mouse 77 slot 837Jutaan kata 812457Orang-orang telah membaca serialisasi
《slot4d xyz》
Finalis Puteri Indonesia 2024 tampil memukau di awal Grand Final******
Para finalis memperindah penampilan mereka dengan aksesoris dari Manjusha Nusantara dan sepatu cantik dari Rotelli yang juga masih senada dengan gaun yang digunakan.
Stylist dari acara ini adalah Andreas Pao, sementara tatanan rambut dan riasan wajah dipercayakan kepada Bubah Alfian dengan produk bulu mata Shine U Eyelash dan Makeup Beauty Queen Series dari Mustika Ratu.
Baca juga: Mustika Ratu-BEI gelar workshop investasi ke finalis Puteri Indonesia
Baca juga: BCA berikan literasi keuangan ke finalis Puteri Indonesia 2024
Selain itu, 41 finalis memukau penonton dengan penampilan menarinya, diselingi dengan pertunjukan Tiara Andini dengan lagu "Terlanjur Mencinta".
Setelah itu, para finalis memperkenalkan diri sebelum Tiara Andini kembali memukau penonton dengan lagu "Usai".
Acara kemudian dilanjutkan dengan perkenalan diri para finalis lainnya, diselingi dengan penampilan Tiara Andini dengan lagu "Gemintang Hatiku".
Penampilan semua finalis ini merupakan bagian dari pembukaan Grand Final Puteri Indonesia 2024, yang dipandu dengan gemerlap.
Dalam acara Grand Final Puteri Indonesia, Trio Sinaran yang terdiri dari Farhana Nariswari, Yasinta Aurellia, dan Lulu Zaharani turut hadir sebagai tamu spesial.
Adapun, sebanyak 42 finalis Puteri Indonesia telah diberikan beasiswa oleh Universitas Nusa Mandiri. Para finalis juga bersaing untuk mendapatkan tempat di tiga besar untuk memperebutkan program S2 dan S3 dari Universitas Indonesia.
Sebelumnya, seluruh finalis menjalani proses karantina di Westin Hotel dan berpartisipasi sepenuhnya dalam acara tersebut.
Namun, pada Jumat malam, wakil dari Sumatera Barat Fitria Helnawati tidak dapat hadir atau harus mundur dari kompetisi karena alasan kesehatan yang tidak memungkinkan untuk mengikuti Grand Final.
Ajang pemilihan Puteri Indonesia 2024 semakin menarik dengan kehadiran sejumlah juri ternama yang akan menentukan perwakilan terbaik Indonesia.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo menjadi dua menteri yang akan menjadi juri dalam kompetisi ini.
Keduanya bergabung dengan beberapa tokoh lainnya, termasuk mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Wakil Gubernur Jawa Timur yang juga menjabat sebagai EAROPH International President periode 2022-2024 Emil Dardak.
Yayasan Puteri Indonesia, sebagai penyelenggara acara diwakili oleh Kusuma Dewi Sutanto dan Anjani Kusuma, Direktur PT Mustika Ratu yang juga menjabat sebagai Ketua Pemilihan Puteri Indonesia 2024.
Jahja Setiaatmadja, Presiden Direktur PT Bank Central Asia (BCA), dan Aktris Prilly Latuconsina turut menjadi bagian dari dewan juri, Prilly menjadi juri untuk pertama kalinya dalam ajang ini. Ia akan bergabung dengan beberapa tokoh lainnya seperti Puteri Indonesia 2022 Laksmi de Neefe, Miss Charm 2023 Luma Russo, Miss Supranational 2023 Andrea Aguilera, dan Direktur Mustika Ratu Entertainment Mega Angkasa.
Baca juga: Puteri Indonesia hingga artis tampil memukau saat Grand Carnival JFC
Baca juga: Tips gaya hidup berkelanjutan ala Puteri Indonesia Lingkungan 2023
Pewarta: Putri Hanifa
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024
Aneh Logika Kalau Penyeludupan Jadi Alasan Buka Ekspor Benur Lagi******
Wacana pemerintah membuka keran ekspor benih lobsterkembali menguat. Hal itu seiring pernyataan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono yang menyebut larangan ekspor benih lobstermasih belum membuahkan hasil.
Pasalnya, meski sudah dilarang ekspornya ternyata budidaya lobster di Vietnam masih berkembang. Celakanya, 100 persen bibit budidaya lobster di Vietnam berasal dari Indonesia.
Hal itu katanya janggal. Pasalnya, ekspor benur di Tanah Air dilarang sejak terbitnya Permen KP Nomor 17 Tahun 2021.
"Yang aneh, kita sudah tutup sedemikian rupa melalui Peraturan Menteri nomor 17, tetapi kok di sana produksinya jalan terus," lanjutnya.
Menurutnya, benur yang kemudian dibudidaya di Vietnam diperoleh dari Tanah Air lewat jalur ilegal alias hasil penyelundupan.
Karenanya, ia mengatakan Presiden Jokowi dalam lawatan ke Vietnam beberapa waktu lalu menyinggung isu ini dan mengajak pemerintah Negeri Naga Biru untuk berkolaborasi.
Kemitraan ini dinilainya membawa prospek cerah dalam mengikutsertakan Indonesia ke pusaran global supply chainatau rantai pasok lobster dunia.
"Kalau global supply chainartinya gini, jangan kamu aja dong yang menikmati, kami juga dong kebagian. Kan asalnya dari kami, bagaimana kalau kita saling kolaborasi, salah satunya itu dengan mengundang mereka untuk investasi di sini," tutur Sakti.
"Nah sekarang sedang proses G to G (Government to Government)untuk kemudian bisa menjadi bagian dariglobal supply chain," pungkasnya.
Lihat Juga :Blak-blakan Menteri KKP soal Wacana Ekspor Benih Lobster Mau Dibuka |
Pernyataan Sakti itu tak lama muncul setelah Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan potensi untuk mengekspor benih lobster itu cukup besar.
"(Nilai) US,62 miliar ini sangat banyak tapi tidak masuk dalam pendapatan negara, budidaya juga tidak masuk, maka kita kombinasikan, budidaya bisa, negara dan network juga tetap bisa berjalan dengan baik, tech diadop," tutur Haeru dalam acara Indonesia Marine and Fisheries Business Forum 2024 di Hotel Fairmont, Senin (5/2).
"Aspek-aspek ini dikemas dan concern mengundang investor dari Vietnam untuk budidaya," imbuhnya.
Kendati demikian, Haeru menilai rencana ekspor benih lobster ke luar negeri, khususnya ke Vietnam, juga bukan perkara mudah. Saat ini, KKP tengah melakukan audiensi dengan nelayan lobster apakah sepakat dengan rencana ini serta menentukan Harga Eceran Tertinggi (HET).
Selain itu, pemerintah juga perlu merevisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PermenKP).
"Kita coba win win dan lain-lain ini memang tidak mudah tapi menerima semua saran stakeholders dan asosiasi. Ini yang sedang dilakukan. Insyaallah doakan agar revisi Permen lobster kepiting rajungan bisa secepatnya tuntas juga harus didukung PKS, sedang dikomunikasikan," jelasnya.
Larangan ekspor benih lobster awalnya ditetapkan oleh eks Menteri KP Susi Pudjiastuti pada 2016 lewat Permen Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster.
Pada 2020, mantan Menteri KKP Edhy Prabowo membuka keran ekspor benih lobster. Namun, ia kemudian divonis hukuman lima tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus dugaan suap terkait izin budi daya lobster dan ekspor benih lobster atau benur.
Ia dinyatakan menerima suap sebesar Rp 25,7 miliar dari para eksportir.
Ekspor benih lobster kembali dilarang oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia.
Namun, saat ini pemerintah kembali berencana mengekspor benih lobster dengan alasan adanya penyelundupan.
[Gambas:Video CNN]
Lantas tepat kah penyelundupan jadi alasan pemerintah itu?
Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim mengatakan alasan penyelundupan untuk membuka ekspor menunjukkan ketidaklogisan cara berpikir menteri kelautan dan perikanan.
Menurutnya, kebijakan ekspor hanya akan membuat negara semakin rugi di tengah eksploitasi lobster lokal yang saat ini terjadi.
Hasil kajian Komnas Pengkajian Sumberdaya Ikan (Komjiskan), sambungnya, menunjukkan sumber daya lobster di beberapa wilayah pengelolaan perikanan sudah dalam status eksploitasi berlebihan.
"Semestinya hasil kajian Komnas Kajiskan tersebut bisa dijadikan sebagai panduan bagi menteri kelautan dan perikanan dalam membuat sebuah kebijakan yang sejalan dengan spirit keberlanjutan sumber daya perikanan dan kesejahteraan pembudidaya lobster di dalam negeri," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (7/2).
Lihat Juga :PNS Ini Terima THR Rp123 Juta, Lebih Besar dari yang Didapat Jokowi |
Alih-alih membuka ekspor, ia mengatakan pemerintah seharusnya menindak tegas penyelundup benur. Setelah itu, pemerintah harus melanjutkan langkah dengan memperbaiki kinerja usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri dan melakukan pendampingan kepada masyarakat pesisir mengenai keunggulan budidaya lobster lokal.
Pemerintah, sambungnya, juga bisa menyediakan insentif kepada pelaku usaha pembudidayaan lobster lokal yang berhasil.
Abdul berpandangan penyelundupan terjadi karena tidak adanya peta jalan dari KKP terkait target usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri. Hal ini yang kemudian menyulitkan pemerintah daerah.
Alhasil, usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri selalu dihadapkan pada persoalan hulu-hilir yang tidak pernah terhubung.
"Pembudidaya menghendaki dibesarkan di dalam negeri. Dikarenakan tidak ada keberpihakan pemerintah dan kelangkaan benur di dalam negeri, walhasil ada dorongan untuk alih profesi menjadi penangkap benur lobster untuk dijual ke luar negeri," imbuhnya.
Lihat Juga :Berapa THR yang Diterima Sri Mulyani sebagai Bendahara Negara? |
Senada, Kepala Center of Industry Trade, and Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menyebut adanya penyelundupan ke Vietnam tidak bisa dijadikan sebagai alasan pemerintah membuka ekspor. Yang dirugikan dari ekspor, katanya, adalah Indonesia sendiri.
Kerugian itu bisa timbul dari berbagai sisi. Pertama, harga jual benih lobster jauh lebih rendah dibanding lobster yang telah dewasa. Kedua, suplai lobster dalam negeri akan turun. Ujungnya, para produsen akan menaikkan harga.
"Mereka yang menyuplai ke restoran atau tempat makan pasti akan menaikkan harga karena keterbatasan suplai dalam negeri," kata nya.
Terkait penyelundupan ke Vietnam, Andry mengatakan KKP seharusnya berkoordinasi dengan otoritas setempat karena sudah masuk kategori Illegal, Unregulated, and Unreported (IUU) Fishing alias penangkapan ikan secara ilegal. Ia mengatakan IUU Fishing merupakan kejahatan internasional.
"Fokusnya seharusnya ke arah sana bukan membuka keran ekspor. Kalau ekspor dibuka sama saja melegalkan kejahatan internasional," imbuhnya.
Lihat Juga :Bank Mandiri Rombak Direksi-Komisaris, Eks Menpora Jadi Wakomut |
Label:jpsloto、cara masuk server thailand slot、situs slot online terbaru
Terkait:sultan33、wallpaper mahjong ways hd、cara dapat uang di hello、www maxwin slot、gacor abis 66、cicilan di blibli、bocoran trik slot hari ini、slot situs baru、megabet88、vivo4d
bab terbaru:gacor131(2024-07-06)
Perbarui waktu:2024-07-06
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Mandiri(Persero) Tbk merombak susunan direksi dan komisaris perusahaan pada Kamis (7/3).
Perombakan dilakukan dengan memberhentikan Susana Indah Kris Indriati sebagai direksi serta Andrinof A Chaniago dan Nawal Nely dari komisaris perseroan.
Pemegang saham kemudian mengalihkan penugasan Wakil Komisaris Utama kepada Zainudin Amali, dan mengalihkan Riduan sebagai Direktur Corporate Banking serta mengangkat Deputi Bidang Manajemen SDM, Teknologi, dan Informasi Kementerian BUMN Tedi Bharata sebagai Komisaris perseroan.
Lalu, pemegang saham juga mengangkat Danis Subyantoro sebagai Direktur Manajemen Risiko Bank Mandiri menggantikan Ahmad Siddik Badruddin yang mendapat penugasan sebagai Direktur Manajemen Risiko PT Pertamina (Persero). Danis sebelumnya menjabat sebagai SEVP Internal Audit Bank Mandiri.
Perombakan akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Kami mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya atas pengabdian dan dedikasi Bapak Andrianof Chaniago, Ibu Nawal Nely dan Ibu Susana Indah Kris Indriati karena telah ikut berkontribusi membawa Bank Mandiri hingga menjadi salah satu bank terkemuka di Indonesia. Kami meyakini keputusan pemegang saham ini akan mampu membawa Bank Mandiri semakin berperan dalam mempercepat pertumbuhan nasional untuk Indonesia yang lebih maju," papar Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi dalam keterangan resmi.
Lebih lanjut, RUPST juga menetapkan 60 persen dari laba bersih konsolidasi 2023 atau sekitar Rp33,03 triliun sebagai dividen yang akan dibagikan kepada pemegang saham. Sementara, 40 persen sisanya disepakati sebagai laba ditahan untuk penguatan modal dan pengembangan usaha.
Lihat Juga :AS Guyur Hibah Rp31 M Buat Infrastruktur IKN |
Dari nilai tersebut, total dividen yang dibagikan kepada pemerintah atas kepemilikan sebesar 52 persen saham atau sebesar Rp17 triliun akan disetorkan kepada Rekening Kas Umum Negara.
Sepanjang 2023, perseroan berhasil memperoleh laba bersih sebesar Rp55,1 triliun, tumbuh 33,7 persen (yoy).
Berikut susunan Dewan Komisaris Bank Mandiri terbaru :
• Komisaris Utama/Independen: M. Chatib Basri
• Wakil Komisaris Utama/ Independen : Zainudin Amali*
• Komisaris Independen : Loeke Larasati Agoestina
• Komisaris Independen : Muliadi Rahardja
• Komisaris Independen : Heru Kristiyana
• Komisaris : Muhammad Yusuf Ateh
• Komisaris : Rionald Silaban
• Komisaris : Faried Utomo
• Komisaris : Arif Budimanta
• Komisaris : Tedi Bharata*
Adapun susunan Direksi Bank Mandiri menjadi sebagai berikut:
• Direktur Utama: Darmawan Junaidi
• Wakil Direktur Utama: Alexandra Askandar
• Direktur Kepatuhan & SDM: Agus Dwi Handaya
• Direktur Corporate Banking: Riduan
• Direktur Jaringan & Retail Banking: Aquarius Rudianto
• Direktur Hubungan Kelembagaan: Rohan Hafas
• Direktur Operation: Toni E.B. Subari
• Direktur Keuangan & Strategi: Sigit Prastowo
• Direktur Information Technology: Timothy Utama
• Direktur Treasury & International Banking: Eka Fitria
• Direktur Manajemen Risiko: Danis Subyantoro*
• Direktur Commercial Banking: Totok Priyambodo*
[Gambas:Video CNN]
Pewarta: Farhan Arda Nugraha
Editor: Maria Rosari Dwi Putri
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Putri Hanifa
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024
Kita lihat masyarakat Indonesia sudah menjatuhkan pilihan, pilihannya keberlanjutanJakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) naik menjadi 12 persen pada tahun 2025.
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memastikan tunjangan hari raya (THR) bagi pegawai negeri sipil (PNS) tahun ini dibayarkan secara penuh alias 100 persen sesuai titah Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sejak 2020, pembayaran THRPNS tidak utuh lantaran tunjangan kinerja (tukin) dibayar separuh, bahkan pernah tidak dibayarkan. Hal itu lantaran ekonomi babak belur dihantam covid-19.
"THR-nya, Bapak Presiden (Jokowi) menetapkan 100 persen. Berita baik ya," kata Sri Mulyani usai menghadiri Mandiri Investment Forum 2024 di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (5/3) lau.
Berapa besaran THR yang kemungkinan diterima Jokowi?
Jika dirinci, THR terdiri dari gaji pokok hingga berbagai tunjangan seperti tunjangan pangan, jabatan hingga kinerja.
Sesuai Pasal 2 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1979 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden, gaji presiden ditetapkan sebesar enam kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden.
Sedangkan Pasal 2 (2) UU 7/1979 disebutkan gaji pokok wapres 4 kali gaji tertinggi pejabat negara selain presiden dan wapres.
Lihat Juga :Kantor Airlangga Belum Ngobrol soal Makan Gratis dengan Sri Mulyani Cs |
Kemudian, mengacu Peraturan Pemerintah (PP) 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara, gaji pokok tertinggi pejabat negara dikantongi ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA), ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan ketua Mahkamah Agung (MA).
Besaran gaji pokok pejabat tinggi tersebut menyentuh Rp5,04 juta per bulan. Dengan begitu, gaji pokok Jokowi saat ini adalah Rp5,04 juta dikali enam alias Rp30,24 juta per bulan. Sedangkan Ma'ruf mengantongi Rp20,16 juta setiap bulannya.
Selain itu, mengacu pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 68 Tahun 2001 Tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu pasal 1 ayat 2 a, presiden berhak mendapat tunjangan Rp32,5 juta. Sementara dalam pasal 1 ayat 2b dijelaskan wapres mengantongi tunjangan Rp22 juta.
Jika gaji pokok dan tunjangan tersebut ditotal, Jokowi kurang lebih akan mendapatkan THR sebesar Rp62,74 juta. Sementara itu, Wapres Ma'ruf bakal mendapatkan Rp42,16 juta.
Estimasi tersebut belum memperhitungkan komponen lain, seperti tunjangan keluarga, tunjangan pangan dalam bentuk uang, hingga tunjangan kinerja.
Berikut perkiraan THR minimal yang bakal dikantongi Jokowi dan Ma'ruf:
1. Presiden Joko Widodo (Jokowi)
Gaji pokok Rp30,24 juta+tunjangan Rp32,50 juta= Rp62,74 juta
2. Wapres Ma'ruf Amin
Gaji pokok Rp20,16 juta+tunjangan Rp22 juta= Rp42,16 juta
[Gambas:Video CNN]
Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024
《slot4d xyz》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,aplikasi cicil barang onlineHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《slot4d xyz》bab terbaru。