voucher agoda 2022

Berani, 2017

5 Temuan Sementara Hasil Survei Warga Rempang oleh Ombudsman******

Ombudsman RI mengungkapkan lima hasil temuan sementara terkait konflik relokasi warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau imbas rencana pembangunan proyek Rempang Eco City.

Pertama, Ombudsman menemukan bahwa sertifikat hak pengelolaan (HPL) atas nama BP Batam belum diterbitkan. Hal ini dikarenakan lahan yang dimohon belum jelas sebab masih dikuasai oleh masyarakat.

"Badan pertanahan akan mengeluarkan sertifikat kalau area itu sudah tidak ada penghuni lagi. Itulah kenapa, mereka sepertinya kemudian tergesa-gesa untuk mendesak warga di kampung-kampung tua itu keluar dari area itu," ucap Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (27/9).

"Meskipun dapat diperpanjang dengan persetujuan menteri. Kalau dalam jangka waktu ini enggak terbit, ya memang kemudian gugur kalau dia enggak mengajukan perpanjangan. Artinya sertifikat HPL tidak akan pernah terbit," jelas Johanes.

Kedua,program Rempang Eco City memang termasuk proyek strategis nasional (PSN). Dasar hukum ini baru saja keluar tahun ini dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023.

Ketiga,terdapat warga yang tetap menolak relokasi yang dilakukan oleh BP Batam. Johanes menjelaskan bahwa warga di tiga kampung tua di Rempang merasa tempat tinggalnya sudah turun temurun dan tak ada jaminan akan mendapatkan sumber mata pencaharian yang sama.

"Pada dasarnya, beberapa kampung yang kami survei, warga merasa mereka ini sudah turun-temurun, generasi ke generasi di sana. Bahkan ada yang sampai 6-7 generasi sudah di situ dan mereka merasa tidak ada jaminan bahwa mereka kalau dipindahkan akan mendapatkan sumber-sumber mata pencaharian yang sama," lanjut dia.

Selain itu, menurut temuannya, pemerintah belum melakukan sosialisasi secara masif dan menyampaikan informasi yang menyeluruh terkait apa yang direncanakan dan apa yang akan terjadi kepada warga di Pulau Rempang.

"Warga menilai belum ada kepastian, baru janji-janji. Memang secara objektif kita tahu bahwa tempat-tempat untuk memindahkan mereka juga belum siap," ungkap Johanes.

Keempat,belum ada dasar hukum terkait ketersediaan anggaran, pemberian kompensasi dan program yang dijanjikan secara keseluruhan dari BP Batam. Dalam hal ini, terkait dengan pemberian kompensasi berupa rumah pengganti, uang tunggu dan hunian sementara bagi warga terdampak.

"Itu kan tidak serta-merta uangnya ada, ya mesti harus ada dasar hukumnya juga agar program jalan," katanya.

Kelima,seluruh perkampungan tua di Batam belum ditetapkan batasnya oleh Pemkot Pemerintah Kota Batam. Johanes mengatakan hal ini secara langsung dinyatakan oleh Lembaga Adat Melayu yang mewakili komunitas kampung tua.

"Mereka sejatinya menghendaki segera ada penetapan batas-batas kampung tua itu yang pernah dimulai tahun 2004 dengan berbagai kebijakan pemerintah kota saat itu tapi tidak tuntas," ungkap dia lebih lanjut.

[Gambas:Video CNN]

Bayi labu saya

Hari Ini Aja, Harga Ayam Broiler di Transmart Mulai Rp20 Ribuan******

Mau belanja hemat kebutuhan pokok di penghujung bulan September ini? Belanjanya di Transmart Full Day Sale September Ceria aja biar hemat!

Soalnya ada banyak produk yang didiskon, salah satunya ayam broiler yang bisa dibeli dengan harga sale mulai dari Rp20 ribuan aja per ekor.

Lihat Juga : Transmart Full Day Sale Ada Lagi 26 September, Diskon hingga 50% + 20%

• Harga normal ayam broiler Rp25.653 per ekor, harga diskon menggunakan Allo Prime, Allo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah jadi Rp20.522, hanya berlaku di Transmart Palu.
• Harga normal ayam broiler Rp32.900 per ekor, harga diskon menggunakan Allo Prime, Allo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah jadi Rp26.320, hanya berlaku di Transmart Kupang, Mataram.
• Harga normal ayam broiler Rp34.900 per ekor, harga diskon menggunakan Allo Prime, Allo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah jadi Rp27.920, hanya berlaku di Transmart Jabodetabek, Medan, Palembang, Pangkalpinang.
• Harga normal ayam broiler Rp35.900 per ekor, harga diskon menggunakan Allo Prime, Allo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah jadi Rp28.720, hanya berlaku di Transmart Bandung.
• Harga normal ayam broiler Rp36.900 per ekor, harga diskon menggunakan Allo Prime, Allo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah jadi Rp29.520, hanya berlaku di Transmart Makassar, Jawa Timur.
• Harga normal ayam broiler Rp38.900 per ekor, harga diskon menggunakan Allo Prime, Allo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah jadi Rp31.120, hanya berlaku di Transmart Karawang, Manado.
• Harga normal ayam broiler Rp39.900 per ekor, harga diskon menggunakan Allo Prime, Allo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah jadi Rp31.920, hanya berlaku di Transmart Jawa Tengah, Padang, Pekanbaru.
• Harga normal ayam broiler Rp40.900 per ekor, harga diskon menggunakan Allo Prime, Allo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah jadi Rp32.720, hanya berlaku di Transmart Jambi, Lampung, Denpasar.
• Harga normal ayam broiler Rp42.500 per ekor, harga diskon menggunakan Allo Prime, Allo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah jadi Rp34.000, hanya berlaku di Transmart Pontianak.
• Harga normal ayam broiler Rp44.500 per ekor, harga diskon menggunakan Allo Prime, Allo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah jadi Rp35.600, hanya berlaku di Transmart Balikpapan.

Setiap pelanggan Transmart bisa membeli ayam broiler maksimal 2 ekor selama periode diskon ini.

Pastikan bayarnya menggunakan Allo Prime, Allo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, atau Mega Syariah biar dapat tebus murah harga ayam yang didiskon.

Pelanggan juga bisa belanja sekarang bayar belakangan dengan transaksi pakai Allo Paylater. Download aplikasi Allo Bank dulu, kemudian upgrade akunnya ke Allo Prime supaya bisa mengaktifkan Allo Paylater.

Selain itu, bisa juga mengajukan pembuatan Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah di cabang pembukaan instan yang tersedia di setiap gerai Transmart.

Yuk, langsung serbu diskonnya dan jangan lupa bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank biar kamu bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik!

Sistem seni bela diri yang tiada taranya

Pengusaha Tak Wajibkan Karyawan Swasta WFH Seperti PNS******

AsosiasiPengusaha Indonesia (Apindo) tak mewajibkan karyawan di wilayah Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) untuk bekerja di rumah (WFH) seperti pegawai negeri sipil (PNS).

"Mengingat industri di Indonesia, khususnya Jabodetabek, secara mayoritas bersifat padat karya agar dapat terus beroperasi untuk memenuhi kebutuhan konsumen, maka APINDO tidak mewajibkan penerapan aturan WFH sebagaimana diberlakukan kepada ASN," ujar Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani dalam keterangan resmi, Selasa (29/8).

Sebanyak 75 persen PNS DKI Jakarta sendiri sudah WFH sejak 21 Agustus hingga 21 Oktober untuk menekan polusi udara. Kebijakan serupa juga dijalankan oleh Provinsi Banten mulai 28 Agustus 2023.

Asosiasi mempertimbangkan usai pandemi covid-19, ekosistem dalam dunia usaha telah berupaya secara alamiah beradaptasi atas sektor yang bisa menerapkan WFH, dan sektor mana yang memerlukan Work From Office (WFO) atau Working Place.

Sektor yang tidak dapat menerapkan WFH dan untuk melayani masyarakat dan konsumen adalah sektor pelayanan publik, diantaranya pelayanan kesehatan, jasa, retail, industri manufaktur.

Sementara, sektor yang dapat menerapkan WFH adalah industri berbasis piranti lunak dan jasa konsultan.

Sebagai upaya menekan polusi di DKI Jakarta yang memburuk akhir-akhir ini, Apindo menyampaikan sejumlah usulan untuk jangka pendek, menengah, dan panjang.

Solusi jangka berupa fokus atas penegakan regulasi pengendalian polusi yang sudah ada, misalnya kebijakan uji emisi, larangan pembakaran sampah, kebijakan insentif penggunaan kendaraan umum ramah lingkungan kendaraan listrik.

Selanjutnya, solusi jangka menengah adalah pemerintah melakukan program-program yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat luas, misalnya peningkatan pengadaan moda transportasi umum yang ramah lingkungan, kendaraan listrik, serta pendidikan masyarakat tentang perilaku yang ramah lingkungan.

Lalu, solusi jangka panjang di antaranya transisi energi berkeadilan, dengan memerhatikan pihak-pihak yang terdampak oleh proses transisi tersebut. Bentuk dukungan pemerintah dalam skala nasional adalah pembiayaan, mobilisasi investasi, hingga insentif fiskal.

"Apindo akan mengajukan usulan lain terkait faktor polutan berikut solusi untuk kepentingan bersama dan selalu mengedepankan kolaborasi," terangnya.

[Gambas:Video CNN]

Kembali ke tahun 1978

5 Temuan Sementara Hasil Survei Warga Rempang oleh Ombudsman******

Ombudsman RI mengungkapkan lima hasil temuan sementara terkait konflik relokasi warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau imbas rencana pembangunan proyek Rempang Eco City.

Pertama, Ombudsman menemukan bahwa sertifikat hak pengelolaan (HPL) atas nama BP Batam belum diterbitkan. Hal ini dikarenakan lahan yang dimohon belum jelas sebab masih dikuasai oleh masyarakat.

"Badan pertanahan akan mengeluarkan sertifikat kalau area itu sudah tidak ada penghuni lagi. Itulah kenapa, mereka sepertinya kemudian tergesa-gesa untuk mendesak warga di kampung-kampung tua itu keluar dari area itu," ucap Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (27/9).

"Meskipun dapat diperpanjang dengan persetujuan menteri. Kalau dalam jangka waktu ini enggak terbit, ya memang kemudian gugur kalau dia enggak mengajukan perpanjangan. Artinya sertifikat HPL tidak akan pernah terbit," jelas Johanes.

Kedua,program Rempang Eco City memang termasuk proyek strategis nasional (PSN). Dasar hukum ini baru saja keluar tahun ini dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023.

Ketiga,terdapat warga yang tetap menolak relokasi yang dilakukan oleh BP Batam. Johanes menjelaskan bahwa warga di tiga kampung tua di Rempang merasa tempat tinggalnya sudah turun temurun dan tak ada jaminan akan mendapatkan sumber mata pencaharian yang sama.

"Pada dasarnya, beberapa kampung yang kami survei, warga merasa mereka ini sudah turun-temurun, generasi ke generasi di sana. Bahkan ada yang sampai 6-7 generasi sudah di situ dan mereka merasa tidak ada jaminan bahwa mereka kalau dipindahkan akan mendapatkan sumber-sumber mata pencaharian yang sama," lanjut dia.

Selain itu, menurut temuannya, pemerintah belum melakukan sosialisasi secara masif dan menyampaikan informasi yang menyeluruh terkait apa yang direncanakan dan apa yang akan terjadi kepada warga di Pulau Rempang.

"Warga menilai belum ada kepastian, baru janji-janji. Memang secara objektif kita tahu bahwa tempat-tempat untuk memindahkan mereka juga belum siap," ungkap Johanes.

Keempat,belum ada dasar hukum terkait ketersediaan anggaran, pemberian kompensasi dan program yang dijanjikan secara keseluruhan dari BP Batam. Dalam hal ini, terkait dengan pemberian kompensasi berupa rumah pengganti, uang tunggu dan hunian sementara bagi warga terdampak.

"Itu kan tidak serta-merta uangnya ada, ya mesti harus ada dasar hukumnya juga agar program jalan," katanya.

Kelima,seluruh perkampungan tua di Batam belum ditetapkan batasnya oleh Pemkot Pemerintah Kota Batam. Johanes mengatakan hal ini secara langsung dinyatakan oleh Lembaga Adat Melayu yang mewakili komunitas kampung tua.

"Mereka sejatinya menghendaki segera ada penetapan batas-batas kampung tua itu yang pernah dimulai tahun 2004 dengan berbagai kebijakan pemerintah kota saat itu tapi tidak tuntas," ungkap dia lebih lanjut.

[Gambas:Video CNN]

Perdamaian di akhir dunia

Cerita Luhut soal Liku******

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan buka-bukaan soal liku-liku pembangunan proyekLRT Jabodebek hingga akhirnya Senin (28/8) kemarin berhasil selesai dan diresmikan Presiden Jokowi.

Cerita itu ia sampaikan dalam unggahan di akun Instagramnya @luhut.pandjaitan Senin kemarin. Dalam cerita itu ia mengenang saat Presiden Jokowi meletakkan batu pertama pembangunan proyek LRT Jabodebek pada September 2015 lalu.

Saat itu katanya, ia ingat betul bahwa Jokowi menargetkan pembangunan LRT Jabodebek Fase I selesai 2018. Tujuannya, supaya bisa dimanfaatkan untuk perhelatan Asian Games.

Luhut mengatakan pembangunan LRT saat itu mengalami kendala. Pertama,kendala pembebasan lahan.

Kedua,sistem persinyalan.

Ketiga,ketidakpaduan suara soal antar lembaga dan instansi pemerintah soal impor. Luhut mengatakan saat proyek berjalan ada perdebatan di antara instansi di pemerintah soal komponen yang digunakan dalam proyek LRT.

Ada instansi yang bersikeras agar komponen LRT diimpor saja. Ada juga yang bersikukuh bahwa LRT harus menggunakan produk Indonesia.

Namun kata Luhut, perdebatan akhirnya dapat diatasi. Pemerintah akhirnya memutuskan untuk menggunakan SDM dan produk dalam negeri di proyek LRT, meski ada beberapa penyesuaian teknologi yang dilakukan supaya prinsip keamanan, keselamatan, dan kenyamanan proyek tetap terjaga. 

[Gambas:Instagram]

"Namun setelah melihat semua upaya dan sinergi antar Kementerian/Lembaga akhirnya membuahkan hasil seperti sekarang, saya senang. Ada lesson learnedyang kami dapatkan dari pengalaman pengerjaan proyek ini adalah suatu kebanggaan tersendiri bagi kami semua," katanya.

Luhut berharap kehadiran LRT Jabodebek ini nantinya bisa memberikan manfaat bagi mobilitas masyarakat, terutama yang tinggal di kawasan Cibubur dan Bekasi Timur

[Gambas:Video CNN]

"Masyarakat yang tinggal di kawasan sekitar Cibubur dan Bekasi Timur saat ini sudah memiliki tambahan opsi sarana transportasi umum saling terkoneksi sekaligus aman dan nyaman. Sehingga dengan kehadiran LRT Cibubur dan Bekasi line ini akan secara langsung mengurangi tingkat kemacetan lalu lintas dan polusi udara yang berasal dari penggunaan kendaraan pribadi," katanya.

Proyek LRT akhirnya diresmikan Jokowi pada awal pekan kemarin. Usai diresmikan, masyarakat bisa naik LRT Jabodebek mulai jam 02.00 WIB Senin kemarin dengan tarif Rp5.000. Namun, tarif itu hanya promo. 

Perjalanan Cepat: Pertandingan Penebusan Pria

Profil Sofiah Balfas, Direktur Bukaka Tersangka Baru Korupsi Tol MBZ******

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Direktur Operasional PT Bukaka Teknik Utama Sofiah Balfas sebagai tersangka baru dugaan kasus korupsi proyek Tol Jakarta Cikampek II (Japek) elevatedalias Tol MBZ.

"Setelah melakukan pemeriksaan secara intensif, tim penyidik pada hari ini menetapkan Direktur Operasional II PT Bukaka Teknik Utama, SB, sebagai tersangka," kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (19/9) lalu.

Kuntadi mengatakan penyidik menemukan bukti dugaan tersangka menggunakan perannya untuk melakukan pemufakatan jahat, yakni mengatur dan mengubah spesifikasi barang terkait proyek Tol MBZ tersebut.

Kasus ini merupakan dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan Tol MBZ ruas Cikunir-Karawang Barat, termasuk on/off ramppada Simpang Susun Cikunir dan Karawang Barat. Nilai kontrak proyek ini mencapai Rp13,5 triliun.

Lantas, siapa sebenarnya sosok Sofiah Balfas?

Dikutip dari situs resmi Bukaka, Sofiah Balfas adalah wanita kelahiran 1 April 1967. Ia merupakan jebolan Teknik Industri Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB) pada 1990.

Sofiah disebut sibuk ke sana kemari memperkaya kemampuan manajerialnya melalui berbagai pelatihan. Ia diklaim aktif mengikuti sejumlah kegiatan terkait tata kelola perusahaan (GCG), kepemimpinan, hingga seminar standar pelaporan keuangan internasional (IFRS).

Ia lantas bergabung di Bukaka sejak 1992 lalu. Mulanya, Sofiah masuk ke dalam tim pemasaran di unit usaha road construction equipment(RCE) hingga 2001.

Setelah 9 tahun menjadimarketing, Sofiah didapuk sebagai Kepala Unit Usaha Peralatan Pembangunan Jalan (RCE) Bukaka pada 2001. Ia mengemban jabatan tertinggi di unit RCE tersebut tujuh tahun lamanya sampai 2008.

Usai pengabdian di unit RCE, Sofiah secara resmi diangkat menjadi Direktur Operasional Bukaka pada 11 Juni 2008. Pengangkatan tersebut tercatat dalam Akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Nomor 13 yang disetujui notaris bernama Masnah Sari.

"Dengan pengalaman lebih dari 20 tahun di bidang rekayasa, pengadaan, dan konstruksi (EPC); pemasaran; serta operasi dan produksi, saat ini beliau (Sofiah) juga dipercaya menduduki posisi direktur di anak perusahaan, yaitu PT Bukaka Mandiri Sejahtera sejak 2008 dan PT Bukaka Forging Industries sejak 2009," rinci di situs Bukaka.

Kendati, Bukaka menegaskan Sofiah Balfas tidak punya saham langsung maupun tidak langsung pada perseroan.

Emiten berkode BUKK itu juga menekankan sang direkturnya tersebut tidak terafiliasi dengan anggota dewan komisaris, direksi, serta pemegang saham utama alias pengendali perseroan.

[Gambas:Video CNN]