slot hoki asia no 1 indonesia

Pembayaran super

Erick Thohir Masih Berhitung Soal Impor KRL Bekas Jepang******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Erick Thohir belum bisa memutuskan impor KRL bekas dari Jepang. Salah satunya, mempertimbangkan kesanggupan produksi PT Industri Kereta Api (INKA).

Menurutnya, produk PT INKA memiliki dua kualitas, yaitu versi dalam negeri dan yang bekerja sama dengan perusahaan produsen gerbong asal Swis, Stadler.

"Nah tentu kita lihat kapasitas produksinya berapa, transparan saja, silakan diaudit. Kalau ternyata INKA ini sanggup produksi, misalnya 2.000 dan mencukupi seluruh kebutuhan, ya jangan impor," kata Erick di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (3/5).

Di satu sisi, Erick pun meminta PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) untuk membuat proyeksi pertumbuhan penumpang dalam 5 tahun ke depan. Dengan begitu, bisa dipetakan berapa gerbong yang dibutuhkan. Setelah itu, proyeksi pertumbuhan itu bisa dikaitkan dengan kondisi atau kapasitas produksi PT INKA.

"Kita harus menghitung ulang kebutuhan gerbongnya berapa. Saya menolak impor jika terjadi mark updan saya akan minta BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) untuk audit ulang jika memang terjadi mark up," ujar Erick.

"Namun, kalau kita membutuhkan impor maka kita terbuka, tetapi perlu duduk dengan data yang sama, dan kalau ada korupsi, saya akan sikat," imbuhnya.

Lihat Juga : Shopee dan Tokopedia Naikkan Biaya Mulai 1 Mei, Berikut Rinciannya

Ia mengklaim sudah berdiskusi dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Komisi IV DPR terkait impor KRL bekas ini.

Sementara itu, hasil audit BPKP secara garis besar tidak merekomendasikan impor KRL bekas dari Jepang.

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto mengungkapkan hasil audit BPKP memberikan beberapa pertimbangan kepada pemerintah soal isu impor KRL bekas yang diinginkan PT KCI.

Pertama, impor KRL bekas dipandang tidak mendukung perkembangan industri perkeretaapian nasional. Kedua, Kemendag telah memberikan tanggapan bahwa permohonan dispensasi impor KRL bekas Jepang demi memenuhi kebutuhan armada KRL tidak dapat dipertimbangkan karena fokus pemerintah adalah produk dalam negeri dan substitusi impor.

Ketiga, impor KRL kurang tepat, karena ada beberapa unit sarana yang bisa dioptimalkan.

"Dari BPKP menemukan seperti itu," kata Seto pada Kamis (6/4) lalu.

Keempat, terkait estimasi biaya menyangkut pengadaan dari Japan Railway yang dibayarkan. Ia mengatakan hasil audit BPKP menunjukkan terkait biaya kewajaran handling dan transportasi dari Jepang ke Indonesia yang diajukan KCI tidak dapat diyakini kewajarannya karena pengangkutan harus menggunakan kapal kargo.

Atas hasil audit BPKP itu, Seto mengatakan jajaran eselon 1 Kemenko Marinves langsung menggelar pertemuan. Hasilnya, pemerintah meminta PT KCI melakukan peninjauan kembali atas operasi dan sarana yang ada saat ini.

[Gambas:Video CNN]

Panggilan Sihir

Sistem Digital Posy Resto, Solusi Kelola Restoran dengan Mudah******

Perusahaan pengembang fintech start-up Indonesia, Pintar Ventura Group (PVG) meluncurkan Posy Resto dengan sistem point of sales (POS) khusus untuk para pemilik usaha restoran.

Sistem digital ini dirancang untuk memudahkan dan mengefisienkan operasional, serta memberikan pengalaman pelanggan restoran lebih nyaman. Posy Resto diluncurkan karena adanya beberapa temuan.

Antara lain, PVG melihat industri restoran di Indonesia menghadapi tantangan yang cukup signifikan yang mempengaruhi ke profit bisnis mereka. Seperti pesanan yang tertunda, ketidakakuratan layanan, dan retensi pelanggan yang buruk.

Sistem ini menawarkan beberapa keuntungan, seperti mengurangi waktu tunggu, meningkatkan akurasi pesanan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan.

Untuk itu, Posy Resto merupakan solusi digital dalam kemudahan mengelola bisnis restoran. Dengan sistem tersebut, memungkinkan pengunjung memesan dan membayar langsung dari perangkat seluler mereka, yang kemudian diteruskan ke restaurant untuk disiapkan.

Posy Resto jadi begitu unik di antara para pesaingnya karena fokus pada penyederhanaan proses pemesanan dan pembayaran. Sistem ini mudah digunakan dan klien tidak harus mengunduh perangkat lunak atau aplikasi tambahan apa pun.

Selain itu, menu visual merupakan komponen penting dari Posy Resto, yang memberikan gambar makanan yang menarik, sehingga meningkatkan penjualan dan membantu pemesanan lebih cepat dan lancar.

"Posy Resto adalah game-changer untuk pasar restoran Indonesia karena menawarkan perspektif baru tentang cara restoran berkomunikasi dengan klien mereka. Menurut pendapat saya, Posy memberikan kontrol lebih kepada tim resto daripada pesaing kami," kata CEO PVG, Vlad Ayukaev dikutip Selasa (2/5).

"Tujuan akhir kami adalah membuat solusi satu atap untuk bisnis F&B untuk mengelola bisnis mereka dan ujung yang menghadap pelanggan dalam satu aplikasi, sambil menyajikan makanan dengan pengalaman pemesanan, pembayaran, dan pelacakan terbaik," ujar Vlad Ayukaev.

Misi PVG adalah berkontribusi pada digitalisasi UMKM dan seluruh perekonomian Indonesia melalui produk keuangan digital yang inovatif. Selain Posy, perusahaan sedang mengembangkan aplikasi lain mereka yaitu aplikasi pembayaran Klikoo B2B yang menyatukan lebih dari 80.000 merchant dan mitra.

Posy Resto hanyalah awal dari pengembangan produk, dengan rencana untuk menyertakan fungsi fitur lainnya, pelacakan inventaris, dan Terintegrasi dengan sistem kasir online dan pengiriman tambahan.

Membantu restoran menyederhanakan operasi mereka dan meningkatkan pengalaman kepuasan pelanggan lebih besar. Posy Resto memiliki potensi untuk berkontribusi pada pertumbuhan dan perkembangan industri restoran Indonesia.

Hiburan Korea: Berjalan di Bumi

IHSG Diramal Lesu Menanti Rilis Pertumbuhan Ekonomi RI******

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi melemah pada perdagangan Kamis (4/5).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan pola gerak IHSG masih dalam rentang konsolidasi wajar. Namun, indeks saham terus dibayangi pola tekanan cukup besar dalam jangka pendek.

"Sentimen terdekat adalah rilis data produk domestik bruto (PDB) yang diperkirakan masih akan cukup stabil sehingga dapat memberikan kontribusi positif terhadap pola gerak IHSG," kata William seperti dikutip dari riset hariannya.

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan ITMG, TBIG, ICBP, ASII, UNVR, ASRI, AALI, dan SMRA.

Sementara itu, Praktisi Pasar Modal sekaligus Founder WH-Project William Hartanto menilai IHSG masih dalam tren pelemahan. Namun, ada potensi rebound meski terbatas dengan resistance di level 6.856.

"Hari ini kami memproyeksikan IHSG berpotensi bergerak mixed cenderung melemah," jelasnya.

Di lain sisi, ia menyoroti nilai transaksi yang tidak mengalami perubahan signifikan dibanding nilai transaksi hari sebelumnya. William memprediksi hari ini indeks bergerak dalam rentang 6.774-6.856.

IHSG loyo ke posisi 6.812 pada Rabu (3/5). Indeks saham melemah 50,58 poin atau minus 0,74 persen dari perdagangan sebelumnya.

Investor melakukan transaksi sebesar Rp10,49 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 15,26 miliar saham.

[Gambas:Video CNN]

orang yang tidak bermoral

Basuki Sebut Jokowi Akan Cek Kebijakan Lampung di Viral Jalan Rusak******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljonomengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal mengecek langsung kebijakan Pemda Lampung dalam video viral jalan rusak di media sosial. Pengecekan akan dilakukan dengan mengunjungi Lampung.

Menurut Basuki, kunjungan Jokowi ke Lampung untuk mengetahui apakah kebijakan pemda setempat sudah tepat dalam mengatasi permasalahan jalan yang sampai viral di media sosial.

"Gara-gara itu, kalau ada di media sosial ramai kita akan cek kebenaran dari policy, kebijakan dari pemerintah daerah dalam penanganan itu," kata Basuki, dikutip dari Antara,Selasa (2/5).

Meski begitu, Basuki menyebut Jokowi bakal langsung membuat kebijakan setelah peninjauan tersebut. Ia berkata akan ada instruksi presiden (inpres) khusus mengenai pembangunan jalan daerah.

"Oh enggak, enggak. Belum ada perintah itu. Tapi survei iya, mungkin karena yang mau dikunjungi Pak Presiden. Tapi pelaksanaannya saya yakin belum ada perintah," tuturnya.

Salah satu jalan rusak di Lampung yang bakal ditinjau Jokowi disebut berlokasi di Simpang Randu-Seputih Surabaya, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah. Jalanan tersebut disorot netizen dalam beberapa waktu belakangan.

Lampung viral setelah konten kreator asal Kabupaten Lampung Timur bernama Bima Yudho Saputro mengkritik pembangunan kampung halamannya di TikTok. Bima menyebut Lampung tak kunjung maju karena banyak jalan yang rusak.

Alih-alih berbenah, Bima malah dilaporkan ke polisi oleh seorang advokat. Namun, Polda Lampung memutuskan untuk menghentikan penyelidikan kasus Bima tersebut karena tidak ditemukan unsur-unsur pidana.

[Gambas:Video CNN]

Ketik 8 orang

OJK Akan Atur Mekanisme Perdagangan Karbon******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadaliamengatakan pemerintah akan mengatur tata kelola perdagangan karbon. Ia menyatakan mekanisme perdagangan karbon di Indonesia akan diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Hal itu ia sampaikan usai rapat dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (3/5).

"Tadi sudah diputuskan bahwa karbon di Indonesia sifatnya itu terbuka tapi harus teregistrasi dan harus semuanya lewat mekanisme tata kelola perdagangan di dalam bursa karbon di Indonesia, yaitu lewat OJK. Nanti OJK yang akan mengatur," tutur Bahlil.

"Nanti semuanya dikendalikan, akan diatur tata kelolanya oleh pemerintah supaya karbon yang pergi ke luar negeri, bisa dijual, kalau tidak tata kelola dibuat sertifikasi, kita tidak akan pernah tahu berapa yang pergi. Kemudian ini juga menjadi sumber pendapatan negara kita," jelas Bahlil.

Bahlil menambahkan proses registrasi nantinya akan dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Kemudian, perdagangan di bursa karbon bisa dilakukan.

Pemerintah juga menyepakati bahwa harga karbon di Indonesia tidak boleh dijual di pasar karbon yang lain di luar negeri. Menurut Bahlil, pemerintah tidak ingin potensi penangkapan karbondioksida di Indonesia yang sangat besar justru dikapitalisasi oleh negara tetangga.

"Jangan negara tetangga yang tidak mempunyai penghasil karbon, tidak punya tempat CO2, tapi dia membuka bursa karbon itu, kita tidak ingin. Barang, aset milik negara harus dikelola maksimal oleh negara dan harus pendapatan untuk negara," ujar Bahlil.

[Gambas:Video CNN]

Meizu terbaik

Kemnaker Belum Mau Beri Sanksi Tegas ke Perusahaan Tak Beres Bayar THR******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) belum akan memberikan sanksi tegas kepada perusahaan bandel yang tak membayar tunjangan hari raya (THR) sesuai ketentuan.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengatakan pihaknya masih mengupayakan komunikasi bipartit antara perusahaan dan buruh dalam kasus THR. Hal itu katanya, perlu dilakukan karena pihaknya menyadari ada perusahaan yang kondisi keuangannya belum pulih dari tekanan pandemi covid-19.

"Tindakan saat ini baru sebatas peringatan dan teguran ringan karena kita juga harus paham kondisi perusahaan. Mereka habis covid-19, ini masih sangat belum stabil," katanya kepada CNNINdonesia.com, Selasa (2/5).

Afriansyah mengatakan saat ini Kemnaker sudah menindaklanjuti 427 aduan terkait pembayaran THR tidak sesuai aturan. Dari hasil tersebut, ada 2 perusahaan dikenakan nota pemeriksaan dan 2 perusahaan lain mendapat rekomendasi pengenaan sanksi administratif.

Sementara itu, berdasarkan data terakhir penutupan posko pengaduan THR Kemnaker per 28 April, ada 2.369 aduan melibatkan 1.529 perusahaan. Perusahaan di DKI Jakarta paling banyak diadukan sejumlah 421 perusahaan, disusul Jawa Barat sebanyak 304 perusahaan.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi merinci dari total 2.369 pengaduan terdiri atas 1.197 aduan THR tidak dibayarkan, 780 aduan THR yang dibayarkan tidak sesuai ketentuan, dan 392 aduan THR yang terlambat dibayarkan.

Sementara itu, Menaker Ida Fauziyah sempat membeberkan sejumlah sanksi bagi perusahaan bandel yang tak membayarkan THR buruh. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Dalam beleid itu, sanksi diberikan bertingkat sesuai pelanggaran. Mulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.

[Gambas:Video CNN]