slot bonus maxwin

situs web slot terpercaya 566Jutaan kata 734636Orang-orang telah membaca serialisasi

《slot bonus maxwin》

Pertamina dukung upaya penanganan sampah lewat program "Sampah Kita"******

Di akhir tahun lalu, program ini menghasilkan manfaat hingga Rp644 juta per tahun dan memberikan manfaat untuk lebih dari 48 ribu masyarakat

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina (Persero) memperkuat komitmen dalam mendukung upaya pemerintah menanggulangi sampah melalui program "Sampah Kita",
yang merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL/CSR) perusahaan.

Program tersebut bertujuan untuk mengedukasi masyarakat dengan mengubah sampah menjadi produk yang mempunyai nilai ekonomi. Program itu juga diharapkan dapat mendukung target pemerintah untuk mencapai Indonesia Bersih Sampah 2025.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso dalam keterangannya di Jakarta, Senin menyampaikan bahwa hingga akhir 2023, Pertamina melalui 121 program Sampah Kita telah berhasil mengolah sampah hingga 876.023 ton.

Selain itu, program tersebut telah mengurangi emisi karbon hingga 101.499 ton CO2 equivalent(CO2 eq) per tahun.

"Program Sampah Kita juga telah berhasil menghasilkan manfaat dari sisi perekonomian, ibaratnya ubah sampah jadi "cuan". Di akhir tahun lalu, program ini menghasilkan manfaat hingga Rp644 juta per tahun dan memberikan manfaat untuk lebih dari 48 ribu masyarakat di sekitar unit bisnis Pertamina," kata Fadjar.

Program Sampah Kita memiliki target untuk berkontribusi aktif dalam pengurangan sampah sebesar 30 persen dan penanganan sampah sebesar 70 persen.

Bertepatan dengan Hari Peringatan Sampah Nasional (HPSN) 2024 yang mengambil tema "Atasi Sampah Plastik dengan Produktif", Pertamina menggelontorkan 121 program pengolahan sampah di bawah payung program TJSL Sampah Kita.

Salah satu program pengolahan sampah yang memberi dampak cukup baik adalah Wilayah Masyarakat Pengelola Daur Ulang Sampah (Wiralodra) di Desa Balongan, Desa Lombang dan Lapas Bimasakti, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

Melalui program itu, Pertamina memberdayakan masyarakat sekitar untuk mengolah sampah menjadi kerajinan tangan berdaya jual. Selain itu, dilakukan juga budidaya maggot yang terintegrasi dan dijadikan pakan ternak ayam dan juga kambing.

Program Wiralodra tersebut telah mampu memberi manfaat kepada 32 orang anggota aktif dengan meningkatkan pendapatan kelompok rata-rata Rp36 juta per tahun.

Program itu juga mampu mengelola sampah organik hingga 200 kg per bulan serta mengurangi potensi karbon dioksida sebesar 310 kg CO2 eq per tahun.

"Pertamina mendukung dan memberi pendampingan pada warga desa dalam program Wiralodra ini sehingga sampah sampah yang tadinya menumpuk dan tidak bisa diolah, kini kami manfaatkan menjadi kerajinan dan menjadi sumber rezeki bagi kami warga desa," kata Ketua Kelompok Wiralodra Matori.

Program lain yang juga berhasil mengubah kemandirian warga ialah Bank Sampah kumpulin.id, Desa Laksana, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung. Melalui program itu, Pertamina mengajak masyarakat desa untuk mengelola sampah menjadi pupuk dan kerajinan ecobrick.

Bahkan, Pertamina menyebut Warga bisa menukar sampah mereka menjadi saldo aplikasi ojek daring Kamojang, atau yang dikenal sebagai Rangers Appdan para pelajar bisa menukar sampah menjadi voucher WiFi untuk digunakan belajar.

"Program ini sangat bermanfaat bagi kami warga desa di sini karena sisa-sisa sampah dari kulit kopi, sisa pakan elang, dan sampah plastik tidak lagi menjadi masalah, malah menjadi barang yang bisa kita jual dan bisa memberi keuntungan. Belum lagi pelajar juga senang tukar sampah untuk dapat voucher internet di program Sinyal Kita. Jadi, sekalian edukasi soal kebersihan juga buat pelajar," ujar koordinator program Sinyal Kita Cepi Nugraha.

Program kumpulin.id tersebut telah mampu mengelola sampah anorganik hingga 12,9 ton dan sampah organik hingga 720 kg setiap tahun. Total 2.771 orang nasabah telah menukarkan sampah menjadi saldo aplikasi dengan total nilai sebesar Rp25,8 juta hingga dapat menurunkan potensi karbon dioksida sebesar 4.643,2 ton CO2 per tahun.

Baca juga: ASDP gandeng komunitas lingkungan bersihkan sampah di Sungai Ciliwung
Baca juga: SIG dan Pemkab Gresik kerja sama kelola bahan bakar alternatif sampah
Baca juga: Kemenko Marves kerja sama dengan "Pisces" selesaikan masalah sampah

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

BPIP tengah kaji keselarasan aturan hukum dengan nilai Pancasila******

Jakarta (ANTARA) - Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Darmansjah Djumala mengatakan bahwa pihaknya tengah mengkaji keselarasan aturan hukum dan perundang-undangan dengan nilai-nilai Pancasila.

"Saat ini BPIP bekerja sama dengan berbagai universitas dan para ahli sedang mengidentifikasi aturan hukum dan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah," kata Djumala dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Baca juga: PP Perti sambut baik Ba'asyir tegaskan keselarasan agama-Pancasila

Menurut Djumala, hal tersebut sesuai dengan salah satu tugas BPIP, yakni mengkaji keselarasan kebijakan dengan nilai-nilai Pancasila, termasuk aturan hukum dan perundang-undangan yang mengatur kehidupan politik, ekonomi dan sosial budaya masyarakat.

Sementara itu, Djumala menyebutkan saat ini ada beberapa peraturan daerah (perda) yang tidak selaras dengan nilai Pancasila. Misalnya, lanjut dia, perda yang bersifat diskriminatif berbasis SARA.

Baca juga: Kemendagri sebut inovasi harus sesuai dengan nilai Pancasila

Djumala mengatakan bahwa perda yang diskriminatif tersebut bila tidak disikapi secara bijak, maka dapat mengganggu harmoni sosial di masyarakat.

"Pendekatan dari bawah dengan melibatkan pengampu kepentingan diharapkan dapat menghindari perda yang bias SARA, ekonomi, politik dan gender," tuturnya.

Baca juga: BPIP-Pemkab OKI menguatkan nilai-nilai Pancasila pada narapidana

Djumala mencontohkan bahwa saat ini masih terdapat kebijakan publik yang bias gender. Misalnya, kata dia, terkait ukuran toilet wanita dan pria yang dibuat sama besar.

Padahal, lanjut dia, wanita membutuhkan waktu lebih lama di toilet, sehingga memaksa mereka harus antre lebih lama dari pria.

Baca juga: BPIP ajak generasi muda implementasikan nilai-nilai Pancasila

“Membiarkan wanita berlama-lama antre di toilet merupakan tindakan yang tidak selaras dengan Pancasila, tidak manusiawi, tidak sesuai dengan sila ke-2 'kemanusiaan yang adil dan beradab.' Perlu dipikirkan, ada perda yang mengharuskan pengusaha mal untuk menyediakan toilet wanita lebih banyak dan lebih besar dari toilet pria," kata Djumala.

Oleh sebab itu, dia menggarisbawahi perlunya kajian akademik dan diskusi publik yang mengkaji keselarasan perda, regulasi, hukum dan perundang-undangan dengan Pancasila.

Baca juga: Mahasiswa Unja kenalkan nilai Pancasila pada Suku Anak Dalam di Jambi
Baca juga: Jambore Ibu Pertiwi dorong siswa terapkan nilai Pancasila 

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024

Titi: Pembentuk UU harus rumuskan ambang batas secara partisipatoris******

Semarang (ANTARA) - Pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini mengemukakan bahwa pembentuk undang-undang harus merumuskan parliamentary threshold(ambang batas parlemen) secara terbuka, transparan, akuntabel, dan partisipatoris.

Pemerintah dan DPR RI selaku pembentuk undang-undang, menurut Titi Anggraini yang juga anggota Dewan Pembina Perludem ini, harus memperhatikan pemenuhan kedaulatan rakyat, proporsionalitas hasil pemilu, serta penyederhanaan partai.

"Selain itu, juga dengan menggunakan metode yang terukur dan jelas sehingga rasionalitas kebijakan tetap terjaga," kata dosen Hukum Pemilu pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini kepada ANTARA di Semarang, Jumat pagi, ketika merespons Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan uji materi Perludem terkait dengan ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (29/2), menyatakan, "Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian."

Dalam putusan itu, lanjut Titi Anggraini, Mahkamah berpendapat bahwa berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ditentukan norma Pasal 414 ayat (1) UU No. 7/2017 perlu segera dilakukan perubahan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal.

Disebutkan pula oleh Titi beberapa hal yang perlu diperhatikan pembentuk undang-undang, antara lain, ambang batas parlemen didesain untuk digunakan secara berkelanjutan.

Perubahan norma parliamentary threshold, termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR RI.

Beberapa hal lainnya yang patut mendapat perhatian Pemerintah dan DPR RI, yakni: perubahan harus ditempatkan dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; dan perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029.

Selain itu, lanjut Titi, perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilu dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR RI.

Baca juga: MK kabulkan sebagian gugatan soal ambang batas parlemen

Pewarta: D.Dj. Kliwantoro
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：slot88jp asia、sukabet、situs daftar slot

Terkait：daftar slot online terbaru、game togel slot、piramidslot、ga slot、voucher razer gold、redmitoto、cakrawala slot login、dragon303 slot、hokbentoto、tempo4d

---

---

bab terbaru：wdslot77（2024-06-26）

Perbarui waktu：2024-06-26