Srettha menyampaikan bahwa kunjungannya ke tiga provinsi perbatasan selatan selama tiga hari dua malam itu meninggalkan kesan yang luar biasa. Dia mengungkapkan kepuasannya sebagai perdana menteri pertama dalam 10 tahun yang bermalam di wilayah tersebut.

Ia juga mendesak kepercayaan pada pemerintah yang bertujuan untuk menghubungkan masyarakat secara nasional. Mengenai kemanan. ia mencatat adanya penurunan signifikan dalam kekerasan selama setahun terakhir.

Sebelumnya, PM dijadwalkan bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Betong, Provinsi Yala, Thailand, namun gagal karena rekannya dari Malaysia sedang menjalankan tugas di Australia. Keduanya sudah berkomunikasi dan berharap bisa berkunjung ke sana bersama. Malaysia bermaksud membantu menyelesaikan masalah di provinsi perbatasan selatan Thailand.

Sumber : TNA-OANA

Baca juga: Pemerintah baru Thailand akan lanjut bicara damai dengan pemberontak
Baca juga: Pemberontak Thailand bertanggung jawab atas pengeboman Ramadhan
Baca juga: Tentara Myanmar serang pemberontak di dekat perbatasan Thailand

Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2024

Baca buku sejarah untuk mendominasi zaman kuno

uno4d

Mentan Bantah Tuduhan Food Estate Pakai Pot untuk Tanam Jagung******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman membantah tudingan yang menyebut ada tanaman jagung pada lahan food estate yang menggunakan dengan media tanam pot atau polybag.

"Ada informasi katanya jagung ditanam di pot. Saya minta coba tunjukkan potnya, katanya ada yang pakai pot di sebelah mana itu," ujar Mentan Amran saat menghadiri pembinaan penyuluh di Lampung, sebagaimana dikutip dari keterangan resminya di Jakarta, Kamis (21/12).

Lihat Juga : Luhut Ungkap Kondisi Kesehatan Terbaru

Andi mengatakan transformasi teknologi pertanian sudah demikian maju, sehingga cara berpikir pertanian tradisional harus dirubah apalagi teknologi ini diterapkan pada lahan marginal.

Kementerian Pertanian bersama Kementerian Pertahanan fokus mengembangkan jagung pada lahan Food Estate Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Saat ini, jagung yang telah ditanam di lahan food estate tersebut sudah tumbuh setinggi orang dewasa.

"Jagungnya tumbuh subur dan pola tanamnya langsung di tanah. Tidak benar kalau ada yang mengatakan penanaman di polybag. Mari hindari berpolemik," ucap Amran.

Lebih lanjut ia menegaskan bahwa lahan di Gunung Mas subur sehingga diperkirakan jagung dapat dipanen pada Januari 2024.

Sementara itu, Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Kementerian Pertanian (BSIP Kementan), Fadjry Djufry mengungkapkan pertanaman jagung di lahan Food Estate Gunung Mas dilakukan sejak 25 Oktober 2023. Penanaman jagung di lahan seluas 4 ha tersebut ditanam langsung di tanah bukan dalam polybag.

Pilihan Redaksi Tokopedia Beber Alasan TikTok Shop Masih Transaksi di Platform Sendiri Menebak 'Senjata' Ekonomi Cak Imin, Gibran, Mahfud di Debat Malam Ini Teten Sebut TikTok Shop Masih Langgar Aturan

"Tidak benar bahwa jagung ditanam di polybag. Pertanaman di polybag itu hanya sewaktu percobaan dan awal penanaman untuk mengetahui kesesuaian varietas jagung yang sesuai atau cocok di kondisi lahan dan iklim daerah tersebut. Itu jumlahnya beberapa lajur saja dan diawal pertanaman," ucap Fadjry seperti dikutip Antara.

Food estate Gunung Mas disebutnya merupakan kegiatan ekstensifikasi atau perluasan lahan baru yang pengelolaannya harus dengan teknologi pertanian modern khususnya mekanisasi seperti di negara Taiwan, Jepang dan lainnya.

"Luas lahan food estate Gunung Mas ini kan 600 hektar, artinya luasnya terlalu kecil untuk kita ribut-kan dan polemik-kan kalau kita bandingkan luas lahan baku kita secara nasional 7,4 juta hektar. Itu hanya 0,008 persen. Kami optimis, enam bulan ke depan tiga bulan sampai enam bulan masalah ini selesai," tuturnya.

(rds/rds)

[Gambas:Video CNN]

Murid legalis

dewa688

Pemerintah revisi target TKDN kendaraan listrik untuk tarik investasi******

perhitungan nilai TKDN minimal 40 persen yang sebelumnya dipatok hingga 2024, diperpanjang sampai 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah merevisi target nilai kandungan lokal atau tingkat komponen dalam negeri (TKDN) pada perakitan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) guna menarik lebih banyak investasi dan mempercepat pasar KBLBB di Indonesia.

Direktur Industri Maritim Alat Transportasi dan Alat Pertahanan Kementerian Perindustrian, Hendro Martono, dalam jumpa pers di Jakarta pada Jumat, mengatakan perhitungan nilai TKDN minimal 40 persen yang sebelumnya dipatok hingga 2024, diperpanjang sampai 2026.

Selanjutnya, komposisi TKDN naik menjadi minimal 60 persen pada 2027--2029, dan minimum 80 persen pada 2030 dan seterusnya.

“Perhitungan kandungan lokal atau TKDN untuk kendaraan listrik diusulkan diubah menjadi: pada periode 2020-2029, untuk komponen utama 50 persen, sedangkan pada 2030 seterusnya meningkat menjadi 60 persen,” kata Hendro.

Berdasarkan skema perhitungan, bobot TKDN untuk komponen pendukung tetap 10 persen. Sementara itu, bobot TKDN untuk kegiatan pengembangan dan riset akan diturunkan dari 20 persen menjadi 10 persen pada 2030.

Baca juga: Kemenperin: Industri manufaktur tetap kuat walau hadapi resesi global

Baca juga: Kemenperin pastikan stok gula hingga minyak aman jelang Ramadhan

Sebaliknya, bobot TKDN untuk komponen perakitan justru naik dari 10 persen menjadi 20 persen.

Hendro menjelaskan perhitungan TKDN dilakukan melalui tiga tahapan. Pertama, penciptaan pasar sampai 2026 untuk menarik investasi baru melalui perakitan KLBB dalam bentuk terurai lengkap(completely knocked down/CKD),

Kedua, penetrasi industri pada 2027-2029 yang dilakukan dengan cara mewajibkan penggunaan paket baterai dan modul untuk industri KBLBB dalam negeri.

Ketiga, pendalaman industri pada 2030 dan seterusnya yang dilakukan dengan cara mewajibkan penggunaan komponen utama, yaitubattery cells dari dalam negeri.

“Jadi pemerintah melakukan penyesuaian dalam perhitungan TKDN pada aspek pengecatan dan penyambungan sehingga industri KBLBB dapat lebih mudah mencapai proporsi nilai TKDN pada aspek perakitan dengan maksimal,” ucap Hendro.

Pemerintah memberikan berbagai insentif bagi industri kendaraan listrik. Insentif yang diberikan, antara lain tax holidayatau pembebasan pajak penghasilan badan untuk perusahaan yang memproduksi KBLBB.

Kemudian, tax allowance atau pengurangan pajak penghasilan badan untuk perusahaan yang melakukan investasi di industri KBLBB dan insentif bea masuk 0 persen untuk impor komponen KBLBB.

Insentif juga diberikan kepada konsumen yang membeli kendaraan listrik roda dua berupa potongan harga Rp7 juta per unit.

Baca juga: Kemenperin: IKI lebih tinggi bila HGBT diperluas

Baca juga: Kemenperin siapkan Penghargaan Upakarti guna tingkatkan daya saing IKM

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Kehidupan sehari-hari pensiunan pemimpin

kerja menghasilkan uang banyak

Produsen Lokal Ini Ekspor Sarung Tangan untuk Militer Uni Eropa******

Jakarta, CNN Indonesia--

PT Sport Glove Indonesia (SGI) mengeksporsarung tangan militer untuk ke Uni Eropa.

Chief Finance Officer PT SGI Eka Noor Asmara mengatakan sarung tangan produksi SGI, salah satunya dipesan oleh perusahaan Republik Ceko yakni Holik, yang memasok perlengkapan militer untuk Uni Eropa.

"Efek perang, yang lainnya ngomong krisis kalau kami malah bagus, karena order Holik meningkat pesat. Holik menjual sarung tangan ke beberapa negara Uni Eropa " kata Eka di pabrik PT SGI Desa Krandon, Sleman, Yogyakarta, Rabu (20/12).

Beberapa customer atau pelanggan PT SGI di antaranya KGD (Carhartt), NIKE, Youngstown, Wilson, Hexarmor, MCR Safety, PIP, Holik, United Sport Brand, Fox Racing, Pyramex, Klein Tools, Rostaing, dan Majectic.

PT Sport Glove Indonesia mendapat dukungan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) melalui program Penugasan Khusus Ekspor (PKE) Trade Finance.

Program ini bertujuan memudahkan para pelaku usaha dalam melakukan transaksi perdagangan internasional serta memberikan perlindungan terhadap risiko perdagangan yang mungkin terjadi.

PKE Trade Finance adalah penugasan yang diberikan pemerintah lewat Kementerian Keuangan RI kepada LPEI, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 494/KMK.08/2022 tentang Penugasan Khusus Trade Finance (PKE TFC) kepada LPEI.

Sejauh ini, ada 14 produk yang diberikan modal oleh PKE Trade Finance mulai dari karet, kopi, furniture, alas kaki, makanan olahan, tekstil, perhiasan, rempah-rempah, produk kayu, kerajinan, elektronik, otomotif dan suku cadang, produk kimia, hingga turunan dari sawit.

Selain Trade Finance, LPEI sendiri memiliki program finansial lain berupa PKE Usaha Kecil Menengah (UKM) dan PKE Kawasan. Kawasan ini mencakup Amerika Selatan, Afrika, Eropa timur, Asia Selatan, dan Timur Tengah.

Sedangkan untuk program yang bersifat non-finansial, LPEI melaksanakan dua program yaitu rumah ekspor (services center) berupa penyediaan pusat informasi, pusat edukasi, dan pusat pembiayaan, serta desa devisa (community development) dengan kegiatan berupa pemberian pendampingan dan akses pembiayaan untuk menunjang pelaksanaan ekspor komunitas.

[Gambas:Video CNN]

(blq/pta)