yakinslot

situs slot gacor hari ini 2023 449Jutaan kata 995278Orang-orang telah membaca serialisasi

《yakinslot》

PLN: Sabang miliki cadangan listrik sebesar 2,5 MW******

PLN siap memenuhi kebutuhan listrik yang dibutuhkan oleh para investor yang mengembangkan usahanya di sektor pariwisata

Banda Aceh (ANTARA) - PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Banda Aceh menyatakan saat ini Kota Sabang memiliki cadangan listrik sebesar 2,5 MW yang siap mendukung untuk pengembangan daerah tersebut khususnya untuk pariwisata.
“Alhamdulillah untuk ketersediaan energi sangat cukup sehingga para investor yang ingin membuka industri dalam wilayah kerja UP3 Banda Aceh khususnya di Sabang dan Aceh umumnya sangat cukup,” kata Manager PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Banda Aceh Eka Rahma Daniati di Banda Aceh, Senin. Ia menjelaskan PLN berkomitmen untuk mendukung pengembangan Kota Sabang dengan memastikan keandalan energi sehingga seluruh aktivitas ekonomi khususnya sektor pariwisata dapat terus eksis dan berkembang.
Pihaknya juga telah melakukan penandatanganan MOU dengan Pemko Sabang yang bertujuan untuk mempercepat penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sabang.
Ia mengatakan dengan ketersediaan listrik yang ada saat ini, PLN UP3 Banda Aceh siap memberikan pelayanan maksimal kepada para investor yang ingin melakukan pengembangan usaha di Kota Sabang.
“PLN siap memenuhi kebutuhan listrik yang dibutuhkan oleh para investor yang mengembangkan usahanya di sektor pariwisata,” katanya.
Ia menyebutkan dua PLTD yang ada di Sabang yakni di Aneuk Laot dan Cot Abeuk mampu menghasilkan daya sebesar 7,7 MW dengan beban puncak di Sabang mencapai 5,16 MW dari total daya yang dihasilkan.
Pihaknya meyakini dengan daya yang tersedia saat ini sangat cukup untuk mendukung investasi di Pulau Weh itu untuk terus berkembang terutama untuk sektor pariwisata.Pj Walikota Sabang Reza Fahlevi menyampaikan terima kasih kepada PLN yang terus mendukung pembangunan daerah yang berada di ujung paling barat Indonesia itu.

Baca juga: PLN targetkan 2024 seluruh dusun di Aceh terlistriki
Baca juga: PLN: Aceh dapat tambahan daya 240 MW dari dua pembangkit listrik

Pewarta: M Ifdhal
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Kemenparekraf peringkat A dalam pengawasan kearsipan elektronik ANRI******

Pengelolaan kearsipan yang baik adalah cermin manajemen yang baik dalam melakukan perekaman, baik rekam kegiatan maupun peristiwa. Kemenparekraf/Baparekraf sangat memprioritaskan pengelolaan arsip yang dilaksanakan dengan baik dan benar,

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) meraih nilai sebesar 88,89 dengan kategori A (memuaskan) dalam pengawasan terhadap pengelolaan arsip elektronik dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno di Jakarta, Senin, mengapresiasi hasil penilaian pengawasan yang dilakukan oleh ANRI.

“Pengelolaan kearsipan yang baik adalah cermin manajemen yang baik dalam melakukan perekaman, baik rekam kegiatan maupun peristiwa. Kemenparekraf/Baparekraf sangat memprioritaskan pengelolaan arsip yang dilaksanakan dengan baik dan benar,” kata Sandiaga.

Baca juga: Menparekraf meraih penghargaan dari Baznas kategori Muzakki Teladan

Kemenparekraf/Baparekraf juga mendapatkan nilai sebesar 90,01 dengan kategori AA (Sangat Memuaskan) untuk hasil pengawasan kearsipan eksternal dan verifikasi hasil pengawasan kearsipan internal yang dilakukan oleh ANRI.

ANRI melakukan pengawasan terhadap pengelolaan kearsipan kementerian/lembaga non-kementerian sepanjang 2023 guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik serta penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kearsipan.

Baca juga: Menparekraf siapkan transisi standardisasi usaha pelaku parekraf

Sandiaga menyampaikan bahwa prosedur pengelolaan kearsipan yang sistematis, juga membantu Kemenparekraf/Baparekraf dalam mengevaluasi seluruh program dan kegiatan yang berjalan, termasuk dalam hal ketepatan sasaran, manfaat, hingga waktu.

“Semoga hasil pengawasan ANRI ini menjadi tambahan motivasi bagi kami untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada publik,” kata Sandiaga.

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Mantan Kadis PUPR Papua Gerius One Yoman dituntut 7 tahun penjara******

Jakarta (ANTARA) - Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kadis PUPR) Papua Gerius One Yoman dituntut 7 tahun penjara serta denda Rp350 juta subsider 4 bulan pidana pengganti dalam perkara gratifikasi pengadaan proyek di lingkungan Pemprov Papua.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama tujuh tahun dan pidana denda sebesar Rp350 juta subsider pidana kurungan pengganti selama empat bulan,” ucap Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin.

Selain itu, Gerius One Yoman juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp4.595.507.228 paling lambat setelah 1 bulan pascaputusan berkekuatan hukum tetap. Jika tidak dibayar, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

“Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dijatuhi pidana penjara selama tiga tahun,” tutur jaksa.

Jaksa menyatakan terdakwa Gerius One Yoman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kumulatif.

Dalam hal ini, jaksa menyebut yang bersangkutan terbukti menerima gratifikasi dari sejumlah pihak dengan total keseluruhan sebesar Rp5.765.507.228.

Gratifikasi yang diterima, kata jaksa, adalah fee dalam bentuk uang serta renovasi dan pengadaan kelengkapan rumah dinas senilai Rp2.595.507.228 dari Rijatono Lakka selaku Direktur PT Tabi Anugerah Pharmindo, PT Tabi Bangun Papua sekaligus CV Walibhu.

Kemudian, satu unit apartemen di Jakarta Pusat senilai Rp1.170.000.000 dari Piton Enumbi selaku Direktur sekaligus Pemilik PT Melonesia Mulia, PT Lingge-Lingge, PT Astrad Jaya serta PT Melonesia Cahaya Timur.

Berikutnya, uang sebesar Rp2.000.000.000 dari Samuel Kadang selaku kontraktor atau pengusaha yang mengerjakan proyek atau pekerjaan peningkatan jalan Kuprik-Jagebob-Erambu tahun 2021.

“Melanggar Pasal 12 huruf a jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat 1 KUHP dan Pasal 12B jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 65 ayat 1 KUHP,” ucap jaksa.

Dalam menjatuhkan tuntutan, jaksa mempertimbangkan hal-hal memberatkan, yakni perbuatan Gerius tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan dan demokrasi negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta terdakwa berbelit-belit sehingga mempersulit pembuktian.

“Hal-hal yang meringankan: terdakwa belum pernah dihukum; terdakwa memiliki tanggungan keluarga,” sambung jaksa.

Dalam perkara ini, Gerius didakwa menerima gratifikasi senilai total Rp2.595.507.228,00. Penerimaan tersebut untuk menggerakkan terdakwa dan mantan Gubernur Papua Lukas Enembe untuk memberikan proyek atau pekerjaan pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Papua pada tahun anggaran 2018–2022 kepada Rijatono Lakka.

Selain itu, dia juga didakwa menerima gratifikasi Rp2 miliar dan apartemen di Jakarta Pusat senilai Rp1,1 miliar.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Label：we slot、win slot gacor、judi slot asli

Terkait：slot 4d gacor hari ini、rolet303、slot web、demo slot olympus 5000、aneka slot88、mesinkoin11、buku tafsir mimpi 2 angka、cara mendapat uang dari internet、trik jitu bermain slot olympus、slot 138 4d

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：bet 400 maxwin berapa（2024-06-26）

Perbarui waktu：2024-06-26

Daftar bab terbaru

game slot online deposit dana

wd 4d slot

18 erek erek togel

pinjaman kredivo 3 juta

bo slot gacor terbaru

promo slot natal

erek70

alientogel

voucher lazada pengguna baru 2022

perjalanan waktuBacaan TerkaitMore+

Raksasa zaman

ulasan kredivo

Shell bangun pabrik manufaktur gemuk di Indonesia******

Produksi di sini kami fokuskan untuk konsumsi domestik, itu dulu yang kami prioritaskan

Jakarta (ANTARA) - Perusahaan minyak dan pelumas multinasional Shell mengumumkan bahwa mereka saat ini sedang membangun pabrik manufaktur gemuk (grease) pertamanya di Indonesia.

Pabrik ini merupakan investasi lanjutan sekaligus melengkapi pabrik pelumas atau Lubricants Oil Blending Plant (LOBP) Shell yang ada di Marunda, Bekasi, Jawa Barat.

Jason Wong selaku Executive Vice President Global Lubricants Shell mengatakan bahwa pabrik baru milik Shell ini akan memiliki kapasitas produksi hingga 12 juta liter gemuk per tahun, menjadikannya fasilitas produksi pelumas gemuk Shell terbesar ketiga secara global.

“Ini akan membantu memenuhi kebutuhan Indonesia terhadap produk gemuk berkualitas tinggi,” ujar Wong dalam upacara peletakan batu pertama pembangunan pabrik manufaktur gemuk Shell di Jakarta, Senin.

Menurut Wong, pembangunan pabrik gemuk ini didasari karena Indonesia merupakan pasar pertumbuhan yang strategis bagi Shell, dan memainkan peran penting dalam industri pelumas di kawasan.

Ketika ditanya mengenai nilai investasi pembangunan pabrik tersebut, Wong memilih untuk tidak mengungkapkan detailnya. Ia menekankan bahwa aspek terpenting dalam pembangunan pabrik terletak pada kapasitas dan investasi berkelanjutan.

Ini, kata dia, dapat dilihat dari contoh pabrik Shell di Marunda, yang sebelumnya memiliki kapasitas 136 juta liter dan kemudian digandakan menjadi 300 juta liter per tahun.

Managing Director Lubricants Shell Indonesia Andri Pratiwa menuturkan bahwa pabrik gemuk baru ini akan memproduksi produk gemuk bermerek Shell Gadus.

Produk ini difungsikan untuk berbagai sektor industri, termasuk pertambangan, agrikultur, pembangkit listrik, dan manufaktur.

“Produksi di sini kami fokuskan untuk konsumsi domestik, itu dulu yang kami prioritaskan,” kata Andri.

Shell pertama kali berinvestasi di Indonesia dengan mendirikan pabrik pencampuran oli pelumas terbesarnya atau Lubricants Oil Blending Plant (LOBP) Shell di Marunda, Bekasi pada 2015.

Pabrik ini memproduksi berbagai produk pelumas meliputi Shell Helix (pelumas mesin mobil), Shell Advance (pelumas motor), Shell Rimula (pelumas mesin diesel heavy duty), Shell Spirax (pelumas transmisi), dan pelumas industri lainnya.

Kapasitas produksi awal pabrik tersebut adalah 136 juta liter per tahun, dan kemudian ditingkatkan dua kali lipat menjadi 300 juta liter pada 2022.

Baca juga: Intip fasilitas uji emisi hingga isi daya EV di gerai "flagship" Shell

Baca juga: Shell Indonesia hadirkan pelumas untuk industri tenaga listrik

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Menjadi seorang Buddha

nama slot88

Komisi X minta Kemendikbudristek bentuk satgas cegah perundungan******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) turun tangan dengan membentuk satuan tugas (satgas) khusus yang bertugas mencegah terjadinya perundungan.

"Selama ini kan regulasi menyerahkan (pembentukan satgas mengatasi kekerasan di sekolah) kepada sekolah, sekolah harus ini, ini, ini. Ketika ada persoalan, langsung didorong menjadi bagian dari kewenangan aparat penegak hukum (APH)," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

Baca juga: Peran satgas anti-bullying perlu ditingkatkan cegah perundungan siber Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah. Menurut Aliyah, pembentukan satgas untuk mencegah perundungan sudah sepatutnya dilakukan guna mengoptimalkan pencegahan terjadinya perundungan di sekolah. Aliyah mengingatkan setelah pembentukan satgas tersebut, para pelaku perundungan harus ditindak secara tegas melalui pemberian sanksi hukum guna memberikan efek jera. "Jangan lagi ada jalan-jalan lain di luar sanksi hukum, yang tidak menimbulkan efek jera. Sanksi hukum pertama harus," ujarnya. Ia mendorong pihak sekolah berkolaborasi dengan orang tua untuk lebih peka terhadap kondisi anak. Dengan demikian, mereka dapat mendeteksi apabila anak mengalami perundungan. Sejauh ini, Kemendikbudristek mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 mengamanatkan satuan pendidikan untuk membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) serta pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas).

Baca juga: KPAI membentuk Satgas TPPK dari tingkat kabupaten hingga sekolah

Baca juga: FSGI: Sekolah perlu bentuk satgas khusus cegah perundungan TPPK dan Satuan Tugas perlu dibentuk dalam waktu 6 sampai 12 bulan setelah peraturan ini disahkan agar kekerasan di satuan pendidikan dapat segera tertangani.

"Jika ada laporan kekerasan, dua kelompok kerja ini harus melakukan penanganan kekerasan dan memastikan pemulihan bagi korban, sedangkan sanksi administratif diberikan kepada pelaku peserta didik dengan mempertimbangkan sanksi yang edukatif dan tetap memperhatikan hak pendidikan peserta didik,” kata Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

Raksasa zaman

danafix id

UNICEF: Kematian anak******

Ankara (ANTARA) - Badan anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) pada Minggu (3/3) memperingatkan mengenai meningkatnya kematian anak-anak di Jalur Gaza seiring dengan berlanjutnya serangan dan pengepungan Israel terhadap wilayah tersebut.

Sedikitnya 15 anak-anak Palestina meninggal karena dehidrasi dan kekurangan gizi di Rumah Sakit Kamal Adwan di Jalur Gaza utara saat Israel memperketat blokade yang melumpuhkan di daerah tersebut, menurut otoritas kesehatan setempat.

“Kemungkinan ada lebih banyak anak-anak yang berjuang untuk hidup di salah satu dari sedikit rumah sakit yang tersisa di Gaza, dan kemungkinan lebih banyak lagi anak-anak di utara yang tidak bisa mendapatkan perawatan sama sekali,” kata Direktur regional UNICEF untuk Timur Tengah dan Afrika Utara Adele Khodr dalam sebuah pernyataan.

“Kematian tragis dan mengerikan ini disebabkan oleh ulah manusia, dapat diprediksi dan sepenuhnya dapat dicegah,” ujar dia menambahkan.

UNICEF mengatakan kurangnya makanan bergizi, air bersih dan layanan medis di Gaza adalah konsekuensi langsung dari hambatan akses dan berbagai bahaya yang dihadapi operasi kemanusiaan PBB.

Menurut badan PBB tersebut, hampir 16 persen – atau satu dari enam anak di bawah usia dua tahun – mengalami kekurangan gizi akut di Gaza utara.

“Sekarang, kematian anak-anak yang kita khawatirkan telah terjadi dan kemungkinan akan meningkat pesat, kecuali perang berakhir dan hambatan terhadap bantuan kemanusiaan segera diselesaikan,” ujar Khodr memperingatkan.

Dia meminta agar lembaga-lembaga bantuan kemanusiaan diperbolehkan membawa bantuan ke Gaza dari semua jalur penyeberangan, termasuk ke Gaza utara.

“Rasa tidak berdaya dan putus asa di antara orang tua dan dokter saat menyadari bahwa bantuan untuk menyelamatkan nyawa, yang hanya berjarak beberapa kilometer, berada di luar jangkauan, pastilah sangat tidak tertahankan. Namun yang lebih buruk lagi adalah tangisan kesedihan dari bayi-bayi yang perlahan-lahan binasa di bawah sorotan dunia," kata Khodr.

“Kehidupan ribuan bayi dan anak-anak bergantung pada tindakan segera yang diambil saat ini,” lanjutnya.

Setidaknya 30.410 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, telah terbunuh dan 71.700 lainnya terluka selain kehancuran massal, pengungsian dan kondisi kelaparan.

Baca juga: Gaza saksikan tingkat malnutrisi pada anak terburuk di dunia
Baca juga: 15 Anak di RS Kamal Adwan Gaza meninggal akibat dehidrasi, malnutrisi

Sumber: Anadolu

Perburuan terkuat di hari-hari terakhir

game slot terbaik di dunia

OJK luncurkan panduan manajemen risiko iklim bagi perbankan******

Konsep CRMS, jelas Dian, berupaya menemukan keseimbangan dengan menerapkan kebijakan transisi yang sesuai sehingga risiko transisi dan risiko fisik lebih terkendali

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan buku panduan Climate Risk Management and Scenario Analysis (CRMS), yang diharapkan dapat membantu bank dalam mengembangkan kerangka manajemen risiko iklim untuk mengukur dampak iklim pada kinerja dan keberlanjutan bisnis bank.

"Kami berharap seluruh pelaku usaha jasa keuangan nantinya memiliki suatu perangkat kebijakan dan pengaturan yang berlaku efektif di dalam sektornya masing-masing, sehingga bisa untuk lebih lanjut bagaimana pemenuhan kewajibannya tidak hanya sebagai organisasi perusahaan jasa keuangan, tetapi juga dalam memberikan pelayanan sebagai fungsi intermediasinya pada nasabah, investor, klien, dan mitra," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar di Jakarta, Senin.

Lebih lanjut, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan bahwa CRMS merupakan kerangka atau alat untuk menilai ketahanan model bisnis dan strategi bank dalam menghadapi perubahan iklim, tidak hanya dalam jangka pendek tetapi juga jangka menengah dan panjang.

CRMS meliputi aspek tata kelola, strategi bisnis, manajemen risiko, pengukuran dan target serta pengungkapan dan pelaporan mengenai dampak risiko iklim dan emisi karbon industri perbankan kepada OJK.

Konsep CRMS, jelas Dian, berupaya menemukan keseimbangan dengan menerapkan kebijakan transisi yang sesuai sehingga risiko transisi dan risiko fisik lebih terkendali.

CRMS mempertimbangkan skenario perubahan driver utama risiko iklim, yaitu risiko fisik seperti potensi bencana serta risiko transisi seperti kebijakan harga atau pajak karbon, perkembangan teknologi, sentimen pasar sebagai pemicu utama perubahan kondisi debitur.

Atas dasar itu, bank diharapkan dapat secara dini mengetahui sensitivitas setiap skenario tersebut terhadap perubahan kinerjanya. Pada akhirnya, bank dapat menentukan strategi bisnis serta mitigasi risiko di masa depan termasuk alokasi pembiayaan pada sektor intensif karbon.

Panduan CRMS terdiri dari enam buku yang merupakan satu kesatuan yang saling mendukung. Dalam penyusunan panduan tersebut, Dian mengatakan bahwa OJK telah memperhatikan praktik umum (common practice) dan standar internasional yang telah disesuaikan dengan konteks Indonesia.

Buku pertama atau panduan utama menjelaskan prinsip-prinsip tentang pengelolaan risiko yang terkait iklim. Sementara lima buku lainnya merupakan panduan yang mendukung implementasi CRMS termasuk panduan teknis pelaksanaan stress testdampak risiko perubahan iklim terhadap kinerja perbankan.

"Tentunya panduan CRMS ini akan bersifat living documentyang akan kami perbaharui secara berkala sesuai dengan global policies direction, praktik terbaik di industri keuangan dan tuntutanstakeholders," kata Dian.

Pada tahap implementasi awal, OJK akan melakukan pilot project CRMS pada Juli 2024 untuk 18 bank besar dengan kelompok bank modal inti (KBMI) III dan IV. Hasil pilotingtersebut diharapkan dapat memberikan gambaran dampak iklim pada kinerja keuangan perbankan sebagai dasar Regulatory Climate Impact Studiesuntuk Perbankan Indonesia.

"Ke depan, kami berencana untuk mengintegrasikan aspek risiko iklim ke dalam kerangka manajemen risiko dan menjadi bagian dari supervisory actionuntuk industri perbankan, tentunya disejalankan dengan standar Internasional yang akan diterapkan oleh The Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)," kata Dian.

Baca juga: OJK: Bursa Karbon RI Terbaik di Asia
Baca juga: OJK kerja sama dengan Otorita IKN bangun kantor di IKN
Baca juga: OJK: Pembiayaan perbankan sektor UMKM di Lampung capai Rp30,98 triliun

Yiwu Chunqiu

kami slot link alternatif

Polri bakal rekrut 10.000 orang untuk ditugaskan di Tanah Papua******

Mudah-mudahan dengan terus bertambahnya jumlah anggota Polri di wilayah Polda Papua, maka dapat memperpendek jangkauan pelayanan ke masyarakat

Jayapura (ANTARA) - Asisten SDM Kapolri Irjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan Polri akan merekrut 10.000 orang untuk ditugaskan di di jajaran Polda Papua yang tersebar di empat provinsi di Tanah Papua.

Perekrutan 10.000 orang untuk menjadi anggota Polri itu dilaksanakan mulai tahun 2024 hingga tahun 2028, katanya.

Irjen Pol Dedi Prasetyo kepada ANTARA di Jayapura, Minggu, mengatakan untuk tahun 2024 penerimaan dijadwalkan bulan April dengan merekrut 2.000 orang yang akan dididik di Sekolah Polisi Negara (SPN) yang ada di Pulau Jawa.

Terkait penerimaan personel Polri yang awalnya sebanyak 2.000 orang itu, mantan Kadiv Humas Mabes Polri itu berharap para Kapolres di Tanah Papua aktif melakukan sosialisasi penerima tersebut, mengingat yang akan direkrut selain Orang Asli Papua (OAP) juga anak-anak yang lahir dan besar di Tanah Papua.

Baca juga: Polri tegaskan komitmen menjaga stabilitas Kamtibmas Papua

Mereka ada dididik selama lima bulan di berbagai SPN yang ada di Pulau Jawa dan seusai pendidikan akan ditugaskan sementara di wilayah itu untuk pemantapan sebelum dikembalikan bertugas di Tanah Papua.

Ia mengatakan dikhususkan penerimaan bagi anak-anak OAP dan yang lahir di Tanah Papua guna meminimalisir adanya anggota Polri yang meminta pindah keluar dari Tanah Papua.

Irjen Pol Dedi Prasetyo menambahkan 2.000 personel yang akan direkrut itu termasuk 150 paramedis, khususnya tenaga dokter, bekerja sama dengan Universitas Cenderawasih (Uncen).

Memang benar Polda Papua akan bekerja sama dengan Uncen untuk merekrut tenaga dokter yang ingin bergabung dengan Polri.

Baca juga: Panglima TNI dan Kapolri hadiri bakti kesehatan di Papua

Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri mengakui secara rasio jumlah anggota Polri di wilayah Polda Papua sudah memadai, namun karena luasnya wilayah maka jumlahnya kurang. Akibatnya hingga kini jumlah Polsek masih terbatas. Bahkan ada, kata dia, ada Polres yang hanya memiliki satu atau dua Polsek, seperti Polres Nduga dan Polres Puncak.

"Mudah-mudahan dengan terus bertambahnya jumlah anggota Polri di wilayah Polda Papua, maka dapat memperpendek jangkauan pelayanan ke masyarakat," harap Mathius Fakhiri.

Wilayah hukum Polda Papua meliputi Provinsi Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan.

Baca juga: Polda Papua Barat optimalkan pembinaan seluruh personel

penjelajah bintang

museumbola

OJK luncurkan panduan manajemen risiko iklim bagi perbankan******

Konsep CRMS, jelas Dian, berupaya menemukan keseimbangan dengan menerapkan kebijakan transisi yang sesuai sehingga risiko transisi dan risiko fisik lebih terkendali

《yakinslot》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，game slot mudahHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《yakinslot》bab terbaru。