gacor terpercaya

Puncak seni bela diri

Dalih Bulog, Stok Beras Pemerintah Tipis Gegara Harga BBM Naik******

Perum Bulog mengungkapkan salah satu alasan stok cadangan beras pemerintah (CBP) menipis adalah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang ditetapkan pemerintah September lalu.

Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Epi Sulandari mengaku mulanya stok CBP pada Juli 2022 masih tersedia 1,2 juta ton. Perkiraan ini dianggap cukup hingga akhir tahun.

Namun, setelah pengumuman kenaikan BBM, harga beras tiba-tiba meningkat. Pasalnya, biaya operasional untuk pengiriman beras juga ikut meningkat.

Pasokan CBP yang dikeluarkan untuk KPSH sepanjang Agustus-Desember pun mencapai 200 ribu ton.

"Kebijakan BBM juga kenaikan pada waktu itu, harga beras meningkat, tiba-tiba terjadi kenaikan permintaan CBP untuk KPSH sampai dengan 214 ribu ton," kata Epi dalam seminar daring, Jumat (23/12).

Padahal, jika dibandingkan sebelum Agustus, rata-rata penyaluran beras untuk KPSH hanya 500-1.000 ton per hari atau 20ribu-30 ribu ton per bulan. Perhitungan itu yang membuat Bulog menduga stok 1,2 juta ton masih cukup hingga akhir tahun.

Secara rinci, Bulog menyalurkan CBP untuk KPSH pada Juli kurang dari 50 ribu ton. Namun, pada Agustus, angka itu meningkat hingga lebih dari 200 ribu ton.

"Dengan 1,2 juta ton sampai dengan bulan Juli, maka Agustus-Desember dalam waktu lima bulan (sebenarnya) kita cuman butuh sekitar 150 ribu ton saja untuk keluar. Artinya, stok akhir kita masih cukup, karena pada saat panen gadu berikutnya Agustus-September kita masih bisa menyerap," jelas Epi.

Melihat kondisi krisis tersebut, Bulog pun membeli gabah dalam negeri. Sayangnya saat Bulog hendak membeli gabah, terjadi kenaikan harga di tingkat petani dan pengepul. Terlebih, periode November-Desember terjadi defisit produksi.

Akhirnya, pemerintah pun menugaskan Bulog untuk mengimpor 500 ribu ton beras untuk cadangan hingga akhir tahun. Lebih jauh, untuk menghindari krisis serupa terjadi, Epi mengaku Bulog sudah membeli stok pada panen raya mendatang.

"Kita sudah membeli stok yang banyak pada saat panen raya. Sudah bisa membeli sekitar 550 ribu ton pada saat panen Maret, April, Mei. Sampai sekarang Insyaallah pengadaan kita nanti targetnya 1 juta ton, sedikit lagi kita dapat. Sekitar 10 ribu ton lagi untuk bisa masuk ke dalam pengadaan cadangan beras pemerintah," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Jimat kecil vitalitas

Penambang Bitcoin Raksasa AS Bangkrut******

Perusahaan tambang bitcoin raksasa Amerika Serikat(AS) Core Scientific mengajukan pailit menggunakan UU Kepailitan AS Bab 11 di Pengadilan Texas, AS, pada Rabu (21/12), waktu setempat.

Dilansir Reuters, perusahaan babak belur karena harga bitcoin anjlok, lonjakan harga energi dan piutang senilai US juta dari Celcius Network yang belum dibayar.

UU Kepailitan AS Bab 11 memungkinkan perusahaan merestrukturisasi utang di bawah pengawasan pengadilan sambil terus beroperasi.

Sejak Oktober lalu, perusahaan sudah berkonsultasi terkait rencana restrukturisasi. Perusahaan juga bernegosiasi dengan kreditur tentang potensi pengajuan pailit.

Tahun ini, pasar kripto memasuki masa suram. Harga bitcoin anjlok ke US.845 per koin setelah tahun lalu menyentuh harga tertinggi US.789 per koin.

Sejumlah perusahaan kripto internasional pun bertumbangan. Mulai dari BlockFi, FTC, Three Arrows Capital, hingga Celcius.

[Gambas:Video CNN]

Master Setan Lukisan Gunung dan Laut

Pupuk Subsidi Langka, Kebutuhan 25 Juta Ton Alokasi Cuma 9,1 Juta Ton******

Kelangkaan pupuk bersubsidi masih saja terjadi di tingkat petani di sejumlah daerah, termasuk di Sumatera Utara (Sumut). Pasalnya, pupuk subsidiyang dipasok pemerintah masih jauh dari total kebutuhan petani.

SVP PSO Wilayah Barat PT Pupuk Indonesia Agus Susanto mengatakan secara nasional, kebutuhan pupuk subsidi tahun ini sesuai dengan usulan petani mencapai 25 juta ton. Namun, alokasi yang disediakan pemerintah hanya berkisar 9,1 juta ton.

"Ini yang perlu diketahui bahwa kelangkaan itu karena kekurangan alokasi dari jumlah pupuk yang dibutuhkan petani," kata Agus di Medan, Jumat (23/12).

Sementara, untuk pupuk NPK sudah tersalur sebanyak 122.644 ton atau 97 persen dari alokasi 126.693 ton.

"Dalam menyalurkan pupuk bersubsidi, kami tidak hanya mengikuti aturan dalam peraturan menteri pertanian, tetapi juga peraturan menteri perdagangan. Di mana kami diwajibkan untuk menyiapkan stok dalam gudang," ujarnya.

Agus menambahkan stok pupuk urea yang tersedia saat ini di gudang sebanyak 18.154 ton dan NPK 15.180 ton. Namun, stok itu tidak bisa dikeluarkan tanpa ada persetujuan dari pemerintah.

"Karena ini terkait dengan pembayaran ke produsen. Jadi, meski stok pupuk kita banyak kalau tidak ada persetujuan dari pemerintah untuk mengeluarkan atau menyalurkannya, kami tidak akan keluarkan," jelasnya.

Selain untuk memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun 2022, tambah Agus, stok pupuk subsidi yang tersedia saat ini juga untuk kebutuhan penyaluran pupuk di tahun 2023.

Terkait dengan serapan pupuk yang tidak sampai 100 persen hingga akhir tahun, Agus mengungkapkan ada beberapa daerah yang memang serapannya rendah, tetapi ada juga yang serapannya tinggi.

Namun, Pupuk Indonesia tidak bisa melakukan intervensi dengan melakukan realokasi pupuk dari serapan rendah ke daerah yang serapannya tinggi tanpa ada persetujuan dari pemerintah ataupun kementerian terkait.

"Tetapi ada juga daerah yang kebutuhan pupuknya rendah namun meminta tinggi. Akibatnya, serapannya tidak habis atau tidak mencapai seratus persen. Untuk kasus seperti ini, biasanya ada sanksi yang diberikan," jelas Agus.

Agus juga menjelaskan, pupuk subsidi dari yang tadinya dialokasikan lima jenis yakni, Urea, NPK, Za, SP-36 dan Urea namun saat ini menjadi dua jenis saja, yakni Urea dan NPK.

"Begitu juga terhadap komoditas tanaman yang dibolehkan menggunakan pupuk subsidi dikurangi dari 70 jenis komoditas menjadi 9 komoditas, yakni padi, jagung, kedelai, tebu, kakao, kopi, cabai merah, bawang dan bawang putih. Dan, itupun luasannya hanya 2 hektare saja per petani per musim tanam," papar Agus.

[Gambas:Video CNN]

tuan perak

Pengusaha Prediksi Duit Rp23,85 T Berputar Saat Libur Natal******

Kamar Dagang Indonesia (KADIN) memperkirakan perputaran uang selama libur Natal dan tahun baru (Nataru) meningkat hingga Rp23,85 triliun.

Angka ini didasarkan pada data Kementerian Perhubungan yang menyebutkan potensi pergerakan warga sebesar 16,34 persen dari jumlah penduduk. Artinya, terdapat sekitar 44,7 juta orang yang akan bepergian.

"Jumlah perputaran uang selama libur Natal dan Tahun Baru diperkirakan mencapai Rp23,85 triliun dengan asumsi jumlah penduduk yang mudik sekitar 44,7 juta atau setara dengan 11.925.000 keluarga," kata Wakil Ketua Umum Kadin Sarman Simanjorang melalui keterangan tertulis, Kamis (22/12).

"Libur Natal dan Tahun baru tahun ini berpotensi menggairahkan ekonomi di daerah, khususnya daerah yang mayoritas merayakan Natal dan daerah tujuan wisata di berbagai pelosok tanah air," ucapnya.

Perputaran uang dalam jumlah besar itu akan mampu mendongkrak konsumsi rumah tangga di berbagai daerah. Dampaknya akan dirasakan pada pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal IV 2022 hingga 5,01 persen. Meskipun, angka ini lebih rendah dari kuartal sebelumnya yang mencapai 5,72 persen.

"Namun akan mampu membawa pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2022 mencapai di kisaran 5-5,3 persen, sesuai yang diharapkan pemerintah," jelasnya.

Sarman mengungkapkan jika setiap keluarga yang bepergian mengeluarkan rata-rata Rp2 juta, maka perputaran uang melebihi angka Rp23 triliun. Menurutnya, meski angka rata-rata yang diambil di bawah Rp2 juta, namun jumlah itu akan menggairahkan para pelaku usaha UMKM di daerah.

Ia memaparkan uang tersebut akan berputar sejak bepergian dari rumah seperti pembelian tiket angkutan umum atau BBM yang memakai kendaraan pribadi. Kemudian akan berputar di warung dan restoran selama perjalanan pergi-pulang, penginapan di hotel, serta belanja di lokasi wisata. Tak berhenti di situ, wisatawan akan membeli oleh oleh khas daerah dan kebutuhan perayaan Natal dan tahun baru bersama keluarga.

"Perputaran uang tersebut akan didominasi di daerah Jawa seperti Jawa Tengah, Jawa Timur,Jawa Barat, Jabodetabek, Yogyakarta. Sebagian lagi di luar Jawa seperti Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Maluku dan Papua, sebagian Kalimantan dan Bali," paparnya.

[Gambas:Video CNN]

Dongeng dunia yang berbeda

Pengusaha Mau Insentif Agar Program Bebas Truk Kelebihan Muatan Jalan******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah untuk memperhatikan insentif untuk memastikan penerapan kebijakan bebas truk kelebihan muatan dan dimensi (zero over dimension overload/ODOL) berjalan.

Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan pemerintah harus menentukan prioritas antara zero ODOL yang mulai berlaku 2023 atau subsidi mobil listrik yang masih membutuhkan infrastruktur.

"Prioritas yang menentukan pemerintah. Sekarang melihat prioritasnya mana, karena kalau penetapan zero ODOL itu Januari 2023, kalau mobil listrik kan masih membutuhkan infrastruktur juga, tidak langsung, ada persiapan," ujar Hariyadi di Kantor Apindo, Rabu (21/12).

"Transisi kendaraan dari ODOL menjadi zeroODOL kan perlu investasi besar dan kalau investasinya besar dalam bentuk masif kalau enggak diintervensi pemerintah dalam bentuk subsidi dan keringanan fiskal kan susah," katanya.

Hariyadi mengatakan pemerintah bisa memerintah intervensi dari sisi fiskal dengan pembebasan pajak impor karena pengusaha akan mengganti alat angkutnya.

"Dari subsidi bisa berupa bantuan dari pemerintah kepada sektor angkutan apakah berupa subsidi keringanan dana untuk uang muka pembelian angkutan atau subsidi bunga," ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah tengah menyiapkan dana Rp5 triliun untuk subsidi kendaraan listrik tahun depan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan dana tersebut akan dibagi untuk subsidi pembelian motor listrik, mobil listrik, serta bus listrik.

"Sedang dibicarakan dengan menteri keuangan. Nilainya Rp 5 triliun. Nanti dibagi motor berapa, mobil berapa. Bus (listrik) itu akan kita pertimbangkan juga," katanya dalam konferensi pers virtual di laman YouTube Sekretariat Presiden.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Barbar dari Tujuh Alam

Pengusaha Heran PHK 919 Ribu, Tapi Catatan Pemerintah 10 Ribu******

Asosiasi PengusahaIndonesia (Apindo) mengatakan data pemerintah terkait pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak sesuai dengan dataBPJS Ketenagakerjaan.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Anton J Supit mengatakan data BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan pekerja yang mengalami PHK mencapai 919 ribu orang sepanjang Januari-November 2022.

Sedangkan pemerintah mencatat PHK baru mencapai 10 ribu pekerja.

Anton menjelaskan data PHK mencapai 919 ribu orang milik BPJS Ketenagakerjaan dilihat dari pekerja yang mencairkan jaminan hari tua (JHT) dengan alasan PHK. Sedangkan total pekerja yang mencairkan dana JHT secara keseluruhan mencapai 2,7 juta orang dengan berbagai alasan.

Anton mengatakan data PHK tersebut adalah yang paling minimal karena tidak semua pekerja yang terkena PHK mencairkan dana JHT. Ada juga pekerja terkena PHK yang tidak menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Melihat data tersebut, Anton meminta pemerintah untuk bersinergi dengan berbagai pihak untuk tidak mengabaikan gelombang PHK. Ia pun membantah bahwa isu PHK sengaja didengungkan karena penetapan UMP 2023.

"Kita bawa masalah ini (PHK) ke pemerintah jauh sebelum penentuan UMP (2023)," ujar Anton.

[Gambas:Video CNN]