jam gacor judi slot

Gadis, jangan main-main denganku

IHSG Diproyeksi Tembus 7.510 pada Akhir 2023******

Direktur UtamaMandiri Sekuritas Silva Halim memproyeksi Indeks harga saham gabungan (IHSG) tembus level 7.510 pada akhir 2023.

Hal itu seiring dengan optimisme pertumbuhan ekonomi Indonesia dan pasar modal yang akan tetap resilien atau tangguh di tahun ini.

"Kami memproyeksikan IHSG di akhir 2023 akan mencapai 7.510," ungkap Silva dalam konferensi pers, Senin (24/1).

Selain itu, menurutnya kondisi likuiditas perbankan yang masih besar dan struktur neraca perdagangan yang jauh lebih baik juga turut menopang gerak indeks saham.

Neraca perdagangan barang Indonesia surplus sebesar US,46 miliar atau Rp818,2 triliun (asumsi kurs Rp15.025 per dolar AS) sepanjang 2022. Sementara itu, secara bulanan, neraca perdagangan pada Desember 2022 surplus sebesar US,89 miliar.

Sementara itu, laporan market outlook 2023 yang disusun oleh Financial Expert Ajaib Sekuritas Chisty Maryani dan Ratih Mustikoningsih mengatakan IHSG berpotensi bergerak di atas level 7.000-7.200 pada tahun ini.

Lihat Juga : Curhat Konsumen Meikarta: Semua yang Protes Dijadikan Tergugat

Hal tersebut ditopang oleh pertumbuhan ekonomi RI yang masih terjaga dengan baik. Pertumbuhan ekonomi 2023 akan ditopang oleh meningkatnya mobilitas masyarakat seiring penghapusan PPKM secara nasional, sehingga daya beli masih dapat terjaga.

Selain itu, kembali dibukanya aktivitas ekonomi China juga menjadi boosterbagi peningkatan ekonomi domestik. Pasalnya, kinerja ekspor akan lebih tangguh, sehingga surplus neraca perdagangan dan surplus transaksi berjalan dapat berlanjut.

Namun, analis Ajaib itu menyebut hal ini pun dapat menjadi pisau bermata dua bagi Indonesia karena memicu capital outflow di pasar keuangan, mengingat ekonomi China yang berangsur pulih menjadi daya tarik bagi investor asing.

Lebih lanjut, laporan itu pun menyatakan performa IHSG di 2023 akan diwarnai oleh pemilu 2024. Secara historis, performa IHSG 12 bulan sebelum diselenggarakan pemilihan umum (pemilu) presiden dalam 3 periode terakhir sebagian besar ditutup menguat.

"Misalnya pada pemilu periode 2009, 2014 dan 2019 IHSG mengalami penguatan masing masing 13,2 persen, 10,9 persen dan 7,7 persen," tulis laporan itu.

Pada penutupan perdagangan terakhir, yakni Jumat (20/1), IHSG ditutup di level 6.874. Indeks saham menguat 55,02 poin atau bertambah 0,81 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp8.758 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 20.808 miliar saham. Pada penutupan kali ini, 257 saham menguat, 256 terkoreksi, dan 204 lainnya stagnan.

Indeks sektoral pun mayoritas masih hijau, tujuh dari 11 sektor menguat dipimpin energi sebesar 2,44 persen. Sementara empat sektor lainnya terperosok dipimpin kesehatan dengan 0,92 persen.

[Gambas:Video CNN]

kemabukan

Kisruh Meikarta vs Konsumen, Pemerintah Bisa Apa?******

Kisruh Apartemen Meikarta tak kunjung sampai ke titik penyelesaian hingga saat ini. Masalah justru memasuki babak baru di mana PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang Meikarta menggugat 18 konsumen.

Ketua Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) Aep Mulyana mengatakan 18 orang konsumen digugat perdata senilai Rp56 miliar ke PN Jakarta Barat usai mengadu ke DPR pada Desember 2022 lalu karena unit yang tak kunjung diserahkan sejak 2019.

Aep menduga gugatan tersebut dipicu oleh isi spanduk-spanduk termasuk kata 'oligarki' yang dibentangkan saat para konsumen orasi dan berunjuk rasa di depan gedung DPR.

Konsumen Meikarta sendiri sudah rapat dengan Komisi VI DPR pada pertengahan Januari lalu. Dalam rapat itu, konsumen menceritakan kronologi terkait unit yang tidak kunjung diserahkan.

Selain itu sejumlah konsumen juga menuntut pengembang mengembalikan dana atau refund.

"Kami anggota perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta intinya sudah tidak tertarik lagi dengan unitnya, dan sepakat memohon untuk mengembalikan hak-hak kami dalam bentuk refund," ujar Aep.

Dalam rapat itu, Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade menyinggung soal dugaan kekuatan oligarki dalam kasus Apartemen Meikarta.

"Kita melihat ada kekuatan oligarki yang sewenang-wenang. Harusnya bapak (konsumen) sudah menerima (unit) pada 2019 sekarang sudah 2023, jadi sudah delay 4 tahun," ujar Andre.

Andre juga menyinggung PT MSU yang menjanjikan unit diserahkan pada 2027. Andre menuding kasus Meikarta ini sebagai penzaliman oleh oligarki.

"Ini proyek sudah bermasalah dari awal. Ini bentuk penzaliman oligarki kepada rakyat Indonesia," ujarnya.

Kendati demikian, pihak Meikarta tidak dihadirkan dalam rapat itu. DPR sudah berencana untuk memanggil pihak Meikarta, tetapi belum ada kepastian waktu yang ditentukan.

Sementara itu, Corporate Secretary Lippo Cikarang Veronika Sitepu menjelaskan putusan homologasi menyebut penyerahan unit akan dilakukan secara bertahap hingga 2027 mendatang.

Kesepakatan perdamaian atau homologasi itu mengacu pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Putusan No. 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jakarta Pusat tertanggal 18 Desember 2020.

Padahal jika mengacu pada Penegasan dan persetujuan Pemesanan Unit (P3U) atau konfirmasi pemesanan, PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pemilik proyek seharusnya melakukan serah terima unit apartemen pada pertengahan 2019 hingga 2020 kepada konsumen.

Mirisnya lagi, konsumen yang menjadi debitur Bank Nobu mengaku harus tetap membayarkan cicilan untuk pembelian apartemen Meikarta yang tak kunjung mereka lihat wujudnya.

Kuasa hukum Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta Rudy Siahaan menyebutkan saat ini terdapat anggota komunitas yang berhenti membayarkan cicilan KPA kepada Bank Nobu. Tapi, mereka mendapatkan intimidasi berbentuk surat peringatan.

"Kalau surat peringatan itu kan berarti ada yang mengancam, memperingati, 'eh kamu bayar dong unitnya, bayar angsuran kamu', bagaimana konsumen mau bayar kalo unitnya nggak ada? Stress dong," papar Rudy di Plaza Semanggi, Jakarta Selatan, Senin (19/12).

Bersambung ke halaman berikutnya...

Bentuk Badan Pengawas Perlindungan Konsumen Properti

Menimbulkan malapetaka pada perusahaan-perusahaan Jepang

BPKH Sebut Nilai Manfaat Bakal Habis 2025 jika Biaya Haji Tidak Naik******

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengungkapkan potensi habisnya nilai manfaat yang ditabung sepanjang 2020-2021 jika pemerintah sepakat tak menaikkan biaya hajitahun ini.

Ketua BPKH Fadlul Imansyah memperkirakan dengan asumsi persentase seperti tahun lalu yaitu 60 persen nilai manfaat dan 40 persen biaya perjalanan ibadah haji (Bipih), maka dana yang dikelola bakal habis pada 2025.

"Kalau kita hitung berdasarkan hitungan kita, kalau memang kita harus memenuhi asumsi Bipihnya itu nilainya sama kayak tahun lalu, itu kita hitung, simpanan hasil investasi yang kita dapatkan akibatkan tidak berangkat dari 2020-2021 akan tergerus dan akan habis di 2025," kata Fadlul di Jakarta Pusat, Selasa (24/1).

"Jadi (penyelenggaraan) 2025 itu kita sudah mengambil pokok setoran awal dari calon jemaah haji yang berangkat. Jadi kalau 2023-2024 asumsinya kita pakai skema 60-40 dengan 60 persen nilai manfaat, itu 2025 sudah mengambil nilai pokok investasi dari setoran awalnya," papar Fadlul.

Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa selama ini pihaknya mengelola dana haji calon jemaah dengan penempatan di investasi surat berharga syariah negara (SBSN) sebesar 70 persen dan sisanya di deposito perbankan syariah nasional. Menurutnya, dana yang berada di deposito ini pun telah dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Untuk itu, Fadlul pun menegaskan bahwa BPKH tidak berinvestasi secara langsung di bidang infrastruktur. Pasalnya, Ketua Fraksi PAN di DPR Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan jika biaya haji 2023 tetap dipaksa dinaikkan, dikhawatirkan akan ada asumsi di masyarakat bahwa dana haji dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur.

"Kita nggak ada direct investment ke infrastruktur. Kita masuknya ke surat berharga syariah negara. Karena dia investasi syariah dari negara, maka otomatis yang menjamin ya negara. jadi kalau aman atau nggak, Insyallah aman," paparnya.

Sementara, Fadlul mengungkapkan pentingnya investasi sebesar maksimal 30 persen di deposito perbankan merupakan komponen penting. Sebab, perbankan syariah menjadi mitra BPKH dalam membayarkan biaya haji kepada pemerintah Arab Saudi.

"Kalau 30 persen itu kita tarik dari perbankan nasional syariah bisa kita bayangkan apa yang terjadi. Perbankan syariah nasional ini mitra kami sebagai bank pembayar biaya ibadah haji, jadi apa yang mereka kumpulkan otomatis harus kita gunakan prinsip resiprokal," ucapnya.

Meski demikian, Fadlul menegaskan pihaknya siap dengan keputusan pemerintah untuk penggunaan nilai manfaat tahun ini.

"Kalau pertanyaannya, diputuskan semisal jadi Rp50 juta (nilai manfaat), prinsipnya kalau itu keputusan bersama, kita (BPKH) siap. Kalau kemudian nanti kita harus melakukan formulasi ke depan kita akan bicarakan mitigasi untuk 2025 itu (semisal) nilai simpanannya habis, kita akan diskusikan bersama-sama dengan Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR," tegas Fadlul.

[Gambas:Video CNN]

Kecantikan Yan Xiaoyun

Bos Samsung Sebut Pencabutan PPKM Jadi Angin Segar Bagi Pengusaha******

President Director PT Samsung Electronics Indonesia Hong Yeun Seuk mengatakan keputusan pemerintah mencabut Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) memberi angin segar bagi dunia usaha.

Hal tersebut ia sampaikan saat Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama sejumlah anak buahnya di Kementerian Keuangan mengunjungi pabrik PT Samsung Electornic Indonesia di Cikarang, Jawa Barat, Jumat (27/1).

"Akhir 2022 lalu pemerintah Indonesia mencabut PPKM. Kebijakan tersebut tentu merupakan angin segar bagi dunia usaha khususnya yang ada di Indonesia," ucap Hong.

Hong menjelaskan pandemi memberikan dampak negatif pada pertumbuhan ekonomi dunia. Hal ini pun berimbas pada terhambatnya rantai pasok global secara signifikan.

Karena hal tersebut, beberapa industri pun mengalami penurunan produksi. Hong berharap dengan dicabutnya PPKM dunia usaha bisa kembali menggeliat.

"Diharapkan kita bisa bangkit kembali di tahun ini," ucapnya.

Meski demikian, ia menilai masih ada tantangan yang harus diwaspadai para pelaku usaha, yakni ketidakpastian global di 2023 ini. Selain itu, ancaman resesi juga masih menjadi momok para pengusaha.

Oleh karena itu, Hong mengatakan hal tersebut membuat para pengusaha untuk bisa melakukan optimalisasi biaya produksi.

"Biaya produksi yang efisien sangat penting dan dibutuhkan," tandasnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk mencabut PPKM pada 30 Desember 2022.

"Kita telah mengkaji hingga 10 bulan, dan pertimbangan -pertimbangan berdasarkan angka-angka maka hari ini pemerintah putuskan mencabut PPKM," katanya.

Jokowi mengatakan kebijakan itu diambil setelah pemerintah mengkaji ulang angka-angka penanganan pandemi. Ia menyebut jumlah kasus covid-19 di Indonesia kian menurun.

Selain itu, tingkat kekebalan masyarakat Indonesia terhadap covid-19 juga tinggi. Hal itu disimpulkan dari survei serologi yang dilakukan Kementerian Kesehatan.

"Saya minta seluruh masyarakat komponen bangsa hati hati dan waspada. masyarakat harus tingkatkan kesadaran kewaspadaan menghadapi risiko covid. Pemakaian masker di keramaian harus tetap dilakukan," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]

mata evolusi

DPR Soal Pihak Meikarta Mangkir Tanpa Keterangan: Ini Pelecehan******

PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang Meikarta mangkir dari panggilan Komisi VI DPR, tanpa keterangan. Padahal, Presiden Direktur PT MSU diundang langsung untuk dimintai keterangan, termasuk gugatan perdata terhadap konsumennya.

DPR pun meradang dan menganggap absennya PT MSU ini sebagai pelecehan. Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade menegaskan mangkirnya manajemen Meikarta menunjukkan perusahaan tersebut merasa bisa membeli dan menundukkan semua orang yang ada di negeri ini.

"Pihak Lippo harus kita undang, tidak Meikarta lagi, tapi langsung pemilik perusahaannya. Keluarga (James) Riady harus kita undang. Meikarta ini kan pegawai. Kita undang saja langsung konglomeratnya, karena diduga yang ambil keputusan ya keluarga besar itu," kata Andre dalam RDPU di Komisi VI DPR RI, Rabu (25/1).

"Kalau ini kan tidak sama sekali. Berarti dia itu sudah melecehkan parlemen. Ini perlu penyikapan serius dari teman-teman Komisi VI. Kami kan memanggil mereka untuk membela kepentingan konsumen yang sudah mengadu ke Komisi VI," tegas Baidowi.

Daeng Muhammad dari Fraksi PAN setuju dengan pernyataan Andre Rosiade dan Achmad Baidowi. Menurutnya,stakeholderatau siapapun yang diundang demi kepentingan masyarakat, minimal seharusnya memberikan keterangan jika berhalangan hadir.

Daeng menegaskan sikap PT MSU yang mengabaikan undangan resmi DPR sama saja melecehkan dan tidak menganggap eksistensi parlemen.

Sementara itu, Mohamad Hekal yang memimpin sidang memutuskan tiga kesimpulan RDP yang tidak dihadiri pengembang Meikarta tersebut. Pertama, Presiden Direktur PT MSU tidak hadir dan memberikan keterangan.

Kedua,Komisi VI mengusulkan untuk dilakukannya rapat gabungan bersama Komisi III dan Komisi XI DPR RI. Ketiga, Komisi VI DPR akan mengirim undangan kedua kepada Presiden Direktur PT MSU dan mengundang Lippo Group.

Sebelumnya, PT MSU menggugat belasan pembeli apartemen Meikarta secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) membeberkan semua konsumen apartemen yang protes dan menuntut haknya sebagai pembeli, dijadikan tergugat oleh pengembang Meikarta, PT MSU.

Ketua PKPKM Meikarta Aep Mulyana menuturkan ada 18 orang digugat perdata senilai Rp56 miliar. Sidang perdana berlangsung Selasa (24/1) lalu.

"Coba bayangkan, yang orasi saja dijadikan tergugat. Kenapa ada tanda kali (silang) di sini (mulut konsumen Meikarta)? Karena ini adalah bukti kami nggak boleh ngomong, dibungkam sama sekali, padahal itu hak kami," kata Aep.

[Gambas:Video CNN]

Hutan belantara fantasi

Karawang Kebanjiran Investasi Rp37,19 T Sepanjang 2022******

Kabupaten Karawang, Jawa Barat, mencatat realisasi investasi sebesar Rp37,195 triliun sepanjang 2022. Angka itu setara 130 persen dari target, Rp28,845 triliun.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Karawang Eka Sanatha merinci capaian investasi sepanjang Januari hingga Desember 2022 terdiri dari penanaman modal asing senilai Rp28,854 triliun dan investasi penanaman modal dalam negeri Rp8,3 triliun.

Berdasarkan catatan DPMPTSP Karawang, realisasi investasi tersebut berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak 10.495 orang.

Bila dirinci, investasi penanaman modal asing paling banyak saat ini di antaranya dari Tiongkok, Jepang, Singapura, dan Korea Selatan.

Sementara, sektor yang paling banyak masuk investasinya ke Karawang ialah dari sektor transportasi, gudang dan komunikasi. Kemudian investasi perumahan, kawasan industri dan perkantoran.

Ia mengatakan, meningkatnya investasi di Karawang itu dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya perekonomian Indonesia yang mulai bangkit setelah pandemi covid-19.

Selain itu, Karawang memiliki banyak penunjang untuk mendukung investasi seperti kawasan industri dan fasilitas penunjang infrastruktur lainnya.

"Ditambah lagi Karawang akan dijadikan salah satu tempat pemberhentian kereta cepat yang sedang dibangun oleh pemerintah," ujarnya seperti dikutip dari Antara, Jumat (27/1).

Eka berharap peningkatan investasi di Karawang terus tumbuh seiring meningkatnya pelayanan perizinan.

[Gambas:Video CNN]