dana189

Murid legalis

Gelar Workshop Nasional, PMKRI Konsisten Dukung Mewujudkan Indonesia Emas 2045******

JOGJA –Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) menggelar workshop nasional dengan tema Roadmap PMKRI Menuju Indonesia Emas 2045 pada 28 Januari – 2 Februari 2024.

Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima Solopos.com, seremonial pembukaan kegiatan tersebut dilaksanakan di Auditorium Kampus Atma Jaya Yogyakarta, pada Senin (29/1/2024).

Promosi Terus Bertumbuh, Pemberdayaan dan Pendampingan BRI Sentuh 19.533 Klaster Usaha

Kegiatan yang akan digelar selama sepekan tersebut salah satu agendanya mengupas bagaimana mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dalam menyambut tahun 2045.

Dalam sambutannya, Ketua Presidium Pengurus Pusat PMKRI, Tri Natalia Urada menyampaikan pada akhir-akhir ini masyarakat Indonesia sangat berkonsentrasi dalam perhelatan Pemilu, tetapi perhatian PMKRI secara nasional terhadap agenda-agenda besar menuju Indonesia Maju tidak berkurang yakni dalam pengembangan SDM berkualitas.

“Karena itu, perumusan visi strategis PMKRI selama kurang lebih 21 tahun ke depan dengan indikator pencapaian roadmap PMKRI menuju Indonesia Emas 2045 melalui momentum Workshop Nasional ini, adalah bukti konsistensi PMKRI untuk mewujudkan Indonesia emas 2045 melalui pengembangan SDM yang unggul, berdaya ubah dan berdampak,” ujarnya.

Dia mengatakan, dunia yang bergerak serba cepat saat ini akibat gelombang teknologi dan digitalisasi, telah memacu PMKRI untuk berubah, mengembangkan cara-cara baru, meninggalkan kebiasaan lama yang tidak relevan, dan menerobos ketidakmungkinan.

“Kita dipaksa untuk membangun normalitas baru agar organisasi PMKRI ini tetap relevan. Karena itu, reformasi struktural dan kelembagaan PMKRI dalam rangka memperkuat organisasi ini agar lebih inklusif dan berkelanjutan, menjadi salah satu agenda utama yang dibahas dan didiskusikan dalam moment Workshop ini”, katanya.

Cita-cita menuju Indonesia Emas 2045, menurutnya adalah sebuah mimpi besar, harapan dan perjalanan panjang dan tak mudah.

“Kalau kita lihat dalam konteks global, Indonesia Emas 2045 adalah bagian dari cita-cita milenium dunia. Kemudian Indonesia meratifikasinya dan melihat sebagai sebuah potensi dan peluang yang harus terlibat di dalamnya. Keterlibatan Indonesia diupayakan agar terimplementasi dalam setiap pola kebijakan penyelenggaraan negara,” ujarnya.

Di level regional, lanjutnya, negara-negara yang tergabung dalam Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) menjadikan momentum ini sebagai salah satu upaya untuk memperkuat ekonomi kawasan.

Pada konteks nasional, Indonesia saat ini punya peluang besar untuk meraih Indonesia Emas 2045, meraih posisi menjadi negara 5 besar kekuatan ekonomi dunia.

“Kita punya kesempatan dengan berbagai kekuatan, keuntungan demografi anak muda yang meningkat luar biasa, berbagai peluang dan ketersediaan sumber daya yang ada, diharapkan Indonesia menjadi titik sentral pertumbuhan ekonomi nasional, ASEAN dan global,”jelasnya.

Dalam proses itu, lanjutnya, PMKRI sebagai organisasi kepemudaan dan organisasi kemahasiswaan melihat beberapa instrumen penting dalam proses penyelenggaran pemerintahan dan dalam tata kelola pembangunan yang sedang dan akan dilakukan.

Tri menjabarkan secara khusus, PMKRI melihat dua hal, yaitu aspek kelestarian lingkungan hidup atau ekologi yang berkelanjutan dan pengembangan ekonomi kreatif.

Pada beberapa kesempatan, Presiden Jokowi selalu menekankan pada beberapa poin, seperti pengelolaan APBN yang terukur, pengembangan SDM, dan reformasi birokrasi. Tetapi, menurit Tri, ada dua hal penting yang terlupakan dan kerap luput dari perhatian yaitu, keberlanjutan lingkungan dan pengembangan ekonomi kreatif.

“Kalau kita bicara lingkungan hidup, sebagai seorang Kristen, ada satu ensiklik yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus yaitu ensiklik Laudato Si bahwa bumi dan alam ini adalah Ibu yang harus kita jaga dan kita rawat. Dalam setiap kesempatan hal ini yang selalu saya sampaikan bahwa kita punya tanggungjawab bersama untuk menjaga bumi ini,” jelasnya.

Di acara pembukaan, turut hadir Menteri Agama yang diwakili oleh Dirjen Bimas Katolik RI, Suparman; Kapolda DIY, anggota penyatu PMKRI dan seluruh delegasi cabang PMKRI se-Indonesia.

Perdamaian di akhir dunia

Jelang Pilpres 2024, Presiden Jokowi Tebar Bansos BLT Senilai Rp11,25 Triliun******

JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menyiapkan anggaran sebesar Rp11,25 triliun untuk penyaluran bantuan sosial (bansos) atau bantuan langsung tunai (BLT) mitigasi risiko pangan yang akan diberikan jelang Pilpres 2024.

Hal ini disampaikannya usai konferensi pers hasil High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP), Senin (29/1/2024).

Promosi Naik Kelas Bersama Rumah BUMN, BRI Sukses Berdayakan Lebih dari 400.000 UMKM

“Untuk 3 bulan itu [Januari hingga Maret 2024, anggaran BLT] Rp11,25 triliun,” katanya, dilansir Bisnis.com.

Sri Mulyani mengatakan BLT mitigasi risiko pangan akan disalurkan kepada sebanyak 18,8juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Penyaluran BLT ini akan disalurkan langsung pada Februari 2024 untuk periode Januari-Maret 2024, sehingga masing-masing KPM akan menerima BLT sebesar Rp600.000.

“[Akan disalurkan] 3 bulan sekaligus, nanti kita lihat kesiapan dari Kemensos,” jelas Sri Mulyani.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah ke depan akan melakukan evaluasi terkait kelanjutan program BLT mitigasi risiko pangan untuk periode April hingga Juni 2024.

“Itu akan dievaluasi 3 bulan lagi dan 3 bulan pertama nanti diberikan sekitar bulan Februari yang besarnya Rp200.000 per bulan,” jelasnya.

Di samping BLT mitigasi risiko pangan, pemerintah juga akan menyalurkan bantuan pangan sebanyak 10 kg beras hingga Juni 2024.

Airlangga mengatakan program tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengendalikan laju inflasi pangan.

Pemerintah menargetkan inflasi volatile food atau harga bergejolak dapat terkendali di bawah 5%, sementara inflasi umum ditargetkan mencapai kisaran 1,5% hingga 3,5%.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Sri Mulyani Rogoh APBN Rp11,25 Triliun untuk Bansos Jelang Pilpres 2024”

Kaisar Abadi

Dirut Bulog Pamer Sentra Pengolahan Beras di Sukoharjo******

Menurut dia, Presiden Jokowi memberi perhatian terhadap kualitas beras dan fasilitas Bulog tersebut, karena tak lama lagi musim panen.

“Mudah-mudah pada bulan Maret sudah ada panen, diharapkan hasilnya cukup besar,” katanya sebagaimana dilansir Antara.

Bayu juga menegaskan Bulog tidak ditujukan untuk mematikan pengusaha penggilingan kecil, justru bermitra dengan usaha penggilingan tersebut, sehingga gabah petani akan diserap penggilingan-penggilingan kecil yang teknologinya belum setinggi Bulog.

“Jadi, Bulog dan usaha penggilingan kecil bermitra dalam rangka melakukan pengadaan pangan di dalam negeri,” kata Bayu Krisnamurthi.

Ia mengatakan hingga awal 2024 ini Bulog belum melakukan penyerapan beras karena panen masih sangat sedikit. Diakuinya, Bulog pada tahun ini agak kesulitan membuat perkiraan karena situasi panen belum menentu. Namun ia memastikan stok beras Bulog masih cukup hingga Juni, yaitu sekitar satu juta ton yang akan disalurkan untuk bantuan pangan dan SPHP.

“Jadi Bulog untuk bantuan pangan hingga Juni, stok masih siap dan aman. Stok di Soloraya masih sedikit, karena masih masa tanam,” katanya.

Bayu juga menegaskan penyaluran bantuan pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk Januari dan Februari harus selesai sebelum akhir Februari 2024. Jadi, kata dia, kini penyalurannya dikebut agar masa Pemilu tidak ada aktivitas penyaluran.

Master catur bersih

Bawaslu Akhirnya Surati Presiden Jokowi, Diingatkan Soal Pelanggaran Pemilu******

JAKARTA — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar bisa membina para menterinya sehingga tidak melanggar larangan yang diatur dalam Undang-undang No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengaku, pihaknya beri imbauan secara tertulis kepada Jokowi terkait potensi pelanggaran pemilu terutama oleh para pembantunya.

Promosi Hadiri WEF 2024 di Swiss, Dirut BRI Sunarso Ungkap Peran Holding Ultra Mikro

“[Imbauan tertulis] untuk tidak melanggar ketentuan larangan dalam UU 7 Tahun 2017, sudah [dikirim],” ungkap Bagja kepada wartawan, dikutip Selasa (30/1/2024).

Dia mengakui seorang menteri boleh berkampanye namun ada batasannya seperti harus cuti terlebih dahulu atau tidak gunakan fasilitas negara.

Bagja mengatakan, surat tersebut sudah dikirim sejak pekan lalu. Namun, sambungnya, belum dapat dipastikan apakah surat tersebut dikirim pasca-pernyataan kontroversial Jokowi terkait seorang presiden dan menteri yang boleh memihak dan berkampanye dalam pemilu pada pekan lalu.

“Nanti aku cek suratnya, tapi minggu kemarin sudah jalan. Bahkan sebelum minggu kemarin jangan-jangan,” tutup Bagja.

Sebagai informasi, belakangan pemerintah Jokowi mendapat sorotan sebab banyak menteri yang ikut berkampanye untuk salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.

Jokowi sendiri mewajarkan keterlibatan menteri dalam kampanye, asalkan tidak menggunakan fasilitas negara.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Jokowi Dapat ‘Surat Cinta’ dari Bawaslu, Diingatkan Soal Pelanggaran Pemilu”

Kelahiran Kembali dan Balas Dendam

Setelah Rektor, Kini ITS PKU Muhammadiyah Solo Lantik 48 Pejabat Stuktural******

Dia mengatakan dalam waktu dekat akan mengadakan rapat kerja pimpinan sekaligus untuk penentuan perencanaan anggaran setiap kegiatan. Weni menjelaskan visi ITS PKU Muhammadiyah Solo masih sama seperti tahun sebelumnya yakni mewujudkan kampus yang unggul, Islam, dan berkemajuan. 

“Ini kami breakdown dalam catur dharma perguruan tinggi  ditambah ciri khusus kita, karana perguruan tinggi ini milik persyarikatan Muhammadiyah maka ditambahkan satu dharma lagi yaitu Al-Islam dan Kemuhammadiyahan,” kata dua.

Sebelum pelantikan pejabat struktural internal kampus, Weni Hastuti sendiri juga dilantik menjadi rektor Institut Teknologi Sains (ITS) PKU Muhammadiyah masa jabatan 2023-2027 di Auditorium kampus setempat, Rabu (3/1/2024). Weni dilantik oleh Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Solo, Anwar Sholeh. 

Setelah itu, rektor terpilih, Weni Hastuti melantik Wakil Rektor I, Ida Untari; Wakil Rektor II, Munaaya Fitriyya; dan Wakil Rektor III, Suyanto. Di antara tiga nama tersebut hanya Ida Untari yang merupakan nama baru.

Sementara, dari data yang diperoleh Solopos.com, sejumlah pejabat yang dilantik antara lain dekan, ketua LPPM, ketua prodi, kepala biro, hingga kasubag di ITS PKU Muhammadiyah Solo.

Toko Senjata Wanjie

Gugat Suhartoyo ke PTUN: Paman Gibran, Anwar Usman Tetap Ingin Jadi Ketua MK******

JAKARTA — Isi gugatan Anwar Usman terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta akhirnya terungkap.

Anwar tetap ingin menjabat sebagai Ketua MK dipulihkan seperti semula. Hal tersebut termaktub dalam detail perkara No. 604/G/2023/PTUN.JKT yang dilayangkan Anwar Usman pada November 2023 lalu.

Promosi Lolos Kurasi, 15 UMKM Ini Unjuk Gigi di Kick-Off HUT ke-128 BRI

Dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN via Bisnis.com, Anwar Usman selaku penggugat ingin hakim mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan MK No. 17/2023 tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028.

Di sisi lain, MK selaku tergugat diminta untuk menunda pelaksanaan keputusan pengangkatan Suhartoyo itu selama proses pemeriksaan perkara sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Sementara itu, dalam pokok perkara, Anwar Usman ingin keputusan pengangkatan Suhartoyo dinyatakan batal atau tidak sah oleh PTUN.

MK juga diminta untuk mencabut keputusan tersebut, merehabilitasi nama baiknya, serta mengembalikan kedudukannya sebagai Ketua MK.

“Mewajibkan tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan penggungat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2023-2028, seperti semula sebelum diberhentikan,” demikian bunyi angka terakhir pokok perkara gugatan Anwar Usman.

Adapun, perkara ini telah memasuki tahap persidangan. PTUN menggelar pembacaan gugatan dan sikap majelis atas permohonan pihak terkait secara elektronik pada hari ini, Rabu (31/1/2024) pukul 10.00 WIB.

Diberitakan sebelumnya, Anwar Usman yang juga masih berstatus sebagai hakim konstitusi telah menggugat Ketua MK Suhartoyo ke PTUN Jakarta pada November tahun lalu, tepatnya Jumat (23/11/2023).

Gugatan tersebut dilayangkan seusai Majelis Kehormatan MK (MKMK) ad hoc yang diketuai Jimly Asshiddiqie mengeluarkan putusan No. 02/MKMK/L/11/2023, yang mencopot Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua MK karena pelanggaran etik berat dalam putusan No. 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia capres-cawapres.

Sebagai amanat dari putusan MKMK tersebut, MK lantas menggelar rapat pleno yang kemudian menunjuk Suhartoyo untuk menggantikan Anwar Usman sebagai Ketua MK.

Suhartoyo akhirnya mengucapkan sumpah sebagai Ketua MK pada Senin (13/11/2023).

Sebelum melayangkan gugatan, paman cawapres Gibran Rakabuming Raka ini telah mengajukan keberatan atas pengangkatan Suhartoyo melalui surat keberatan administratif atas Surat Keputusan (SK) No. 17/2023 tertanggal 9 November 2023.

Sebagai respons atas keberatan itu, para hakim konstitusi menegaskan bahwa pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK periode 2023–2028 adalah karena melaksanakan putusan MKMK dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Gugat Suhartoyo ke PTUN, Anwar Usman Tetap Ingin Jadi Ketua MK!”