royaltito

Darah kerajaan

Erick Thohir Diskusikan Peta Jalan Perbaikan BUMN dengan Tony Blair******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berdiskusi dengan mantan perdana menteri Inggris Tony Blairterkait roadmapatau peta jalan Kementerian BUMN 2024-2034.

Diskusi dilakukan saat Tony berkunjung ke Kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat pada Jumat (21/7) siang.

"Oh kalau tadi kami bicara mengenai roadmap2024-2034, beliau ingin diskusi seperti apa. Ya saya yakinkan, terlepas nanti ada pergantian menteri," kata Erick selepas pertemuan tersebut.

Erick pun menuturkan roadmap BUMN untuk 2024-2034 dibuat dengan matang. Oleh karena itu, ia optimis jika kelak pengganti dirinya memiliki rasa kepemimpinan yang baik, maka program-program yang sudah dirancang bisa berjalan dengan mulus.

"Mestinya keberlanjutan bisa terjadi," tegas Erick.

Meski demikian, Erick tak menjelaskan secara rinci isi roadmapBUMN 2024-2034 yang dimaksud.

Dalam kesempatan terpisah, Erick sempat menuturkan beberapa program dalam roadmapBUMN 2024-2034. Ia menyebut BUMN akan fokus dalam merger sejumlah perusahaan yang ada saat ini.

Erick mengaku dari 41 perusahaan yang ada, ia ingin memangkas menjadi 30 perusahaan dan bergerak di 12 klaster. Menurutnya, selama ini terlalu banyak BUMN yang bergerak di bidang yang sama, salah satunya adalah Angkasa Pura I dan II.

"Kita juga bikin roadmap2024-2034, kalau bisa nanti cuma 30 aja BUMN-nya. Klasternya 12, BUMN-nya 30. Sekarang ada 41. Supaya BUMN tidak jadi menara gading, semua (sektor) dimonopoli menara gading," kata Erick di gedung Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Senin (2/1) lalu.

[Gambas:Video CNN]

tujuh belas lagi

Erick Siap Tindak Tegas 155 Bos BUMN Tak Patuh LHKPN******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bakal menindak tegas 155 bos perusahaan pelat merah yang tak patuh melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Erick mengaku sangat menyesalkan kelakuan anak buahnya itu. Ia juga sudah mendengar pernyataan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal daftar 6 BUMN yang mendapat predikat paling tidak patuh dalam pelaporan LHKPN.

"Saya akan tindak lanjuti. Saya sudah bicara ke sesmen (Sekretaris Kementerian BUMN Rabin Indrajad Hattari) dan tentu deputi area untuk tindak tegas," ujarnya, dikutip dari detikcom, Rabu (26/7).

"Ini (LHKPN) sebuah hal yang sudah saya wajibkan. Ya kalau menterinya saja melapor, masa anak buahnya enggak mau melapor? Emang ada yang diumpetin?" curiga Erick.

Erick mengaku masih mengecek nama-nama pejabat BUMN yang tak patuh tersebut. Kendati, ia menegaskan akan lebih tepat jika pengecekan dilakukan oleh KPK.

Sebelumnya, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan merinci ada 35.055 pejabat BUMN yang wajib lapor LHKPN dari total 109 perusahaan pelat merah. Namun, sampai sekarang baru ada 34.900 bos BUMN yang melaporkannya.

Lihat Juga : DPR Dengar Rumor Ahok Bakal Jadi Bos Pertamina

"Walaupun kepatuhan BUMN itu sudah 99,5 persen, tapi masih ada 155 orang lagi yang belum lapor," kata Pahala di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (24/7).

Ia pun menyebut 6 BUMN dengan tingkat kepatuhan lapor LHKPN di bawah 60 persen. Berikut rinciannya:

1. PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (28,13 persen)
2. PT Dok dan Perkapalan Surabaya (33,33 persen)
3. PT Boma Bisma Indra (38,46 persen)
4. PT Dirgantara Indonesia (45,45 persen)
5. PT Aviasi Pariwisata Indonesia (50 persen)
6. PT Indah Karya (53,85 persen)

[Gambas:Video CNN]

Cincin bela diri abadi

Gelar Workshop, Satgas Cipta Kerja Beri Kemudahan Akses Izin Usaha******

Satgas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja menggelar Workshop Kemudahan Perizinan Berusaha: Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Acara tersebut digelar di Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, Selasa (18/7) kemarin.

Ketua Pokja Sinergi Substansi Sosialisasi Satgas Undang-Undang Cipta Kerja, Tina Talisa mengatakan, workshop ini digelar dalam rangka memberikan kemudahan akses perizinan berusaha secara langsung (on the spot) bagi nelayan tradisional dan perempuan pengolah hasil laut. Tujuannya untuk mendorong partisipasi ekonomi dari berbagai kelompok masyarakat.

Menurutnya, pemerintah memandang bahwa pelaku UMKM di bidang perikanan dan kelautan sebagai 'investor' yang berperan menekan angka pengangguran dengan cara membuka lapangan kerja.

"Acara ini penting sekali bagi kami khususnya bagi pelaku usaha sektor perikanan di Indonesia." tuturnya.

Menurut Dani, Undang-Undang Cipta Kerja berperan sangat krusial dalam memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha. Tak terkecuali pelaku usaha perikanan.

"Workshop ini untuk memastikan usaha-usaha yang dilakukan dapat mendapat perizinan yang oleh Undang-Undang Cipta Kerja dipermudah," terang Dani.

Adapun workshop dengan format talkshow ini menghadirkan narasumber dari berbagai badan dan lembaga negara. Di antaranya Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Kementerian Investasi dan BKPM, Agus Prayitno; Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, Siti Aminah; FPM Ahli Madya BPOM, Sarmauli Nopeda Purba; dan Muhammad Salim, perwakilan dari Kementerian Kelautan Perikanan Sumatera Utara.

Dalam kesempatan tersebut, Agus Prayitno turut menyosialisasikan pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) demi mendukung kemajuan sebuah usaha. Menurutnya, NIB merupakan entitas berusaha yang wajib dimiliki pelaku usaha karena sudah mewakili keseluruhan dokumen.

"Dengan adanya NIB, Pemerintah mengakui keberadaan usaha bapak dan ibu," lanjutnya.

Agus menyampaikan kemudahan proses pengurusan NIB ini merupakan manfaat yang dihasilkan Undang-Undang Cipta Kerja. Para pelaku usaha cukup mengakses OSS.go.id untuk bisa mendapatkan NIB dengan syarat cukup memiliki KTP elektronik

"Untuk pengurusan NIB sifatnya gratis atau tidak ada biaya sama sekali," ucapnya.

Sementara itu, Sarmauli menjelaskan perihal Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Menurutnya Undang-Undang Cipta Kerja mempersingkat durasi pengurusan SPP-IRT yang tadinya membutuhkan waktu hingga berbulan-bulan, namun kini bisa selesai dengan cepat.

"Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, pengurusan SPP-IRT yang tadinya dalam hitungan bulan, sekarang hanya butuh waktu 1 hari bahkan dalam hitungan menit," ujarnya.

Sarmauli juga mengatakan bahwa digitalisasi dalam proses pembuatan SPP-IRT sudah dilakukan dengan membuat dan mengmaksimalkan aplikasi SPP-IRT yang aktif melayani segala kebutuhan masyarakat mengenai SPP-IRT dari senin-jumat.

Selanjutnya, Siti Aminah menjelaskan, bahwa kebutuhan para pelaku usaha membuat sertifikat halal hari ini sangat mendesak. Karena mulai 18 Oktober 2024 mendatang, semua produk yang masuk dan beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal.

"Pada 18 Oktober 2024 produk yang tidak memiliki sertifikat halal tidak akan bisa beredar," papar Siti.

Karenanya, menurut Siti, workshop yang digelar Satgas UU Cipta Kerja ini sangat berperan dalam penting dalam menghadapi tantangan sertifikasi halal tersebut. Yakni dengan memberikan fasilitas langsung bagi para pelaku usaha dalam membuat sertifikasi halal.

Selain itu, Siti menambahkan, berkat UU Cipta Kerja ini juga membuat masa berlaku sertifikasi halal menjadi seumur hidup.

"Acara ini penting karena dijadikan sarana membantu pelaku UMKM mendapatkan sertifikat halal gratis," tutur Siti.

Istri saya adalah seorang kepala suku

Pameran AOE 2023 Resmi Ditutup, Bahlil Apresiasi Transformasi Apkasi******

Pameran Apkasi Otonomi Expo (AOE) 2023 resmi ditutup oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, setelah berlangsung selama tiga hari di Hall 3 ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Sabtu (22/7).

Acara yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) ini berhasil menarik perhatian dengan hadirnya transformasi dalam konteks pelayanan publik dan pengembangan ekonomi wilayah.

Dalam pidatonya, Bahlil memberikan apresiasi tinggi terhadap Apkasi karena upaya mereka dalam menciptakan kawasan pertumbuhan ekonomi baru.

Sementara itu, pada 2023 Presiden memerintahkan target investasi sebesar Rp1.400 triliun untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen.

Bahlil juga menyoroti pentingnya hilirisasi dalam sektor industri. Ia memberikan contoh kesuksesan hilirisasi pada sektor bahan baku nikel, yang meningkatkan nilai ekspor hingga 10 kali lipat.

Dia pun menegaskan bahwa hilirisasi bukan hanya tentang meningkatkan nilai tambah, tetapi juga merupakan bentuk kedaulatan negara dan independensi ekonomi.

Dalam upaya meningkatkan investasi, Bahlil juga berkomitmen untuk membantu daerah di luar Pulau Jawa agar memiliki keunggulan komparatif dan kesempatan yang sama dengan wilayah lain.

Menurutnya, saat ini investasi di luar Pulau Jawa telah meningkat signifikan, mencapai 53 persen. Hal ini menjadi langkah positif dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi para bupati di daerah tersebut.

"Indonesia harus menjadi Indonesia Sentris, bukan Jawa Sentris. Saya rubah kebijakan ini untuk menciptakan keadilan antara Pulau Jawa dan daerah lainnya," imbuh dia.

Dalam kesempatan penutupan, Bahlil memberikan apresiasi kepada Apkasi yang telah menyelenggarakan pemilihan Putri Otonomi Indonesia 2023.

"Kita harus terus dorong anak-anak kita, generasi muda kita untuk menjadi entrepreneur dalam rangka menciptakan dunia usaha baru yang akan menjaga kedaulatan bangsa kita," tegas Menteri Bahlil dalam penutupannya.

Sebagai informasi, pameran AOE 2023 yang dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah kabupaten, kementerian, swasta, UMKM, dan media, telah sukses menarik 10 ribu pengunjung.

Acara ini juga dilengkapi dengan beragam side event, termasuk business matching, fashion showWastra Nusantara, dan Anugerah Jurnalistik Apkasi (AJA) 2023 yang memberikan apresiasi kepada para jurnalis yang telah aktif mempublikasikan liputan tentang pembangunan di daerah.

Dari rangkaian pameran dan acara, berbagai kabupaten telah meraih penghargaan atas standterbaik, kreatif, inspiratif, komunikatif, desain & dekorasi, inovatif, atraktif, edukatif, serta kategori hospitality. Kabupaten Mimika dinobatkan sebagai juara umum dalam AOE 2023.

Pameran ini memberikan gambaran jelas tentang komitmen pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah di Indonesia, serta memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk menjadi entrepreneur dan menjadi tulang punggung perekonomian bangsa. Diharapkan, melalui investasi yang baik, Indonesia akan terus maju dan menjaga kedaulatannya di panggung dunia.

Penguasa perjalanan pesawat

Perusahaan Terkait Gita Wirjawan Digugat PKPU Imbas Honor Rp76,6 M******

PT Tatamulia Nusantara Indah melayangkan gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap PT Narendra Interpacific Indonesia selaku pengembangHotel Shangri-La Resort & Spa, The Maj Nusa Dua, Balike Pengadilan Niaga Surabaya.

Perusahaan yang digugat tersebut terkait mantan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan. PT Narendra Interpacific Indonesia merupakan tempat atau perusahaan di mana Gita menjadi komisaris. 

Ia tercatat menjadi saksi dalam perjanjian kerja sama antara Tata Mulia dengan Narendra dalam pengembangan Hotel Shangri-La Resort & Spa. Begitu juga dengan Hotel Shangri-La Resort & Spa, The Maj Nusa Dua. 

Kuasa hukum Tatamulia Nusantara Frank Alexander Hutapea mengatakan gugatan PKPU dilayangkan karena hingga saat ini Narendra belum membayarkan honor kontraktor Rp76,664 miliar yang harusnya menjadi hak kliennya. 

Ia menambahkan sidang pertama gugatan telah dilangsungkan pada 14 Juli 2023 lalu.

"Klien kami dan masih menunggu jawaban Debitur," ujar Frank melalui keterangan resmi, Kamis (20/7).

Frank menuturkan pihak Narendra sudah menunggak utang honor kontraktor sejak 31 Desember 2018. Namun, hingga saat ini tidak ada pelunasan yang dilakukan serta selalu menghindar ketika diajak bertemu.

"Mohon dicek apa benar untuk sewa tanah lapangan golf di mana ada Hotel Shangri-La tersebut juga masih menunggak kepada ITDC sebagai pemilik tanah?," ucap Frank.

CNNIndonesia.com telah berupaya menghubungi Gita Wirjawan. Namun, hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan belum memberikan respons.

[Gambas:Video CNN]

tujuh belas lagi

Pengusaha Batu Bara Keberatan dengan Aturan Jokowi Taruh Dolar di RI******

Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) keberatan dengan aturan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mewajibkan para eksportir menyimpan minimal 30 persen devisa hasil ekspor (DHE) paling sebentar tiga bulan dalam rekening khusus DHE SDA.

Ketua Umum APBI Pandu Sjahrir mengatakan aturan itu akan menyulitkan eksportir dalam mengelola arus kas, terlebih margin yang didapatkan oleh para eksportir tidak mencapai 30 persen.

"Maka dengan demikian modal kerja yang sudah dikeluarkan eksportir pun akan tertahan di tengah tren penurunan harga serta semakin meningkatnya beban biaya operasional," kata keponakan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan itu melalui keterangan resmi, Selasa (25/7).

"Dengan beban semakin tinggi, sementara tren harga terus turun maka profit margin semakin tergerus jauh di bawah 30 persen sehingga berpengaruh terhadap modal usaha. Hal ini menambah beban eksportir yang dituntut untuk melakukan dekarbonisasi di era transisi energi, sementara pendanaan untuk proyek-proyek berbasis batu bara semakin sulit," tegas Pandu.

APBI mendukung Jokowi untuk memperkuat cadangan valuta asing (valas). Namun, PP Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan Pengelolaan dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam dianggap menyulitkan pengusaha.

Lihat Juga : Temui Elon Musk Bulan Depan, Luhut Tagih Investasi Tesla di RI?

Pandu meminta agar Jokowi membuka ruang konsultasi dan diskusi bersama pelaku usaha untuk membahas peraturan pelaksanaan dari beleid tersebut.

"Agar kewajiban penempatan DHE SDA dapat berlangsung dengan baik dengan tetap menjaga keberlangsungan kegiatan usaha eksportir SDA, termasuk eksportir batu bara yang selama ini menjadi kontributor penting bagi perekonomian nasional," tutupnya.

Aturan baru Jokowi ini menggantikan regulasi sebelumnya, yakni PP Nomor 1 Tahun 2019. PP Nomor 36 Tahun 2023 yang mewajibkan pengusaha memarkir dolar AS di Indonesia ini resmi berlaku mulai 1 Agustus 2023 mendatang.

[Gambas:Video CNN]