slot yang sedang gacor hari ini

Saya benar-benar generasi kedua yang kaya

Daftar Komisaris******

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) pada Kamis (2/3) kemarin.

Mengutip keterangan pers perusahaan yang dikeluarkan pada Kamis (2/3) kemarin, salah satu agenda adalah menyetujui beberapa perubahan dalam susunan dewan komisaris dan direksi perseroan. Salah satu perubahan dilakukan dengan menunjuk mantan Menkeu dan Gubernur BI Agus Dermawan Wintarto Martowardojo sebagai Komisaris.

Dengan perubahan tersebut, berikut susunan lengkap dewan komisaris dan direksi GoTo yang baru.

Komisaris: William Tanuwijaya

Komisaris: Agus D. W. Martowardojo

Komisaris: Sugito Walujo

Komisaris: Winato Kartono

Komisaris: Wishnutama Kusubandio

Komisaris Independen: Dirk Van den Berghe

Komisaris Independen: Marjorie Tiu Lao

Komisaris Independen: Robert Holmes Swan

Direksi

Direktur Utama: Andre Soelistyo

Direktur: Wei-Jye Jacky Lo

Direktur: Catherine Hindra Sutjahyo

Direktur: Hans Patuwo

Direktur: Melissa Siska Juminto

Direktur: Nila Marita

Direktur: Pablo Malay

[Gambas:Video CNN]

kebangkitan orang mati

BPJS Kesehatan Ajak Pemda dan Asosiasi Faskes Tingkatkan Mutu Layanan******

BPJS Kesehatan ditegaskan akan terus memberikan pelayanan optimal bagi peserta sebagai bentuk upaya transformasi mutu layanan di seluruh fasilitas kesehatan, baik di tingkat pertama maupun lanjutan.

Hal itu dinyatakan oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti dalam kegiatan Semiloka Nasional: Dari Misi Menuju Aksi yang digelar Rabu (08/03). BPJS Kesehatan akan terus memastikan pencapaian tujuan utama dari penyelenggaraan Program JKN, antara lain untuk membuka akses layanan kesehatan seluas-luasnya, memberikan perlindungan finansial, hingga meningkatkan mutu layanan bagi peserta JKN.

Untuk itu, telah dilakukan sejumlah inovasi, termasuk layanan berbasis digital, seperti aplikasi Mobile JKN, display informasi, telemedicine, hingga simplifikasi layanan.

Hal itu bisa diwujudkan berdasarkan rasio jumlah peserta dokter dan peserta, akses jarak fasilitas kesehatan dalam wilayah yang sama atau berdekatan, serta berdasarkan rekomendasi dari dinas kesehatan kabupaten/kota.

"Kondisi saat ini, pemerataan dokter di FKTP masih belum merata. Namun, harus diinformasikan bahwa upaya redistribusi peserta JKN ini dilakukan secara bertahap dan selektif berdasarkan skala prioritas hingga tercapainya rasio ideal antara dokter dengan pasien," kata Ghufron.

Saat ini, BPJS Kesehatan juga telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, asosiasi fasilitas kesehatan untuk melakukan pemetaan terhadap FKTP tujuan.

Ghufron kemudian menekankan, perlu dilakukan sosialisasi terhadap para peserta terkait pemindahan ke FKTP demi kemudahan pelayanan.

"Proses redistribusi peserta ini juga harus dipantau dan dievaluasi dengan melibatkan pemerintah daerah, dinas kesehatan, asosiasi fasilitas kesehatan, hingga organisasi profesi. Harapannya, seluruh fasilitas kesehatan berkomitmen dalam membangun sistem dan layanan kesehatan yang aksesibel, menyeluruh, terjangkau, dan berkualitas bagi seluruh peserta JKN," kata Ghufron.

Di kesempatan yang sama, Ghufron menyampaikan apresiasi terhadap pemerintah yang terus mendukung Program JKN, termasuk dengan melakukan penyesuaian besaran standar tarif bagi peserta JKN di fasilitas kesehatan. Penyesuaian ini pun bertujuan meningkatkan mutu layanan fasilitas kesehatan.

"Adanya penyesuaian tarif pelayanan melalui Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 ini memberi dampak terhadap penguatan pelayanan di fasilitas kesehatan. Harapannya dengan hadirnya peraturan tersebut bisa mempermudah administrasi layanan kesehatan, mempercepat akses pelayanan hingga menghapus stigma diskriminasi pelayanan kepada peserta JKN," ucap Ghufron.

Ketua Umum Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES), Mohamad Subuh yang hadir langsung di lokasi mengatakan, salah satu poin penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan khususnya di sektor kesehatan adalah dengan mengutamakan prinsip promosi prevensi.

Menurutnya, seluruh pimpinan fasilitas kesehatan perlu meningkatkan pemahaman untuk melakukan transformasi layanan kesehatan, terlebih di FKTP, sehingga semakin baik dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.

Subuh mengatakan, isu kesehatan merupakan persoalan yang harus segera diselesaikan, karena menyangkut hak seluruh masyarakat. Untuk itu, sinergi dan kolaborasi seluruh pihak sangat dibutuhkan demi menghadirkan layanan kesehatan yang mudah diakses masyarakat.

"Saat ini, kami juga sudah membuat program khusus untuk penguatan bagi kepala dinas kesehatan kabupaten/kota untuk bagaimana cara menghadapi tantangan yang akan muncul soal kesehatan, baik yang sudah masuk ke dalam program maupun di luar program. Harapannya, penguatan tersebut bisa mempermudah dalam mengidentifikasi permasalahan sehingga bisa dicarikan solusi terhadap tantangan tersebut," kata Subuh.

Benua Kelaparan

Luhut soal Impor KRL: Masa Mau Beli Bekas Lagi?******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves)Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Indonesia seharusnya tidak mengulang kesalahan membeliKRL bekas dariJepang.

"Ini kita tidak boleh membuat kesalahan-kesalahan seperti ini lagi. Dulu kita pernah mengimpor barang (KRL) bekas, masa sekarang mengimpor barang bekas lagi?" jelas Luhut di kantornya, pada hari Jumat (3/3).

Luhut menyebutkan bahwa seharusnya dibuat perencanaan agar tidak ada impor KRL bekas lagi. Ia menyadari bahwa membeli kereta baru buatan dalam negeri memang lebih mahal, tetapi uang tersebut akan berputar di Tanah Air.

"Tetapi kalau nanti ini masalah waktu memang tidak bisa, kita akan mengirim BPKP untuk melakukan audit terlebih dahulu pada barang tersebut. Jadi barang itu dibeli tidak melalui tangan ketiga dan untuk memastikan bahwa harganya benar. Jangan sampai ada penyimpangan-penyimpangan harga," tegasnya.

"Ya memang harus (mengimpor KRL tahun ini) kita lakukan dalam waktu dekat karena ada 10 rangkaian tersebut," tandas Luhut.

Di sisi lain, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) masih menolak rencana impor KRL. Padahal, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) harus mencari pengganti 10 set kereta api Jabodetabek yang akan dipensiunkan pada 2023 dan 19 rangkaian lainnya pada 2024.

Rencananya, KCI ingin mengimpor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (BMTB) berupa 120 Unit KRL Type E217 untuk kebutuhan 2023 dan 228 Unit KRL Type E217 untuk tahun kebutuhan 2024 dengan Pos Tarif/HS Code 8603.10.00.

KCI sudah meminta surat izin impor dari Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) sejak 13 September 2022. Namun, Kemendag butuh rekomendasi teknis dari Kemenperin untuk memberikan izin impor.

Setelah menunggu empat bulan lamanya, Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin memberi jawaban berisi penolakan impor dengan dalih kebutuhan kereta api bisa dipenuhi oleh perusahaan pelat merah, yakni PT Industri Kereta Api (INKA).

Surat tertanggal 6 Januari 2023 itu menyatakan bahwa rencana impor oleh PT KCI belum dapat ditindaklanjuti dengan pertimbangan pada fokus pemerintah meningkatkan produksi dalam negeri serta substitusi impor melalui Program Peningkatan Pengguna Produk Dalam Negeri (P3DN).

Anak usaha PT KAI itu sejatinya sudah memesan KRL pengganti ke PT INKA sesuai dengan jumlah yang bakal pensiun. Masalahnya, BUMN tersebut baru sanggup menyediakan gerbong KRL pesanan PT KCI pada 2025 mendatang.

[Gambas:Video CNN]

Satu kata bisa menjelaskan segalanya

Menaker Wajibkan Buruh Migran jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan******

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah mewajibkan pekerja migran Indonesia (PMI) untuk mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Kewajiban itu diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pendaftaran Pekerja Migran Sebagai Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Dalam pasal 4, calon pekerja migran Indonesia atau PMI yang bekerja ke luar negeri wajib terdaftar dalam kepersertaan program jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM). Sementara untuk jaminan hari tua (JHT) tidak diwajibkan.

Adapun PMI yang telah bekerja di negara tujuan dan belum terdaftar sebagai Peserta harus bergabung dengan program jaminan sosial Pekerja Migran Indonesia.

Sementara itu, kepesertaan jaminan sosial bagi PMI yang ditempatkan untuk kepentingan perusahaan, mereka sendiri harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur cara penyelenggaraan JKK, JKM, dan JHT untuk pekerja yang menerima upah.

[Gambas:Video CNN]

Oga Emas dari dunia lain

Marak Banjir di Daerah, Mentan Yakin Tak Ada Gagal Panen******

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yakin tidak ada gagal panen pada musim tanam tahun ini, meski sejumlah daerah di Indonesia mengalami berbagai bencana, termasuk banjir.

"Saya dan jajaran Kementan bersama pemerintah daerah, tidak ada gagal panen yang ada delaypanen. Karena kalau kita ganti, maka kita menunggu waktunya akan datang," kata Syahrul usai rapat koordinasi pengawasan bidang ketahanan pangan di Makassar, Selasa (7/3).

Mengutip data Kementerian Pertanian dari data Badan Pusat Statistik (BPS), Syahrul mengungkapkan produktivitas dan akselerasi pertanian saat ini cukup meyakinkan.

Menjelang Ramadan tahun ini, Syahru memastikan ketersediaan seluruh kebutuhan pangan masyarakat untuk Maret hingga April.

"Tugas Kementan itu memastikan ketersediaan, saya katakan sampai Maret bahkan April neraca kita menunjukkan bahwa setiap ada Ramadan dinamika harga memang iya dan kalau kita bersama-sama pihak termasuk pemerintah daerah tentu saja harga bisa normal kita berharap seperti itu," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Pemburu monster Jepang

Polisi Sebut Tol Tangerang Merak Masuk Dalam Kategori Rawan******

Kasat PJR Ditlantas Polda Banten Kompol Adrian Tuuk mengatakan Jalan tol Tangerang Merak termasuk dalam kategori rawan karena hampir setiap hari terjadi kecelakaan.

Salah satu faktornya adalah penerangan jalannya yang dianggap kurang, sehingga mengurangi jarak pandang pengendara. Apalagi saat hujan di malam hari, jarak pandang semakin berkurang dan membahayakan kendaraan yang melaju dengan kecepatan tinggi.

Menurutnya, penerangan yang memadai akan memengaruhi jarak pandang yang memadai, sehingga pengendara bisa mengantisipasi jika ada jalan rusak atau ada yang menyeberangi jalan tol secara mendadak.

Ia mengatakan sebagai jalan bebas hambatan dan berbayar, tol Tangerang Merak seharusnya berkualitas terbaik karena masyarakat telah membayar lebih untuk melintasinya. Sehingga keamanan pengendara saat melintas juga harus terjamin.

Oleh karena itu, sangat disayangkan jika banyak lubang di jalan tol Tangerang Merak yang menyebabkan pengendara mengalami pecah ban dan berbahaya bagi pengendara. Tol Tangerang Merak harus memiliki kekuatan jalan yang lebih kuat dibandingkan dengan jalan-jalan kabupaten atau jalan kampung.

Keamanan pengendara harus diutamakan, terutama jika ada perbaikan atau pengerjaan di jalan tol. Rambu peringatan harus dipasang dan mudah dilihat oleh masyarakat.

Tingkat keamanan dan kenyamanan pengendara juga harus ditingkatkan oleh pengelola tol Tangerang Merak karena masyarakat rela membayar sejumlah uang untuk melintasinya.

"Masukan dari kita untuk pengelola jalan, karena ini menyangkut keselamatan atau menyangkut nyawa manusia, harusnya dari pihak tol memperhatikan tingkat keselamatan, jadi bukan hanya lebar saja, tapi kepadatan, kemudian struktur jalan harus benar-benar safety," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]