situs slot gacor rtp tertinggi

slot gacor besok 995Jutaan kata 412157Orang-orang telah membaca serialisasi

《situs slot gacor rtp tertinggi》

Debat cawapres dinilai beri pengaruh untuk "undecided voters"******

Bisa untuk melemahkan, bisa untuk meninggikan

Malang (ANTARA) - Pengamat komunikasi politik Universitas Brawijaya Anang Sujoko menilai Debat Keempat Cawapres Pemilu 2024 memberikan pengaruh terhadap pemilih yang belum menentukan pilihan atau undecided voters.

Di Kota Malang, Jawa Timur, Senin, Anang mengatakan para undecided voterstersebut memang tidak secara langsung terpengaruh selama debat keempat itu berlangsung pada Minggu malam (21/1).

"Saya melihat ini akan memiliki signifikansi efek atau dampak; tetapi dampak itu bukan pada tayangan perdebatan, melainkan dengan cuplikan atau potongan video untuk memotret cawapres tertentu," kata Anang.

Dia menjelaskan potongan atau cuplikan video debat tersebut memang memiliki dua sisi, yakni melemahkan dan menguatkan, bagi para cawapres peserta Pilpres 2024, yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD.

Baca juga: Analis sebut investor 'wait and see' jelang hari pencoblosan Pemilu

Menurut Anang, potongan video debat dapat membangun citra tertentu dari masing-masing cawapres hingga memengaruhi undecided voters, termasuk juga pemilih rasional yang bisa berubah pilihan sesuai ide atau gagasan para kandidat atau swing voters.

"Bisa untuk melemahkan, bisa untuk meninggikan; dan itu bisa memengaruhi swing votersatau undecided voters," jelas Anang.

Dalam pelaksanaan debat yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan tersebut, cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar dinilai tampil lebih baik daripada saat Debat Kedua Cawapres Pemilu 2024 pada 22 Desember 2023 lalu.

"Untuk cawapres nomor urut 1, tampak lebih percaya diri, kemudian struktur jawaban sudah tertata bagus. Jadi, kelihatan sudah ada perbaikan yang lumayan bagus," jelas Anang.

Namun, untuk cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, Anang menilai putra sulung Presiden Joko Widodo itu menunjukkan sikap kurang baik saat debat keempat.

Gibran malah menunjukkan gimik politik untuk membangun penilaian bahwa dirinya tersebut menguasai isu debat.

"Ini ditunjukkan saat menggunakan istilah greenflation (inflasi hijau). Saat melontarkan pertanyaan itu, menunjukkan arogansi serta gaya komunikasi politik yang tidak kondusif dalam sebuah perdebatan," kata Anang.

Baca juga: Indef: Debat cawapres tidak hadirkan solusi masalah desa

Kemudian, cawapres nomor urut 3 Mahfud MD sempat terpancing emosi akibat pertanyaan dari Gibran.

Mahfud, yang harus menanggapi pertanyaan dari Gibran, terlihat terpancing emosi yang pada akhirnya menyajikan perdebatan tidak bermutu.

"Tetapi, yang terjadi cawapres nomor urut 3, terpancing emosinya. Sehingga, debat semalam antara cawapres nomor urut 2 dan 3, itu menjadi tidak bermutu. Seharusnya, cawapres nomor urut 3 tidak perlu menjawab pertanyaan yang melanggar tata tertib," imbuhnya.

Terkait emosi saat debat, Anang menilai Muhaimin lebih percaya diri dan tidak terpancing emosi oleh Gibran yang menuding ketua umum PKB itu menggunakan catatan di podium saat debat. Muhaimin hanya merespon sindiran Gibran dengan senyuman.

Baca juga: Pakar Politik Unair: Gibran terpengaruh debat sebelumnya

"Ini yang kemudian saya melihat kepercayaan diri dan tata emosi dari cawapres nomor urut 1 tadi malam relatif bagus, membangun ketenangan dalam komunikasi. Sementara untuk cawapres nomor urut 2 dan 3, menunjukkan sikap kenegarawanan yang tidak cukup berkualitas," ujar Anang.

KPU RI telah menetapkan tiga peserta Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

Setelah debat pertama pada 12 Desember 2023, debat kedua pada 22 Desember 2023, dan debat ketiga pada 7 Januari 2024; KPU menggelar debat keempat yang mempertemukan ketiga cawapres.

Tema debat keempat meliputi energi, sumber daya alam (SDA), pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat.

Baca juga: Aktivis ingin perlindungan hutan dan gambut jadi perhatian serius

Pewarta: Vicki Febrianto
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

PN Jaksel benarkan Firli kembali daftarkan praperadilan******

Jakarta (ANTARA) - Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) Djuyamto membenarkan telah menerima pendaftaran kembali gugatan praperadilan oleh mantan Ketua KPK Firli Bahuri.

“Bahwa benar ada permohonan praperadilan yang didaftarkan kembali oleh Komjen Firli Bahuri melalui kuasa hukumnya pada hari Senin tanggal 22 Januari kemarin,” kata Djuyamto kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

Permohonan praperadilan itu, kata Djuyamto, telah ditindaklanjuti oleh PN Jaksel dengan menunjuk hakim tunggal yang akan memeriksa perkara serta jadwal sidang pertama.

“Hakim tunggal yang ditunjuk Estiono,” kata Djuyamto.

Kemudian, untuk persidangan awal yakni mendengarkan gugatan pemohon dijadwalkan pekan depan.

“Sidang pertama Selasa tanggal 30 Januari 2024,” ujarnya.

Baca juga: Polda Metro Jaya siap hadapi gugatan praperadilan kedua Firli Bahuri

Sebelumnya, Firli Bahuri telah mengajukan gugatan praperadilan terhadap Polda Metro Jaya terkait penetapan tersangka.

Gugatan Praperadilan tersebut telah diputus oleh PN Jaksel pada Selasa (19/12). Hakim tunggal Imelda Herawati Dewi Prihatin memutuskan tidak menerima gugatan praperadilan purnawirawan Polri tersebut.

"Mengadili dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi termohon dalam pokok perkara, menyatakan permohonan praperadilan pemohon tidak dapat diterima," kata Hakim Imelda dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Selasa.

Imelda mengatakan penetapan Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya telah sesuai dengan prosedur dan sah menurut hukum yang berlaku sehingga, status tersangka Firli tetap sah dan tidak bisa digugurkan.

Firli ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 e atau Pasal 12 B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 65 KUHP yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada sekira tahun 2020 sampai 2023.

Baca juga: Firli selesai diperiksa, Polisi: berkas segera dikembalikan ke Kejati
Baca juga: Firli ditanyai 13 pertanyaan selama pemeriksaan 3 jam

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

KPK panggil Kepala Badan Pangan Nasional terkait kasus SYL******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi untuk keperluan pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dengan tersangka mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

"Hari ini bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi, termasuk Arief Prasetyo Adi," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Jumat.

Selain itu, tim penyidik KPK juga memanggil satu orang dari pihak swasta bernama Rajiv. Dia juga akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan maupun gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian itu.

Kendati demikian, Ali Fikri belum memberikan keterangan lebih lanjut soal keterangan apa yang akan didalami penyidik dalam pemeriksaan terhadap saksi-saksi tersebut.

Baca juga: KPK panggil 2 pejabat Kementan terkait kasus SYL
Baca juga: KPK periksa empat dirjen Kementan soal pengumpulan uang oleh SYL

KPK pada hari Jumat (13 Oktober 2023) resmi menahan SYL dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) dalam kasus dugaan korupsi di Kementan. Kedua tersangka menyusul Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) yang telah lebih dahulu ditahan pada hari Rabu (11 Oktober 2023).

Perkara dugaan korupsi di Kementan bermula saat SYL menjabat sebagai Menteri Pertanian periode 2019—2024.

Dengan jabatannya tersebut, SYL lantas membuat kebijakan personal, di antaranya melakukan pungutan hingga menerima setoran dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, termasuk keluarga intinya.

Kebijakan SYL untuk memungut hingga menerima setoran tersebut berlangsung mulai 2020 hingga 2023.

SYL menginstruksikan dengan menugasi Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) melakukan penarikan sejumlah uang dari unit eselon I dan II.

Dalam bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa.

Atas arahan SYL, tersangka KS dan MH memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang di lingkup eselon I, yakni para direktur jenderal, kepala badan, hingga sekretaris masing-masing eselon I dengan besaran nilai yang telah ditentukan SYL kisaran mulai 4.000 hingga 10.000 dolar AS.

KPK menyebut terdapat bentuk paksaan dari SYL terhadap ASN di Kementan, seperti dengan dimutasi ke unit kerja lain hingga mendisfungsionalkan status jabatannya.

Penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi orang kepercayaan SYL itu secara rutin setiap bulan dengan menggunakan pecahan mata uang asing.

Baca juga: KPK panggil eks sekjen Kementan Momon Rusmono terkait kasus SYL
Baca juga: Yusril: Foto Firli dan SYL tidak menerangkan apa-apa

Penggunaan uang oleh SYL, kata KPK, juga diketahui oleh KS dan MH, di antaranya untuk kepentingan pribadi SYL, seperti pembayaran cicilan kartu kredit, kredit mobil Alphard, perbaikan rumah pribadi, tiket pesawat bagi keluarga, serta pengobatan dan perawatan wajah keluarganya senilai miliaran rupiah.

Selain itu, Alex mengatakan bahwa penyidik menemukan ada aliran dana dari SYL ke Partai NasDem. Komisi antirasuah juga mendapati adanya penggunaan uang lain oleh SYL bersama KS dan MH untuk ibadah umrah.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 junctoPasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Untuk tersangka SYL, juga disangkakan melanggar Pasal 3 dan/atau 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：slot wd dibayar、xuxu4d、hoki188

Terkait：wwwindotogel、doremiplay77、trik jitu main roulette、game slot online paling mudah menang、dafatoto、slot terpercaya dan mudah menang、slot tidak gacor、gacor 633 slot login、voucher gojek juli 2022、cepat menghasilkan uang

---

---

bab terbaru：pinjaman resmi ojk limit besar tenor panjang（2024-07-05）

Perbarui waktu：2024-07-05