20 bonus 20 slot

Legenda Xuantian dalam Tarian Dewa dan Setan

Wapres Ma'ruf Buka Suara soal Beda Data BLT El Nino Risma******

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menanggapi polemik beda data penerima bantuan langsung tunai (BLT) El Nino sebesar Rp400 ribu.

Perbedaan data ini diungkap Menteri Sosial Tri Rismaharini yang mempertanyakan data 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Padahal, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut data penerima BLT El Nino diambil dari Kemensos.

"Saya kira memang kita kebetulan kemarin kita membahas mengenai bantuan beras, itu di samping yang sudah terdaftar, mungkin kita lakukan lagi yang memang belum ya ikut di-cross checklagi. Mungkin pak menko perekonomian (bisa bantu menjelaskan)," kata Ma'ruf di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Kamis (9/11).

Airlangga menyebut pemerintah akan menggunakan data baru untuk bantuan sosial beras 10 kg.

"Di tahun depan kita sudah menggunakan data yang baru (bansos beras). Ini data registrasi sosial ekonomi (regsosek) yang terus di-update. Sehingga dengan demikian tentu data ini sifatnya dinamis," ujar Airlangga.

"Apalagi tadi kita bicara mengenai desil 1, 2, 3, dan 4 yang tentu ini harus terus di-updateuntuk memberikan bantuan agar tepat sasaran," sambungnya.

Usai penjelasan Airlangga tersebut, Wapres Ma'ruf menegaskan pemerintah akan terus menyesuaikan data calon penerima bansos.

Soal anggaran dan calon penerima yang berpotensi bertambah, Ma'ruf tidak menjawab dengan tegas. Ia hanya mengatakan semuanya akan terus disesuaikan.

"Saya kira akan disesuaikan ya, kan anggarannya maupun juga penyediaan pembagian berasnya mungkin disesuaikan," tutup Ma'ruf.

Sebelumnya, Mensos Risma curhat dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi VIII DPR RI.

Risma mengaku heran muncul data 18,8 juta KPM yang disebut Menkeu Sri Mulyani sebagai penerima BLT El Nino. Padahal, menurutnya ada juga data 21 juta KPM.

"Kemarin memang keputusannya, saya tidak tahu angka 18,8 juta (KPM) itu dari mana," ujar Risma dalam raker tersebut di DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (7/11).

"Kami lagi mengajukan anggaran, kalau yang penerima program keluarga harapan (PKH), bantuan pangan non-tunai (BPNT), kemudian yang doubletumpang tindih totalnya itu 21 juta ratus ribu sekian KPM. Nah, sisanya lagi coba kita sampaikan," imbuhnya.

Di lain sisi, Menkeu Sri Mulyani selalu menegaskan data 18,8 juta KPM itu diambil dari Kementerian Sosial. Wanita yang akrab disapa Ani itu merinci pihaknya akan menambahkan anggaran Rp7,52 triliun agar Kemensos bisa mengeksekusi program ini.

Pada rencana awal, BLT El Nino dibagi dua termin pada November 2023 dan Desember 2023 dengan besaran Rp200 ribu per bulan untuk setiap KPM.

Namun, kini pemerintah akan merapel BLT El Nino tersebut dalam sekali transfer Rp400 ribu. Uang tersebut akan dibagikan ketika urusan administrasi anggarannya selesai.

Legenda Luar Biasa

Mendag Ungkap Ekspor RI Naik 6,76%, Surplus Perdagangan Berlanjut******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, neraca perdagangan Indonesia pada Oktober 2023 kembali mencatatkan surplus sebesar US,48 miliar. Surplus ini disumbang oleh ekspor nonmigas sebesar US,31 miliar dan defisit migas US,84 miliar.

Menurutnya, surplus Oktober 2023 melanjutkan tren surplus selama 42 bulan berturut-turut sejak Mei 2020.

"Kami optimistis surplus neraca perdagangan ini akan terus berlanjut ke periode berikutnya," kata Zulkifli dalam keterangan tertulis, Jumat (17/11).

Secara kumulatif, pada periode Januari-Oktober 2023 neraca perdagangan Indonesia mencatatkan surplus sebesar US,22 miliar.

Zulkifli menerangkan, surplus tersebut disumbang sektor nonmigas sebesar US,02 miliar dan defisit sektor migas sebesar US,81 miliar. Angka surplus ini lebih rendah US,22 miliar jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dominasi Sektor Tambang

Nilai ekspor Indonesia pada Oktober 2023 mencapai US,15 miliar, naik sebesar 6,76 persen dibandingkan bulan sebelumnya (MoM). Peningkatan ekspor ini didorong oleh naiknya ekspor nonmigas sebesar 7,42 persen, sementara ekspor migas turun sebesar 2,38 persen (MoM).

"Peningkatan ekspor Oktober 2023 terjadi pada sektor pertambangan dan sektor industri pengolahan," katanya.

Zulhas mengatakan, pertambangan menjadi sektor yang mengalami kenaikan tertinggi, yakni sebesar 20,47 persen, diikuti produk industri pengolahan sebesar 4,83 persen (MoM). Sementara, ekspor sektor pertanian mengalami penurunan terdalam sebesar 8,00 persen (MoM).

Menurutnya, batu bara (HS 27) menjadi salah satu komoditas sektor pertambangan yang mendorong peningkatan ekspor nonmigas Oktober 2023.

"Nilai ekspor batu bara mengalami kenaikan sebesar 24,61 persen sedangkan volume ekspornya tumbuh sebesar 20,38 persen (MoM)," ujar Zulhas.

Pada Oktober 2023, produk utama ekspor nonmigas yang mengalami peningkatan antara lain logam mulia, perhiasan/permata (HS 71) naik 43,10 persen, alas kaki (HS 64) 39,55 persen, bahan kimia anorganik (HS 28) 35,86 persen, bahan bakar mineral/batu bara (HS 27) 24,61 persen, serta nikel dan barang daripadanya (HS 75) 18,28 persen (MoM).

Namun, di tengah kenaikan tersebut terdapat beberapa produk utama ekspor nonmigas mengalami penurunan. Antara lain serat stapel buatan (HS 55) turun 22,64 persen, timah dan barang daripadanya (HS 80) 8,67 persen, mesin dan perlengkapan elektrik (HS 85) 7,48 persen, mesin dan peralatan mekanis (HS 84) 1,75 persen, serta plastik dan barang dari plastik (HS 39) 1,10 persen (MoM).

Kemudian negara utama tujuan ekspor nonmigas Indonesia pada Oktober 2023 adalah Tiongkok dengan nilai ekspor mencapai US,78 miliar naik 11,96 persen, India sebesar US,87 miliar naik 24,91 persen, dan Amerika Serikat sebesar US,82 miliar turun 0,51 persen (MoM).

Sementara ditinjau dari peningkatan ekspor, negara dengan dengan peningkatan terbesar antara lain Swiss yang naik 205,06 persen, Spanyol 42,76 persen, India 24,91 persen, Thailand 23,96 persen, serta Mesir 22,66 persen MoM.

Sedangkan pasar tujuan ekspor nonmigas yang mengalami penurunan terbesar diantaranya Bulgaria sebesar 97,41 persen, Turki 20,35 persen, Kanada 16,92 persen, Taiwan 12,68 persen, dan Korea Selatan 10,79 persen (MoM).

Ditinjau dari kawasan, peningkatan ekspor terbesar terjadi di wilayah Eropa Utara dengan kenaikan sebesar 22,49 persen, Asia Selatan 21,53 persen, dan Eropa Barat 20,54 persen.

"Di sisi lain, pelemahan ekspor terbesar terjadi ke beberapa kawasan seperti Amerika Tengah turun 34,74 persen, Karibia 21,31 persen, dan Afrika Timur 21,20 persen MoM," kata Zulhas.

Secara kumulatif, ekspor periode Januari-Oktober 2023 tercatat sebesar US4,41 miliar, turun 12,15 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya (YoY) yang tercatat US4,06 miliar.

"Penurunan ekspor tersebut disebabkan melemahnya ekspor nonmigas sebesar 12,74 persen dan penurunan ekspor migas sebesar 2,06 persen (YoY)," terangnya.

Impor Seluruh Golongan Naik

Nilai impor Indonesia pada Oktober 2023 tercatat sebesar US,67 miliar. Nilai ini meningkat 7,68 persen dibanding bulan sebelumnya (MoM). Peningkatan ini didorong peningkatan impor nonmigas sebesar 10,37 persen, sementara impor migas turun 3,66 persen (MoM).

Peningkatan impor pada Oktober 2023 terjadi pada seluruh golongan penggunaan barang. Kenaikan impor tertinggi terjadi pada golongan barang modal sebesar 14,52 persen, diikuti barang konsumsi (9,18 persen), dan bahan/baku penolong (5,87 persen) (MoM).

Peningkatan impor barang modal didorong kenaikan impor beberapa produk, yaitu ponsel pintar, peralatan radar untuk keperluan militer, komputer pribadi lainnya tidak termasuk komputer portabel (laptop/notebook), dan alat penyulingan yang dioperasikan secara elektrik.

Sementara barang konsumsi yang memicu kenaikan impor, antara lain beras setengah giling atau giling utuh, minyak medium lainnya dan olahannya, serta bahan bakar diesel otomotif.

Sedangkan bahan baku/penolong yang mendorong kenaikan impor antara lain emas dalam bentuk yang tidak ditempa, dalam bentuk bongkahan, ingot atau batangan tuang; selain bagian dari turbo-jet atau turbo-propeller dan bagian dari ketel uap atau ketel uap lainnya; bagian dari peralatan transmisi; serta papan, panel, konsol, meja, lemari.

Selanjutnya, pada Oktober 2023, produk dengan peningkatan impor terbesar, yakni kapal, perahu, dan struktur terapung (HS 89) sebesar 82,16 persen; logam mulia dan perhiasan/permata (HS 71) 47,12 persen; gula dan kembang gula (HS 17) 46,44 persen; bahan bakar mineral (HS 27) 33,57 persen; serta bahan kimia anorganik (HS 28) 33,18 persen (MoM).

Sementara produk dengan kontraksi impor terdalam pada Oktober 2023, yakni biji dan buah mengandung minyak (HS 12) turun 27,13 persen; buah-buahan (HS 08) 17,65 persen; besi dan baja (HS 72) 5,30 persen; ampas dan sisa industri makanan (HS 23) 2,61 persen; serta minyak atsiri, wewangian, dan kosmetik (HS 33) 2,16 persen (MoM).

Berdasarkan negara asal, impor nonmigas Indonesia Oktober 2023 didominasi dari Tiongkok, Jepang, dan Thailand dengan pangsa 50,13 persen dari total impor nonmigas Indonesia.

Sementara negara asal impor dengan peningkatan impor nonmigas tertinggi, yaitu Swiss sebesar 152,06 persen, Kanada 71,95 persen, Prancis 63,63 persen, Bulgaria 52,88 persen, dan Finlandia 33,87 persen.

Secara kumulatif, nilai impor selama periode Januari-Oktober 2023 mencapai US3,19 miliar, turun 7,77 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (YoY). Penurunan ini disebabkan melemahnya impor nonmigas sebesar 6,08 persen dan migas sebesar 15,81 persen (MoM).

Setan Langit Bersayap Hitam

Luhut Sebut AS Bebaskan US0 Juta Dana Pertamina di Venezuela******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan Amerika Serikat (AS) membebaskan dana milik PT Pertamina sebesar US0 Juta yang tertahan di Venezuela

Hal ini Luhut sampaikan usai bertemu dengan Utusan Khusus Presiden AS untuk Iklim, John Kerry, yang sedang menjenguknya di Singapura.

"Kita sebelumnya mengalami kendala karena permasalahan antara Amerika dan Venezuela, yang menyebabkan dana Pertamina tertahan selama hampir 3-4 tahun, dan Amerika telah membantu menyelesaikan hal tersebut," kata Luhut dalam keterangan resminya, Sabtu (11/11).

Luhut mengatakan bantuan ini menandakan hubungan baik dan kepercayaan yang kuat antara Indonesia dan Amerika. Upaya ini juga diharapkan membuka jalan untuk kerja sama lebih lanjut di masa depan.

"Investasi Pertamina di Venezuela yang selama ini di bawah ikatan embargo sedang dijajaki bisa dimaksimalkan atau tidak," tambahnya.

 Diketahui Venezuela adalah salah satu negara yang memiliki cadangan minyak bumi terbesar di dunia dengan potensi mencapai angka yang sangat menjanjikan.

Lihat Juga : Universitas Pertamina Siapkan SDM Unggul untuk Transisi Energi

Potensi carbon capture storage

Tak hanya itu, Luhut turut membahas potensi besar Indonesia dalam pemanfaatan carbon capture storagedi depleted reservoirdan saline aquifer. Pemanfaatan tersebut ditaksirnya memiliki potensi hingga 400 giga ton dan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi emisi di sektor migas dan sektor lainnya.

Luhut berharap bisa berdiskusi lebih lanjut dan meminta John Kerry menghubungi Penasihat Senior Gedung Putih untuk bidang energi dan investasi, Amos Hochstein guna membahas kerja sama di bidang critical minerals.

"Inisiatif ini dapat menghasilkan dana miliaran dolar yang akan sangat bermanfaat bagi rakyat Indonesia, serta membantu memacu perkembangan teknologi negara kita, sejalan dengan komitmen kita terhadap lingkungan dan pembangunan berkelanjutan," ujar dia yang dikenal sebagai 'tangan kanan' Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) itu.

Telepon PM Singapura

Tak hanya John Kerry, Luhut menerima telepon dari Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong.

Lee Hsien Loong, lanjut dia, membuka peluang kerja sama di bidang kesehatan antara Singapura dan Indonesia, termasuk rencana pembangunan ekosistem kesehatan di Bali yang serupa dengan Singapura.

Menindaklanjuti hal tersebut, dia mengatakan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bersama Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo rencananya akan bertemu dengan Menteri Kesehatan Singapura, Ong Ye Kung.

"Di Bali, kita punya RSUP Sanglah. Tugas kita adalah melatih SDM dan manajemennya. Ini membutuhkan waktu sekitar 3 sampai 5 tahun, jadi kita harus segera memulainya. Kerja sama dengan Singapura dalam membangun ekosistem kesehatan yang berkualitas akan sangat bermanfaat," kata dia.

Lihat Juga : Ponakan Luhut dan JK Resmi Gabung di TKN Prabowo-Gibran

Panggil para pahlawan

Riset: Harga Rumah di Indonesia Catat Kenaikan Tertinggi Sejak Pandemi******

Housing Finance Centre (HFC), lembaga riset PT Bank Tabungan Negara (BTN), mencatat harga rumahdi Indonesia mengalami kenaikan tertinggi sejak pandemi covid-19.

Direktur Consumer Hirwandi Gafar mengatakan indeks harga rumah (house price index/HPI) mencapai 211,9 pada kuartal III/2023, mengalami pertumbuhan tertinggi setelah pandemi sebesar 8,7 persen secara tahunan (yoy).

Hirwandi menilai kenaikan harga rumah tersebut menunjukkan peningkatan permintaan rumah. Terlebih, pemerintah akan memberikan insentif PPN pembelian rumah (PPN DTP).

Ia mengatakan penyumbang terbesar kenaikan harga berasal dari rumah di bawah Rp2 miliar, di mana rumah tipe 70 dengan harga Rp500 juta - Rp1 miliar naik sebesar 12 persen (yoy).

Selain itu, kenaikan juga disumbang oleh rumah tipe 336 dengan harga di bawah Rp350 juta yang naik 8,4 persen (yoy).

Sementara itu, BTN mencatat penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) mencapai Rp27,7 triliun per Agustus 2023.

Untuk KPR di bawah Rp2 miliar paling banyak di Jawa Barat yakni 44 persen. Kemudian disusul Jawa Timur, Banten, dan Jawa Tengah.

"Untuk provinsi dengan pertumbuhan tertinggi terjadi di luar Pulau Jawa yakni Kalimantan Tengah, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Pertukaran Dewa Kekayaan

Menghitung Kenaikan UMP dengan Rumus Baru Jokowi, Naik Berapa di 2024?******

Presiden Jokowi baru saja mengeluarkan aturan berisi rumus baru perhitungan upah buruh. 

Rumus tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan. Jokowi melalui beleid itu mengatur kenaikan upah dihitung dengan menggunakan 3 variabel.

Ketiganya adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Pada pasal 26 ayat 4 dijelaskan UMP 2024 dihitung via upah minimum tahun berjalan ditambah nilai penyesuaian upah minimum tahun depan.

Tapi, buruh memandang aturan baru Presiden Joko Widodo tidak akan mengangkat kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2024 lebih dari 5 persen.

Lantas, bagaimana simulasi perhitungannya sehingga UMP dengan formula Jokowi tersebut tak akan naik lebih dari 5 persen?

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mencoba menghitungnya dengan rumus yang diberikan Jokowi. Ia mengatakan variabel yang akan digunakan nantinya adalah inflasi provinsi serta nilai indeks di kisaran 0,1-0,3.

"Kalau inflasi itu sekitar 3 persen dan pertumbuhan ekonomi 5 persen, maka kenaikan UMP di 2024 antara 3,5 persen sampai 4,5 persen," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (14/11).

Angka 3,5 persen didapat jika indeks tertentunya 0,1. Sedangkan perkiraan kenaikan upah 4,5 persen berlaku apabila indeks yang dipakai 0,3.

Berikut simulasi yang digunakan Timboel:

UMP 2024= inflasi + (pertumbuhan ekonomi X indeks tertentu)
UMP 2024= 3 + (5 x 0,1)= 3,5 persen atau UMP 2024= 3 + (5 X 0,3)= 4,5 persen

Timboel mengatakan rumus tersebut hanya mengukur kenaikan upah nominal, tetapi tidak menjamin kenaikan upah riil para buruh. Padahal, ia menilai kesejahteraan ditentukan berdasarkan upah riil.

"Upah riil menurun bila inflasi pada kebutuhan pokok buruh, seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan sebagainya nilainya lebih tinggi dari kenaikan upah minimum tersebut," jelasnya.

"Sebagai contoh, inflasi beras sudah mencapai 5 persen sampai 7 persen lebih. Belum lagi kenaikan di sektor transportasi dan papan, seperti kontrakan rumah dan indekos yang nilainya juga di atas kenaikan UMP 2024," tutup Timboel.

[Gambas:Video CNN]

Serupa, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) Mirah Sumirat menilai kenaikan upah buruh di 2024 tidak akan lebih dari 5 persen jika menggunakan rumus baru Jokowi.

Mirah mengatakan kenaikan UMP 2024 yang kecil ini dikarenakan adanya variabel indeks tertentu.

"Angka (UMP 2024) yang akan dihasilkan dengan formula yang telah dirilis melalui PP Nomor 51 Tahun 2023 tidak akan lebih dari di bawah 5 persen atau 7 persen. Karena ada koefisien (indeks) tertentu," tuturnya.

Padahal, Mirah menyebut para buruh mengusulkan kenaikan UMP 15 persen kepada pemerintah. Ia menegaskan usul ini sudah berupa angka kompromi, di mana seharusnya bisa sampai 20 persen-25 persen.

Selir Chunqiu

Erick Thohir Respons Ganjar soal Banyak BUMN Bangkrut******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merespons pernyataan calon presiden (capres) PDIP Ganjar Pranowo soal banyak perusahaan pelat merah bangkrut.

Ganjar menyebut banyak BUMNkarya bangkrut, karena tidak bekerja secara efisien.

Erick sendiri meyakini pernyataan Ganjar itu bukan hal yang negatif. Ia menilai Ganjar menyatakan kritik itu agar BUMN bisa lebih baik lagi.

"Bagaimana penugasan di jalan tol sekarang transparan, mana yang feasible, mana yang kurang feasible. Kalau yang feasible tentu kita lakukan aksi korporasi. Kalau kurang feasible ya pemerintah hadir," imbuhnya.

Lebih lanjut, Erick mengaku terbuka terhadap kritik dan saran yang disampaikan semua pihak. Apalagi, saat ini sudah masuk tahun politik. Ia pun yakin capres lain bakal memberikan pernyataan atau kritik terhadap kondisi BUMN saat ini.

"Tapi saya yakinkan kepada para calon presiden, empat tahun terakhir ini BUMN sudah ke arah yang sangat bagus, hasilnya sudah ada, tetapi apakah masih ada kekurangan? Ya pasti ada, yang namanya kesempurnaan hanya milik Allah SWT, jadi saya terbuka," tutur Erick.

Ganjar mengatakan banyak BUMN karya bangkrut dalam acara Sarasehan 100 Ekonom, Rabu (8/11). Hal itu ia sampaikan menanggapi pernyataan panelis terkait BUMN yang sulit balik modal karena menggarap proyek infrastruktur yang dibebankan pemerintah kepada mereka.

"Sudah ada berapa perusahaan, BUMN bangkrut, yang karya-karya karena ngurus ini? Banyak. Inefisien kuncinya," kata Ganjar.

Ia mengatakan hal itu terjadi karena tata kelola yang tidak baik dalam BUMN. Ia mengatakan perusahaan pelat merah seharusnya bisa menilai proyek yang akan dikerjakan.

"Kalau kemudian dipaksakan dan kapasitasnya enggak ada, masa iya sih BUMN kita sudah mengerti tidak feasibledia tidak melaporkan?," ucapnya.

Ganjar juga menyindir BUMN yang kemudian akhirnya harus disuntik modal negara. Ia mempertanyakan apakah ada sanksi bagi BUMN yang tak efisien.

"Akhirnya APBN disuntik terus, disuntik terus gitu kan. Ada nggak sih penaltinya ke mereka kalau kamu tidak perform kamu tidak gajian?," ujarnya.

Ke depan, Ganjar mengatakan akan me-reviewperusahaan-perusahaan BUMN yang bermasalah jika terpilih dalam Pilpres 2024.

"Artinya, ketika kita menangani hal-hal semacam ini, ini yang sebelah sini sudah terlanjur ugal-ugalan, yang di sini sudah terlanjur depend onjadi utang. Tugas kita menyelesaikan tak perlu menyalahkan," kata Ganjar.

[Gambas:Video CNN]