mpobig

Raja Seni Bela Diri

Ekonom Kritik Permenaker Eksportir Bisa Potong Gaji Buruh 25 Persen******

Pengamat ekonomi menilai kebijakan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah memperbolehkaneksportirsektor padat karya tertentu bisa memotong gajipekerjanya sampai 25 persen tidak tepat.

Ketentuan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global.

Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal mengatakan jika alasan terbitnya untuk menyiasati dampak penurunan permintaan ekspor, maka seharusnya pemerintah mencari alternatif jalan keluar lain. Cara yang lain yang bisa dilakukan adalah memberikan insentif bagi perusahaan.

Faisal menambahkan pemotongan gaji buruh bisa semakin memperparah ekonomi masyarakat menengah ke bawah karena pemotongan ini menggerus daya beli mereka di tengah kenaikan harga-harga (inflasi).

Ia pun mempertanyakan pengawasan terhadap perusahaan yang boleh melakukan pemotongan gaji pekerja. Pasalnya, kelonggaran ini bisa saja dimanfaatkan oleh perusahaan dengan kondisi yang sebenarnya stabil, tapi memilih memangkas gaji pekerjanya.

Lihat Juga : Mendag Zulhas Bakar Pakaian hingga Tas Bekas Impor Rp10 M di Pekanbaru

"Dikhawatirkan diikuti oleh perusahaan lain dan tidak bisa diawasi oleh pemerintah mengenai kelayakan yang boleh dan tidak boleh. Malah memberikan dampak buruk yang lebih besar," kata Faisal.

Senada, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan aturan soal pemangkasan gaji buruh di perusahaan berorientasi ekspor tersebut memiliki konsekuensi yang cukup serius bagi ekonomi, serta mengorbankan kesejahteraan buruh.

"Buruh yang seharusnya mendapat perlindungan terhadap pemangkasan upah, malah dikorbankan. Memang kita ini enggak peduli dengan perlindungan pekerja, setelah ada UU Cipta Kerja, buruh terus dilucuti kesejahteraannya," kata Bhima.

Menurutnya, negara harusnya hadir dengan meningkatkan porsi regulasi dan belanja perlindungan terhadap pekerja rentan, bukan sebaliknya. Pasalnya dalam rantai produksi, khususnya di industri tekstil pakaian jadi dan alas kaki, posisi buruh buruh disebut paling rentan.

Bhima mengatakan buruh ada di strata terbawah, apalagi pada saat pandemi banyak buruh yang tidak digaji penuh, jam kerja tidak pasti, serta menjadi korban PHK. Bahkan banyak kasus 'pencurian upah', yaitu kondisi buruh bekerja sesuai jam kerja normal tetapi upahnya dipotong dengan berbagai alasan.

Ia juga menilai Permenaker soal pemangkasan upah itu rancu. Apalagi, syarat perusahaan boleh pangkas gaji jika porsi biaya tenaga kerja itu minimal 15 persen dari biaya total produksi.

"Itu sudah jelas kalau ongkos pekerja tidak mendominasi biaya total produksi, kenapa yang 15 persen itu mau dikorbankan. Ini tidak logis," ujarnya.

Menurut Bhima, jika aturan pemotongan gaji buruh diberlakukan maka daya beli pekerja yang notabene kelas menengah bawah, akan terpukul. Kondisi itu kemudian akan berdampak konsumsi rumah tangga secara agregat.

"Begitu perusahaan pakaian jadi berorientasi ekspor mau banting stir ke pasar domestik, yang beli juga berisiko menurun," katanya.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperbolehkan eksportir memotong gaji pekerjanya sampai 25 persen, dengan jangka waktu maksimal enam bulan dalam Permenaker Nomor 5 Tahun 2023.

"Dan ini hanya enam bulan. Jangan dipikir ini berlaku forever. Ini berlaku hanya enam bulan saja," ujar Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI Jamsos) Indah Anggoro Putri dalam konferensi pers, Jumat (17/3).

[Gambas:Video CNN]

Kronik Perang Penyihir

Kemnaker Pastikan Buruh Dapat THR Full Meski Gaji Dipotong 25 Persen******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan buruh bakal tetap mendapatkan uang tunjangan hari raya (THR) secara penuh, meski pemerintah memperbolehkan eksportirmemotong gaji sampai 25 persen.

Hal ini sejalan dengan isi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global.

"Yang sudah disepakati, tidak mempengaruhi hak-hak lain pekerja. Jadi, gaji terakhir sebelum kesepakatan itu menjadi panduan untuk THR salah satunya," ujar Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI Jamsos) Indah Anggoro Putri dalam konferensi pers, Jumat (17/3).

Meski begitu, Indah menegaskan eksportir tidak boleh menjadikan gaji yang dipotong sebagai dasar perhitungan pembayaran manfaat jaminan sosial, kompensasi PHK hingga THR. Artinya, hak lainnya pekerja tetap dibayarkan menggunakan perhitungan gaji normal terakhir.

Pemotongan gaji oleh industri padat karya berorientasi ekspor hanya berlaku untuk upah bulanan dan tidak berlaku untuk hal lainnya.

Dengan aturan itu, kata Indah, hak-hak pekerja lainnya juga tak bisa menggunakan besaran gaji dipotong. Pengusaha harus tetap menggunakan perhitungan gaji normal terakhir.

"Apakah kompensasinya dihitung berdasarkan upah kesepakatan? Bukan, tapi berdasarkan upah terakhir sebelum terjadi kesepakatan akibat munculnya Permenaker ini," jelasnya.

Menurutnya, ini juga berlaku untuk pembayaran jaminan sosial pekerja, yaitu dibayarkan oleh perusahaan sesuai dengan gaji normal.

"Jadi saya tekankan lagi, upah yang digunakan sebagai dasar penghitungan hak-hak pekerja, buruh, menggunakan nilai upah terakhir sebelum penyesuaian upah berdasarkan kesepakatan," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Raja yang Terlahir Kembali untuk Semua Orang

Tak Hanya Istaka Karya, Jokowi Bubarkan Industri Sandang Nusantara******

PresidenJoko Widodo membubarkan PT Industri Sandang Nusantara (Persero) pada Jumat (17/3).

Pembubaran perusahaan BUMN itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Sandang Nusantara.

Dalam beleid tersebut pelaksanaan likuidasi dalam rangka pembubaran PT Industri Sandang Nusantara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 PP 14/2023 dilakukan sesuai dengan ketentuan.

Antara lain peraturan peraturan perundang-undangan di bidang Badan Usaha Milik Negara.

Kemudian peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, peraturan perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sementara, penyelesaian pembubaran PT Industri Sandang Nusantara, termasuk likuidasi dilaksanakan paling lambat 6 tahun, terhitung sejak pengundangan peraturan pemerintah tersebut.

"Semua kekayaan sisa hasil likuidasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Sandang Nusantara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 disetorkan ke kas negara," demikian bunyi pasal 4 beleid tersebut.

Sebelumnya, Jokowi juga membubarkan PT Istaka Karya pada hari yang sama dengan pembubaran  PT Industri Sandang Nusantara. 

[Gambas:Video CNN]

Di bawah pisau iblis

Kemnaker Atur Syarat Eksportir Bisa Pangkas Gaji Buruh 25 Persen******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membeberkan syarat-syarat yang harus dipenuhi eksportir jika akan memangkas upah pekerjamaksimal 25 persen.

Pemangkasan itu telah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) nomor 5 tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global.

Kebijakan tersebut berlaku enam bulan sejak Pemenaker itu diundangkan.

Indah menuturkan data BPS mencatat nilai ekspor Indonesia turun 4,15 persen pada Februari 2023 menjadi US,4 miliar dibandingkan bulan sebelumnya. Penurunan nilai ekspor, imbuhnya, terjadi secara signifikan dalam enam bulan terakhir sejak September 2022.

Dari sisi negara tujuan, penurunan ekspor Indonesia terjadi di Amerika Serikat dan Eropa.

Adapun kriteria eksportir yang bisa memangkas upah pekerja/buruh maksimal 25 persen diatur dalam pasal 3 Permenaker 5/2023 ayat (1) yaitu:

1. Pekerja/buruh paling sedikit 200 orang
2. Persentase biaya tenaga kerja dalam biaya produksi paling sedikit 15 persen
3. Produksi bergantung pada permintaan pesanan dari negara AS dan negara di Eropa yang dibuktikan dengan surat permintaan pesanan

Sementara itu, ayat (2) pasal 3 mengatur jenis perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi ekspor yang bisa memangkas upah, yaitu;

1. Industri tekstil dan pakaian jadi
2. Industri alas kaki
3. Industri kulit dan barang kulit
4. Industri furnitur
5. Industri mainan anak

Dalam beleid tersebut, penyesuaian upah bisa dilakukan jika ada kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Kesepakatan itu dibuat secara tertulis dan dilaporkan ke dinas tenaga kerja (disnaker) setempat.

Selain kesepakatan, Indah menjelaskan pengusaha ekspor yang akan memangkas upah pekerjanya harus menunjukkan bukti surat permintaan pesanan dari negara Amerika Serikat dan negara di benua Eropa.

Selain itu, bukti penurunan permintaan ekspor juga harus ditunjukkan.

"Ada juga nanti takutnya ada perusahaan memanfaatkan Permenaker ini. Itu udah kita kunci di pasal 3. Pasal 3 Permenaker ini intinya pada bukti-bukti keuangan," ujar Indah di Kemnaker, Jumat (17/3).

Indah bersama tim dan juga Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengaku melihat bukti penurunan dan penundaan ekspor. Ada pula yang disebut delay export atau pembatalan. Lalu, terdapat juga yang disebut renegosiasi export.

"Jadi tadinya sudah deal negosiasi export pada Januari sampai Juni 2023 sejumlah X dolar AS. Tapi kemudian karena Amerika dan Eropa enggak bagus, maka direnegosiasi. Amerika Eropa sebagai penerima barang-barang dari Indonesia untuk industri tersebut, minta negosiasi ekspor ulang, jadi harus ada bukti. Intinya harus ada bukti. Itu ada pada pasal 3," jelas Indah.

[Gambas:Video CNN]

Keabadian Sejati dalam Pemurnian Senjata

Neraca Dagang RI Masih Tekor dengan Australia, Thailand dan India******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdaganganbarang surplus sebesar US,48 miliar pada Februari 2023. Namun, di tengah kinerja yang positif ini, Indonesia masih mengalami defisit dagang dengan tiga negara.

Berdasarkan data BPS yang dipaparkan pada Rabu (15/3), neraca dagang dalam negeri pada Februari masih tekor dengan Australia, Thailand dan Brasil. Hal ini disebabkan karena impor dari tiga negara tersebut lebih besar dibandingkan ekspor.

Defisit dagang terbesar dengan Australia mencapai US0,4 juta dikarenakan impor mencapai US$US1,6 juta, sedangkan ekspor hanya US1,2 juta.

Dengan Thailand, Indonesia mengalami defisit US2,1 juta dikarenakan impor mencapai US8,5 juta, sedangkan ekspor hanya US6,4 juta.

Penyumbang defisit terdalam ke Thailand adalah gula dan kembang gula (HS 17) yang minus US7,7 juta, mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya (HS 84) minus US,9 juta, serta kendaraan dan bagiannya (HS 87) minus US,1 juta.

Dengan Brazil, Indonesia mengalami tekor dagang sebesar US8,8 juta. Disebabkan oleh impor yang mencapai US7,4 juta, sedangkan ekspor hanya US8,6 juta.

Penyumbang defisit terbesar ke Brasil adalah ampas dan sisa industri makanan (HS 23) minus US8,8 juta, serelia (HS 10) minus US,6 juta, serta bijih logam, terak, dan abu (HS 26) minus US,4 juta.

Kendati, Indonesia juga mengalami surplus dagang terbesar dengan tiga negara utama. Dengan AS surplus US,32 miliar, dengan India surplus US,08 miliar dan dengan China surplus US9,8 juta.

[Gambas:Video CNN]

Sistem agen perkotaan

KA Pangrango Kembali Beroperasi Hari Ini******

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAIkembali mengoperasikan KA Pangrango jurusan Bogor-Sukabumi hari ini, Kamis (16/3).

Kemarin, seluruh perjalanan KA Pangrango dibatalkan karena terdampak longsor di sekitar kawasan Batu Tulis, Bogor.

Kahumas PT KAI Daop 1 Jakarta Eva Chairunisa mengungkapkan salah satu upaya yang difokuskan agar layanan KA Pangrango kembali normal yakni dengan melakukan sejumlah penguatan konstruksi jalan rel khususnya pada jalur hilir yang tidak terdampak longsor.

Namun, calon penumpang KA Pangrango KA 213 relasi Sukabumi-Bogor dengan jadwal keberangkatan dari Stasiun Sukabumi pukul 05.30 WIB masih terdampak. Calon penumpang terkait menerima pesan singkat ke nomor kontak yang telah dicantumkan saat melakukan transaksi tiket.

Untuk calon penumpang terkait, perusahaan mengarahkan untuk melakukan proses pembatalan tiket di Stasiun Bogor Paledang dan Sukabumi dengan penggantian bea tiket 100 persen. Proses pembatalan juga dapat dilakukan hingga tujuh hari ke depan.

Sementara, 5 perjalanan KA Pangrango lainnya kembali beroperasi melayani penumpang. Berikut daftarnya:

Keberangkatan Stasiun Bogor

- KA 216C jadwal keberangkatan pukul 08.20 WIB
- KA 218C jadwal keberangkatan pukul 14.20 WIB
- KA 214C jadwal keberangkatan pukul 19.50 WIB

Keberangkatan Stasiun Sukabumi

- KA 215B jadwal keberangkatan pukul 11.25 WIB
- KA 217B jadwal keberangkatan pukul 17.25 WIB

[Gambas:Video CNN]