ggbet303

Mahkota Bersalah dikendalikan oleh saudari tertentu

Dalih Zulhas soal Minyakita Langka: Salahkan B35 hingga Ibu******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menuding banyak hal yang menjadi penyebab langkanya minyak goreng besutan pemerintah, Minyakita, di pasaran.

Minyakita mulai langka sejak akhir Januari 2023. Kalaupun ada di pasaran, harga jual yang ditetapkan di atas harga eceran tertinggi (HET) Rp14 ribu per liter.

Zulhas lantas membongkar mengapa Minyakita langka di pasaran belakangan ini. Namun, ada beberapa versi kelangkaan tersebut yang diungkap Zulhas.

Berdasarkan data Zulhas, realisasi pemenuhan minyak goreng untuk kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation/DMO) bulanan turun dari 100,94 persen pada November 2022 menjadi 86,31 persen sebulan setelahnya.

Penurunan DMO berlanjut pada Januari 2023 menjadi 71,81 persen atau merosot dari target pemenuhan bulanan sebesar 300 ribu ton.

"Dampak penurunan DMO mengakibatkan terjadinya penurunan pasokan minyak goreng di masyarakat, sehingga harga minyak goreng rakyat mengalami kenaikan," ujar Zulhas dalam keterangan resmi, Senin (30/11).

2. Salahkan program biodiesel B35

Tak cuma DMO, Zulhas menyalahkan program biodiesel B35 yang diklaim ikut menjadi biang kerok penyebab Minyakita langka di pasaran. Menurutnya, ini terjadi karena program itu meningkatkan penggunaan CPO selaku bahan baku minyak goreng.

Dalam program B35, pemerintah akan meningkatkan persentase campuran bahan bakar bakar nabati ke dalam bahan bakar minyak jenis solar dari 20 persen pada B20 menjadi 35 persen.

"B20 nyedotCPO 9 juta, begitu berubah jadi B35 tambah 4 juta jadi 13 juta disedot," ujar Zulhas di Hotel Shangri-La Jakarta, di hari yang sama.

3. Kualitas Minyakita bagus, Zulhas 'salahkan' aksi serbu ibu-ibu

Selain dua alasan di atas, Zulhas menyebut kelangkaan Minyakita dipicu aksi serbu masyarakat karena kualitasnya premium dengan harga yang murah.

Selain itu, Minyakita juga mudah ditemukan di mana saja. Padahal, menurutnya, jatah DMO minyak goreng hanya 300 ribu ton per bulan.

"Jadi semua ibu-ibu carinya Minyakita. Padahal jatahnya 300 ribu ton per bulan. Tentu di pasar jadi kurang," dalih Zulhas.

Menanggapi kelangkaan ini, Zulhas mengatakan jatah DMO akan ditambah 50 persen dari 300 ribu ton menjadi 450 ribu ton yang akan diolah menjadi Minyakita. Ia menargetkan pada Februari mendatang Minyakita mulai membanjiri pasar.

Sementara itu, Ketua Bidang Penguatan Usaha dan Investasi DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Ahmad Choirul Furqon menilai ada kondisi tidak wajar alias anomali di balik kelangkaan Minyakita di pasaran belakangan ini. Pasalnya, kelangkaan terjadi menjelang pemilu dan Ramadan.

"Kelangkaan minyak goreng (Minyakita) ini terasa aneh karena sudah memasuki momentum yang sangat menentukan, yaitu pemilu dan dua bulan menjelang Ramadan," jelasnya.

Bahkan, Ketua IKAPPI Abdullah Mansuri mengatakan para pedagang mengancam akan beralih ke minyak curah karena Minyakita mahal dan kian langka di pasar.

Minyakita adalah produk yang diluncurkan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan pada Juli 2022 lalu. Niat Zulhas kala itu adalah untuk menekan harga minyak goreng yang melambung tinggi.

Namun, saat ini Minyakita justru langka di pasar. Abdullah bahkan menyebut, stok Minyakita juga sudah tidak ada, mengutip keterangan para agen dan distributor produk tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Meizu terbaik

Saham Anjlok Rp1.110 T, Gautam Adani Tak Jadi Orang Terkaya Asia Lagi******

Crazy rich India, Gautam Adani terdepak dari posisi sebagai orang terkaya nomor satu di Asia usai harga sahamdari beberapa perusahaannya anjlok hingga US miliar atau setara Rp1.110 triliun (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS).

Adani kehilangan kekayaan dalam jumlah besar imbas laporan Hindenburg Research yang menuduh perusahaan melakukan penipuan short seller.

Meskipun Adani telah membantah dan mengatakan tuduhan tersebut tak berdasar, namun respons regulator Australia yang mengatakan akan meninjau hasil laporan tersebut memberikan sentimen negatif.

Adani berada tepat di bawah Mukesh Ambani, Ketua Reliance Industries Ltd (RELI.NS) yang diperkirakan memiliki kekayaan ,4 miliar atau Rp1.266 triliun. Dengan demikian, ia bukan lagi orang terkaya nomor satu di Asia.

Secara rinci, Adani kehilangan uangnya dari penurunan saham Adani Enterprises (ADEL.NS) sebesar 20 persen pada Rabu (1/2) ini, dan total kerugian capai US miliar sejak laporan tersebut.

Kemudian, harga saham Adani Power (ADAN.NS) juga turun 5 persen, dan Adani Total Gas (ADAG.NS) merosot 10 persen. Lalu, harga saham Adani Transmission (ADAI.NS) turun 6 persen dan Adani Ports and Special Economic Zone (APSE.NS) turun 15 persen.

Adani Total Gas yang perusahaan patungan antara perusahaan energi Prancis Total (TTEF.PA) dan Adani Group diperkirakan menjadi korban terbesar dari laporan short sellertersebut dan kehilangan sekitar US miliar.

Data juga menunjukkan bahwa investor asing menjual bersih ekuitas India senilai US,5 miliar sejak laporan Hindenburg. Ini adalah catatan arus keluar terbesar selama empat hari berturut-turut sejak 30 September.

[Gambas:Video CNN]

Naruto: Aktor Terbaik

LSM soal Anggaran Kemiskinan Rp500 T Habis ke Rapat: Klasik & Menahun******

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Misbah Hasan mengatakan fenomena anggaran pemerintah triliunan rupiah habis untuk rapat danstudi bandingmerupakan persoalan klasik dan terjadi setiap tahun.

Misbah merespons pernyataan MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas soal anggaran penanganan kemiskinan pemerintah sebanyak Rp500 triliun yang justru terserap untuk kegiatan rapat hingga studi banding

"Persoalan ini sebenarnya bukan hal baru, tapi persoalan klasik yang terjadi setiap tahun dan menahun. Pak Azwar Anas pasti tahu persis persoalan ini karena beliau pernah menjadi Kepala Daerah," kata Misbah saat dihubungi, Sabtu (28/1).

Jika dipersentasekan, ia menyebut belanja pegawai dan belanja barang/jasa porsinya lebih besar di tiap kementerian/lembaga.

"Belanja barang/jasa inilah yang digunakan untuk rapat-rapat dan studi banding dalam bentuk belanja makan/minum, perjalanan dinas, dan lain-lain," katanya.

Ia mengatakan belanja barang/jasa ini biasanya tersembunyi dalam nama program atau kegiatan yang seakan-akan untuk pengentasan kemiskinan. Program itu seakan-akan berpihak kepada masyarakat

"Banyak nama program atau nama kegiatan yang bagus-bagus dan seakan-akan berpihak kepada masyarakat miskin, namun ketika kita tracking lebih dalam ke rincian output hingga komponen, ujung-ujungnya untuk makan/minum dan perjalanan birokrasi," katanya.

Namun, ia menyebut biasanya anggaran yang betul-betul menyasar masyarakat miskin dan kelompok-kelompok rentan justru sangat minim.

"Untuk itu, pemerintah harus jujur menyampaikan detail informasi anggaran penanggulangan kemiskinan, harus rinci informasinya, bukan glondongan," katanya.

Azwar Anas sebelumnya menyentil penggunaan anggaran kemiskinan di Kementerian/Lembaga yang terbuang sia-sia untuk rapat dan studi banding. Menurutnya anggaran pemerintah Joko Widodo yang digelontorkan hingga Rp500 triliun justru terserap untuk kegiatan rapat hingga studi banding.

"Hampir Rp 500 triliun anggaran kita untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga (KL), tapi tidak in line dengan target Pak Presiden karena, K/L sibuk dengan urusan masing-masing," kata Anas mengutip detikcom, Jumat (27/1).

"Programnya kemiskinan, tapi banyak terserap ke studi banding kemiskinan. Banyak rapat-rapat tentang kemiskinan. Ini saya ulangi lagi, menirukan Bapak Presiden, dan banyak program studi dan dokumentasi kemiskinan sehingga dampaknya kurang," sambung mantan Bupati Banyuwangi itu.

Lihat Juga : MUI Sentil Pemerintah Harga BBM Naik: Mending Tutup Kebocoran APBN

Raja Zhou yang terlahir kembali bukanlah seorang yang kesepian, tidak pilih-pilih, atau tidak bermoral

Mungkinkah Isi RUU PPRT Hanya Sebatas Formalitas?******

Rencana pemerintah untuk mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) ternyata tak berjalan mulus. Ada berbagai penolakan dan keraguan terhadap aturan yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah berkali-kali menekankan bahwa RUU PPRT ini dibuat untuk melindungi pekerja rumah tangga (PRT). Di mana beleid tersebut akan menjadi landasan dalam mengatur dan mengelola masalah ketenagakerjaan pekerja domestik.

"Dengan adanya UU PPRT ini, persoalan-persoalan terkait pekerja domestik ini dapat kita selesaikan dan memiliki dasar hukum yang sangat jelas," ujarnya saat menerima audiensi Komnas HAM pekan lalu.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mendukung penuh komitmen pemerintah untuk melakukan percepatan pengesahan RUU PPRT menjadi UU.

"Komnas HAM memberi perhatian terhadap kelompok-kelompok rentan dan marginal yang memiliki potensi kuat terhadap pelanggaran hak asasi manusia, baik hak ekonomi sosial budaya maupun hak sipil dan politik," katanya.

Rancangan beleid ini memang sudah digagas sejak 2022 oleh kelompok PRT dan sudah sering dibahas. Namun pembahasan itu tak pernah berhasil menjadi undang-undang.

Karenanya, saat Presiden Jokowi menyampaikan keinginan agar RUU PPRT segera disahkan, banyak PRT yang merasa bersyukur.

Sayangnya, RUU PPRT ini dikabarkan hanya mengatur namun tidak mewajibkan pemberi kerja alias majikan untuk mentaatinya. Bahkan tak ada sanksi baik perdata maupun pidana jika aturan perlindungan dilanggar.

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan bila benar tidak ada sanksi yang diberikan dalam RUU ini, maka sama saja bohong atau bisa disebut hanya sebagai formalitas untuk mengesahkan aturan yang sudah didorong sejak puluhan tahun lalu.

"Kalau hanya mengatur dan tidak ada sanksi, nggak akan memberi efek perlindungan itu sendiri. Kata perlindungan akan jadi hambar, karena bagaimana kalau saya nggak bayar upah? bagaimana kalau saya tidak memberikan libur? Jadi itu perlindungan identik dengan sanksi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (30/1). 

Menurut Timboel, setidaknya perlindungan yang didapatkan PRT dalam negeri setidaknya sama dengan yang diterima pekerja migran Indonesia (PMI). Jika ada majikan yang melanggar, misalnya tidak memberikan gaji dan jam kerja sampai 24 jam, maka diberikan sanksi.

"Di luar aja PMI dilindungi sanksi, tapi di dalam nggak di dilindungi kan nggak adil," imbuhnya.

Selain sanksi, ia menilai hal yang perlu diberikan kepada PRT dalam negeri untuk melindunginya adalah wajib jaminan sosial kesehatan. Misalnya, jamsoskes 5 persen dari gaji, maka bisa 4 persen ditanggung oleh majikan dan 1 persen dibebankan ke PRT.

Dengan demikian, saat PRT mengalami kecelakaan dalam melakukan pekerjaan, maka ia memiliki BPJS Kesehatan untuk digunakan. Sebab,kecelakaan kerja juga bisa terjadi pada PRT.

"Harusnya bisa seperti melindungi pekerja migran, wajib dapat JKK (Jaminan Keselamatan Kerja) dan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Kan kita nggak tahu kalau dia memotong bawang terus kena pisau kan, itu contohnya," jelasnya.

Area kerja PRT diusulkan terbuka

Jalan Taiyi Zheng di zaman kuno

Petrosea Catat Lonjakan Laba Bersih 114,49 Persen, Jadi US,78 Juta******

PT Petrosea Tbk (PTRO) melaporkan raihan laba sebesar US,78 juta pada akhir September 2022, melonjak 114,49 persen dibandingkan capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya, yakni sebesar US,35 juta.

Sekretaris Perusahaan Petrosea, Anto Broto mengatakan, total pendapatan perusahaan pun menjadi US9,66 juta, didukung peningkatan kegiatan operasional di lini bisnis Rekayasa, Pengadaan & Konstruksi (EPC) dan Jasa Pertambangan.

"Pencapaian tersebut merupakan wujud nyata dari optimisme perusahaan dalam mendiversifikasi kegiatan usahanya ke sektor mineral lain dan infrastruktur melalui kapabilitas jasa pertambangan dan EPC, serta pengelolaan kegiatan operasional yang lebih cost effectivedemi mencatat profit margin yang lebih tinggi," kata Anto dalam pernyataan resmi.

Dalam menjalankan usaha, Petrosea ditegaskan berkomitmen penuh untuk memprioritaskan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (GCG), aspek Environmental, Social & Governance (ESG), serta prinsip keberlanjutan,

Hal itu dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital terkini, antara lain melalui Minerva Digital Platform yang terbukti berhasil meningkatkan produktivitas dan efisiensi kegiatan operasional perusahaan.

Seluruh kegiatan Petrosea tersebut didukung penuh oleh Haji Romo Nitiyudo Wachjo selaku pemilik mayoritas saham PT Nusa Halmahera Minerals, serta PT Caraka Reksa Optima sebagai pemegang saham utama PT Petrosea Tbk.

Peradaban ajaib empat puluh ribu tahun

Jajal Kereta Panoramic, Menhub Akui Dapatkan Sensasi Baru******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjajal Kereta Panoramic pada Sabtu (28/1). Budi menilai Kereta Panoramic sebagai inovasi yang baik dari PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Kereta Panoramic adalah kereta pertama di Indonesia yang menawarkan panorama indah pada para penumpang. Kereta ini memiliki jendela berukuran sangat besar di kedua sisinya, serta atap kaca memanjang dari depan hingga belakang yang dapat dibuka dan ditutup secara otomatis.

Adapun sejumlah negara yang telah memiliki layanan Kereta Panoramic di antaranya adalah Amerika Serikat, Jepang, hingga Swiss. Dengan kehadiran Kereta Panoramic, warga Indonesia tak perlu bepergian jauh keluar negeri.

"Saya kira jumlah kereta dan rutenya bisa ditambah ke depannya, karena minat masyarakat yang tinggi terhadap kereta ini," katanya.

Kereta Panoramic telah diuji coba pada 24 Desember 2022, yang dirangkaikan pada perjalanan KA Taksaka Tambahan. Selain jendela yang lebih besar, kereta ini juga memiliki sejumlah fasilitas lain seperti kursi yang nyaman, toilet yang luas dilengkapi sensor otomatis, televisi, rak bagasi khusus, makanan, minuman, dan selimut.

Pada masa percobaan operasi tersebut, PT KAI menerima sejumlah masukan dari pelanggan terkait layanan KA tersebut, sehingga akhirnya pengoperasian Kereta Panoramic diberhentikan sementara.

Salah satu masukan dari pengguna adalah pengurangan jumlah kursi penumpang di setiap gerbong, dari sebelumnya 46 kursi menjadi 38 kursi. Hal ini memungkinkan semua penumpang memiliki pengalaman sama dalam menikmati perjalanan.

Sementara itu, untuk memastikan aspek keselamatan dari Kereta Panoramic, Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perkeretaapian (DJKA) telah melakukan serangkaian pengujian statis maupun dinamis. Pengujian itu mencakup pengujian dimensi, ruang batas sarana, berat, pengereman, keretakan, pembebanan, sirkulasi udara, temperatur, kebisingan, intensitas cahaya dan kebocoran.

Berdasarkan pengujian yang dilakukan, dua unit Kereta Panoramic dinyatakan lulus pengujian.

PT KAI memaparkan, Kereta Panoramic direncanakan akan dioperasikan kembali pada akhir pekan pada Februari 2023. Kereta ini akan dirangkaikan pada KA Penumpang Argo Parahyangan (Staisun Gambir-Bandung pulang-pergi) dan Argo Wilis (Stasiun Bandung-Gubeng Surabaya pulang-pergi).

Tarif kereta Argo Parahyangan Panoramic adalah sebesar Rp350 ribu, dan Rp1.120.000 untuk kereta Argo Wilis Panoramic dengan kapasitas 38 tempat duduk. Tiket dapat dipesan di aplikasi KAI Access, web KAI, dan seluruh channel penjualan resmi tiket KAI lain.

Turut hadir dalam peninjauan Kereta Panoramic adalah Direktur Jenderal Perkeretaapian Risal Wasal, Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo, sejumlah pemimpin redaksi media massa, serta jajaran Kemenhub dan KAI.