Legenda Pahlawan Iblis

Jokowi Tunjuk Mendagri Tito Karnavian Jadi Plt Menko Polhukam Ganti Mahfud Md******

Sebagaimana keppres tersebut, kata Ari, Tito Karnavian akan menjadi Plt. Menko Polhukam Kabinet Indonesia Maju periode 2019—2024 sampai adanya Menko Polhukam definitif.

Mahfud Md telah bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (1/2/2024), untuk menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya dari jabatan menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Mahfud, yang merupakan calon wakil presiden nomor urut 3, menyatakan ingin mundur guna memberikan contoh kepada pejabat negara lain agar tidak menyalahgunakan jabatan dan fasilitas negara untuk kampanye pemilu.

Ia juga sudah mendiskusikan langkah politiknya itu dengan pasangannya pada Pilpres 2024, Calon Presiden RI Ganjar Pranowo, serta dengan partai pengusung/pendukung dan tim kampanye.

Sekolah sihirku

Disdik Solo Sebut Angka Anak Tidak dan Putus Sekolah Sudah Berkurang Jadi 114******

Sebelumnya, ada beberapa faktor anak tidak mau sekolah, salah satunya lantaran motivasi yang rendah. Bisa jadi motivasi itu tidak tumbuh dari anak lantaran pola asuh orang tua atau masalah lain.

Selain lantaran orang tua yang kurang perhatian ke anak, ada faktor lain yakni perundungan yang menimpa anak. Perlakuan buruk di lingkungan sekolah itu, membuat anak mundur dan enggan sekolah.

Disdik Solo akan memastikan anak korban perundungan tidak akan kembali ke sekolah yang lama dan tidak akan mendapat perlakuan buruk di lingkungan barunya.

Kasus lain, yakni pernikahan dini atau hamil hingga membuat anak malu untuk kembali ke sekolah. Dian memastikan jika ada kasus semacam itu, pihaknya memastikan si anak boleh kembali ke sekolah setelah proses melahirkan selesai. 

Menurut dia, pada dasarnya penyebab awalnya anak tidak mau kembali ke sekolah karena anak tidak diberikan ruang dan perhatian khusus oleh orang tua.

Dia menyebut Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, sudah menargetkan pada 2024 angka APS dan ATS di Kota Bengawan harus di angka nol. Guna mewujudkan itu, menurut dia perlu ada identifikasi dan verifikasi data secara pasti sebagai acuan untuk bertindak.

Merespons kasus itu, Dinas Pendidikan Kota Solo sendiri sudah meluncurkan program atau gerakan bertajuk Ayo Sekolah Lagi Cah Solo Kudu Pinter (Asli Soloku Pinter)untuk memenuhi target zero APS dan ATS pada 2024.

Kaisar Dewa Abadi

Debat Capres 2024, Anies Baswedan: Bansos Bukan untuk Kepentingan yang Memberi******

Oleh karena itu, dalam Debat Capres 2024 itu, dia berjanji jika terpilih sebagai Presiden RI akan memberikan bansos sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Persoalan bansos belakangan ini memang mendapatkan sorotan dari berbagai pihak. Hal ini dikarenakan bansos yang diguyurkan oleh Presiden Jokowi dianggap untuk kepentingan calon-calon tertentu.

Hal ini pun sempat disinggung oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Dia menyebut bansos rawan menjadi alat untuk kepentingan elektoral dalam Pemilu. Menurut Puan, bansos sejatinya merupakan hak rakyat karena berasal dari uang rakyat. Maka dari itu, pihak mana pun tidak boleh mengklaim bansos hanya demi kepentingan elektoral salah satu pasangan calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres).

Puan mengatakan bansos memang sudah sepantasnya diberikan kepada rakyat. Sebab bansos itu berasal dari rakyat dan harus diberikan kembali kepada rakyat. Rakyat yang menerima bansos tidak boleh dipaksa untuk memilih salah satu pasangan capres-cawapres tertentu.

“Saya berharap bansos ini digunakan untuk kesejahteraan rakyat tanpa diklaim atau digunakan agar rakyat mendukung salah satu calon pada Pemilu 2024,” kata Puan Maharani kepada wartawan selepas memberikan orasi dalam kampanye akbar PDIP di Lapangan Pringgodani, Kecamatan/Kabupaten Wonogiri, Minggu (4/2/2024).

penghancur proses

Keren! Mahasiswa UNS Raih Juara I Creative Content Competition Tingkat Nasional******

Awalnya Andini tidak menyangka akan sukses meraih juara 1 dalam kompetisi tersebut. Karena menurutnya ada konten milik orang lain yang lebih menarik dan lebih komunikatif, serta waktu yang ia gunakan untuk mempersiapkan konten tersebut cenderung sedikit.

Baca  Juga: Alumni UNS Solo: Anak Ilkom Jangan Kerja di Situ Saja, Ada Prospek Bidang CSR 

“Untuk kompetisi itu kan ada deadline-nya, kebetulan kompetisi yang aku ikuti itu waktunya cepet, bukan kompetisi yang berbulan-bulan. Jadi, cuman beberapa hari waktunya dan setelah aku nemu poster itu besoknya aku langsung produksi sendiri, bener-bener berasa sih pusingnya. Aku harus bikin apa dan waktunya terbatas,” tutur Andini.

Tak hanya itu, Andini juga menyampaikan kesan yang didapatkan selama menekuni dunia produksi konten. Menurutnnya membuat konten itu menyenangkan, karena ia semakin tahu akan banyak hal. Apalagi di dalam dunia produksi konten semua dituntut untuk serba cepat dengan algoritma sosial media yang terus berubah.

“Kesannya, overall menyenangkan karena aku jadi tahu banyak hal. Apalagi di dunia perkontenan semua harus cepat. Apalagi algoritma sosial media yang berubah-ubah, itu kadang aku kewalahan untuk menghadapi. Akhirnya aku ngepush diri aku biar bisa terus adaptasi, bisa terus belajar, dan pastinya jangan sampai berhenti di sini aja,” ujarnya.

Baca Juga: Tim Pengabdian Masyarakat FEB UNS Solo Dampingi UMKM di Palur Karanganyar

Setelah sukses meraih juara 1 Creative Content Competition, Andini berharap ingin bisa berkembang lebih baik dan bisa mengikuti kompetisi yang lebih besar lagi. Karena dengan kemenangannya ini, ia menjadi tahu bahwa ternyata di luar sana ada orang-orang mengapresiasi karyanya.

“Semoga setelah ini bisa semakin improve konten aku dan makin banyak memperoleh achievement yang lebih dari ini. Karena udah mau lulus jadi bisa menjadi salah satu jalan untuk aku nanti dapatkan pekerjaan yang profesional karena memang pada dasarnya aku menyukai produksi konten ini,” ujarnya.

BPOM Temukan Makanan Berformalin & Boraks di Pasar Semarang: Ada Teri, Mi, Cumi

SEMARANG –Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Semarang turut melakukan sidak terhadap sejumlah makanan di Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng), Minggu (4/1/2024). Dari hasil pengawasanya ditemukan ada tiga makanan yang mengandung formalin dan boraks.

Hal tersebut diungkapkan Pengawas Farmasi Makanan Ahli Muda Balai BPOM di Semarang, Fina Triyanti. Ia mengatakan ketiga makanan itu yakni mi basah, teri nasi, dan cumi kering.

Promosi Pupuk Organik Cair dari Spirulina, Solusi saat Pupuk Langka

“Mi basah yang biasanya untuk bahan mi ayam dan bakso kita temukan positif formalin dan boraks di Pasar Karangayu. Terus teri nasi dan cumi kering positif formalin dan sama-sama kita temukan di Pasar Karangjati,” kata Fina di Sam Poo Kong Semarang, Minggu.

Fina tak menampik bila selama melakukan pengawasan di Semarang, baik di lingkingan sskolah, car free day, pasar hingga tempat lainya masih ada saja pelaku kuliner atau pedagang yang bandel atau tetap menggunakan makanan yang mengandung formalin atau boraks. Kendati demikian, ia mengklaim jumlahnya sedikit atau bisa dihitung jari.

“Dan kebanyakan kita temukan ketika sidak-sidak ke pasar tradisional. Sudah kita beri edukasi. Dan kalau masih bandel kita tindak terus telusuri sumbernya [boraks atau formalin],” kata dia.

Lebih lanjut, makanan yang mengandung formalin atau boraks ini bisa membahayakan kesehatan hingga menyebabkan kanker apabila dikonsumsi terlalu sering. Masyarakat pun diminta waspada dan berhati-hati ketika membeli jajanan di luar rumah.

“Pedagang atau masyarakat bisa beralih ke mi kering yang direbus sendiri. Mi kering cenderung aman karena pengawetanya dengan pengeringan, pakai baru rebus. Nah mi basah tidak. Maka tanya apakah pedagang pakai mi kering atau basah. Kalau basah hati-hati, lihat tekstur minya, kalau kaya karet atau cenderung kenyal kemungkinan telah diawetkan pakai formalin,” jelas dia.

Penganut Tao Hongyun yang malang, orang paling kejam di dunia

Cieee, Prabowo Setujui Gagasan Anies Bentuk Kementerian Kebudayaan******

Menanggapi jawaban Prabowo Subianto, capres nomor urut 1, Anies Baswedan, menyampaikan bahwa kebudayaan merupakan inti dari seluruh sektor pembangunan.

“Yang harus dikerjakan pemerintah adalah menciptakan ekosistem yang sehat, sehingga budayawan bisa memunculkan ekspresi. Budaya jangan hanya dirawat, tapi dikembangkan. Oleh karena itu kami memandang perlu dibentuk Kementerian Kebudayaan untuk mewadahi krestivitas dan karya para budayawan,” kata Anies menanggapi.

Sementara itu, capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengungkit pentas Butet Kartaredjasa yang sempat batal beberapa waktu lalu.

“Kalau benturannya budaya dan birokrasi, maka birokrat hanya memfasilitasi saja. Dengan begitu budaya akan tumbuh, pemerintah tinggal melihat budaya berjalan. Pemerintah tidak perlu takut dikritik. Masak pemerintah takut dengan pentasnya Butet. Pemerintah mesti dikritik, cukup fasilitasi biar mereka mengerjakan, birokrasi tinggal melihat hasilnya,” tutur Ganjar.

Prabowo lantas memuji respons Anies dan Ganjar yang dinilai baik dan masuk akal, sehingga menjadi masukan bagi dirinya ke depan apabila terpilih sebagai Presiden RI. Namun, dia menekankan gagasan Anies Baswedan untuk membentuk Kementerian Kebudayaan merupakan ide brilian.

“Saya kira kedua respons itu masuk akal, saya bisa menerima, memang banyak benarnya. Kita harus memberi ruang, jelas pemerintah harus berani turun tangan menjaga situs, membantu museum, membantu istana sultan yang mau roboh, ini warisan budaya. Kalau nanti saya jadi presiden, penting juga membentuk Kementerian Kebudayaan. Ide yang baik darimana pun dan kami dukung,” imbuh Prabowo.

Pelukis Buku One Piece

Serahkan Audit ke Kejagung, BPK: Kasus LPEI Bikin Rugi Negara Rp81,3 Miliar******

Ia berharap, audit tersebut dapat membantu penyidik menyingkap kasus LPEI dan KONI.

“Besar harapan kami dua LHP PKN tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dalam proses penuntutan dan pengadilan kasus,” jelas Hendra Susanto dalam keterangan resminya, Jumat (2/2/2024), dilansir Antara.

Hasil pemeriksaan investigatif BPK sendiri menyimpulkan adanya penyimpangan berindikasi tindak pidana yang dilakukan oleh pihak terkait dalam pembiayaan ekspor nasional oleh LPEI kepada debitur.

Penyimpangan ini mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp81,35 miliar.

Sementara, dalam kasus KONI, lembaga auditor negara tersebut mengungkap adanya penyimpangan berindikasi tindakp idana dalam pengelolaan dana hibah di Kemenpora yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp20,4 miliar.

Adapun penghitungan kerugian negara atau PKN ini dilakukan BPK berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Agung.

Dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah (PKN/D), dan Pemberian Keterangan Ahli (PKA), BPK melaksanakan PKN untuk mengungkap ada atau tidaknya kerugian negara/daerah, dan dilakukan oleh BPK dalam proses penyidikan suatu tindak pidana oleh instansi yang berwenang.