prediksi togel cambodia

One Piece: Anjing Setan Api Penyucian

qq7887

Tahun ini PLN EPI pasok kebutuhan biomassa di 47 PLTU******

Jakarta (ANTARA) - PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) pada tahun ini akan memasok 2,2 juta ton kebutuhan biomassa di 47 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara milik PLN Grup.

Volume ini naik 220 persen dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar 1 juta ton, kata Sekretaris Perusahaan PLN EPI Mamit Setiawan di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan kebutuhan biomassa dari tahun ke tahun semakin meningkat. Sebab, penggunaan biomassa ini mampu mereduksi emisi di PLTU, dan mengurangi porsi penggunaan energi fosil.

"Pada tahun ini kami akan memasok biomassa di 47 PLTU milik PLN Grup. Total kebutuhannya mencapai 2,2 juta ton. Ini naik signifikan dibandingkan realisasi tahun 2023," kata Mamit.

Mamit mengatakan kenaikan volume biomassa bagi pembangkit tidak perlu dikhawatirkan, sebab penggunaan biomassa tak akan mengerek biaya pokok produksi pembangkit. Harga biomassa yang terjangkau bahkan 1:1 dengan batu bara, sehingga membuat biomassa sangat ekonomis digunakan.

"Saat ini harga batu bara 5 - 6 sen dolar AS (sekitar Rp 7.795 - 9.354) per kilo Watt hour (kWh). Biomassa juga setara dengan itu. Jika dibandingkan dengan EBT lain, biomassa ini yang paling murah," tegas Mamit.

Reduksi emisi dari penggunaan biomassa di tahun 2024 ditargetkan bisa mencapai 2,4 juta ton CO2 equivalen. Meningkat dibandingkan realisasi penurunan emisi pada tahun 2023 sebesar 1,05 juta ton CO2 equivalen.

Pada tahun 2025, akan ada 52 PLTU yang menggunakan biomassa dengan total kebutuhan hingga 10,2 juta ton biomassa.

Untuk bisa menjaga pasokan, berbagai upaya dilakukan oleh PLN EPI antara lain, melakukan pemetaan digital untuk mengindentifikasi potensi biomassa yang mendukung perencanaan pasokan sebesar 2,2 juta ton pada tahun 2024 dan 10,2 juta ton pada tahun 2025.

Pada Februari 2023, PLN EPI bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DIY, Keraton Yogyakarta, dan masyarakat Gunung Kidul, memanfaatkan lahan seluas 30 ha dengan penanaman 50 ribu pohon. Pembibitan saat ini siap tanam sebesar 50 ribu pohon dan target panen perdana tahun 2025 sebesar 25 ton/ha/tahun.

Baca juga: Dekan FTUI sebut biomassa berperan penting kurangi emisi karbon

Baca juga: PLN EPI manfaatkan limbah tepung aren untuk uji cofiring PLTU
 

Pewarta: Faisal Yunianto
Editor: Nurul Aulia Badar
Copyright © ANTARA 2024

orang-orang yang tersebar dari dinasti selestial

pundi 88 slot

Bau Aneh dan 'Bagong' di Balik Rencana Impor Beras 3 Juta Ton 2024******

Jakarta, CNN Indonesia--

Pemerintah berencana kembali mengimpor 3 juta ton beras tahun ini. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah melalui Perum Bulogtelah menandatangani kontrak impor berassebesar 1 juta ton dari India.

Tak hanya 1 juta ton dari India, Jokowi juga bercerita dirinya berhasil mengamankan impor beras sebanyak 2 juta ton dari Thailand.

Kesepakatan impor beras Thailand ini dicapai saat pertemuannya dengan Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin di KTT Asean-Jepang beberapa waktu lalu.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan rencana impor beras sebanyak 3 juta ton pada tahun ini sudah diputuskan sejak Februari 2023 lalu.

Menurutnya, dengan keputusan impor tersebut cadangan pangan Indonesia aman.

"Iya sudah disetujui tahun lalu bulan Februari," ucap Airlangga di Istana Presiden, Jakarta, Selasa (9/1).

Airlangga pun menargetkan impor 3 juta ton beras itu sudah bisa mulai datang ke Tanah Air pada Maret 2024 mendatang.

"Sekarang sampai Maret diharapkan bisa masuk, sisanya kita lihat lagi kuartal per kuartal," ujarnya.

Lihat Juga : Tim Anies Sebut WIKA dan Waskita Buat Negara Rugi: Rp150 T Melayang

Lantas wajar kah keputusan impor beras tahun ini sudah ditetapkan sejak tahun lalu?

Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana mengatakan keputusan impor tahun ini yang diputuskan sejak awal tahun lalu tidak lah wajar. Menurutnya, proses impor sebenarnya tidak selama itu.

Ia mencontohkan yang terjadi saat akhir 2022 lalu, keputusan impor beras tergolong sangat cepat ketika Direktur Utama Bulog Budi Waseso pada November lalu mengatakan cadangan beras pemerintah (CBP) berada di bawah batas aman.

Secara cepat, sambungnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan langsung memberikan izin impor 500 ribu ton beras.

"Jadi keputusan impor beras untuk tahun ini memang terbilang aneh, apalagi jumlahnya sampai 3 juta ton. Padahal, target stok aman CBP untuk tahun lalu hanya sekitar 1,2 juta ton, yang mana stok saat ini saja sebenarnya sudah lebih mencukupi yakni 1,4 juta ton. Jadi dengan target 6,5 juta ton untuk awal tahun ini nilainya cukup membagongkan," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/1).

Lihat Juga : Alasan Sri Mulyani Tolak Penuhi Permintaan Anggaran Prabowo

Andri menyayangkan keputusan pemerintah yang mantap untuk mengimpor beras alih-alih melanjutkan swasembada pangan. Apalagi kesepakatan membeli 2 juta ton beras dari Thailand terjadi tidak sampai satu bulan yang lalu tepatnya saat KTT Asean-Jepang di mana saat itu stok CBP sebenarnya tidak memerlukan tambahan impor.

Karenanya, Andri melihat tidak heran jika ada anggapan bahwa keputusan impor beras bersifat politis dibandingkan keperluan sesungguhnya.

"Entah untuk membuat harga beras jadi lebih murah dan terkendali di tahun politik ini, atau bahkan digunakan untuk bagian dari pemasifan bantuan sosial. Dengan penjelasan pemerintah yang sekarang, asumsi tersebut tidak bisa terelakkan," katanya.

Senada, Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian menilai keputusan impor beras tahun ini tidak sesuai kebutuhan data. Pasalnya kebutuhan di awal 2024 masih dapat dipenuhi dari sisa impor tahun lalu.

"Per Desember kemarin stok Bulog 1,6 juta ton, di ID Food kurang lebih 2 jutaan ton beras, di level daerah itu 6,7 juta. Per bulan kebutuhan beras nasional berkisar 2,25 sampai 2,5 juta ton," katanya.

Lihat Juga : Mengecek Klaim Prabowo soal Anggaran Banyak Tak Disetujui Sri Mulyani

Eliza mengatakan puncak panen raya memang akan mundur sekitar tiga minggu hingga satu bulan. Namun, panen biasanya akan mulai sejak Maret. Sehingga dengan cadangan beras yang masih cukup, ia menilai seharusnya tidak perlu dilakukan impor di awal tahun.

"Jika impor memang tujuannya karena untuk memenuhi akibat kekurangan produksi dalam negeri, semestinya keputusan impor diambil setelah panen raya. Ini justru impor diputuskan sebelum panen," katanya.

Eliza mengatakan proses impor beras biasanya memakan waktu dua hingga empat bulan. Ia mengatakan biasanya defisit beras seolah terjadi di akhir tahun dan awal tahun sebelum panen raya. Namun menurutnya jika produksi dan konsumsi beras dihitung, yang terjadi sebenarnya justru surplus.

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), Eliza mengatakan produksi pada 2022 mencapai 31,54 juta ton sedangkan konsumsi hanya 30,2 juta ton. Kemudian pada 2023 produksi beras 30,9 juta ton sedangkan konsumsi hanya 30 juta ton.

"Berarti yang menjadi soal bukan hanya di produksi, tapi manajemen stok dan distribusi. Karena 90 persen distribusi beras dikendalikan swasta (masyarakat, penggilingan beras, korporasi)," katanya.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Aneh Harga Naik Kencang di Tengah Banjir Beras Impor

BACA HALAMAN BERIKUTNYA

---

HALAMAN: 1 2

Erha mengembara di dunia lain

buku mimpi 2d 49

Bos Badan Pangan Jamin Bansos Tak Dipolitisasi******

Jakarta, CNN Indonesia--

BosBadan Pangan Nasional(Bapanas) Arief Prasetyo Adi menegaskan tidak ada politisasi bantuan sosial (bansos) meski diguyurkan jelang Pemilu 2024.

"Enggak,insyaallahenggak. Kan tidak ada atribut politik. Ini negara yang hadir. Tolong dijelaskan, negara yang hadir siapapun pemimpinnya memikirkan masyarakat," kata Arief di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (9/1).

"Jadi, enggak ada politisasi (bansos), ini murni untuk masyarakat. Dan ini bukan jelang pemilu saja, dari tahun kemarin, dari zaman dulu bansos itu kan bantuan pangan. Anggaran bukan dari Kementerian Sosial, dari bantuan pangan itu," sambungnya.

Pria yang akrab disapa Zulhas itu menyebut bansos dan bantuan langsung tunai (BLT) berasal dari Presiden Joko Widodo. Pernyataan saat kampanye di Kendal, Jawa Tengah pada 26 Desember 2023 itu lantas menuai polemik.

Akan tetapi, belakangan Mendag Zulhas sudah meluruskan ucapannya tersebut.

"Jadi, saya kan Koalisi Indonesia Maju, lanjutkan! Jadi, semua programnya Pak Jokowi akan kita lanjutkan dan tambah, misalnya tabungan untuk Pondok Pesantren lanjut dan dinaikkan, ibu kota baru (IKN) lanjut dan dinaikkan," jelasnya usai meninjau Pasar Palmerah, Jakarta Barat, Kamis (4/1).

"Kalau ada orang yang ingin bansos dan BLT El Nino dihentikan, kita ingin ini dilanjutkan dan ditambah. Itu kira-kira," tegas Zulhas.

[Gambas:Video CNN]

(khr/skt)

Ayah dari enam bayi dalam satu anak ini sungguh luar biasa

venus4d

Ganti Rugi Sawah 2 Meter di Magelang dari Tol Jogja******

Jakarta, CNN Indonesia--

Warga Magelang menerima uang ganti rugi (UGR) Tol Jogja-Bawensenilai Rp2,2 juta atas sawah seluas 2 meter. Sawah atas nama Siti Rohimah Cs itu berada di Desa Blongkeng, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang.

"Itu ada 600 meter (luas tanah), yang kena (tol) 2 meter. Ini sawah dapat Rp2.220.300," ujar Ahli Waris Penerima UGR Sunawiyah (46) saat ditemui wartawan di Balai Desa Sriwedari, Kecamatan Muntilan, seperti dikutip Detik Jatengdari Selasa (9/1).

Sunawiyah mengatakan UGR yang diterima hari ini sebenarnya merupakan yang ketiga kalinya.

"Ya sedih, senang. (UGR) Buat bangun rumah, terus dikasih sama anak-anak (dua putra). Ini (Rp 2,2 juta) buat kakak saya," sambung Sunawiyah.

Kepala BPN Magelang A Yani mengungkapkan luas keseluruhan lahan ganti rugi mencapai 2,8 ha dengan ganti rugi Rp40,5 miliar lebih.

"Kemudian, kalau keseluruhan yang sudah dibayar 1900-sekian, yang belum itu 215, tapi sudah diajukan ke LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara). Sesi 2 yang belum ini mayoritas sudah diajukan," ujarnya.

Menurut Yani, masih ada warga yang belum menerima UGR karena berkaitan dengan kelengkapan berkas.

"Hari ini ada 9 desa, Desa Bligo (4 bidang), Karangtalun (2 bidang), Ngluwar (7 bidang), Plosogede (5 bidang), Blongkeng (5 bidang), Kecamatan Ngluwar. Kemudian Sriwedari (8 bidang), Ngawen (1 bidang), Keji (11 bidang), Kecamatan Muntilan dan Pabelan (6 bidang), Kecamatan Mungkid,"ujarnya.

"Yang disetujui sebenarnya ada 50 bidang, tapi ternyata pas mau pembayaran ada 1 orang meninggal, jadi hari ini 49 saja," imbuh dia.

Ia menerangkan penerima UGR yang meninggal dunia nanti yang satu retur. Untuk itu, pembayaran yang dilakukan hari ini ada 49 bidang. Untuk yang retur karena meninggal dunia atas nama Sugeng Suparjito, warga Bligo, Kecamatan Ngluwar.

[Gambas:Video CNN]

(sfr/sfr)

Menjadi seorang Buddha

rum slot

MAKI gugat Kapolri dan Kapolda karena belum menahan Firli Bahuri******

Jakarta (ANTARA) - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) bersama Lembaga Pengawasan, Pengawalan dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) serta Lembaga Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia (KEMAKI) melayangkan gugatan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) terhadap Kapolri dan Kapolda Metro Jaya terkait belum ditahannya Firli Bahuri.

Gugatan tersebut dilayangkan oleh Koordinator MAKI Boyamin Saiman pada Jumat, terdaftar dengan nomor: 33/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel.

Dalam pokok permohonannya disebutkan bahwa Termohon I (Kapolda Metro Jaya) dan Termohon II (Kapolri) telah melakukan penghentian penyidikan karena tidak melakukan penahanan terhadap Firli Bahuri.

“MAKI telah mendaftarkan gugatan praperadilan atas belum ditahannya Firli Bahuri oleh penyidik Krimsus Polda Metro Jaya padahal penetapan tersangkanya sudah berlangsung cukup lama, lebih dari tiga bulan,” kata Boyamin.

Selain Kapolda dan Kapolri, turut serta tergugat Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta, sebagai Termohon III.

Menurut Boyamin, para termohon (I dan II) seharusnya melimpahkan berkas perkara yang ketiga kalinya kepada jaksa penuntut umum Kejati DKI Jakarta dan semestinya JPU segera menyatakan berkas lengkap (P-21) jika alat bukti telah cukup memenuhi unsur korupsi yang disangkakan penyidik.

Berlarutnya kasus Firli Bahuri, kata Boyamin, terkendala karena Kapolda belum memadai melakukan supervisi dikarenakan Direktorat Tindak Pidana Korupsi saat ini dipimpin oleh perwira tinggi bintang satu (brigadir jenderal) sehingga semestinya untuk meningkatkan upaya pemberantasan korupsi maka diperlukan peningkatan kelembagaan, yaitu Korps Pemberantasan Korupsi Mabes Polri yang dipimpin perwira tinggi berpangkat bintang dua (inspektur jenderal) di bawah komando langsung dari Kapolri.

Diketahui bahwa Firli Bahuri merupakan purnawirawan Polri berpangkat jenderal bintang tiga (komisaris jenderal).

Untuk itu, salah satu gugatan yang dimohonkannya adalah meminta hakim tunggal PN Jaksel untuk memerintahkan Kapolri segera membentuk Koprs Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor).

Terpisah Humas PN Jaksel Djuyamto mengatakan permohonan MAKI tersebut telah diterima oleh pihaknya dan sudah menunjuk hakim tunggal yang akan memimpin dan menangani perkara.

“Hakim tunggal yang ditunjuk Sri Rejeki Marshinta,” katanya.

Baca juga: Polri jelaskan alasan Firli belum ditahan

Baca juga: MAKI sebut penanganan kasus Firli Bahuri harus ada ketegasan Polri

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Sistem saya lemah. Jangan bawa saya turun gunung.

zebra slot gacor

DPK di Jeddah membeludak saat pencoblosan, PPLN: Banyak TKI ilegal******

Jakarta (ANTARA) - Anggota PPLN Jeddah Siti Rahmawati menjelaskan
banyaknya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal menyebabkan daftar pemilih khusus (DPK) di Jeddah, Arab Saudi, membeludak atau lebih banyak dari daftar pemilih tetap (DPT) saat pencoblosan Pemilu 2024.

Hal itu diketahui saat proses rapat pleno rekapitulasi suara nasional berlangsung di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta, Jumat.

Dalam rapat pleno, saksi Partai Gerindra bernama Mariyatno Jamim mempertanyakan jumlah DPK sebanyak 9.576 pemilih lebih besar dari DPT yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 1.916 pemilih.

"Ini DPK-nya besar sekali lho, 9.576 itu prosesnya gimana sehingga lebih banyak DPK daripada (DPT), bahkan DPT DPTb pun lebih banyak DPK-nya," ujar Mariyatno.

Menurut Anggota PPLN Jeddah Siti Rahmawati, TKI ilegal itu khawatir jika mendaftarkan diri dalam DPT akan ketahuan tidak berdokumen resmi sehingga dideportasi.

"Kalau ditanya siapa mereka DPK ini adalah mayoritas pekerja undocumentedyang TKI ilegal, yang diawali mereka tidak berani mendaftar ya khawatir nanti dilaporkan KJRI, kemudian dideportasi," jelas Siti.

Siti mengatakan para TKI ilegal itu pada akhirnya memilih untuk datang pada hari H pemungutan suara, sebab dengan begitu, maka mereka tidak akan ketahuan tidak berdokumen resmi.

Sementara itu, Ketua PPLN Jeddah Yasmi Adriansyah menjelaskan peristiwa membeludaknya DPK saat pemungutan suara di Jeddah sebelumnya pernah terjadi di Pemilu 2019.

Namun, ia memastikan mereka sudah berupaya melakukan sosialisasi sejak awal dengan tujuan pemilih yang berada di Jeddah tak masuk dalam DPK.

"Memang ketika kami melihat pengalaman di pemilu-pemilu sebelumnya di PPLN Jeddah selalu DPK yang besar jumlahnya," kata Yasmi.

Sebagai informasi, DPK adalah status untuk warga yang memiliki hak memilih tetapi tidak masuk ke dalam DPT.

Maka para pemilih yang tidak terdaftar ini akan berstatus DPK dan tetap diberikan hak untuk mencoblos.

Petugas pun tetap akan melayani pemilih DPK. Adapun pencoblosan pemilih DPK dapat dilakukan setelah para pemilih DPT dan DPTb selesai mencoblos.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Selanjutnya, untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024