alamat slot online

Pedang Tanpa Jiwa

Akhir Pekan, IHSG Ditutup Merah di Level 7.056******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) ditutup di level 7.056 pada Jumat (28/10). Indeks saham melemah 35,72 poin atau minus 0,5 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp12,60 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 22,79 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 184 saham menguat, 348 terkoreksi, dan 160 lainnya stagnan. Terpantau, sembilan dari sebelas indeks sektoral kompak melemah, dipimpin oleh sektor teknologi di angka 2,15 persen.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia mayoritas menguat. Tercatat, indeks Nikkei 225 di Jepang melemah 0,32 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong tumbuh 0,86 persen, dan indeks Kospi di Korea Selatan naik 1,74 persen.

Sedangkan bursa saham Eropa mayoritas melemah. Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris plus 0,29 persen, indeks CAC 40 di Prancis turun 0,58 persen, dan indeks DAX di Jerman melemah 0,35 persen.

Tak jauh beda, bursa Amerika dominan merah. Indeks S&P 500 turun 0,74 persen, indeks NYSE menguat 0,63 persen, dan indeks NASDAQ Composite minus 0,24 persen.

[Gambas:Video CNN]

Buatlah revolusi sebagai penyihir

AP I Lakukan Penyesuaian Operasi Bandara Bali 12******

PT Angkasa PuraI (Persero) akan melakukan penyesuaian operasional Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali pada 12-18 November 2022 untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi G20Bali yang diselenggarakan pada 15 hingga 16 November 2022.

General Manager Bandara I Gusti Ngurah Rai Handy Heryudhitiawan menyampaikan hal tersebut sudah sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia.

"Penyesuaian operasional bandara dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran (SE) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Nomer 11, Tahun 2022 tentang Pengaturan Operasional Penerbangan Selama Penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia tahun 2022, di Bandar I Gusti Ngurah Rai," kata dia, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (27/10) malam.

Ia menerangkan, penyesuaian ini dilakukan guna menjamin aspek keamanan, keselamatan, dan kelancaran penerbangan kepala negara atau VVIP, penerbangan militer, penerbangan niaga berjadwal atau scheduled flight dalam dan luar negeri, penerbangan niaga tidak berjadwal atau unscheduled flight/charter flight, serta penerbangan non-niaga atau private flight dalam dan luar negeri.

"Sehingga pada saat pelaksanaan G20 terutama pada saat kedatangan dan kepulangan para tamu kenegaraan, lalu lintas udara di I Gusti Ngurah Rai dapat berjalan dengan lancar," imbuhnya.

Beberapa penyesuaian operasional di Bandara Ngurah Rai adalah sebagai berikut:

1. Jam operasional (operating hours) Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai ditetapkan selama 24 Jam;
2. Pemberlakuan pembatasan operasional penerbangan (Limited Operation) untuk penerbangan reguler pada 14 November pada pukul 00.00 s.d. 02.00 WITA dan pukul 13.00 s.d. 21.00 WITA;
3. Pemberlakuan pembatasan operasional penerbangan (Limited Operation) untuk penerbangan reguler pada 17 November pada pukul 12.00 s.d. 19.00 WITA;
4. Prioritas pelayanan penerbangan selama pemberlakuan pembatasan operasional penerbangan (Limited Operation) diberikan untuk penerbangan sebagai berikut:

a) Penerbangan VVIP G20 (Pesawat Utama dan Pesawat Pendukung);
b) Penerbangan pesawat kemiliteran (military flight) pendukung G20;
c) Penerbangan charter delegasi G20;
d) Penerbangan bukan niaga (charter flight) delegasi G20; dan
e) Penerbangan reguler dalam negeri dan luar negeri dengan jumlah pergerakan tertentu/terbatas.

Ia mengatakan, pada periode pembatasan operasional penerbangan atau limited operation, Bandara Ngurah Rai tetap melayani penerbangan komersial berjadwal.

[Gambas:Video CNN]

Sementara itu mengutip Antara, Dirut AP I Faik Fahmi mengimbau calon pelaku perjalanan udara untuk menyesuaikan jadwal perjalanan udara.

"Kami juga mengimbau calon pelaku perjalanan udara yang akan melakukan perjalanan udara pada periode limited operation pada 14 dan 17 November untuk berkoordinasi dengan maskapai penerbangan, khususnya karena ada potensi perubahan jadwal penerbangan komersial berjadwal yang menyesuaikan pada penerbangan delegasi peserta KTT G20," ujarnya.

Ia menyampaikan selain penyesuaian operasional terkait penerbangan, AP I bekerja sama dengan Kepolisian Daerah Provinsi Bali untuk melakukan penyesuaian akses lalu lintas di sekitar Bandara Ngurah Rai pada rentang 14 dan 17 November 2022.

Hal tersebut dimaksudkan untuk memfasilitasi kedatangan delegasi dan mempermudah akses transportasi darat dari bandara ke lokasi penyelenggaraan KTT G20.

Terkait dengan pengaturan akses lalu lintas di bandara, dua jalur Jalan Raya Airport Ngurah Rai yang berada di depan Gedung Administrasi PT Angkasa Pura I hingga Taman Bundaran I Gusti Ngurah Rai, dan juga akses Jalan Raya Tuban akan ditutup sementara pada periode 14 dan 17 November.

"Penyesuaian operasional bandara ditujukan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan KTT G20 Bali, terutama dalam kaitannya dengan aspek keamanan, keselamatan, dan kelancaran penanganan penerbangan pada delegasi," pungkasnya.

Penganut Tao Hongyun yang malang, orang paling kejam di dunia

Plus Minus 11 Bahan Pangan Pokok 'Dikuasai' Negara******

Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Hermanto Siregar mengungkapkan ada beberapa plus minus dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 tentang Penyelenggaraan Cadangan PanganPemerintah.

Dalam beleid itu pemerintah akan menguasai pengadaan, pengelolaan dan penyaluran 11 bahan pangan pokok demi mengantisipasi krisis pangan, lonjakan harga dan masalah lainnya.

Adapun kesebelas pangan itu ialah beras,jagung, kedelai, bawang, cabai, dan daging unggas. Lalu, gula konsumsi, minyak goreng, dan ikan.

Menurutnya, saat panen, biasanya harga komoditas pangan jatuh, maka pemerintah melakukan pembelian atau pengadaan komoditas tersebut. Dengan begitu, diharapkan petani menerima harga yang wajar.

"Hasil pengadaan tersebut selanjutnya disimpan sebagai stok pemerintah," jelas Hermanto kepada CNNIndonesia.com, Jumat (28/10).

Lebih lanjut, ia menuturkan saat paceklik atau ada kelangkaan pangan, stok tersebut akan dijual atau dilakukan operasi pasar. Sehingga, kata dia, harga tidak sampai meroket dan hal ini tentunya melindungi konsumen.

"Kita perlu optimis bahwa ketersediaan pangan akan mencukupi mengingat potensi produksi pangan Indonesia yang cukup besar," imbuhnya.

Meski demikian, Perpres itu juga memiliki kelemahan. Menurut Hermanto, ada sedikit keraguan mengenai jumlah pengadaan atau pembelian hasil panen petani yang akan dilakukan pemerintah.

"Apakah volumenya akan cukup banyak? Lalu apakah petani dapat memenuhi standar pangan yang ditetapkan di mana jika tidak memenuhi standar maka harga yang diterima petani menjadi rendah," katanya mempertanyakan.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi dari Indonesia Strategic and Economics Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan Perpres ini lahir dalam keadaan darurat karena ada ancaman krisis pangan akibat resesi global dan gangguan rantai pasok imbas perang Rusia-Ukraina.

Poin plus dari aturan ini perintah punya landasan legal untuk mengintervensi pasar sebelas komoditas tersebut. Misalnya, jika pasokannya dianggap rendah di tingkat domestik, pemerintah bisa langsung keluarkan kuota impor untuk mengimbanginya atau memberikan kelonggaran regulasi.

Pemerintah juga bisa memberikan tambahan insentif pada produsen domestik untuk menambah produksi agar supply bisa mengimbangi demand.

"Keuntungan lainnya adalah akan ada upaya cepat untuk mengantisipasi ketidakseimbangan supply dan demand di pasar komoditas yang terkait, tanpa menunggu dunia usaha terlebih dahulu untuk mengatasi ketidakseimbangan tersebut," imbuh Ronny.

Selain itu, dengan perpres ini akan ada kepastian harga batas atas dan batas bawah pada sebelas komoditas tersebut. Dengan begitu, masyarakat terlindungi dari lonjakan harga dadakan.

Di sisi lain, kekurangan dari perpres ini adalah potensi persaingan sengit antara produsen domestik dan produsen global. Sebab, langkah tercepat bagi pemerintah untuk menyeimbangkan supply saat terjadi kelangkaan adalah impor.

Menurutnya, jika komoditasnya diimpor dari negara yang efisiensinya tinggi, maka harga biasanya sangat rendah dibanding harga di pasar domestik.

"Lagi-lagi produsen domestik berkemungkinan akan kalah saing," kata Ronny.

Ia juga mengatakan, berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, campur tangan pemerintah kurang efektif dalam menyelesaikan kenaikan harga karena kendalanya ternyata tidak saja pada kelangkaan supply, tapi juga pada tata kelola komoditas.

Tidak hanya itu, Ronny juga menyebut saat pemerintah ikut campur tangan, potensi korupsi juga muncul.

"Seperti yang sudah-sudah, akan ada saja para pihak yang akan memanfaatkan peluang di saat pemerintah mengintervensi market, mulai dari korupsi pada izin dan kuota impor, sampai pada korupsi harga dan volume pada pengadaan barang untuk menutupi kekurangan supply domestik," paparnya.

Oleh karena itu, Ronny berharap perpres ini tidak hanya lahir untuk mengatasi kelangkaan dan lonjakan harga, tetapi juga untuk membenahi tata kelola dan tata niaga kesebelas komoditas pangan tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Jungler hutan super di kota

Disnakertrans: Gaji Pekerja Penerima BSU Tidak Boleh Dipotong******

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta (Disnakertrans DIY) dengan tegas menyebut pemotongan gaji atau upah karyawan Waroeng SS (Spesial Sambal) penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) telah menyalahi aturan.

"Bahwa pekerja penerima bantuan pemerintah berupa BSU, tidak boleh dilakukan pemotongan gaji/upahnya dengan alasan apapun," ujar Kepala Disnakertrans DIY Aria Nugrahadi dalam keterangan resmi, Senin (31/10).

Aria mengatakan ketentuan ini termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022.

Hasil dari rapat itu ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Khusus terhadap perusahaan tersebut yang kemudian mendapati pelanggaran pada PP Nomor 36 Tahun 2021 dan Permenaketrans Nomor 10 Tahun 2022 itu.

Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Disnakertrans DIY Amin Subargus melanjutkan tim khusus yang terdiri dari Pengawas Ketenagakerjaan, Mediator Hubungan Industrial dan Petugas Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) BPJS Ketenagakerjaan telah dibentuk menyikapi kasus ini.

Tim ini melakukan kegiatan pemeriksaan khusus mulai 31 Oktober 2022 atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Waoreng SS sebagai upaya penegakan hukum norma ketenagakerjaan.

"Melalui upaya tersebut ditegaskan agar pihak WSS membatalkan rencana pemotongan upah bagi pekerja penerima BSU," tegas Amin.

Sementara, tercatat sebanyak 1.871 karyawan WSS yang terdaftar sebagai peserta di BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan data dari BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Yogyakarta. Namun, di luar jumlah tersebut masih ada pekerja yang belum terdaftar.

Pimpinan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Yogyakarta Teguh Wiyono menyampaikan data kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan tersebut adalah acuan calon penerima BSU.

Menurutnya, dari jumlah 1.871 tersebut usai dilakukan Verifikasi dan Validasi Data Calon Penerima Bantuan Pemerintah berupa Subsidi Gaji/Upah ke pihak perusahaan, tercatat 1.869 orang yang datanya valid kemudian diusulkan sebagai calon penerima BSU.

"Selain itu, WSS ini sejak tahun 2020 telah masuk dalam daftar obyek perusahaan yang melakukan pelanggaran Norma Ketenagakerjaan dan dilakukan Pengawasan Terpadu. Pada November 2021 dilakukan penyampaian Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Kantor Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi DIY," kata Teguh tanpa merinci bentuk pelanggaran WSS.

Sebelumnya, viral Waroeng SS yang memotong gaji pegawai yang menerima BSU sebanyak Rp300 ribu atau 50 persen dari total bantuan tersebut. Pemotongan gaji dilakukan untuk periode November dan Desember 2022.

Direktur WSS Yoyok Hery Wahyono pun membenarkan hal itu. "Benar itu kebijakan saya, keputusan saya yang siap saya pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Allah SWT, hukum negara dan kebenaran atau keadilan," terang Yoyok, Minggu (30/10), dikutip dari detikcom.

Dalam surat edaran yang ditandatangani Yoyok itu disebutkan pertimbangan Waroeng SS memotong gaji karyawan Rp300 ribu bagi penerima BSU demi keadilan dan pemerataan fasilitas kesejahteraan. Pasalnya, tidak semua karyawan Waroeng SS mendapat bantuan tersebut.

"Sebagian dapat, sebagian tidak, malah jadi tidak rukun mereka, akan jadi polemik, September 2021 pernah terjadi seperti ini. Panjang sekali penjelasannya, kalau pun harus sampai di meja hijau akan saya jelaskan di sana," imbuh Yoyok.

Lebih lanjut, Yoyok menuliskan dalam surat tersebut bahwa karyawan yang keberatan dengan kebijakan pemotongan gaji ini dipersilakan untuk mengajukan surat pengunduran diri.

Belum diketahui berapa karyawan penerima BSU yang terdampak pemotongan gaji Rp300 ribu/bulan. Kendati, kebijakan ini berlaku di 102 cabang Waroeng SS seluruh Indonesia di mana terdapat 4.128 karyawan.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pun telah merespons kasus ini. Ia mengatakan saat ini Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI JSK) dan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker & K3) sedang menindaklanjuti kejadian tersebut.

"Ini sudah kami tindaklanjuti. Dua dirjen ini ya. Dirjen PHI Jamsos, karena yang mengelola anggaran BSU ini kan Dirjen PHI Jamsos, dengan pengawasan ada Dirjen Binwasnaker yang akan melakukan," ujar Ida di Istana Presiden, Jakarta.

[Gambas:Video CNN]

Kebangkitan Seni Bela Diri Ilahi

Wajar Ramai TKA China di Industri Nikel, Wong Investasi dari Mereka******

Indonesia memiliki cadangan nikelterbesar di dunia. Namun, kekayaan alam sebesar ini dituding justru memberikan kenikmatan bagi tenaga kerja asing (TKA) asal China.

Tudingan itu disampaikan oleh eks wakil presiden Jusuf Kalla (JK) yang menyebut pertambangan nikel di Tanah Air lebih banyak mempekerjakan pekerja China dibandingkan pekerja lokal.

"Ini (Indonesia) daerah kaya nikel, tapi yang kerja semua China, dari daratan sampai tukang las," imbuh JK saat ditemui dalam peringatan HUT 70 Tahun Kalla Group di Grand Ballroom Kempinski Jakarta akhir pekan lalu.

"Itu nggak betul. Kalau waktu konstruksi dulu awal-awal 2014 ya, sekarang sudah banyak orang Indonesia, pergi saja lihat ke sana," tantang Luhut.

Lalu seperti apa faktanya?

Berdasarkan data Kementerian ESDM hingga akhir 2021, jumlah TKA di industri mineral dan batu bara (minerba) lebih dari 3.000 orang. Jumlah tersebut jauh lebih sedikit dibanding dengan total pekerja Indonesia yang sebanyak 23.857 orang.

Sementara, khusus untuk industri nikel saja, jumlah tenaga kerja yang tercatat sebanyak 24.745 orang yang terdiri dari 21.691 orang TKI dan 3.054 TKA. Itu pun, jumlah pekerja asingnya tidak hanya berasal dari China saja.

Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menilai keberadaan TKA China di industri nikel Indonesia sudah pasti ada dan menjadi hal yang wajar. Sebab, investor terbesar di pengelolaan nikel Indonesia adalah China.

Setidaknya, ada dua perusahaan besar pengelola tambang nikel di dalam negeri yang berasal dari China, yakni PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah dan PT Virtue Dragon Nikel Industri (VDNI) di Sulawesi Tenggara.

Namun, terkait dengan mayoritas pekerjanya China di industri nikel ini, Mamit ragu jika jumlahnya lebih besar dari TKI seperti yang disampaikan oleh JK.

"Saya kira sebenarnya ini bukan karena mereka (TKA China) hebat, tapi lebih kepada mereka inikan membawa investasi dan modal, di mana salah satu kekuatannya adalah bisa membawa SDM dari negara mereka seoptimal mungkin," kata Mamit kepada CNNIndonesia.com, Senin (31/10).

Menurut Mamit, TKA China ini tak akan bisa dihilangkan. Pasalnya, teknologi pengolahan smelter dibawa dari negeri Tirai Bambu dan tentu lebih dikuasai oleh pekerja mereka sendiri dibandingkan TKI.

"Tidak dipungkiri bahwa teknologi smelter ini ya mereka yang punya, sehingga banyak tenaga ahli yang mereka bawa juga," jelasnya.

Menurut Mamit, pekerja dari asal negara investor ini biasanya hanya untuk mengisi posisi operator pengendali mesin atau teknologi saja. Sedangkan, untuk tenaga kasar lebih banyak menggunakan TKI.

"Untuk tenaga kasar saya kira nggak banyak (TKA China) ya, karena mereka juga menggunakan tenaga kerja lokal. Serapan tenaga kerja lokal juga sepertinya cukup besar. Bisa di cek ke daerah yang ada smelter, ekonomi disana hidup sekali. Masyarakat lokal juga merasakan manfaatnya," terang dia.

Pendapat serupa disampaikan oleh Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli. Ia menilai penggunaan TKA China ini tidak terlepas dari perjanjian dan izin yang diberikan oleh pemerintah pada saat negosiasi investasi dilakukan.

"Sebenarnya, pemakaian tenaga kerja dari China sebagai negara prinsipal dalam hal hilirisasi komoditas mineral lebih pada tahap konstruksi. Hal ini dapat dilihat pada kegiatan pembangunan smelter, terutama di nikel yang lebih bersifat turnkey di mana tenaga kerja lebih dominan dari China," ucap Rizal.

Menurutnya, investor menyadari Indonesia sangat ketinggalan dalam teknologi pengembangan nikel. Hal ini tercermin dari kegiatan ekspor nikel selama ini dalam bentuk bijih atau mentah.

Nah, ketika pemerintah ingin mengekspor nikel dalam bentuk setengah jadi, maka investor mengambil kesempatan membawa TKA mereka. Artinya, uang investasi-nya kembali ke negaranya lagi.

"Tentu saja mereka mengerti bahwa Indonesia sangat ketinggalan dalam hal teknologi pengolahan dan pemurnian mineral, sehingga mereka menegosiasikan untuk membawa sebanyak mungkin barang modal dan tenaga kerja untuk mengerjakan proyek. Dengan demikian, uang yang diinvestasikan sebagian besar kembali lagi ke negara mereka (China)," jelasnya.

Rizal menilai seharusnya keterlibatan TKA asing di industri nikel Indonesia hanya sementara saja. Begitu tahap konstruksi selesai, maka mereka harus kembali ke negerinya dan digantikan oleh TKI.

Pengawasan Jangan Kendor

Pakar pribadi si cantik sekolah

Luhut Buka******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves)Luhut Binsar Panjaitan mengatakan ada andil China dalam ekonomi Indonesiayang bertahan di tengah gonjang-ganjing ekonomi global.

"Dunia sekarang menghadapi tantangan yang hebat, saya ingin sampaikan Indonesia termasuk negara yang bisa mempertahankan ekonominya seperti sekarang ini. Itu sebenarnya tidak lepas dari kerja sama yang begitu hebat antara Tiongkok dengan Indonesia," katanya dalam Peluncuran Laporan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan-perusahaan Tiongkok di Indonesia di Jakarta, dikutip dariAntara, Jumat (28/10).

Luhut mengatakan dalam delapan tahun terakhir, ada banyak kemajuan atas kerja sama yang konstruktif antara Tiongkok dan Indonesia.

Tercatat, defisit perdagangan antara Indonesia dengan Tiongkok pun terus menurun dari US miliar pada 2019 menjadi hanya US,5 miliar pada 2021. Defisit neraca perdagangan kedua negara, diprediksi sekitar US0 juta atau kurang pada tahun ini.

"Jadi kalau orang katakan kita didikte China, sama sekali tidak benar. Apalagi dengan angka-angka ini. Jadi yang ingin saya sampaikan, apapun bentuk kerja sama Tiongkok di Indonesia itu kita lakukan betul kerja sama yang saling menguntungkan," katanya.

Duta Besar Republik Rakyat China untuk RI Lu Kang menyebut kerja sama ekonomi antara kedua semakin erat. Ia optimis perusahaan-perusahaan Tiongkok bisa ikut meningkatkan level industri Indonesia dan mewujudkan visi Indonesia Emas.

"Investasi Tiongkok sudah mengakar kuat, seperti pohon besar yang menghasilkan buah melimpah. Ini tidak lepas dari perhatian pemerintah dan kepedulian masyarakat Indonesia," kata Dubes Lu Kang.

[Gambas:Video CNN]