bonaza88

Raja Dewa Kuno

Bahlil Bersuara soal Kisruh Negara Vs Pontjo Sutowo di Hotel Sultan******

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia ikut bersuara soal kisruh antara negara dengan Pontjo Sutowo dalam pengelolaan Hotel Sultan.

Seperti diketahui, sejak 2006, Pontjo Sutowo selaku pemilik PT Indobuildco memang berupaya melawan negara agar tetap bisa mengelola hotel yang terletak di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) tersebut.

Menurut Bahlil, polemik Hotel Sultan sudah dimenangkan negara lewat Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Terkait Pontjo Sutowo yang menolak hengkang dari Hotel Sultan, ia menyebut itu merupakan hal biasa.

Indobuildco memang sempat mengelola tanah tempat berdirinya Hotel Sultan. Namun, hak guna bangunan (HGB) mereka habis dan lahan tersebut harus dikembalikan ke negara.

Meski demikian Pontjo rajin menggugat dan meminta perpanjangan hak kelola atas Hotel Sultan. Namun, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan sengketa tanah tersebut sudah selesai dan berkekuatan hukum tetap menjadi milik negara berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA).

Karena status hukum tetap tersebut, Mahfud meminta Indobuildco segera mengosongkan kawasan tersebut.

Sementara itu, tim kuasa hukum Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) Saor Siagian meminta PT Indobuildco menyerahkan tanah Hotel Sultan. Ia menegaskan PT Indobuildco sudah tidak memiliki hak atas lahan tersebut.

"Kami ingatkan karena masih ada pejabat atau siapapun yang mencoba menghalang-halangi. Kami sebagai kuasa hukum kemudian dikuatkan Pak Menko, hukum ini harus segera berakhir, saya kira cukup 50 tahun, tetapi ini menyangkut wajah negara, karena ini wajah negara kita soal GBK ini. Itu sebabnya mengapa ini harus kita punya atensi," ucap Saor.

[Gambas:Video CNN]

buku keabadian

Teten Ungkap Kelemahan UMKM Sehingga Kalah Saing dengan Produk Impor******

Menteri Koperasidan UKM Teten Masduki mengatakan 97 persen lapangan kerja di Indonesia diserap oleh UMKM.

Namun, produk UMKM masih sulit bersaing di pasar global.

"UMKM kita masih skalanya ekonomi subsisten, skala untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, tidak produktif. Produknya juga masih belum punya daya saing, apalagi daya saing global," kata Teten di acara Indonesia Digital MeetUp 2023, Kamis (5/10).

"Dan kita kaget-kaget kalau kemudian kita tidak bisa bersaing dengan produk-produk yang masuk lewat platform global maupun juga lewat perdagangan biasa," imbuh Teten.

Lebih lanjut, Teten mengatakan UMKM Indonesia bukannya tidak mau beradaptasi dengan perdagangan digital. Sebanyak 22 juta UMKM disebut telah berdagang online, tetapi tetap sulit bersaing karena masuknya barang impor yang sangat murah.

Karenanya, Teten, meminta agar pedagang lokal tidak disalahkan.

"Pasar seperti Tanah Abang bahkan pasar becek yang jualan sayur, jualan sembako, sudah online. Jadi jangan salahkan mereka belum shifting (ke online). Mereka sudah shifting," katanya.

Ia menduga ada dua cara produk impor murah bisa masuk ke pasar dalam negeri. Pertama karena praktek dumping yakni mengekspor barang dari negara asalnya untuk dijual ke Indonesia dengan harga lebih murah untuk menguasai pasar.

Kedua, barang impor bisa masuk melalui jalur tak resmi. Teten mengatakan hal tersebut terlihat dari data Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengatakan ada impor dari China yang tak tercatat.

"Berarti ada yang lewat jalur ilegal. Ini yang mau kita benahi," katanya

[Gambas:Video CNN]

Bayangan Konoha

Cerita Wamentan Terakhir Kali Bertemu SYL sebelum 'Hilang' di Eropa******

Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi mengaku terakhir kali bertemu MentanSyahrul Yasin Limpo (SYL) sebelum keberangkatan kunjungan kerja sang menteri ke Spanyol.

"Terakhir (kontak dengan Mentan SYL) pas keberangkatan, kalau saya ya. Cuma kalo pejabat (Kementan) eselon 1 yang ikut kan terakhir sampai di Spanyol itu masih bersama-sama," kata Harvick di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (3/10).

Sudah hampir seminggu Harvick hilang kontak dengan Mentan Syahrul. Ia mengklaim kabar terakhir dari Syahrul datang saat sang menteri kunjungan kerja di Spanyol.

Menurutnya, ini terjadi karena tiket pesawat rombongan terpisah-pisah. Setelah itu, Kementan tidak mengetahui keberadaan Syahrul yang 'hilang' di Eropa.

Kementan belum melapor kepada pihak berwajib soal hilangnya Syahrul. Akan tetapi, Harvick menyebut Presiden Joko Widodo sudah tahu kabar tersebut.

"Oh, sudah-sudah, sudah tahu kalau Pak Presiden. Terus juga kawan-kawan di Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dan Sekretariat Kabinet (Seskab) juga sudah tahu," tandasnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan telah menetapkan SYL sebagai tersangka terkait permintaan paksa atau pemerasan jabatan di kasus dugaan korupsi. Namun, lembaga antirasuah itu enggan mengumumkannya secara gamblang kepada publik.

Rumah dinas Syahrul di Jalan Widya Chandra V Nomor 28, Jakarta Selatan sudah digeledah KPK sejak Kamis (28/9) sore hingga Jumat (29/9) pagi. Perlakuan serupa juga terjadi di Kantor Kementan.

"Siapa yang ditetapkan sebagai tersangka, konstruksi perkaranya seperti apa pasti pada saatnya KPK akan sampaikan kepada teman-teman semua, kepada masyarakat," ucap Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Jumat (29/9).

"Kami sadar betul ini jelang tahun politik 2024, semua yang dikerjakan KPK pasti selalu dikaitkan dengan proses politik yang sedang berjalan. Kami ingin tegaskan pada waktunya akan dibuka secara terang apa yang menjadi alat bukti, perbuatannya seperti apa di hadapan majelis hakim ketika proses penyidikan ini cukup," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Anda harus memanggil saya dewi

Emil Salim: Perhubungan dan Pariwisata Kunci Persatuan Indonesia******

Menteri Perhubungan Kabinet Pembangunan 1973-1978, Emil Salim, mengingatkan pentingnya pembangunan infrastruktur perhubungan dan pengembangan sektor pariwisata untuk mempersatukan Indonesia. Pesan ini disampaikannya dalam acara Hub Space x KAI Expo 2023 di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (29/9).

Dia pun bercerita sejarah dan tantangan dalam membangun sistem perhubungan yang menyatukan seluruh negeri. Ia mengungkapkan, pada lima puluh tahun yang lalu Presiden Soeharto memberikan tugas untuk mempersatukan Indonesia melalui perhubungan.

"Lima puluh tahun yang lalu Bapak Soeharto memberikan tugas mempersatukan tanah air Indonesia melalui perhubungan, tugas itu kami terjemahkan di dalam membangun satu sistem komplikasi satelit domestik yang bisa menghubungkan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara dengan seluruh penjuru tanah air," ujarnya seperti dikutip dari detikcom, Jumat (6/10).

Kemudian, tugas berikutnya adalah menjadikan udara sebagai faktor pemersatu, yang mencakup upaya mengembangkan kapal udara perintis di wilayah Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan harapan dapat mencapai daerah terpencil.

Selain itu, Emil Salim juga menekankan pentingnya menjaga karakter bangsa dalam pengembangan sektor pariwisata, sesuai dengan permintaan Soeharto. Ini melibatkan penerapan konsep Tri Hita Karana.

"Pariwisata harus menjaga Tri Hita Karana, yaitu hubungan yang utuh antara Tuhan, lingkungan, dan manusia. Hubungan ketiga ini tidak boleh rusak oleh pariwisata," tegasnya.

Pada akhir sambutannya, Emil Salim berterima kasih kepada semua yang telah berkontribusi dalam bidang perhubungan dan berharap agar mereka diberikan kesuksesan oleh Tuhan.

Ia juga mendorong agar Kementerian Perhubungan tidak hanya menjadi departemen teknis yang mengurus hal-hal teknis, tetapi juga menjadi alat pemersatu wilayah Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Emil sambil mengingatkan refleksi penting tentang peran pembangunan infrastruktur dalam menyatukan Indonesia yang beraneka ragam, sesuai dengan permintaan Presiden Soeharto, yang tetap relevan hingga saat ini.

Sebagai informasi, sambutan Emil Salim tersebut terjadi dalam kesempatan rangkaian acara apresiasi penghargaan dedikasi kepada Menteri Perhubungan dari masa ke masa yang telah berkontribusi dalam pelayanan perhubungan di Tanah Air. Penghargaan tersebut dipersembahkan oleh Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi.

Dokter yang Dimanjakan Beracun

Emil Salim: Perhubungan dan Pariwisata Kunci Persatuan Indonesia******

Menteri Perhubungan Kabinet Pembangunan 1973-1978, Emil Salim, mengingatkan pentingnya pembangunan infrastruktur perhubungan dan pengembangan sektor pariwisata untuk mempersatukan Indonesia. Pesan ini disampaikannya dalam acara Hub Space x KAI Expo 2023 di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (29/9).

Dia pun bercerita sejarah dan tantangan dalam membangun sistem perhubungan yang menyatukan seluruh negeri. Ia mengungkapkan, pada lima puluh tahun yang lalu Presiden Soeharto memberikan tugas untuk mempersatukan Indonesia melalui perhubungan.

"Lima puluh tahun yang lalu Bapak Soeharto memberikan tugas mempersatukan tanah air Indonesia melalui perhubungan, tugas itu kami terjemahkan di dalam membangun satu sistem komplikasi satelit domestik yang bisa menghubungkan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara dengan seluruh penjuru tanah air," ujarnya seperti dikutip dari detikcom, Jumat (6/10).

Kemudian, tugas berikutnya adalah menjadikan udara sebagai faktor pemersatu, yang mencakup upaya mengembangkan kapal udara perintis di wilayah Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan harapan dapat mencapai daerah terpencil.

Selain itu, Emil Salim juga menekankan pentingnya menjaga karakter bangsa dalam pengembangan sektor pariwisata, sesuai dengan permintaan Soeharto. Ini melibatkan penerapan konsep Tri Hita Karana.

"Pariwisata harus menjaga Tri Hita Karana, yaitu hubungan yang utuh antara Tuhan, lingkungan, dan manusia. Hubungan ketiga ini tidak boleh rusak oleh pariwisata," tegasnya.

Pada akhir sambutannya, Emil Salim berterima kasih kepada semua yang telah berkontribusi dalam bidang perhubungan dan berharap agar mereka diberikan kesuksesan oleh Tuhan.

Ia juga mendorong agar Kementerian Perhubungan tidak hanya menjadi departemen teknis yang mengurus hal-hal teknis, tetapi juga menjadi alat pemersatu wilayah Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Emil sambil mengingatkan refleksi penting tentang peran pembangunan infrastruktur dalam menyatukan Indonesia yang beraneka ragam, sesuai dengan permintaan Presiden Soeharto, yang tetap relevan hingga saat ini.

Sebagai informasi, sambutan Emil Salim tersebut terjadi dalam kesempatan rangkaian acara apresiasi penghargaan dedikasi kepada Menteri Perhubungan dari masa ke masa yang telah berkontribusi dalam pelayanan perhubungan di Tanah Air. Penghargaan tersebut dipersembahkan oleh Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi.

Raja Film, apakah kamu ingin wajah?

Melihat Nasib Karyawan Hotel Sultan di Kisruh Negara Vs Pontjo Sutowo******

Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) menjawab teka teki soal nasib karyawan Hotel Sultan di tengah konflik antara negara dengan Pontjo Sutowo.

Direktur Utama PPKGBK Rakhmadi Afif Kusumo mengatakan terkait nasib karyawan Hotel Sultan ke depannya bisa dibicarakan dengan baik.

Pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) katanya, sudah punya pengalaman mengatasi permasalahan karyawan sebagaimana terjadi pada Hotel Sultan.

Ia mengatakan sampai dengan saat ini hak karyawan sejatinya masih menjadi tanggung jawab Indobuildco. 

"Nasib karyawan tentunya ini adalah hal-hal teknis. Apakah langsung masuk GBK atau seperti apa, ini bisa kita bicarakan dengan baik untuk masalah ini," kata Rakhmadi, Rabu (4/10).

"Kalau ke depannya bisa dimanfaatkan lebih baik, bersama PPKGBK tentu kita akan mencarikan solusi yang terbaik untuk mereka juga," tambahnya.

Sengketa antara negara denganPontjo Sutowo soal kepemilikan Hotel Sultan memasuki babak baru setelah pada Rabu (4/10) kemarin PPKGBK memasang spanduk sebagai bagian dari upaya pengosongan lahan Hotel Sultan yang dikelola oleh PT Indobuildco.

Sekretaris Kemensetneg Setya Utama mengatakan pemasangan spanduk ini merupakan langkah persuasif yang diambil pemerintah.

"Hari ini kita lakukan prosesi pengosongan, tapi dengan cara yang sangat persuasif. Dari kami memasang spanduk, kemudian plang pengumuman bahwa lahan di blok 15 ini yang sekarang ada Hotel Sultan ini adalah termasuk dalam HPL Nomor 1/Gelora yang dimiliki oleh Kementerian Sekretariat Negara, PPKGBK," kata Setya.

Salah satu pertimbangan upaya persuasif ini adalah konsumen atau para tamu yang menginap maupun sudah memesan kamar di Hotel Sultan.

"Ada konsumen, ada hak konsumen, ada hak konstitusional. Itulah menjadi konsen kami. Makanya, kami sudah imbau kepada manajemen, karena kami komitmen, manajemen komitmen. Setiap warga yang sempat, apakah menginap itu betul-betul dilindungi," ujarnya.

Ia menyebut salah satu tujuan pemasangan spanduk adalah agar publik menjadi paham. Selain itu juga memberikan informasi kepada pihak-pihak tak berkepentingan untuk tidak ikut campur dalam persoalan ini. Terlebih, ada konsekuensi hukum yang bisa diterima jika terbukti melanggar aturan.

Sementara itu, Chandra Hamzah yang juga selaku kuasa hukum PPKGBK menyampaikan sudah enam kali mengirimkan surat kepada PT Indobuildco untuk segera mengosongkan lahan. Sebab, hak guna bangunan (HGB) yang mereka miliki sudah habis.

Surat itu dikirimkan pada 15 Juni, 7 Juli, 7 Agustus, 22 Agustus, 11 September, dan terakhir 13 September. Namun, surat tak pernah direspons oleh PT Indobuildco hingga akhirnya dilakukan proses pemasangan spanduk di lahan Hotel Sultan.

Kendati demikian, kata Chandra, pihaknya masih berharap PT Indobuildco mau menyelesaikan persoalan ini secara baik, termasuk soal pengosongan lahan.

"Kemudian karyawan nanti bisa kita bicarakan, penghuni hotel yang ada bisa kita bicarakan, mungkin ada yang menginap sehari, dua hari, bisa kita bicarakan," ucap Chandra.

"Tidak ada yang tidak bisa kita bicarakan tapi filosofinya bahwasanya tanah ini milik barang milik negara, itu no negotiable, tidak perlu diperdebatkan," lanjutnya.

[Gambas:Video CNN]