joker depo

zaman prasejarah yang tak terbatas

Mendag Resmikan Okabe Gallery Jepang, Nilai Investasi Hampir Rp400 M******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meresmikan Okabe Gallery dengan nilai investasi hampir Rp400 miliar di Serpong, Tangerang Selatan, Jumat (19/5).

Okabe Gallery merupakan toko bahan bangunan berkonsep pertama di Indonesia besutan PT Okabe Hardware Indonesia (OHI), perusahaan penanaman modal asing yang merupakan anak perusahaan Okabe Co., Ltd Japan yang berpusat di Tokyo, Jepang.

"Kita baru saja meresmikan gallery Okabe menunjukkan kepercayaan negara-negara sahabat untuk investasi di sini karena melihat keadaan kita mumpuni," ungkap Zulkifli Hasan.

Zulkifli menuturkan perekonomian Indonesia kembali menunjukkan resiliensi di tengah dinamika perekonomian global yang terus melambat. Hal ini tercermin dari pertumbuhan
ekonomi nasional yang melanjutkan tren yang kuat pada kuartal I 2023, yakni sebesar 5,03 persen (yoy).

Ia menyebut kuatnya pertumbuhan ekonomi kuartal I 2023 didukung oleh aktivitas konsumsi rumah tangga yang memiliki kontribusi sebesar 52,88 persen. Sektor ritel pun memiliki kontribusi penting dalam mendorong konsumsi rumah tangga tersebut.

Lihat Juga : Pejabat BI hingga Anak Buah Sri Mulyani Lolos Seleksi Tahap II DK OJK

Dalam kesempatan yang sama, Vice President PT OHI Budi Arianto Kho menyebut nilai investasi pembukaan Okabe Gellery hampir Rp400 miliar.

"Nilai investasinya hampir mencapai Rp400 miliar. Gedung ini adalah milik Okabe. Jadi sudah beli Rp200 miliar dan sisanya adalah investasi untuk stok dan renovasi lainnya," ujarnya.

Budi pun menyebut semua pekerja di Okabe Gallery adalah masyarakat lokal. Ia mengatakan Okabe memang berasal dari Jepang, namun 99 persen karyawan adalah warga Indonesia.

"Terutama di Tangerang Selatan semua pekerja kita dari sini," ucapnya.

Budi menambahkan hampir semua produk yang dijual di Okabe Gallery pun merupakan buatan Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

[Gambas:Video CNN]

Panggil si jenius

PUPR Kantongi Usulan Tiga Jalan Rusak Jambi Untuk Diperbaiki Pusat******

Menteri PUPRBasuki Hadimuljono telah mengantongi usulan tiga ruas jalan rusak di Provinsi Jambiuntuk diambil alih perbaikannya dari pemerintah daerah.

Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.

Dilansir dari keterangan resmi Kementerian PUPR, Rabu (17/5), ketiga usulan itu yakni Ruas Jalan Batas Kota Jambi (Desa Tangkit) - Simpang Desa Sungai Gelam sepanjang 5,6 kilometer (km).

Kemudian, Jalan Tugu PMD-Jalan Poros Kuala Jambi menuju Jalan Jerambah Beton Kampung Laut sepanjang 8 km.

Basuki menyebut penanganan kedua ruas yang disebut terakhir juga untuk mendukung hasil-hasil perkebunan seperti kelapa sawit, kopi liberika, dan kelapa dalam.

Kebijakan tersebut tak lepas dari tinjauan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada sejumlah jalan rusak di Jalan Ruas Kota Jambi-Sungai Gelam hari ini. Ia merinci Jambi punya 10 ribu km jalan kabupaten/kota.

Dari jumlah itu, sekitar 4.600 km atau hampir separuhnya rusak. Lalu, ada jalan provinsi sepanjang 1.030 km dengan seperempatnya alias 250 km rusak. Sedangkan jalan nasional di Jambi ada 1.300 km dengan kerusakan terjadi pada 130 km ruas jalan.

"Yang kita cek tadi jalan produksi untuk nanas ke sana, benar, rusak. Itu masuk akan kita mulai (perbaikan) Juli-Agustus. Yang tadi jalan kabupaten, ini jalan provinsi juga akan diambil alih oleh pusat dan segera dikerjakan," kata Jokowi di Jambi, Selasa (16/5) lalu.

"Karena kalau tidak, yang namanya jalan logistik itu sangat penting sekali, jalan produksi itu sangat penting sekali, itu yang didahulukan. Apalagi rusak parah, harus segera dikerjakan," sambung Jokowi.

Ia menegaskan jalan yang dikunjunginya di Jambi termasuk ke dalam kategori rusak parah. Hal tersebut diperkuat dengan data Kementerian PUPR.

Mantan wali kota Solo itu juga mengklaim mengantongi data kerusakan sejumlah ruas jalan tersebut, di mana salah satu sumbernya adalah aduan masyarakat. Jokowi menegaskan dirinya turut mengonfirmasi data serta aduan tersebut kepada gubernur hingga bupati atau walikota setempat.

"Ini harusnya dikerjakan daerah semua, provinsi sendiri, kabupaten sendiri. Tapi karena jalan di seluruh tanah air yang bagiannya kabupaten/kota dan provinsi, tadi kan saya sampaikan separuhnya, dikerjakan bareng-bareng belum tentu selesai. Mungkin ini dalam waktu 2-3 tahun akan kita kejar, secepatnya," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Paus Bola Basket

Langkah Tak Mendidik Jokowi Ambil Alih Perbaikan Jalan di Lampung******

Kerusakan jalandi Lampungviral belakangan ini usai konten kreator asal Kabupaten Lampung Timur bernama Bima Yudho Saputro mengkritik pembangunan kampung halamannya diTikTok.

Bima menyebut Lampung tak kunjung maju karena banyak jalan yang rusak. Viral kerusakan jalan itu mendapatkan perhatian khusus dari Presiden Jokowi. 

Akhir pekan lalu, Jokowi meninjau langsung jalan rusak di Lampung tersebut. Dengan menaiki mobil dinasnya, ia dan sejumlah menteri menjelajahi jalan rusak tersebut.

Usai peninjauan, Jokowi mengatakan pemerintah pusat akan mengambil alih perbaikan jalan tersebut. Rencananya, Kementerian PUPR menggelontorkan dana Rp625 miliar untuk membiayai perbaikan jalan tersebut. 

Pengambilalihan tanggung jawab, dilakukan karena Pemerintah Daerah Lampung sudah 'angkat tangan' alias menyerah dalam memperbaiki jalan tersebut.  

"Tahun ini, pemerintah pusat khususnya untuk Lampung akan mengucurkan dana Rp800 miliar untuk 15 ruas jalan rusak, termasuk ruas Jalan Seputih Raman-Rumbia, Lampung Tengah," kata Jokowi saat meninjau jalan rusak di Seputih Raman, Lampung Tengah, Jumat (5/5).

Ia menyebut perbaikan jalan di Lampung akan dimulai pada Juni 2023 mendatang. Kepala Negara RI itu langsung memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono untuk menggarap jalan tersebut.

Menurutnya, perbaikan jalan rusak tersebut langsung dikebut pemerintah pusat lantaran kerusakan sudah berlangsung lama. Selain itu, ia menyinggung soal pengambilalihan wewenang perbaikan jalan rusak bagi daerah tidak mampu.

"Secepat-cepatnya dimulai (perbaikan jalan), yang rusak, yang kira-kira provinsi tidak memiliki kemampuan, kemudian kabupaten tidak memiliki kemampuan akan diambil alih oleh Kementerian PU. Utamanya yang jalannya rusak parah," kata Jokowi di Pasar Natar, Lampung.

Namun, aksi Presiden Jokowi mengambil alih perbaikan jalan rusak di Lampung dinilai sebagai pahlawan kesiangan. Langkah ini juga disebut gimik dan tidak mendidik pemerintah daerah (pemda).

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira misalnya, tidak sepakat dengan aksi Jokowi. Menurutnya, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Lampung sudah memadai, hanya saja salah alokasi.

"Kalau dilihat APBD Lampung kan cukup, Rp7 triliun lebih. Yang salah selama ini kan alokasi belanjanya, banyak ke belanja pegawai, belanja barang, sementara belanja modal yang berkaitan dengan infrastruktur misalnya itu kecil. Jadi salah alokasi Lampung itu," katanya kepada CNNIndonesia.com, Senin (8/5).

"Kalau misalnya pemerintah pusat seperti pahlawan kesiangan yang memberikan anggaran untuk perbaikan jalan, itu berarti anggaran yang sudah dialokasikan di Pemda Lampung, di APBD gimana? Itu yang akan jadi pertanyaan soal tata kelola governancedan juga akuntabilitas," sambung Bhima.

Bhima menyinggung manuver Jokowi di balik viralnya jalan rusak Lampung adalah langkah yang tidak mendidik pemda. Menurutnya, jalan provinsi adalah kewenangan pemerintah provinsi (pemprov), begitu pula jalan kabupaten yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten (pemkab).

Alih-alih mengambil wewenang perbaikan jalan ke pusat, Bhima meminta Jokowi menegur Pemda Lampung. Menurutnya, harus ada sanksi tegas dari pemerintah pusat terkait salah alokasi anggaran tersebut.

"Ini khawatir menimbulkan iri dari pemda lain yang mengambil jalan pintas, tidak apa-apa diviralkan oleh warganya karena tidak diurus jalannya. Kemudian presiden atau menteri datang jalannya jadi mulus, minta anggaran dari pemerintah pusat. Ini pengelolaan anggaran macam apa?" kritik Bhima.

Di lain sisi, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta sekaligus CEO Narasi Institute Achmad Nur Hidayat pengambilalihan tanggung jawab perbaikan jalan rusak di Lampung oleh Jokowi merupakan kebijakan yang tak tepat dalam manajemen keuangan negara.

"Saya kira kata pengambilalihan oleh pusat adalah komunikasi politik yang sebenarnya tidak tepat dalam manajemen keuangan negara," sambung Achmad.

Achmad lantas mengutip penjelasan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang menyebut Pemda Lampung punya anggaran Rp2,16 triliun, di mana khusus untuk Provinsi Lampung ada anggaran Rp886,8 miliar untuk perbaikan jalan.

Selain itu, ada gelontoran dana APBN untuk pemeliharaan jalan di Lampung. Dana dikucurkan melalui dia keran. Pertama, dari belanja Kementerian PUPR untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan nasional dengan alokasi sebesar Rp588,7 miliar di 2023.

Kedua, dana transfer dari pusat ke pemda untuk pembangunan jalan (DAK Fisik) untuk Provinsi/Kabupatan/Kota seluruh Lampung sebanyak Rp402,44 miliar untuk 231,9 km jalan.

Menurutnya, aksi Jokowi ke Lampung hanya mengambil momen. Achmad menegaskan tidak ada anggaran baru yang digelontorkan pemerintah pusat untuk perbaikan jalan rusak tersebut.

"Jadi narasi Presiden (Jokowi) kemarin ada tambahan anggaran dana untuk Lampung itu misleadingalias menyesatkan. Karena kasus Lampung viral, Presiden mengambil momen dengan berkunjung ke Lampung yang sebenarnya tidak membawa perubahan anggaran baru," tegasnya.

"Kedatangan Presiden ke Lampung lebih banyak gimik dan misleading. Yang sebenarnya terjadi adalah tidak ada perubahan anggaran baru ke Lampung. Bisa dibilang, publik khususnya Lampung kena prank Presiden," tandas Achmad.

Berpotensi Jadi Temuan BPK

Kelahiran kembali Naruto

Karyawan Amazon Ancam Mogok Kerja Usai Diminta Masuk Kantor******

Sejumlah karyawan Amazonberencanamogok kerjamulai 31 Mei 2023 buntut kebijakan kembali bekerja dari kantor alias working from office(WFO).

Ancaman mogok kerja ini juga menjadi sinyal munculnya ketegangan di tengah para karyawan setelah perusahaan melakukan beberapa kali pemutusan hubungan kerja (PHK) massal beberapa waktu belakangan.

Pekerja yang berpartisipasi untuk mogok ini memiliki dua tuntutan. Pertama, meminta perusahaan untuk mempertimbangkan dampak iklim di garis depan pengambilan keputusan WFO. Kedua, memberikan fleksibilitas yang lebih besar terkait bagaimana dan di mana karyawan bisa bekerja.

Pekerja yang meminta untuk tidak disebutkan namanya itu juga mengatakan para karyawan memfokuskan upaya pemogokan di kantor pusat Amazon di Seattle. Namun, karyawan di luar kantor itu pun bisa ikut berpartisipasi secara virtual.

Salah satu kelompok internal yang memelopori pemogokan minggu depan adalah Karyawan Amazon untuk Keadilan Iklim (AECJ). AECJ merupakan koalisi yang juga memprotes perusahaan karena tidak bertindak terhadap perubahan iklim pada 2019.

Lihat Juga : ANALISISJK dan Tudingan Bayar Utang Jumbo Rezim Jokowi Rp1.000 T per Tahun

"Untuk menumbuhkan tempat kerja berkelas dunia yang beragam, kami memerlukan rencana nyata untuk mengatasi dampak iklim dan pilihan kerja yang fleksibel," kata AECJ.

Ikrar Iklim Amazon, yang ditandatangani pada 2019, mengikat perusahaan untuk mencapai nol emisi karbon pada 2040. Namun, AECJ mengecam janji tersebut sebagai 'hype' dan menuntut tindakan nyata.

Di sisi lain, Amazon mengklaim telah membuat kemajuan dalam memenuhi tujuannya, termasuk dengan menempatkan ribuan kendaraan pengiriman listrik. Selain itu, raksasa e-commerce itu juga terus berinvestasi untuk mengurangi emisi karbon.

Amazon pun mengklaim punya tujuan untuk memberdayakan 100 persen operasinya dengan energi terbarukan pada 2030, dan diharapkan untuk memenuhi tujuan tersebut pada 2025.

"Kami menghormati hak karyawan kami untuk mengungkapkan pendapat mereka," kata juru bicara Amazon Rob Munoz.

Menanggapi kekhawatiran karyawan tentang kembali ke kantor, Munoz mengatakan perusahaan telah mengalami beberapa pekan yang luar biasa dengan lebih banyak karyawan di kantor. Menurutnya, WFO memberikan energi yang baik di antara karyawan di kantor pusat.

"Kami telah mendengar ini dari banyak karyawan dan bisnis di sekitar kantor kami," kata Munoz.

"Sehubungan dengan topik spesifik yang diangkat oleh kelompok karyawan ini, kami telah menjelaskan pemikiran kami di berbagai forum selama beberapa bulan terakhir dan akan terus melakukannya," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Bai Yeyi

Viral Arisan Rp2,5 M 'Ibu******

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulsel, Barat, dan Tenggara (Sulselbarta) menyatakan sedang memantau kegiatan arisanibu-ibu di Makassardengan nilai diduga mencapai lebih dari satu miliar.

Kegiatan arisan itu diketahui berdasarkan rekaman video yang beredar luas di Makassar. Dalam video itu tampak sejumlah ibu-ibu berkumpul dan salah satu wanita memegang nama-nama peserta yang akan dikocok di salah satu kafe di Makassar. Kemudian terlihat tumpukan uang yang ditaksir mencapai Rp 2,5 miliar.

Lihat Juga : KPK Cecar Adik Rafael Alun Soal Kepemilikan Aset Bernilai Tinggi

Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Sulselbarta pun memantau pemilik arisan tersebut yang diduga seorang pengusaha kosmetik di Makassar.

"Kami memantau mereka. Apalagi ketika mereka online di salah satu media sehingga pemantauannya dari situ, mulai dari gaya hidupnya, gaya pamer hartanya semua. Termasuk jualan online dan itu transaksinya pasti kita pantau," kata Plt. Kabid P2Humas Kanwil DJP Sulselbarta, Alimuddin Lisaw, Minggu (21/5).

Menurut Alimuddin, sejumlah pengusaha yang memanfaatkan media sosial sebagai tempat bertransaksi banyak yang tidak taat pajak.

Ia pun mengimbau pengusaha, selebgram dan youtuber agar melaporkan SPT dan pajak penghasilannya.

"Tapi, pajak terus memantau, tapi bukan hanya sekarang. Itu sudah menjadi kerjaan rutin kami dan sosial media adalah sumber informasi untuk lebih memantau mereka," ujarnya.

Lihat Juga : PPATK Duga Puluhan Miliaran Rupiah di Deposit Box Rafael Hasil Suap

Kronik Aslan: Kesulitan

Kripto Papan Atas Rontok di Awal Pekan******

Harga mayoritas aset kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar kompak melemah pada perdaganganSenin (22/5) pagi. Bitcoin layu diikuti 9 koin teratas lainnya.

Mengutip coinmarketcap, Bitcoin jatuh 2 persen ke harga US.656 per keping. Begitu pun Ethereum merosot 0,9 persen ke US.801 per koin.

Sementara itu, BNB terkoreksi 1,5 persen ke US5 per koin. Kemudian XRP anjlok 2,5 persen ke US<句子>,456 per koin. Tren sepekan, koin buatan Ripple Labs ini terpantau naik 6,8 persen.

Polygon turut loyo di harga US<句子>,850 per keping imbas pelemahan 2,9 persen. Lalu, Solana terkoreksi 3,5 persen ke US,55 per koin.

Tether dan USD Coin yang merupakan stable coin, masih setia di harga US per keping. Keduanya berfluktuasi tipis di bawah 1 persen.

Pemerintah masih melarang penggunaan kripto sebagai alat pembayaran. Namun, kripto termasuk komoditas bursa berjangka, sehingga bisa digunakan sebagai aset investasi maupun komoditas yang diperjualbelikan oleh para pelaku pasar.

Aset kripto diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan lewat Peraturan Bappebti No 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.

Aturan kripto juga tercantum dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

[Gambas:Video CNN]