judi online24jam terpercaya slot 566Jutaan kata 806139Orang-orang telah membaca serialisasi
《buku mimpi 2d tulisan》
FBI Selidiki Peretasan Media Sosial SEC Jelang Persetujuan ETF Bitcoin******Jakarta, CNN Indonesia--
Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat(Securities and Exchange Commission/SEC) mengatakan mengatakan Biro Investigasi Federal (FBI) sedang menyelidiki peretasan akun media sosial lembaga tersebut.
Peretasan tersebut mengguncang pasar kripto lantaran menjelang persetujuan SEC atas ETF Bitcoin diperdagangkan di bursa AS pada Rabu (10/1) malam.
"SEC terus menyelidiki masalah ini dan berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum terkait, termasuk Kantor Inspektur Jenderal SEC dan FBI," kata juru bicara SEC dalam sebuah pernyataan, dikutip CNN, Rabu (10/1).
Sementara itu, harga Bitcoin sempat melonjak pada Selasa (9/1) setelah akun X milik SEC memposting unggahan yang mengatakan mereka selalu regulator menyetujui ETF Bitcoin.
Persetujuan SEC memang sangat dinantikan investor karena akan membantu membawa Bitcoin lebih jauh ke arus utama dan memudahkan orang untuk membeli. Salah satu pertukaran kripto, Coinbase, bahkan memposting pesan perayaan di media sosial karena persetujuan SEC tersebut.
Namun, 15 menit kemudian Ketua SEC Gary Gensler mengatakan akun lembaga tersebut telah diretas sehingga unggahan tersebut tidak sah.
Ketua Komite Perbankan Senat Sherrod Brown menambahkan akses tidak sah ke akun SEC dapat merusak pasar dan misi lembaga tersebut.
Brown berharap SEC terus mendorong Kantor Inspektur Jenderal SEC untuk menyelidiki insiden tersebut.
[Gambas:Video CNN]
(fby/pta)
CBA: Putusan MK larang jaksa agung diisi pengurus parpol sudah tepat******Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Centre of Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang jabatan jaksa agung diisi oleh pengurus partai politik (parpol) sudah tepat.
Menurut Uchok, putusan MK tersebut bisa menjaga aspek profesionalitas jaksa agung sekaligus mencegah potensi terjadinya politisasi kasus.
“Sudah tepat itu. Sekali pun ditunjuk presiden, memang sebaiknya jabatan jaksa agung diisi nonpartisan partai, biar bisa profesional dan mencegah politisasi kasus,” tutur Uchok saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.
Dia membandingkan kinerja Kejaksaan Agung yang kini dipimpin ST Burhanuddin dengan jaksa agung yang diisi kader parpol. Menurut Uchok, kejaksaan saat ini cukup progresif dalam mengusut kasus korupsi dan cenderung tidak pilih terhadap politikus.
“Kalau yang sebelumnya, kan, sempat berpolemik karena ada kasus yang terkesan dipaksakan. Bahkan, konflik antarelite partai dibawa ke ranah hukum,” ucapnya.
MK pada sidang pleno Kamis (29/2) mengabulkan sebagian gugatan uji materi syarat pengangkatan jaksa agung, yakni Pasal 20 Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Gugatan itu diajukan oleh Jovi Andrea Bachtiar yang berprofesi sebagai jaksa.
Amar putusan MK mengubah norma pasal tersebut dengan menambahkan syarat lain, yakni yang diangkat menjadi jaksa agung bukan merupakan pengurus parpol kecuali telah berhenti sekurang-kurangnya lima tahun sebelum diangkat.
Dengan begitu, pasal tersebut selengkapnya berbunyi “Untuk dapat diangkat menjadi jaksa agung harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a sampai dengan huruf f termasuk syarat bukan merupakan pengurus partai politik kecuali telah berhenti sebagai pengurus partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum diangkat sebagai jaksa agung”.
Adapun Jovi, dalam pokok permohonannya, meminta Pasal 20 UU Nomor 11 Tahun 2021 juga mengatur syarat agar anggota parpol tidak boleh diangkat menjadi jaksa agung. Atau jika seseorang tersebut pernah terdaftar sebagai anggota parpol, dia harus telah keluar minimal sejak lima tahun sebelum diangkat.
MK tidak dapat mengabulkan seluruh petitum Jovi, sebab mahkamah menemukan bahwa ada perbedaan tugas, fungsi, dan kewenangan antara “pengurus” parpol dan “anggota” parpol.
Menurut MK, pengurus parpol lebih memiliki keterikatan yang kuat terhadap partainya karena seorang pengurus memilih untuk terlibat lebih dalam dengan partainya; sementara anggota parpol bisa saja menjadikan parpol hanya sebagai kendaraan untuk mencapai tujuan politik.
Sebab itu, MK memandang pengurus parpol berpotensi memiliki konflik kepentingan ketika diangkat menjadi jaksa agung tanpa dibatasi oleh waktu yang cukup untuk terputus afiliasi dengan parpol yang menaungi dirinya.
“Apabila dikaitkan dengan permohonan pemohon, menurut mahkamah, syarat untuk sudah keluar selama lima tahun dari partai politik sebelum diangkat menjadi jaksa agung, haruslah diberlakukan bagi calon jaksa agung yang sebelumnya merupakan pengurus partai politik,” demikian pertimbangan hukum MK sebagaimana dikutip dari salinan Putusan Nomor Nomor 6/PUU-XXII/2024.
Baca juga: Kejagung: Putusan MK perkuat independensi kejaksaan
Baca juga: Jaksa Agung harapkan pesta demokrasi berjalan lancar
Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024
Label:situs judi slot、duit 138 slot、bo slot terbaru
Terkait:cara menang main higgs slot、slot yang gacor pagi hari、cara dapat uang secara instan、pinjam uang tanpa rekening、bos9 slot、cicilan adakami、judi slot gampang menang、virginia paito、togel rokok、mimpi 2d abjad
bab terbaru:asia88(2024-06-03)
Perbarui waktu:2024-06-03
《buku mimpi 2d tulisan》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,dewa188Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《buku mimpi 2d tulisan》bab terbaru。