demo slot lucky god 2

Istri saya adalah seorang kepala suku

UMP Sulawesi Barat 2024 Jadi Rp2,9 Juta, Cuma Naik Rp43 Ribu******

Upah minimum provinsi (UMP) Sulawesi Barat(Sulbar) 2024 resmi naik Rp43.163 dari Rp2.871.795 ke Rp2.914.958.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulbar Andi Farid Amri mengatakan kenaikan upah 1,5 persen ini sudah sesuai PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

"Pemerintah menaikkan UMP Sulbar karena harga kebutuhan rumah tangga yang juga meningkat. Hal itu telah menjadi bahan pertimbangan kenaikan di Sulbar," ucap Andi, dikutip dari Antara, Selasa (21/11).

Andi mengungkapkan keputusan ini juga sudah melalui rapat yang melibatkan berbagai pihak terkait. Ada Dewan Pengupahan Sulbar yang terdiri dari unsur pemerintah provinsi, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), akademisi, serta perwakilan serikat buruh dan pekerja.

Andi berterima kasih kepada stakeholder terkait, baik dari pengusaha, akademisi, hingga serikat buruh dan pekerja. Menurutnya, seluruh elemen ini bersama-sama merumuskan UMP Sulbar 2024 demi kesejahteraan tenaga kerja dan kemajuan pembangunan daerah tersebut.

Harapannya, UMP yang baru ini bisa dijalankan oleh setiap perusahaan di Sulawesi Barat. Andi menegaskan pekerja juga adalah aset perusahaan sehingga penting memikirkan kesejahteraannya dan memberikan kehidupan yang layak.

[Gambas:Video CNN]

novel tulang debu

Menilik Celah Korupsi Proyek Infrastruktur Berkaca pada Kasus Tol MBZ******

Kasus korupsi kembali terjadi di proyek infrastruktur. Kali ini, kasus korupsi diduga terjadi dalam pembangunan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II alias Tol MBZ pada 2016-2017, yang tengah disidik Kejaksaan Agung (Kejagung).

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi mengatakan modus yang dilakukan adalah mengurangi spesifikasi atau volume proyek dan mengatur pemenang tender.

Ia menjelaskan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh tiga tersangka, yakni Djoko Dwijono (DD) selaku Dirut PT Jasamarga Jalan layang Cikampek (JCC) periode 2016-2020, YM selaku Ketua Panitia lelang proyek JCC, serta TBS selaku tenaga ahli jembatan PT LAPI Ganeshatama Consulting.

Kasubdit TPPU Direktorat Penyidikan Jampidsus Haryoko Ari Prabowo mengatakan aksi korupsi tersebut dilakukan para tersangka dengan mengurangi spesifikasi atau volume proyek.

Ia menyebut proyek jalan layang yang seharusnya dibangun dengan menggunakan rangka beton itu justru diubah menjadi rangka baja.

Kendati demikian, Haryoko enggan membeberkan lebih lanjut siapa sosok tersangka yang berperan melakukan perubahan tersebut.

Kejagung masih berkoordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung total kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut.

Kasus korupsi di proyek infrastruktur bukan kali pertama terjadi. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat menemukan jumlah kasus dan kerugian negara akibat korupsi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), khususnya pembangunan infrastruktur, setiap tahun masih tinggi.

Pada 2022, ada 250 dari 579 total kasus korupsi yang ditindak aparat penegak hukum berkaitan dengan PBJ. Dari 250 kasus itu, 58 persen di antaranya merupakan PBJ infrastruktur, termasuk pembangunan jalan dan jembatan.

ICW yakin korupsi infrastruktur lebih tinggi di lapangan dibanding angka penindakan yang dilakukan penegak hukum.

Lantas, bagaimana celah terjadinya korupsi dalam proyek infrastruktur?

Lihat Juga : Menpan RB Ungkap 'Bonus' Bagi 2.000 PNS Pertama yang Mau Pindah ke IKN

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah melihat maraknya kasus korupsi di proyek infrastruktur terjadi lantaran tata kelola yang tidak baik, dari mulai perencanaan hingga pengawasan proyek.

"Dalam hal ini Kementerian PUPR dan para pemenang tender harusnya menerapkan tata kelola good corporate. Tapi itu ternyata lemah sekali mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan, jadi penuh dengan pelanggaran integritas," katanya kepadaCNNIndonesia.com, Rabu (22/11).

Trubus mengatakan pelanggaran integritas oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proyek infrastruktur merupakan masalah klasik yang kerap terjadi. Mengerutnya, akar masalah bukan terjadi pada sistem, melainkan sumber daya manusia (SDM).

Ia menambahkan pelanggaran integritas juga dipicu oleh tenggat waktu pengerjaan yang sering dikebut, khususnya untuk Proyek Strategis Nasional (PSN). Akibatnya, pengawasannya lemah.

Lanjut ke halaman selanjutnya...

Perencanaan Lemah hingga Partisipasi Publik Rendah Jadi Celah

Zaman Hebat Senjata Ajaib

Jasamarga Buka Tutup GT Cibitung 3 Buntut Macet Demo Buruh******

PTJasamargaTransjawa Tol (JTT) melakukan buka tutup secara situasional akses Gerbang Tol (GT) Cibitung 3. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di Kawasan Industri Cibitung imbas Aksi Demo BuruhKawasan Industri MM2100 Cibitung.

Pengelola Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek ini sempat melakukan penutupan akses GT Gerbang Tol Cibitung pada pukul 10.00 WIB. Kemudian pada pukul 12.25 WIB, akses GT Cibitung 3 dibuka kembali. Selang 15 menit setelah dibuka, akses tersebut kembali di tutup atas diskresi pihak Kepolisian.

"PT Jasamarga Transjawa Tol memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat kejadian yang dimaksud," terang perusahaan dalam keterangan resmi.

Selain itu, pengelola juga melakukan sosialisasi dengan memasang media luar ruang berupa Dynamic Message Sign(DMS) di KM 15 arah Cikampek Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek.

Perusahaan mengimbau kepada seluruh pengguna jalan agar mengantisipasi perjalanan, memastikan kendaraan dalam keadaan prima, saldo uang elektronik cukup, dan mengisi bahan bakar sebelum memulai perjalanan.

"Selalu berhati-hati dan menaati rambu-rambu lalu lintas yang berlaku," imbau perusahaan.

Kelompok buruh menggelar demo menolak besaran kenaikan upah minimum yang minim di sekitar simpang Cibitung, Kabupaten Bekasi hari ini. Mereka menutup jalan utama Bekasi-Cikarang sejak pagi tadi.

Berdasarkan informasi yang dibagikan akun media sosial X, ATCS Kabupaten Bekasi, @atcskabbekasi, demo buruh sudah berlangsung mulai pukul 09.04 WIB.

[Gambas:Video CNN]

Toko Kelontong Dewa dan Setan

Teten Ungkap Kredit Macet 421 Pelaku UMKM Tembus Rp22 T******

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM)Teten Masduki mencatat kredit macetpelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mencapai Rp22,9 triliun.

Adapun jumlah pelaku UMKM yang kreditnya bermasalah tersebut sebanyak 421 ribu orang.

"Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program restrukturisasi UMKM, total kredit yang bermasalah adalah sebesar Rp22,9 triliun yang mencakup 421 ribu pelaku UMKM," ungkap Teten dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (23/11).

Teten menambahkan atas hasil evaluasi tersebut, terdapat tiga arahan presiden yang disampaikan di dalam rapat kabinet.

Pertama, mencari solusi dan evaluasi atas permasalahan kredit UMKM yang berpihak kepada pelaku UMKM. Kedua, meningkatkan porsi kredit UMKM dari 25 persen pada 2023 menjadi 30 persen pada 2024.

Ketiga, menyelesaikan hal-hal yang terkait kriteria hapus buku dan hapus tagih serta restrukturisasi UMKM kurang dari satu bulan.

Teten merinci sejumlah aturan yang menjadi alas hukum hapus tagih, yakni Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

Lihat Juga : Pertamina Selidiki Sumur Keluar Minyak Pertalite di Sintang Kalbar

"Dalam peraturan ini menyebutkan bahwa kredit macet adalah salah satunya dapat diselesaikan dengan restrukturisasi kredit," ucap Teten.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap total jumlah kredit UMKM seluruh Indonesia mencapai Rp1.376 triliun per Mei 2023. Sementara, total kredit macetnya mencapai Rp53,81 triliun.

Jika dilihat jumlah kredit dan kredit macet UMKM ini terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Lihat saja, pada 2018 jumlah kredit UMKM mencapai Rp969 triliun, sedangkan jumlah kredit macetnya mencapai Rp32,42 triliun.

Angka tersebut kemudian meningkat pada 2019. Pada tahun itu, jumlah kredit UMKM mencapai Rp1.044 triliun, sementara jumlah kredit macetnya mencapai Rp36,21 triliun.

Pada 2020, jumlah kredit UMKM kembali naik menjadi Rp1.088 triliun. Adapun jumlah kredit macetnya mencapai Rp43,11 triliun.

Jumlah kredit UMKM kembali naik pada 2021, yakni Rp1.221 triliun. Sementara, jumlah kredit macetnya mencapai Rp46,75 triliun.

Selanjutnya, kredit UMKM naik lagi menjadi Rp1.348 triliun per Desember 2022. Sedangkan jumlah kredit macetnya mencapai Rp46,8 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Loli lich-ku luar biasa

Daftar 5 Daerah dengan Besaran UMP 2024 Tertinggi se******

Sejumlah pemerintah daerah telah mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2024. Berdasarkan kenaikan tersebut, DKI Jakartamasih berada di urutan nomor satu di jajaran daerah dengan besaranUMP tertinggi.

Kenaikan UMP 2024 sendiri diumumkan sejak Selasa (21/11) kemarin. Setiap daerah pun memiliki kenaikan upah yang beragam. Hal ini tergantung besaran inflasi dan pertumbuhan ekonomi di daerah bersangkutan.

Adapun dasar perhitungannya UMP 2024 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan baru 30 gubernur yang telah menetapkan UMP di wilayahnya masing-masing.

"Kami sangat mengapresiasi kerja keras Dewan Pengupahan Provinsi yang telah berembuk secara Triparti di masing masing wilayah sehingga menghasilkan rekomendasi penyesuaian upah minimum untuk tahun depan, dan selanjutnya ditetapkan oleh gubernur," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam pernyataan resminya Selasa malam.

Ida mengatakan dari seluruh provinsi yang telah menetapkan UMP, terdapat 3 provinsi yang tidak sesuai dengan PP Pengupahan terbaru. Namun, ia tak merinci gubernur mana saja itu.

Lihat Juga : Daftar 5 Daerah dengan Kenaikan UMP 2024 Tertinggi

Berikut daftar 5 lima daerah dengan UMP terbesar di Indonesia.

1. DKI Jakarta

Pemerintah Daerah DKI Jakarta mengetok UMP di ibu kota sebesar Rp5.067.381 juta per bulan pada 2024. Dengan begitu, DKI Jakarta menjadi wilayah dengan UMP tertinggi di Indonesia.

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan UMP DKI tersebut naik sekitar 3,38 persen dibandingkan UMP tahun ini yang sebesar Rp4,9 juta.

"Jadi rupiahnya dari Rp4,9 juta menjadi Rp5.067.381 juta. Sekitar 0,3 alfanya," kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta.

2. Bangka Belitung

Menyusul DKI Jakarta, UMP 2024 Bangka Belitung telah ditetapkan sebesar Rp3.640.000.

Angka itu naik 4,04 persen atau Rp141.521 dari UMP 2023, yakni Rp3.498.479.

Meski begitu, kenaikan tahun depan lebih rendah dibandingkan 2023 yakni naik 7,5 persen.

3. Sulawesi Utara

Selanjutnya, Sulawesi Utara menetapkan UMP 2024 sebesar Rp3.545.000. Angka ini naik 1,67 persen dari sebelumnya Rp3.485.000.

Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey menilai kenaikan upah untuk tahun depan sudah ideal.

"Saya kira sangat kondusif. Karena pengusaha dan serikat pekerja juga memahami, ekonomi kita membaik, tapi kan masih menanjak terus," kata Dolly.

4. Aceh

Pemerintah Aceh menetapkan UMP 2024 sebesar Rp3.460.672. Angka ini naik 1,38 persen atau Rp47.006 dari UMP sebelumnya, yakni Rp3.413.666.

Keputusan ini diambil usai Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki menerima rekomendasi dari Dewan Pengupahan Aceh. Sebelumnya, Dewan Pengupahan Aceh melakukan sidang pleno pada Jumat (17/11).

5. Sumatera Selatan

Pemerintah Sumatera Selatan mengetok besaran UMP 2024 sebesar Rp3.456.874. Upah tahun depan naik 1,55 persen dari tahun ini, yakni Rp3.404.177.

Penjabat Gubernur Sumsel Agus Fatoni mengatakan UMP itu berlaku bagi pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun. Sementara, bagi perusahaan yang mengupah pekerja lebih tinggi dari UMP 2024 dilarang untuk menurunkannya.

[Gambas:Video CNN]

Master Fantasi Super

UMP Banten 2024 Hanya Naik Rp66 Ribu Jadi Rp2,7 Juta******

Upah Minimum Provinsi (UMP) Banten 2024 naik hanya Rp66.532 atau 2,5 persen menjadi Rp2.727.812.

Sementara, UMP 2023 yang sebesar Rp 2.661.280.

Ketetapan upah buruh di 2024 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Banten nomor 561/Kep.287-Huk/2023 tentang penetapan Upah Minimun Provinsi (UMP) Banten.

Dalam surat yang diteken Pj Gubernur Banten Al Muktabar, kenaikan UMP 2024 mengikuti sejumlah aturan. Pertama, PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan.

Kemudian, UU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah (PP) Pengganti UU Nomor 2 tahun 2022, tentang Cipta Kerja.

"UMP sebagaimana dimaksud berlaku bagi pekerja dengan masa kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan," isi SK gubernur itu.

"Penyelesaian permasalahan upah minimum dinegosiasikan antara pengusaha dengan pekerja secara bipartit dan dilaporkan kepada Gubernur Banten melalui Disnakertrans," kutipan lainnya.

[Gambas:Video CNN]