gacor 2023

Pencuri besar

Tom Lembong Jawab Tudingan Gibran Soal Berikan Contekan ke Cak Imin******

SOLO —Nama Tom Lembong beberapa kali disebut Gibran Rakabuming Raka pada Debat Cawapres 2024, Minggu (21/1/2024) malam saat memberi pertanyaan kepada Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Mendengar namanya disebut-sebut, Tom Lembong pun memberikan tanggapan santai kepada Gibran. Co-captain Timnas AMIN yang hadir pada salah satu acara di CNBC mengatakan sangat mengapresiasi Gibran yang berkali-kali menyebut namanya.

Promosi Rancang Masa Depanmu Sejak Dini! DPLK BRI Ajak UMKM Persiapkan Dana Pensiun

“Saya sangat mengapresiasi buat Gibran yang berkali-kali menyebut nama saya. Tentunya selama tujuh tahun saya membuat contekan,menulis pidato, dan berbicara untuk ayahnya, Pak Presiden,” katanya.

Mantan Menteri Investasi pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo periode 2014-2019 itu menyebut ada kerinduan di balik sosok Gibran yang berulang kali menyebut namanya pada Debat Cawapres 2024.

“Saya mendeteksi ada kerinduan rupanya, karena saya tidak lagi di situ untuk memberikan masukan yang berkualitas. Sekarang yang menerima manfaat dari masukan saya adalah Anies dan Muhaimin. Saya sangat mengapresiasi. Saya tegaskan bahwa saya hanya muka publik dari tim yang luar biasa yang banyak anak muda, cerdas, luar biasa, cemerlang. Dia puji saya, tapi sebenarnya ini team workyang memberikan substansi materi kepada Pak Muhaimin,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui, nama Tom Lembong disebut Gibran awalnya dari Cak Imin yang merasa tidak puas dengan pertanyaan Gibran terkait kawasan bioregional. Cak Imin menyebut pembangunan di Indonesia tidak bisa disamaratakan.

“Pertanyaan saya tidak terjawab sama sekali. Karena di UU kita juga dinyatakan potensi bioregional kita itu adalah bahwa wilayah nasional kita bukan terbagi bukan saja karena politik dan administrasi, tetapi ekosistem lingkungannya ada sekaligus juga komunitas masyarakat yang tumbuh juga menjadi pertimbangan. Papua misalnya, jangan pernah salah dalam membangun Papua. Papua harus berbasis pemerataan dan keadilan yang sempurna. Maluku misalnya, dengan kekuatan maritimnya. Maluku menjadi bioregional untuk pengembangan ekonomi kelautan dan perikanan,” ujar Cak Imin, dalam debat keempat Pilpres 2024 di JCC Senayan, Minggu (21/1/2024).

Gibran kemudian membalas. Dia menegaskan pembangunan ke depan tak lagi Jawa-sentris.

“Harus Indonesia-sentris, pembangunan IKN sebagai simbol transformasi pembangunan Indonesia, Papua dan lain-lain. Itu kan tadi sudah saya jawab. Intinya sekali lagi pembangunan tak boleh Jawa-sentris, harus lebih memerhatikan masyarakat terutama yang di luar Jawa, biar bisa merasakan akses konektifitas yang lebih baik,” kata Gibran.

Gibran juga mengatakan inflasi harus diturunkan, kemudian meningkatkan peluang kerja, serta menumbuhkan titik pertumbuhan ekonomi baru.

Pada momen inilah Gibran menilai Cak Imin tidak memahami pertanyaannya sendiri. Gibran lantas menuding Cak Imin mendapat bocoran dari Tom Lembong.

“Itu kan tadi sudah saya jawab Gus. Mungkin Gus Muhaimin juga tak paham dengan pertanyaan yang diberikan ke saya, mungkin itu kan dapat contekandari Pak Tom Lembong,” ucapnya.

Penjahat terkuat di alam semesta

KPU Tegaskan UU Pemilu Perbolehkan Presiden Ikut Kampanye******

SOLO —Anggota KPU RI, Idham Holik, mengatakan bahwa Undang-Undang Pemilu memperbolehkan presiden dan menteri untuk ikut berkampanye.

“UU Pemilu khususnya pasal 281 ayat 1 memperbolehkan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota ikut dalam kegiatan kampanye,” ujar Idham di Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Promosi Solo Technopark & Penajam Paser Utara Kerja Sama Siapkan Tenaga Kerja Kompeten

Adapun Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) berbunyi, “Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan: a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Kendati demikian, aturan tersebut melarang presiden dan menteri menggunakan fasilitas negara. Selain itu, dia menuturkan presiden dan menteri juga wajib untuk cuti jika akan berkampanye.

“Norma tersebut mengatur dengan persyaratan kondisional. Sebagaimana diatur, di persyaratan tersebut tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya,” katanya sebagaimana dilansir Antara.

Sementara fasilitas pengamanan, sambung Idham, boleh digunakan oleh presiden dan menteri. Pasalnya, UU Pemilu memberikan pengecualian pada fasilitas pengamanan.

“Kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan menjalani cuti,” tambah Idham.

Dia enggan berkomentar lebih jauh terkait adanya kekhawatiran konflik kepentingan bila presiden ikut berkampanye. Idham menegaskan posisi KPU hanya sebagai lembaga penyelenggara Pemilu.

“Kapasitas kami sebagai penyelenggara pemilu itu hanya sebatas pada level penyampaian berkaitan dengan norma yang ada di dalam UU Pemilu,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.

“Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak. Boleh,” kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta (24/1/2024).

Namun begitu, Jokowi belum memutuskan akan mengambil kesempatan untuk berkampanye mendukung salah satu pasangan calon di Pilpres 2024. “Ya nanti dilihat,” ujar Jokowi.

Longsheng yang santai

Tabrakan Beruntun di Jalur Puncak Bogor, 14 Orang Luka******

BOGOR —Peristiwa tabrakan beruntun yang melibatkan lima kendaraan terjadi di Jalur Wisata Puncak, tepatnya di Desa Tugu Utara, Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/1/2024) siang.

Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor (Polres) Bogor, AKP Rizki Guntama, menjelaskan lima kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan yaitu satu truk boks, dua angkot masing-masing berwarna kuning dan biru, satu minibus jenis Suzuki XL7, serta satu mobil boks kecil.

Promosi Rayakan HUT ke-128, BRI Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Berbagai Wilayah

Dari video yang beredar di media sosial, terlihat beberapa mobil menumpuk di tepi Jalan Raya Puncak. Kemudian salah satu kendaraan yang terlibat kecelakaan dalam kondisi hancur berkeping.

Akibat kejadian itu, sebanyak 14 orang mengalami luka ringan hingga berat. Komandan Regu 3 Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor, Muhammad Ridwan, menjelaskan seluruh korban luka-luka telah dilarikan ke rumah sakit terdekat, di antaranya Rumah Sakit Paru Dr.M.Goenawan Partowidigdo (RSPG) untuk penanganan.

Ridwan menyebutkan dari 14 orang yang mengalami luka-luka, tiga orang di antaranya masih berusia anak-anak.

“Korban mengalami luka ringan hingga luka berat. Untuk sementara data korban, yakni 11 orang dewasa dan tiga anak-anak,” ujarnya sebagaimana dilansir Antara.

Menurut dia, saat ini semua korban dari peristiwa tabrakan beruntun di Bogor tersebut telah berhasil dievakuasi dari tempat kejadian perkara (TKP).

“Situasi akhir sekarang sudah kondusif, tinggal mengevakuasi kendaraan yang mengangkut air, mobil boks,” kata Ridwan.

Sekilas tentang melampaui

Mahfud Md & Cak Imin Sebut Pemerintah Gagal Tekan Laju Kerusakan Hutan******

SOLO —Calon wakil presiden nomor urut 1 dan 3, Muhaimin Iskandar dan Mahfud Md, berpandangan pemerintah telah gagal menghentikan laju kerusakan hutan selama 10 tahun belakangan.

Muhaimin Iskandar menilai sampai saat ini tidak ada keseriusan dari pemerintah untuk menangani kerusakan lingkungan.

Promosi Hadiri WEF 2024, Dirut BRI Bicara Peran AI hingga Penguatan Regulasi

“Yang patut menjadi alat ukur adalah seluruh rencana mengurangi deforestasi berapa prestasi untuk melakukan penghijauan. Sampai saat ini tidak ada keseriusan. Menyediakan pangan justru tidak melibatkan petani dan masyarakat lokal, malah merusak. Ini soal keberpihakan tentang pembangunan yang berkelanjutan. Keadilan ekologi, keadilan iklim, dan keadilan generasi. Semuanya tidak dijalankan karena tidak ada komitmen dan keseriusan. Kalau AMIN dipercaya, yang paling pokok adalah melaksakan konstitusi, berpihak kepada rakyat, bukan investor atau pengusaha,” katanya menjawab pertanyaan Mahfud Md pada Debat Cawapres 2024, Minggu (21/1/2024).

Setuju dengan Muhaimin, Mahfud Md menambahkan, pemerintah ke depan perlu melakukan dua putusan Mahkamah Konstitusi tentang kebijakan ekologi.

“Ke depan itu, menurut saya pemerintah perlu melakukan dua putusan MK yang saya ketok palunya. Pertama mengakui aktivis lingkungan sebagai subjek hukum. Kedua, definisi hutan adat harus dibedakan dengan hutan negara. Saat ini definisi yang sering dipakai justru menyingkirkan masyarakat adat dari lingkungannya,” tandasnya.

“Setuju. Inti dari kemerdekaan ada dua. Pemerintah mengatur sistem tata kelola negara dan mengelola aset negara. Aset dibiarkan, liar. Petani gurem hanya punya tanah 0,5 hektyare sementara ada yang punya 500.000 hektare lebih. Pemaksaan PSN terhadap masyarakat yang tidak diajak bicara,” kata Muhaimin Iskandar.

Diberitakan sebelumnya, KPU menggelar Debat Pilpres 2024 putaran keempat malam ini yang mempertemukan para cawapres. Adapun tema yang diangkat malam ini adalah pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa.

Pahlawan seni bela diri yang hebat

Berdiri di Samping Prabowo, Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye******

JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan seorang pemimpin negara atau presiden juga memiliki hak untuk melakukan kampanye pada tahun politik pemilihan umum (pemilu) saat didampingi Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto seusai menghadiri seremoni penyerahan Pesawat A-1344, Helikopter Fennec dan Helikopter Panther Tahun 2024 di Lanud Halim Perdana Kusuma, Rabu (24/1/2024).

Awalnya, Jokowi angkat bicara mengenai sejumlah menteri nonpartai yang melakukan kampanye politik menjelang pemilihan presiden (pilpres) 2024. Menurutnya, kampanye merupakan hak demokrasi dan hak politik setiap orang sehingga setiap menteri baik yang terafiliasi partai politik (parpol) dan nonparpol memiliki hak yang sama.

Promosi Kupedes BRI Tumbuh 57,5 Persen, Pelaku Usaha Mikro Terus Berkembang

“Setiap menteri [haknya] sama saja, [bahkan] Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Namun, yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Jadi, boleh,” ujarnya kepada wartawan.

Kepala Negara mengatakan bahwa jabatan Presiden pun juga merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik. “Masak [mau melakukan] begini enggak boleh, berpolitik enggak boleh. Boleh. Menteri juga boleh,” ucapnya.

Meski begitu, saat ditanyakan apakah Jokowi akan menggunakan haknya untuk melakukan kampanye dan memihak salah satu pihak. Presiden Ke-7 RI itu justru bertanya kembali apakah selama ini dia berpihak atau tidak.

“Itu yang saya mau tanya, memihak enggak,” ujarnya sambil tertawa. Di sisi lain, dia juga merespon ragam rekomendasi agar menteri-menteri dari kabinetnya yang melakukan kampanye untuk mundur.

Menurutnya, selama mematuhi aturan yang ada, maka menteri boleh untuk memihak salah satu pasangan calon (paslon).

“Semua itu pegangannya aturan. Aturan. Kalau aturannya boleh ya silakan. Kalau aturannya enggak boleh, ya tidak, sudah jelas itu. Jadi, Presiden ga boleh berkampanye? Boleh, itu boleh. Memihak juga boleh. Namun kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing,” tegasnya.

Adapun, dia mengaku masih memikirkan aksinya saat ditanyakan apakah akan mengambil kesempatan untuk berkampanye. “Ya lihat nanti,” pungkas Jokowi.

Sementara UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Jo. UU Nomor 7 Tahun 2023 Pasal 282 menyebutkan “Pejabat negara, pejabat strukural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye”.

Kemudian, dalam Pasal 283 ayat (1) menyebutkan “Pejabat negara, pejabat stuktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye”.

Lalu, di Pasal 283 ayat (2) menyebutkan “Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat”.

Toko Hitam Tuhan Tuhan

Sindir Gaya Debat Gibran, Hasto: Sebut Nama Tom Lembong, Itu Kurang Etis******

JAKARTA — Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto, menyinggung gaya debat calon wakil nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka pada debat keempat Pilpres 2024 pada Minggu (21/1/2024), salah satunya saat menyebut sosok yang bukan menjadi bagian dari debat, yakni Tom Lembong.

Hasto berpendapat, gaya debat Gibran kurang beretika. Dia pun menyinggung soal aturan minimal usia 40 tahun para calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) yang kini telah diubah oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 90/PUU-XXI/2023.

Promosi Resmi Terpilih sebagai Ketum Forum Humas BUMN, Ini Visi Hendy Bernadi

Putusan MK itu mengizinkan warga di bawah 40 tahun untuk maju sebagai capres atau cawapres asal pernah menjabat sebagai kepala daerah.

Putusan itu memberi karpet merah ke Gibran yang masih berusia 36 tahun untuk maju cawapres pendamping Prabowo Subianto.

“Dulu, usia 40 tahun untuk capres dan cawapres diputuskan dengan mempertimbangkan kematangan emosi calon pemimpin nasional. Namun, keputusan Mahkamah Konstitusi mengubah hal itu,” ujar Hasto dalam keterangannya, Senin (22/1/2024), dilansir Bisnis.com.

Dia merasa, Gibran kerap memperlihatkan bahasa tubuh yang tak layak dan berupaya memancing emosi lawan.

Padahal, lanjutnya, debat pilpres harus jadi ajang menyampaikan gagasan dan visi misi capres-cawapres. Elite PDI Perjuangan (PDIP) ini pun turut menyoroti Gibran yang kerap menyebut nama salah satu elite Tim Nasional Pemenangan Anies-Imin Tom Lembong dalam debat.

“Mas Gibran seperti ada persoalan pribadi dengan Tom Lembong. Itu kurang etis,” ujar Hasto.

Di samping itu, Hasto pun memuji cawapres nomor urut 3 Mahfud MD dan cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Menurutnya, kedua lawan dari Gibran itu tidak terpancing dan mampu menjaga marwah debat. Dalam debat kemari, Mahfud memang sempat menolak menjawab pertanyaan Gibran tentang greenflation karena dianggap receh.

Sementara Cak Imin mengingatkan ke Gibran agar ajang debat pilpres jangan direduksi sebagai ajang tebak-tebakan istilah.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Hasto Sindir Gaya Debat Gibran: Itu Kurang Etis”