slot untung

Jungler hutan super di kota

KCI Targetkan Impor 3 KRL Baru Jepang Tiba Tahun Depan******

PT KAI Commuter Indonesia (KCI) menargetkan impor tiga rangkaian (trainset) KRLbaru dari Jepang tiba di Tanah Air pada 2024 mendatang.

VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba mengatakan mulai bulan ini pihaknya melakukan asesmen administrasi, teknis, dan negosiasi dengan pabrikan Jepang. Meski demikian, ia belum membocorkan dari pabrikan mana KRL itu akan dibeli.

Anne menargetkan pada Agustus-September ini, tanda tangan kontrak untuk impor KRL bisa dilakukan. Kemudian, dalam 14 bulan hingga 15 bulan setelahnya akan dilakukan proses produksi, pengiriman, hingga sertifikasi kereta untuk siap dipakai.

Selain pengadaan KRL baru, Anne juga mengatakan pihaknya sudah melakukan kontak pembelian 24 KRL baru dari PT Industri Kereta Api (INKA) hingga 2027. Rinciannya, pada 2025-2026 akan ada 16 rangkaian baru. Kemudian delapan sisanya akan selesai pada 2027.

Tak hanya itu, KCI juga melakukan retrofit alias peremajaan KRL yang saat ini perlu dipensiunkan. Adapun jumlah KRL yang akan diretrofit mencapai 19 rangkaian.

Anne menyebut pengerjaan retrofit sendiri membutuhkan waktu 14 bulan hingga 15 bulan. KCI dan INKA pun bakal meretrofit KRL secara bertahap, yakni empat rangkaian per sesi hingga 2027.

"Jadi setiap tahun ada empat kereta. Kemudian, selesai empat kereta dikembalikan ke kami, kemudian diambil lagi empat kereta, sampai 2027. Ini kami siapkan untuk lima tahun ke depan," jelasnya.

Lebih lanjut, Anne menuturkan pihaknya juga mulai melakukan rekomposisi pada layanan KRL Jabodetabek. Hal ini dilakukan guna menyiasati kekurangan KRL di tengah padatnya penumpang.

Rekomposisi dilakukan dengan cara mengurangi rangkaian gerbong pada rute yang headwayatau waktu tempuh antar stasiunnya singkat.

Anne mencontohkan pada lintas Jakarta Kota-Bogor KRL yang biasa digunakan adalah yang memiliki 12 gerbong atau stamformasi (SF) 12. Karena jumlah kereta kurang maka KRL yang digunakan adalah SF8 atau 8 gerbong, frekuensi kehadiran kereta tidak dikurangi.

"Kami tetap jaga frekuensi itu tetap banyak meskipun keretanya berkurang. Jadi misalnya headway 3 menit, dalam 6 menit itu justru ada 16 kereta kan," ungkap Anne.

Sementara, untuk lintasan yang headway-nya masih panjang KCI tetap memberikan rangkaian 12 kereta.

"Bila dibandingkan dengan rute Rangkasbitung misalnya yang headway-nya panjang, kita tetap pakai SF12, dia (penumpang) menunggunya lama tapi jumlahnya banyak," kata Anne.

[Gambas:Video CNN]

Saya Vardy

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Satgas Hilirisasi RI******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Task Force alias Satuan Tugas (Satgas) Hilirisasi Indonesia-Papua Nugini.

Informasi itu disampaikan langsung oleh Luhut  di akun Instagram resminya @luhut.pandjaitan pada Kamis (6/7). Luhut ikut mendampingi Jokowi melawat ke Papua Nugini beberapa waktu lalu.

Lihat Juga : Cuaca Ekstrem, Penyeberangan Ketapang-Gilimanuk Dibatasi

Nantinya, Luhut dan John bakal merundingkan apa saja yang difokuskan dalam kerja sama ini. Luhut mengklaim penjelasan Jokowi sudah sangat diterima oleh PM Papua Nugini James Marape.

"Ini saling menguntungkan. Kemiskinan di PNG (Papua Nugini) bisa banyak dikurangi karena dari 9 juta penduduk, 2,5 juta orang dalam kemiskinan. Angkanya tinggi sekali. Dan mereka memahami bahwa Indonesia sekarang sangat maju," ujarnya.

Lihat Juga : Jokowi ke Bahlil soal IMF 'Ganggu' Nikel RI: Lawan

Terlepas dari itu, tanggung jawab baru Luhut ini turut menambah daftar panjang jabatannya selama dua periode menjadi anak buah Jokowi.

Sebelumnya, ia baru saja ditunjuk sebagai Ketua Satgas Percepatan Realisasi Investasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara serta Pengarah Manajemen Risiko Pembangunan Nasional.

Saking dipercayanya Luhut oleh Jokowi, netizen Indonesia menjuluki mantan elite Kopassus itu sebagai 'menteri segala urusan'. Berikut deretan jabatan Luhut di era Presiden Jokowi:

1. Kepala Kantor Staf Kepresidenan

2. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan

3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman

4. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ad Interim

5. Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim (2020)

6. Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri

7. Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

8. Koordinator PPKM Wilayah Jawa-Bali

9. Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan 15 Danau Prioritas Nasional

10. Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia

11. Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung

12. Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Sistem ortodoksi terkuat

KCI Perlu Suntikan Negara untuk Pengadaan KRL hingga 2027******

PT KAI Commuter Indonesia (KCI) tengah berhitung soal anggaran pengadaan rangkaian (trainset) KRL untuk tahun ini hingga 2024.

VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba menjelaskan pihaknya pun tak menutup mana untuk mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) jika kelak dana yang dibutuhkan untuk KRL tak cukup.

Meski demikian, jumlah PMN yang diajukan masih dalam proses pengkajian.

Ia melanjutkan hingga saat ini KCI masih mencari skema yang tepat untuk keuangan dalam pengadaan KRL. Hal ini dilakukan agar keuangan KCI dan PT KAI (Persero) sebagai induk usaha tetap terjaga.

Namun, ia menekankan bawah PMN tetap dibutuhkan.

"Dukungan pemerintah terhadap PMN ini memang dibutuhkan supaya kebutuhan masyarakat terpenuhi dan ekosistem produksi dalam negeri juga bisa didukung," kata Anne.

KCI sendiri sudah membuat skema untuk pengadaan KRL hingga 2027.Pertama,mendatangkan tiga trainset baru dari Jepang.

KRL baru ini ditargetkan bisa tiba di Tanah Air pada 2024 mendatang. Kedua,melakukan kontak pembelian 24 KRL baru dari PT Industri Kereta Api (INKA). Rinciannya, pada 2025-2026 akan ada 16 rangkaian baru. Kemudian delapan sisanya akan selesai pada 2027.

Ketiga,melakukan retrofit alias modernisasi 19 KRL yang saat ini perlu dipensiunkan. Anne menyebut pengerjaan retrofit sendiri membutuhkan waktu 14-15 bulan.

KCI dan INKA pun bakal meretrofit KRL secara bertahap, yakni empat rangkaian per sesi hingga 2027.

[Gambas:Video CNN]

Kunang-kunang yang selalu berubah menari selama bertahun-tahun

Kantor Airlangga Hartarto Buka Lowongan, Gaji Rp6,5 Juta per Bulan******

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) membuka lowongankerja non-pegawai negeri sipil (PNS) bergaji hingga Rp6,5 juta per bulan.

Pengadaan Jasa Tenaga Pendukung Gelombang IX di kantor Airlangga Hartarto itu dibuka untuk dua posisi, yakni; Tenaga Pendukung Teknis Bidang Hukum Kegiatan Koordinasi Percepatan Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital dan Tenaga Pendukung Administrasi.

Posisi Tenaga Pendukung Teknis Bidang Hukum Kegiatan Koordinasi Percepatan Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital dibuka untuk satu orang dengan honor Rp6,5 juta per bulan. Sementara itu, tiga orang dibutuhkan untuk mengisi Tenaga Pendukung Administrasi yang bergaji Rp5,5 juta per bulan.

"Diharapkan untuk seluruh peserta melampirkan CV yang di-upload melalui web tersebut di atas. Hasil seleksi administrasi akan diumumkan melalui website di atas pada 12 Juli 2023," tutup pengumuman tersebut.

Berikut syarat atau spesifikasi yang dibutuhkan untuk bisa sekantor dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto:

1. Tenaga Pendukung Teknis Bidang Hukum Kegiatan Koordinasi Percepatan Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital

- Pria atau Wanita dengan usia minimal 20 tahun dan maksimal 30 tahun
- Pendidikan minimal S1 jurusan Ilmu Hukum dengan IPK minimal 3,00 dengan skala 4,00
- Diutamakan memiliki pengalaman bekerja di pemerintahan
- Mampu mengoperasikan seluruh program Microsoft Office
- Memiliki motivasi dan semangat kerja yang baik
- Mampu berbahasa Inggris baik, lisan maupun tulisan
- Jujur, sopan, ulet dan disiplin
- Mampu bekerja mandiri maupun dalam tim.

[Gambas:Video CNN]

2. Tenaga Pendukung Administrasi

- Pria atau Wanita, usia minimal 20 tahun dan maksimal 30 tahun
- Pendidikan minimal Sarjana (S1) jurusan Akuntansi/Manajemen Keuangan dengan IPK minimal 3,00 (skala 4,00)
- Mampu mengoperasikan seluruh program Microsoft Office
- Diutamakan memiliki pengalaman bekerja di pemerintahan
- Memiliki motivasi dan semangat kerja yang baik
- Mampu berbahasa Inggris dengan baik (lisan maupun tulisan)
- Jujur, sopan, ulet dan disiplin
- Mampu bekerja dengan target waktu
- Mampu bekerja sama dalam tim maupun bekerja secara mandiri

Aroma dingin kamar kerja musim semi

Ridwan Kamil Ingin Kawasan Rebana Saingi Bodebek******

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ingin kawasan Cirebon-Patimban-Kertajati (Rebana) bisa menyaingi perkembangan Bogor-Depok-Bekasi (Bodebek).

Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar Sismadani mengungkapkan kawasan Rebana punya segitiga emas, yakni Pelabuhan Cirebon, Pelabuhan Patimban, dan Bandara Kertajati. Ia mengutip pesan Ridwan yang mengatakan Jabar harus bisa memaksimalkan potensi tersebut.

"Pimpinan (Bappeda) ditugaskan oleh Bapak Gubernur (Ridwan Kamil). Ini sudah ada Pelabuhan Patimban, Bandara Kertajati, dan Pelabuhan Cirebon. Bagaimana segitiga emas ini, kalau tidak kita tangkap peluangnya ini sangat-sangat mubazir. Sehingga beliau menugaskan Bappeda membuat konsep pengembangan kawasan Rebana ini," katanya dalam Forum Group Discussion Patimban Connection di Hotel Mercure, Karawang, Rabu (12/7).

Ia menyebut kawasan Rebana bisa menopang kemajuan metropolitan Cirebon. Bahkan, Bappeda menghitung pertumbuhan ekonomi Jabar bakal meroket hingga 7,16 persen pada 2030 mendatang berkat kawasan Rebana ini.

"Dari ketiga metropolitan ini, Bodebek sudah sangat luar biasa berkembang, kemudian metropolitan Bandung. Yang belum adalah metropolitan Cirebon, khususnya yang berada di kawasan utara," tuturnya.

Bappeda juga memproyeksi hidupnya kawasan Rebana akan membuka 4,39 juta lapangan kerja baru. Selain itu, pertumbuhan investasi di Jabar diramal meningkat 7,77 persen pada 2030 nanti.

Di lain sisi, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Arif Toha Tjahjagama menyinggung soal melimpahnya kawasan industri di Jawa Barat. Ia menyayangkan jika kawasan industri sebanyak itu tidak terkoneksi dengan Pelabuhan Patimban.

Arif mengatakan pelabuhan bertaraf internasional ini punya daya tarik tersendiri untuk masyarakat sekitar. Menurutnya, Patimban menjadi salah satu harapan baru untuk meningkatkan perekonomian di Subang dan sekitarnya.

"Namun, minimnya informasi dapat mengakibatkan kurang terjalinnya sinergi antara pengembangan Pelabuhan Patimban dengan partisipasi masyarakat luas dan kawasan industri di wilayah sekitarnya," jelas Arif.

"Padahal, Jawa Barat merupakan daerah yang paling banyak memiliki kawasan industri sehingga perlu memperkenalkan keberadaan Pelabuhan Patimban kepada pengelola kawasan maupun industri yang berada di sekitarnya, khususnya di Jawa Barat," tutupnya.

Patimban sudah beroperasi sejak 2020 lalu. Setahun berikutnya, pelabuhan ini dikelola secara penuh oleh PT Pelabuhan Patimban Internasional (PPI), sesuai perjanjian kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) melalui Kemenhub.

[Gambas:Video CNN]

Rahasia seni bela diri

Untung Rugi Ekonomi 2 Sesi Jam Masuk Kerja Karyawan di DKI Jakarta******

Rencana Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memberlakukan dua sesi jam masuk kerja karyawan, pukul 08.00 WIB dan 10.00 WIB, menuai kontroversi.

Padahal, Heru berdalih sudah membahas usulan dua sesi jam masuk kerja tersebut dengan sejumlah pihak, mulai dari Polda Metro Jaya, Dinas Perhubungan, hingga ahli transportasi melalui diskusi grup terfokus (focus group discussion/FGD).

"Hasilnya dari ahli-ahli transportasi diberikan kepada kami dan nanti tentunya setelah ini ada uji coba apakah ini bisa dan tidak mengganggu kenyamanan masyarakat, tidak mengganggu kenyamanan dalam bekerja, ya kita teruskan dan kita akan laporkan kepada Kementerian Perhubungan," ujar Heru di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (6/7).

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan uji coba dua sesi jam masuk kerja bakal lebih dahulu menyasar internal Pemprov DKI Jakarta.

Namun, ia tidak menjelaskan kapan uji coba dilakukan. Syafrin juga tak mengungkap alasan mengapa uji coba hanya dilakukan untuk internal Pemprov.

Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Inayah Hidayati merinci untung rugi Heru Budi membagi jam kerja karyawan DKI menjadi dua sesi. Keuntungan pertamaadalah mengurangi kemacetan.

Inayah sepakat dengan Heru bahwa kemacetan lalu lintas bisa dikurangi dengan aturan baru ini. Bahkan, waktu perjalanan ke kantor yang lebih singkat bisa mengurangi tingkat stres karyawan.

"Para pekerja dapat mengatur mobilitas mereka dengan lebih baik sehingga mereka bisa tiba di kantor dengan lebih efisien dan tidak terjebak dalam kemacetan yang parah. Dengan mengurangi waktu yang dihabiskan dalam perjalanan, efisiensi waktu kerja dapat meningkat," katanya kepada CNNIndonesia.com, Senin (10/7).

Kedua,Inayah menyebut pekerja bisa mendapatkan work-life balance. Ia mencontohkan bagi pekerja yang dapat jatah masuk siang bisa menggunakan waktu kosong di pagi hari untuk menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga, mengurus anak, atau menyelesaikan kegiatan pribadi lain.

Sementara itu, pekerja yang kebagian kerja di pagi hari punya waktu luang di rumah sebelum gelap tiba. Pada akhirnya, karyawan bisa quality timebersama keluarga.

Namun, ia mengatakan dua keuntungan itu masih bergantung pada berapa waktu sisa yang didapat pekerja usai bermacet ria di jalan raya. Ujungnya, karyawan tetap kudu pintar-pintar bagi waktu agar bisa merasakan nikmat tersebut.

Inayah juga merinci kerugian yang berpotensi dialami pekerja. Pertama,sulitnya koordinasi dan komunikasi dengan kolega kantor.

Menurutnya, antara pekerja sesi satu dan dua bakal kesulitan berkoordinasi karena tidak bekerja dalam satu waktu yang sama. Pada akhirnya, alur kerja dan kolaborasi tim bisa terhambat.

Kedua,dua sesi jam masuk kerja bakal mengganggu operasional bisnis, terutama soal penggunaan sumber daya dan fasilitas kantor. Ini membuat waktu penggunaan fasilitas kantor bisa molor dan biaya operasional perusahaan bengkak.

Inayah mencontohkan penggunaan ruang kantor, peralatan, AC, listrik, hingga fasilitas lainnya yang malah menjadi double di dua sesi jam kerja tersebut.

"Menurut pendapat saya, pembagian jam masuk kerja hanya solusi sementara untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Solusi yang lebih efektif adalah dengan memperbaiki sistem transportasi publik secara menyeluruh, termasuk perbaikan jalan, peningkatan moda transportasi, dan peningkatan frekuensi kendaraan umum, seperti Transjakarta dan KRL," terangnya.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Alihkan ke Transportasi Massal