visa288b

Terlahir kembali sebagai istri militer

Kemenaker Undur Pengumuman UMK 2023******

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengundur tenggat waktu bagi kepala daerah untuk mengumumkan besaran kenaikan upah minimumkabupaten/kota (UMK) 2023.

Keputusan itu diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) nomor 18 tahun 2022. Dalam beleid itu, kenaikan UMK 2023 yang awalnya dijadwalkan harus diumumkan pada 30 November diundur menjadi paling lambat 7 Desember 2022.

"Penetapan Upah Minimum Kota/Kabupaten mundur paling lambat 7 Desember mendatang," kata Ida melalui keterangan resmi yang disiarkan secara virtual dikutip pada Kamis (24/11).

"Upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten/kota yang telah ditetapkan mulai berlaku 1 Januari 2023," ujar Ida.

Dalam beleid itu, ada beberapa ketentuan soal penentuan upah minimum bagi pemerintah daerah.

Pertama, kewajiban bagi pemerintah daerah menetapkan upah minimum 2023 berdasarkan aturan ini. Artinya, upah minimum 2023 harus terdiri atas;

a. Upah tanpa tunjangan atau

b. Upah pokok dan tunjangan tetap.

Kedua, rumus perhitungan upah minimum. Berdasarkan beleid ini, upah minimum 2023 harus dihitung dengan rumus yang sudah diatur pemerintah.

Rumus kenaikannya = Upah tahun sekarang + (Penyesuaian Nilai Upah Minimum (UM) x UM(tahun sekarang).

Penyesuaian upah minimum dihasilkan dari dari inflasi+ (pertumbuhan ekonomi x indeks kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu yaitu 0,10 sampai dengan 0,30).

Ketiga, provinsi yang telah memiliki upah minimum, penetapannya dilakukan dengan penyesuaian nilai upah minimum yang besaran kenaikannya tidak boleh melebihi 10 persen.

Kemudian, jika pertumbuhan ekonomi bernilai negatif, kenaikan upah hanya mempertimbangkan variabel inflasi.

Ida berharap formula ini dapat membuat daya beli dan konsumsi masyarakat tetap terjaga serta dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya akan menciptakan lapangan kerja.

Selain itu, ia juga berharap penyesuaian penghitungan upah minimum 2023 ini dapat menjadi jalan tengah atas dinamika sosial ekonomi masyarakat yang berkembang.

Ida menekankan pentingnya penciptaan hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dengan pengusaha dalam menghadapi tantangan ekonomi ke depan.

"Saya juga meminta kepada seluruh kepala daerah untuk melaksanakan kebijakan penghitungan upah minimum 2023 sesuai dengan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 ini," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Jiwa Takdir yang Abadi

Eks Pimpinan Bulog Pinrang Akui Salah di Kasus Beras 'Hilang' 500 Ton******

Mantan Pimpinan Cabang Pembantu Bulog Pinrang Radytio W Putra Sikado mengklarifikasi soal hilangnya 500 ton berasdi gudang Bulog sehingga dirinya pun dicopot dari jabatannya.

Menurut Radytio, 500 ton yang disebut selama ini tidak hilang. Tapi, beras itu diambil oleh rekanan tanpa melalui prosedur peminjaman di Bulog.

"Beras ini bukan hilang, tapi beras ini diambil oleh pihak ketiga. Jadi mungkin tahapan-tahapannya setelah kami melalui proses pemeriksaan internal dan saat ini saya ini menjalani proses penyidikan di Polres Pinrang," kata Radytio di Makassar, Jumat (25/11).

"Jadi mekanisme penyaluran ini terbagi dua, pertama melalui distributor atau pihak ketiga. Kedua melalui ritel," ujarnya.

Dalam penyaluran ini kata Radytio, pihaknya berhubungan langsung dengan pihak rekanan yang mengambil beras di gudang Bulog Pinrang. Kemudian pihak rekanan dalam hal ini CV Sabang Merauke Persada (SMP) milik IF berusaha terus menemui dirinya untuk mendapatkan beras sebanyak 500 ton.

"Dia mendekati saya secara emosional. Jadi sebelum keluar beras 500 ton, pada Agustus IF sempat mendatangi saya meminta untuk dipinjamkan beras dalam rangka KPSA namun tidak saya iyakan. Karena tentu ini di luar prosedur," ungkapya.

Tidak sampai di situ, lanjut Radytio, IF kembali mencoba menemui dirinya pada 23 Agustus 2022 untuk menyakinkannya yang saat itu masih menjabat sebagai pimpinan cabang pembantu Bulog Pinrang.

"Bahwa beras ini akan segera jual sesuai dengan harga Ketersediaan Pasokan dan Stabilitas Harga (KPSAO) saat itu masih harga Rp8300. Itu harga tebusnya. Mereka menyakinkan saya, di mana saat itu pertemuan ada tiga orang, termasuk kepala gudang, meminta dan menyakinkan saya untuk membantu menjual dengan penebusan harga Rp8.300," bebernya.

Radytio menjelaskan pada Agustus lalu harga beras di konsumen itu berkisaran Rp9.450 per kg untuk wilayah Kabupaten Pinrang. Kemudian harga distributor Rp8.700 sehingga ada keuntungan. Namun, dia mengaku pada proses pengembalian beras 500 ton tersebut tidak sesuai prosedur.

"Tapi memang saya akui, pada saat pengambilan (beras) itu tidak melalui prosedur, karena dari kepala gudang dan mitra meyakinkan saya bahwa beras ini akan terbayar dengan pernyataan yang mereka buat. Bahkan IF pada saat itu memberikan saya dua sertifikat (tanah) sebagai jaminan yang nilainya ditaksir lebih besar dari nilai beras yang dikeluarkan," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem masuk yang tak terkalahkan

Akbar Buchari terpilih menjadi Ketum BPP Hipmi 2022******

Akbar Himawan Buchari terpilih sebagai Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) periode 2022-2025 dalam Musyawarah Nasional (Munas) XVII di Solo, Jawa Tengah.

Sekretaris Sidang Pemilihan Ketum BPP Hipmi Robert Muda Hartawan mengatakan Akbar Buchari menang di putaran kedua setelah mendapat 92 suara dan mengungguli Bagas Adhadirgha mendapatkan 68 suara dari hasil rapat pleno IV, pada Rabu (23/11) malam.

"Pelaksanaan pemilihan suara berjalan tuntas. Hasil pemilihan umum Munas Hipmi menetapkan saudara Akbar Himawan Buchari, Ketua Umum terpilih BPP Hipmi masa bakti 2022-2025," kata Robert dikutip dari Antara, Kamis (24/11).

Karena, tidak ada calon ketum yang mencapai 85 suara atau 50 persen + 1 maka dilakukan putaran 2 dan diikuti dua calon suara tertinggi. Yakni Bagas Adhadirgha dan Akbar Himawan Buchari.

Pada putaran kedua, Akbar Buchari meraih 92 suara dan Bagas Adhadirgha mendapatkan 68 suara. Sedangkan yang absen atau tidak sah 5 suara. Kemenangan Akbar tersebut karena mendapat tambahan suara dari para pendukung Caketum Eka Sastra Anggawira.

Sebelumnya, Munas Hipmi sempat diwarnai kericuhan dan baku hantam sesama anggota.

Hal tersebut diketahui dari sebuah video yang tersebar di media sosial. Sejumlah peserta terlibat adu jotos.

Ketua Organizing Committe (OC) Munas HIPMI XVII Muhammad Ali Affandi membenarkan kejadian kericuhan tersebut. Ia menyebut, kericuhan terjadi di luar sidang pleno Munas karena adanya kesalahpahaman.

Terkait kejadian tersebut, pihak HIPMI mengutamakan adanya mediasi dan kekeluargaan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

"Kami mengutamakan kekeluargaan lah, jadi mau dimediasi. Prinsipnya untuk menghindari miskomunikasi, ini lagi saya cek dulu," terang Ali.

Dalam video yang beredar, tampak sejumlah peserta yang mengenakan batik terlibat adu jotos. Beberapa peserta juga tampak melerai, namun perkelahian tak terelakan.

[Gambas:Video CNN]

Tuhan, tolong biarkan aku pergi!

Airlangga Ungkap Implementasi Kebijakan pada Transformasi Ekonomi******

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terus mendorong transformasi ekonomi melalui reformasi struktural lewat Undang-Undang Cipta Kerja guna meningkatkan produktivitas dengan pemberian kemudahan berusaha.

Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku perwakilan Presiden Joko Widodo dalam kegiatan Indonesia Development Forum (IDF) 2022 yang mengusung tema "The 2045 Development Agenda: New Industrialization Paradigm for Indonesia's Economic Transformation", Selasa (22/11).

Airlangga menjelaskan, salah satu wujud implementasi kebijakan yang bertujuan memulihkan ekonomi akibat pandemi ditunjukkan dengan re-desain transformasi ekonomi, didukung akselerasi pembangunan guna mendorong peningkatan trajektori pertumbuhan yang lebih tinggi pasca pandemi.

Lebih lanjut, pemerintah juga turut melakukan pengurangan ketergantungan impor pada beberapa komoditas melalui program subtitusi impor sebesar 35 persen. Program subtitusi impor itu dilaksanakan melalui program Making Indonesia 4.0 yang berfokus pada lima sektor utama, yakni industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, kimia, serta dua sektor industri yang ditambahkan sejak terjadi pandemi, yakni alat kesehatan dan farmasi.

"Saat ini telah muncul juga gelombang teknologi baru seperti jaringan 5G, internet of things, blockchain, artificial intelligence, dan cloud computing yang baik untuk kita kuasai dan manfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital," kata Airlangga.

Airlangga yakin, hal itu dapat tercapai melalui pembangunan yang merata dan inklusif, penciptaan SDM unggul, penciptaan ekonomi maju dan berkelanjutan, serta negara yang yang demokratis kuat dan bersih,

Dalam kesempatan tersebut, sejumlah pemenang Call for Submission seperti perwakilan SDG Center Universitas Hassanudin, Direktur PT Bali Coklat, Direktur Utama Kawasan Indutri Terpadu (KIT) Batang, dan Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur turut menyampaikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah terkait pembangunan industri.

Rekomendasi itu termasuk pemberian pendampingan mikro hingga makro bagi SDM yang terlibat dalam pengembangan produk, pemetaan akses pasar bagi mitra usaha, upaya deteksi dini terkait program kolaborasi antara tenaga kerja dan teknologi yang berkembang, hingga hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah bahan baku.

Merespons rekomendasi itu, Airlangga menyampaikan apresiasi kepada perwakilan Call for Submission atas berbagai inovasi yang dilakukan, termasuk pemanfaatan umbi porang sebagai edible bioplastic, persiapan SDM industri terampil sesuai kebutuhan investor oleh KIT Batang, upaya PT Bali Coklat dalam menjadikan coklat Indonesia berkelas dunia, hingga dukungan kolaborasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terkait program pusat dan daerah bagi pengembangan industri yang akan dibangun di Ibu Kota Nusantara.

Seorang pencuri ulung

Menteri PUPR Blak******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)Basuki Hadimuljono menjelaskan progres pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hingga November 2022.

"Kegiatan yang telah terkontrak sampai dengan minggu keempat November 2022 sebanyak 22 kegiatan senilai Rp15,01 triliun," jelas Basuki dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR RI, Senin (28/11).

Rincian proyek tersebut, antara lain 4 proyek sumber daya air (SDA) senilai Rp1,08 triliun, 12 bina marga sebesar Rp8,71 triliun, 5 kegiatan cipta karya Rp4,66 triliun, dan 1 kegiatan perumahan senilai Rp570 miliar.

"Cipta karya ada 12 kegiatan senilai Rp7,08 triliun, yaitu pembangunan Instalasi Penjernih Air (IPA) dan Bangunan Pendukung SPAM Sepaku, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, Penataan Sumbu Kebangsaan Tahap I, serta Bangunan Gedung dan Kawasan Kantor Kementerian Koordinator. Ada 4 Kantor Kemenko yang dibangun pada 2020-2024," jelas Basuki.

Sementara itu, pada pelaksanaan lelang tahun anggaran (TA) 2022 untuk pembangunan infrastruktur di luar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) ada 15 kegiatan senilai Rp10,91 triliun.

Rinciannya adalah 3 kegiatan senilai Rp1,07 triliun di sektor SDA, 9 kegiatan senilai Rp8,75 triliun untuk bina marga, dan 3 kegiatan sisanya tersebar di sektor cipta karya sebesar Rp1,07 triliun.

Lalu, pelaksanaan lelang TA 2022 untuk pembangunan infrastruktur di KIPP khususnya zona 1A ada 25 kegiatan senilai Rp15,08 triliun. Terdiri dari 2 kegiatan SDA senilai Rp690 miliar, 7 kegiatan bina marga senilai Rp1,97 triliun, 14 kegiatan cipta karya Rp11,32 triliun, dan 2 kegiatan perumahan sebesar Rp1,09 triliun.

Berikut progres pembangunan IKN sejauh ini:

A. Sumber Daya Air (SDA)

1. Bendungan Sepaku Semoi (Progres 78,7 persen, Masa Pelaksanaan Juli 2020-Desember 2023)
2. Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Sungai Sepaku (Progres 47,2 persen, Masa Pelaksanaan Oktober 2021-April 2023)
3. Penyediaan Air Baku Persemaian Mentawir (Progres 46 persen, Masa Pelaksanaan Agustus 2022-Desember 2022)
4. Pengendalian Banjir DAS Sanggai 1A (KIPP) (Progres 1,8 persen, Masa Pelaksanaan September 2022-Desember 2023)

B. Bina Marga

1. Jalan Lingkar Sepaku Segmen I (Progres 85,5 persen, Masa Pelaksanaan November 2021-November 2022)
2. Jalan Lingkar Sepaku Segmen II (Pogres selesai, Masa Pelaksanaan November 2021-Oktober 2022)
3. Jalan Lingkar Sepaku Segmen III (Progres 95,7 persen, Masa Pelaksanaan November 2021-Desember 2022)
4. Jalan Lingkar Sepaku Segmen IV (Progres 4,1 persen, Masa Pelaksanaan Agustus 2022-April 2024)
5. Jalan Tol IKN Segmen 3A Karangjoang-KKT Kariangau (Progres 0,3 persen, Masa Pelaksanaan September 2022-Juli 2024)
6. Jalan Tol IKN Segmen 3B KKT Kariangau-SP Tempadung (Progres 1 persen, Masa Pelaksanaan September 2022-Juni 2024)
7. Jalan tol IKN Segmen 5A SP Tempadung-Jembatan Pulau Balang (Progres 2 persen, Masa Pelaksanaan September 2022-Juni 2024)
8. Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat (Progres 1 persen, Masa Pelaksanaan September 2022-April 2024)
9. Preservasi Jalan SP ITCI-SP 3 Riko Segmen 1 (Progres 60,3 persen, Masa Pelaksanaan April 2022-Desember 2022)
10. Preservasi Jalan SP ITCI-SP 3 Riko Segmen 2 (Progres 72,9 persen, Masa Pelaksanaan April 2022-Desember 2022)
11. Preservasi Jalan SP 3 RIKO-JBT Pulau Balang Bentang Pendek (Progres 58,8 persen, Masa pelaksanaan April 2022-Desember 2022)

C. Cipta Karya

"Ada 5 kegiatan senilai Rp4,66 triliun, yaitu untuk penyiapan land development KIPP tahap 1 dan 2. Ini membuat kavling-kavling, tidak dengan pagar, tapi menggunakan pohon-pohon ini untuk jadi kavling. Sehingga dengan ini tahu mana lokasi perkantoran masing-masing kementerian, presiden, dan wapreswapres," jelas Basuki.

D. Perumahan

Sementara itu, pembangunan perumahan ada 22 tower untuk pekerja konstruksi. Sejauh ini, ada 7 tower yang dikerjakan dengan progres 36,83 persen.

[Gambas:Video CNN]

Cerita Aneh dari Azeroth

Pekerja Kontrak Juga Berhak Dapat Gaji Sesuai UMP Lho******

Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) aliaspekerja kontrakberhak untuk mendapat bayaran tidak lebih rendah dari Upah Minimum Provinsi (UMP).

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dalam Pasal 88E secara tegas menyatakan upah minimum berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan.

Kemudian, sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, upah minimum adalah upah bulanan terendah, yaitu upah tanpa tunjangan atau upah pokok dan tunjangan tetap, yang ditetapkan setiap tahun sebagai jaring pengaman di suatu wilayah.

"Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum," demikian bunyi Pasal 23 ayat (3) PP Nomor 36 Tahun 2021 seperti dikutip pada Senin (28/11).

Sementara itu, pengusaha yang melakukan pembayaran upah di bawah dari batas upah minimum yang telah ditentukan merupakan tindak pidana kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 185 Undang-Undang Cipta Kerja.

Pasal 185 UU tersebut menyatakan bahwa barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 42 ayat 2, Pasal 68, Pasal 69 ayat 2, Pasal 80, Pasal 82, Pasal 88A ayat 3, Pasal 88E ayat 2, Pasal 143, Pasal 156 ayat 1, atau Pasal 160 ayat 4 dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama empat tahun.

"Dan denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp400 juta," terang Pasal 185 UU Cipta Kerja.

Ketentuan sanksi dan denda tersebut berlaku pula untuk pengusaha yang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sesuai ketentuan Pasal 88E ayat 2.

Pekerja kontrak berhak mendapat upah sesuai UMP juga dibenarkan oleh Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas Airlangga Hadi Subhan. Ia menyebut UMP berlaku untuk semua pekerja.

"UMP berlaku untuk semua pekerja baik pekerja kontrak (PKWT) maupun pekerja tetap (PKWTT)," katanya kepadaCNNIndonesia.com.

Ia menyebut UMP ditujukan bagi pekerja yang masa kerjanya kurang dari satu tahun. Sedangkan, yang lebih dari satu tahun harus di atas UMP sesuai struktur dan skala upah.

Senada, Pengamat Ketenagakerjaan Payaman Simanjuntak mengatakan UMP justru lebih intensif diberlakukan pada pekerja kontrak. pasalnya, banyak pengusaha yang memilih pekerja kontrak supaya dapat memberlakukan UMP secara berkelanjutan.

Namun, kata dia, peraturan baru mewajibkan bila kontrak selesai, pengusaha harus memberikan uang pesangon, sesuai dengan masa kerja kontrak.

"Bila masa kerja kontrak tiga tahun, maka pesangonnya adalah tiga bulan gaji," ujarnya.

Hari ini, pemerintah provinsi di seluruh Indonesia akan menetapkan besaran UMP 2023 di wilayah masih-masing.

Sesuai aturan Kementerian Ketenagakerjaan, kenaikan UMP 2023 maksimal 10 persen.

[Gambas:Video CNN]