kredivo cair berapa lama

Pecinta kuliner tidak terbatas

Muhammadiyah Bangun Hotel Tanpa Utang Sebagai Pesan untuk Bangsa******

Muhammadiyah sukses membangun hoteltanpa utangke bank.

Hotel itu bernama SM Tower and Convention. Hotel yang menelan dana Rp50 miliar itu resmi dibuka oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir beberapa waktu lalu.

Haedar mengatakan hotel pertama yang dimiliki oleh perusahaan media ini dibangun secara mandiri dan swakelola.

Haedar mengatakan kemandirian dilakukan bukan sebagai bentuk anti kolaborasi atau kerja sama, melainkan sebagai pesan untuk bangsa.

"Bahwa investasi kekuatan dari luar itu ok, tapi harus di atas kepentingan bangsa dan negara dan harus terus meningkatkan, mengoptimalkan kemampuan kemandirian bangsa. Dari jadi konsep Berdikarinya Bung Karno, itu harus kita wujudkan dalam praktiknya." Ungkapnya.

Setelah meresmikan pembukaan SM Tower and Convention, Haedar berharap dan mendorong supaya Muhammadiyah menjadi korporasi besar yang memberi hajat dan maslahat hidup publik.

Ia berharap kehadiran SM Tower and Convention bisa menjadi wadah bagi anak bangsa untuk mengembangkan diri, serta ikhtiar untuk memberi maslahat bagi orang banyak.

"Di periode ini memang kita fokus pada pengembangan pada bisnis dan ekonomi, doakan Muhammadiyah menjadi korporasi besar yang bisa memberi maslahat pada hajat hidup publik." Ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]

Mitos super datang

Satgas UU Ciptaker Sosialisasikan Kemudahan Berusaha kepada IWAPI******

Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) menggelar acara Workshop Kemudahan Perizinan Berusaha di Jakarta, Rabu (5/7). Agenda tersebut difokuskan pada implementasi Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Acara ini dihadiri oleh anggota Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) dan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kemudahan berusaha yang disediakan oleh undang-undang tersebut.

Ketua Pokja Sinergi Substansi Sosialisasi Satgas UU Ciptaker, Tina Talisa, menyampaikan dalam workshopini, peserta diberikan kesempatan untuk mempelajari tiga aspek penting terkait kemudahan berusaha, yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikasi Halal, dan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).

Dia pun menekankan pentingnya kegiatan ini dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia. Terlebih, Presiden Joko Widodo juga secara konsisten menekankan peran UMKM dalam pertumbuhan ekonomi negara.

"Pak Presiden sering mengulang dalam berbagai kesempatan bahwa UMKM merupakan tulang punggung bagi perekonomian Indonesia," ucapnya.

Workshopini dihadiri oleh sekitar 226 peserta dan mengundang tiga narasumber ahli yang memiliki keterkaitan langsung dengan NIB, sertifikasi halal, dan pengurusan SPP-PIRT. Narasumber pertama adalah Direktur Sistem Perizinan Berusaha, Kementerian Investasi/BKPM, Mochammad Firdaus.

Narasumber kedua adalah Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, Siti Aminah. Sedangkan narasumber ketiga adalah Pengawas Farmasi dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Retno Anggrina Khalista Dewi.

Ketua Umum IWAPI, Dyah Anita Prihapsari, menyambut baik agenda workshoptersebut karena dapat secara efektif membantu membuka wawasan para pelaku usaha dalam upaya mengembangkan usahanya.

"Kegiatan hari ini bermanfaat jika ingin menjadi pengusaha yang baik perlu sabar, ulet, dan mampu melihat peluang yang ada," katanya.

Dia menambahkan, kemudahan yang dihadirkan UU Ciptaker dalam mengurus segala keperluan usaha seperti halnya NIB tidak hanya akan berdampak pada maraknya kemunculan usaha-usaha baru di Indonesia. Menurutnya, kemudahan ini juga akan menambah kepercayaan diri pelaku usaha lama yang sebelumnya tidak memiliki NIB.

"Bagi mereka yang sudah memulai usahanya maka akan merasa lebih percaya diri lagi, karena dengan memiliki NIB artinya usahanya tersebut dapat diakui sebagai badan usaha,"pungkas Dyah.

Thor yang marah

KAI Masih Tunggu Kepastian Tarif LRT Jabodebek dari Kemenhub******

PT Kereta Api Indonesia (Persero) alias KAImasih menunggu kepastian dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait tarif LRT Jabodebek.

Manajer Humas LRT Jabodebek Kuswardoyo mengatakan tarif LRT Jabodebek akan mendapat subsidi public service obligation(PSO).

"Terkait harga tiket pasti akan ada PSO atau subsidi dari pemerintah. Cuma kalau terkait besarannya kembali kami adalah operartor tentu kami masih menunggu kebijakan dari pemerintah berapa sih akan memberikan tarif kepada LRT," kata Kuswardoyo dalam uji coba LRT, Kamis (6/7).

Jika subsidi yang diberikan cukup besar, maka tarif bisa di bawah Rp25 ribu.

"Ketika PSO-nya sedikit akan lebih besar dari itu," kata Kuswardoyo.

Sementara itu, terkait izin operasional LRT Jabodebek bakal diterbitkan sebelumsoft launchingpada 12 Juli mendatang.

Kuswardoyo mengatakan bahwa Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sudah memastikan bahwa soft launchingakan dilakukan pada 12 Juli.

"Berarti beliau sudah memastikan izin operasi akan diberikan sebelum itu (soft launching). Kalau sebelum itu, kita bisa jalan. Kalau setelah itu, berarti kita harus menunda soft launching," kata Kuswardoyo saat uji coba LRT Jabodebek, Kamis (6/7).

Setelah soft launchingpada 12 Juli hingga 15 Agustus, LRT Jabodebek bakal beroperasi secara resmi pada 18 Agustus. Moda transportasi ini akan beroperasi mulai pukul 05.00 hingga 23.37 WIB. Dalam satu hari, akan ada 27 trainsetyang berjalan dengan 434 perjalanan.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal sebelumnya membenarkan untuk perjalanan terjauh dikenakan tarif sebesar Rp25 ribu. Sementara untuk tarif jarak terpendek sebesar Rp5.000.

"Tarif awal Rp5.000 di rencana awal. Total maksimum, dari ujung ke ujung Rp20 ribu-Rp25 ribu. Karena jaraknya dari Cibubur ke Dukuh Atas sama dari Bekasi beda nih. Jadi, ada yang Rp20 ribu-Rp25 ribu, sampai ke Dukuh Atas ya," ungkap Risal, dikutip dari detikcom, Rabu (5/7).

Meski begitu, Risal meminta masyarakat sabar menanti izin operasional LRT Jabodebek. Pasalnya, masih ada serangkaian uji sarana dan prasarana yang kudu digarap Kemenhub.

[Gambas:Video CNN]

Istri Cantik CEO dari Surga

Kenaikan Harga Jagung Jadi Biang Kerok Daging Ayam Tembus Rp50 Ribu******

Kenaikan harga jagung yang berdampak pada pakan ternak menjadi penyebab mahalnya daging ayam yang tembus hingga Rp50 ribu per kg.

Ketua Paguyuban Peternak Rakyat Nasional (PPRN) Alvino Antonio mengungkapkan harga jagung di tingkat peternak saat ini dijual Rp8.900 hingga Rp9.500 per kg. Padahal, normalnya harga jagung di tingkat peternak dijual Rp8.500 per kg.

Mengutip panel harga badan pangan nasional, harga jagung pipil di tingkat peternak dibanderol Rp4.840 per kg, turun Rp10 dibandingkan pekan lalu Rp4.850 per kg. Sementara, mengutip trading economics, harga jagung dijual US5 per bushel (1 bushel setara dengan 25 kg).

"Normalnya, harga pakan itu Rp5.000-an. Ini sudah naik dari tahun lalu, karena dipengaruhi harga jagung. Komposisi jagung ini kan menyumbang 50 persen di pakan ternak," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (27/6). 

Selain harga jagung, bibit ayam pun turut terkerek dari Rp5.000 per ekor menjadi Rp7.500 hingga Rp8.500 per ekor.

Akibat kenaikan harga jagung dan pakan, harga jual daging ayam pun ikut terkerek tembus Rp50 ribu per kg. Lonjakan harga ayam dibuktikan sendiri Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengecek langsung penjualan unggas itu di Pasar Palmerah. Menurut Jokowi, kenaikan harga ayam dipicu oleh masalah pasokan.

Jika mengacu pada harga acuan penjualan (HAP) dalam Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) No. 5/2022, harga jual daging ayam seharusnya sekitar Rp36.750/kg untuk konsumen dan Rp21 ribu per kg-Rp23 ribu per kg untuk peternak.

Lihat Juga : Anak Buah Bocorkan Pembisik Luhut di Balik Rencana Impor 3 KRL Baru

Untuk telur ayam, harga ditetapkan sebesar Rp27 ribu per kg untuk konsumen dan Rp22 per kg-Rp24 per kg untuk peternak.

Alvino menduga selain karena pakan dan jagung, kenaikan harga ayam juga disebabkan adanya beberapa pedagang eceran yang memanfaatkan situasi tersebut untuk mendapatkan keuntungan besar, terutama dengan meningkatnya permintaan akan daging ayam menjelang Hari Raya Iduladha 1444H.

"Jika harga mencapai Rp50 ribu kg, kemungkinan ada praktik yang dilakukan oleh pedagang eceran tertentu. Mereka yang masih memiliki stok atau pasokan akan menjual dengan harga yang sangat tinggi untuk mendapatkan keuntungan besar. Padahal, sebenarnya harga seharusnya tidak mencapai angka tersebut," katanya.

Selain itu, Alvino juga mempertanyakan alasan di balik aksi unjuk rasa dan mogok jualan yang dilakukan oleh pemasok atau pedagang besar. Menurutnya, pihak tersebut sebenarnya bukanlah yang merasakan dampak dari kenaikan harga daging ayam ras.

"Seharusnya aksi unjuk rasa dilakukan oleh masyarakat. Pemasok atau pedagang besar tetap dapat melakukan penjualan karena permintaan tetap ada. Meskipun dijual dengan harga tinggi, pasti masih ada yang membeli. Menurut saya, hal ini sangat aneh," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem pemburu penuh waktu Tianzun ini

Ridwan Kamil Ingin Kawasan Rebana Saingi Bodebek******

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ingin kawasan Cirebon-Patimban-Kertajati (Rebana) bisa menyaingi perkembangan Bogor-Depok-Bekasi (Bodebek).

Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar Sismadani mengungkapkan kawasan Rebana punya segitiga emas, yakni Pelabuhan Cirebon, Pelabuhan Patimban, dan Bandara Kertajati. Ia mengutip pesan Ridwan yang mengatakan Jabar harus bisa memaksimalkan potensi tersebut.

"Pimpinan (Bappeda) ditugaskan oleh Bapak Gubernur (Ridwan Kamil). Ini sudah ada Pelabuhan Patimban, Bandara Kertajati, dan Pelabuhan Cirebon. Bagaimana segitiga emas ini, kalau tidak kita tangkap peluangnya ini sangat-sangat mubazir. Sehingga beliau menugaskan Bappeda membuat konsep pengembangan kawasan Rebana ini," katanya dalam Forum Group Discussion Patimban Connection di Hotel Mercure, Karawang, Rabu (12/7).

Ia menyebut kawasan Rebana bisa menopang kemajuan metropolitan Cirebon. Bahkan, Bappeda menghitung pertumbuhan ekonomi Jabar bakal meroket hingga 7,16 persen pada 2030 mendatang berkat kawasan Rebana ini.

"Dari ketiga metropolitan ini, Bodebek sudah sangat luar biasa berkembang, kemudian metropolitan Bandung. Yang belum adalah metropolitan Cirebon, khususnya yang berada di kawasan utara," tuturnya.

Bappeda juga memproyeksi hidupnya kawasan Rebana akan membuka 4,39 juta lapangan kerja baru. Selain itu, pertumbuhan investasi di Jabar diramal meningkat 7,77 persen pada 2030 nanti.

Di lain sisi, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Arif Toha Tjahjagama menyinggung soal melimpahnya kawasan industri di Jawa Barat. Ia menyayangkan jika kawasan industri sebanyak itu tidak terkoneksi dengan Pelabuhan Patimban.

Arif mengatakan pelabuhan bertaraf internasional ini punya daya tarik tersendiri untuk masyarakat sekitar. Menurutnya, Patimban menjadi salah satu harapan baru untuk meningkatkan perekonomian di Subang dan sekitarnya.

"Namun, minimnya informasi dapat mengakibatkan kurang terjalinnya sinergi antara pengembangan Pelabuhan Patimban dengan partisipasi masyarakat luas dan kawasan industri di wilayah sekitarnya," jelas Arif.

"Padahal, Jawa Barat merupakan daerah yang paling banyak memiliki kawasan industri sehingga perlu memperkenalkan keberadaan Pelabuhan Patimban kepada pengelola kawasan maupun industri yang berada di sekitarnya, khususnya di Jawa Barat," tutupnya.

Patimban sudah beroperasi sejak 2020 lalu. Setahun berikutnya, pelabuhan ini dikelola secara penuh oleh PT Pelabuhan Patimban Internasional (PPI), sesuai perjanjian kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) melalui Kemenhub.

[Gambas:Video CNN]

Penyihir terhebat di dunia sihir

Satgas UU Ciptaker Sosialisasikan Kemudahan Berusaha kepada IWAPI******

Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) menggelar acara Workshop Kemudahan Perizinan Berusaha di Jakarta, Rabu (5/7). Agenda tersebut difokuskan pada implementasi Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Acara ini dihadiri oleh anggota Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) dan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kemudahan berusaha yang disediakan oleh undang-undang tersebut.

Ketua Pokja Sinergi Substansi Sosialisasi Satgas UU Ciptaker, Tina Talisa, menyampaikan dalam workshopini, peserta diberikan kesempatan untuk mempelajari tiga aspek penting terkait kemudahan berusaha, yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikasi Halal, dan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).

Dia pun menekankan pentingnya kegiatan ini dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia. Terlebih, Presiden Joko Widodo juga secara konsisten menekankan peran UMKM dalam pertumbuhan ekonomi negara.

"Pak Presiden sering mengulang dalam berbagai kesempatan bahwa UMKM merupakan tulang punggung bagi perekonomian Indonesia," ucapnya.

Workshopini dihadiri oleh sekitar 226 peserta dan mengundang tiga narasumber ahli yang memiliki keterkaitan langsung dengan NIB, sertifikasi halal, dan pengurusan SPP-PIRT. Narasumber pertama adalah Direktur Sistem Perizinan Berusaha, Kementerian Investasi/BKPM, Mochammad Firdaus.

Narasumber kedua adalah Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, Siti Aminah. Sedangkan narasumber ketiga adalah Pengawas Farmasi dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Retno Anggrina Khalista Dewi.

Ketua Umum IWAPI, Dyah Anita Prihapsari, menyambut baik agenda workshoptersebut karena dapat secara efektif membantu membuka wawasan para pelaku usaha dalam upaya mengembangkan usahanya.

"Kegiatan hari ini bermanfaat jika ingin menjadi pengusaha yang baik perlu sabar, ulet, dan mampu melihat peluang yang ada," katanya.

Dia menambahkan, kemudahan yang dihadirkan UU Ciptaker dalam mengurus segala keperluan usaha seperti halnya NIB tidak hanya akan berdampak pada maraknya kemunculan usaha-usaha baru di Indonesia. Menurutnya, kemudahan ini juga akan menambah kepercayaan diri pelaku usaha lama yang sebelumnya tidak memiliki NIB.

"Bagi mereka yang sudah memulai usahanya maka akan merasa lebih percaya diri lagi, karena dengan memiliki NIB artinya usahanya tersebut dapat diakui sebagai badan usaha,"pungkas Dyah.