petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

panen slot online

link slot gacor new member 962Jutaan kata 971720Orang-orang telah membaca serialisasi

《panen slot online》

Akademisi ingatkan KPU antisipasi bencana alam saat pemilu besok******

Akademisi ingatkan KPU antisipasi bencana alam saat pemilu besok
Persiapan Pemasangan alat EWS Longsor di Desa Belik Trawas Mojokerto oleh Tim UNIPA. ANTARA/HO-UNIPA/am.
KPU punya tugas tambahan, memastikan lokasi TPS aman dari ancaman potensi bencana, sekaligus punya antisipasi preventif-proaktifnya
Surabaya (ANTARA) - Dosen Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas PGRI Adi Buana (Unipa) Surabaya Moch. Shofwan mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengantisipasi jika ada bencana alam saat pencoblosan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 14 Februari 2024.

Shofwan mengatakan ada potensi cuaca ekstrem berupa hujan lebat diikuti angin kencang hingga banjir saat pemungutan suara, karena morfologi wilayah Indonesia yang terdiri dari wilayah pesisir, daratan, dan pegunungan.

"TPS di wilayah pesisir berpotensi banjir rob, TPS di wilayah daratan berpotensi banjir akibat intensitas hujan yang cukup tinggi disertai angin kencang bahkan puting beliung. Beda lagi TPS di wilayah pegunungan ada ancaman longsor jika hujan cukup lebat dengan tutupan lahan yang kurang optimal," katanya dalam keterangan diterima di Surabaya, Selasa.

Anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI) menyarankan adanya kesiapsiagaan dan mitigasi dari semua pihak dengan cara collaborative governance sebagai upaya penanggulangan ancaman bencana secara terintegrasi dan terarah.

Baca juga: 70 TPS rawan banjir, BPBD Serang siagakan TRC bencana saat pemilu

Upaya itu, lanjutnya, harus dilakukan dengan sudut pandang spasial sehingga rumusannya lebih aplikatif, disertai informasi tingkat risiko wilayah beserta solusi, pilihan, tindakan, serta kebijakan yang harus diambil.

"KPU punya tugas tambahan, memastikan lokasi TPS aman dari ancaman potensi bencana, sekaligus punya antisipasi preventif-proaktifnya," kata Shofwan.

Ia  juga mengingatkan KPU perlu mempunyai strategi antisipasi dalam distribusi logistik pemilu jika terjadi hujan lebat, serta solusi bagi pemilih jika akses menuju TPS terjadi banjir yang cukup masif.

Baca juga: BMKG tetapkan 15 daerah berstatus waspada dampak hujan di Indonesia

Letak geografis Indonesia yang terletak antara lempeng bumi raksasa yakni Eurasia, Indoaustralia, dan Pasifik, atau yang dikenal dengan ring of firemenjadikan sebagian besar wilayah Indonesia rawan terhadap bencana alam.

Kondisi ini, lanjut Shofwan, merupakan ancaman yang sulit diprediksi dengan perhitungan kapan, dimana, bencana apa yang terjadi, berapa kekuatan, bahkan tidak dapat memperkirakan estimasi korban jiwa maupun harta benda.

"Oleh karenanya KPU sampai tingkatan paling bawah KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) harus benar-benar siap menghadapi potensi ancaman bencana alam yang ditimbulkan sehingga tercipta pemilu yang aman, damai, dan terkontrol,” ucap Shofwan.

Baca juga: BPBD Kabupaten Bekasi mitigasi 712 TPS rawan banjir

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Mentan koordinasi ke KemenPUPR atasi lahan pertanian terdampak banjir******

Mentan koordinasi ke KemenPUPR atasi lahan pertanian terdampak banjir
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meninjau lokasi banjir yang menimpa lahan pertanian di daerah Jawa Tengah, Senin (12/2/2024). ANTARA/HO-Humas Kementan/aa.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa pihaknya berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk menyusutkan genangan air yang menimpa lahan pertanian di tiga daerah yang ada di Provinsi Jawa Tengah.

“Kita gandengan tangan, kita koordinasi dengan Kementerian PUPR, insya Allah bisa diselesaikan (banjir di wilayah Demak),” kata Amran dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

Amran menyampaikan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk menangani tanggul yang jebol di daerah tersebut, yang mengakibatkan sejumlah lahan pertanian di wilayah itu kebanjiran.

“Kami berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk segera memperbaiki tanggulnya. Mudah-mudahan tanggul ini bisa ditutup dalam lima hari,” ujar Amran.

Mentan Amran didampingi Bupati Demak Eisti'anah dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno meninjau langsung sejumlah lahan pertanian yang yang kebanjiran di daerah Demak.

Dalam peninjauanya, Amran juga menyerahkan bantuan sarana dan prasarana pertanian kepada korban banjir di tiga daerah di wilayah Jawa Tengah (Jateng) senilai Rp30 miliar, di antaranya pupuk, benih, alsintan, dan alat panen lainnya yang dapat mempercepat produksi.

"Total bantuan senilai Rp30 miliar dengan rincian benih padi untuk 10.000 hektare, JIT, Asuransi Pertanian (AUTP), pompa, combine harvester dan traktor untuk tiga kabupaten," kata Amran.

Bantuan tesebut akan disalurkan kepada petani yang lahan pertaniannya tergenang banjir yakni di Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan dan Kudus.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Basuki Hadimuljono menargetkan perbaikan tanggul Sungai Wulan yang jebol di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, bisa selesai dalam jangka waktu tiga hari ke depan.

"Saat ini, progres pengerjaannya sudah 20 persen dari panjang tanggul jebol sekitar 20 meter. Di lokasi pengerjaan juga sudah ada lima alat berat," ujarnya di sela-sela kunjungan ke lokasi titik tanggul jebol di Desa Ketanjung, Kecamatan Karanganyar, Demak, Senin.

Sementara itu upaya mengurangi genangan banjir, disediakan 12 unit pompa dengan kapasitas 5 meter kubik per detik untuk setiap unit pompa.

"Pompa penyedot air tersebut dioperasikan selama 12 jam supaya cepat surut," ujarnya.

Alat berat yang disiapkan untuk memperbaiki tanggul kiri Sungai Wulan yang jebol, di antaranya ada excavator standar, amphibious excavator, dan excavator long arm.

Tanggul yang jebol, di antaranya ada yang memiliki panjang 10 meter dan 20 meter. Sedangkan yang baru dikerjakan tanggul berukuran 20 meteran, sedangkan yang 10 meter belum dikerjakan.

Baca juga: Pemkab Kudus mencatat korban banjir Demak yang mengungsi 2.804 jiwa
Baca juga: PTPN I berikan bantuan untuk korban banjir di Demak
Baca juga: Belasan kendaraan masih terjebak banjir di Jalan Pantura Demak-Kudus

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:cara kredit hp di blibli tanpa kartu kredit

Perbarui waktu:2024-07-05

Daftar bab terbaru
pasang togel lewat hp
paito prediksi togel
cara pasang togel di bola88
situs link slot terpercaya
situs online terpercaya togel
aromatoto
nuklirslot
slot388
google cari duit
Daftar isi semua bab
Bab 1 situs slot claim bonus
Bab 2 malam88
Bab 3 slot yang kasih maxwin
Bab 4 situs judi online
Bab 5 situs slot88
Bab 6 6d sdy paito warna
Bab 7 pola gacor mahjong ways 1 hari ini
Bab 8 situs slot lotre
Bab 9 situs judi slot gacor
Bab 10 ngamenjitu
Bab 11 danamas pinjaman online
Bab 12 kredit hp langsung acc
Bab 13 doku633
Bab 14 bonus new member 100 (slot game)
Bab 15 game slot terbaru dan terpercaya
Bab 16 situs loker manado terpercaya
Bab 17 kingdom 888 slot
Bab 18 cara bayar kta kilat
Bab 19 youtube tarikan paito hk
Bab 20 rtp ligalgo
Klik untuk melihattersembunyi di tengah8625bab
kotaBacaan TerkaitMore+

Buku keinginan

jam gacor fafafa hari ini
Polri dan KBA News usut pembuat hoaks ketidaknetralan Kapolri
Tangkapan layar- Buletin digital KBA News menampilkan sampul depan berita hoaks terkait netralitas Kapolri di Pemilu 2024, Selasa (13/2/2024). ANTARA/Laily Rahmawaty/am.
"Menurut Pak Ramadhan Pohan, benar bahwa dirinya bagian dari tim redaktur KBA News, tetapi bukan kba newspaper. Dan sekali lagi menurut yang bersangkutan, tidak pernah tim redaksi KBA News membuat buletin digital tersebut,”
Jakarta (ANTARA) - Polri bersama CEO KBA News Ramadhan Pohan bekerja sama mengusut penyebar hoaks atau berita bohong yang memuat narasi terkait ketidaknetralan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo di Pemilu 2024.
 
 Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, menyebut pihaknya sudah meminta klarifikasi CEO KBA News Ramadhan Pohon terkait buletin digital yang menayangkan berita bohong tersebut bukanlah produk jurnalistik yang dihasilkan oleh KBA Newspaper.
 
 "Menurut Pak Ramadhan Pohan, benar bahwa dirinya bagian dari tim redaktur KBA News, tetapi bukan kba newspaper. Dan sekali lagi menurut yang bersangkutan, tidak pernah tim redaksi KBA News membuat buletin digital tersebut,” kata Trunoyudo.
 
 Berdasarkan hasil klarifikasi tersebut, kata Trunoyudo, diduga ada pihak tak bertanggung jawab yang sengaja menyebarkan hoaks mengatasnamakan atau mencatut KBA News.
 
 Jenderal polisi bintang satu itu menambahkan, KBA News rencananya akan melaporkan pembuat buletin digital tersebut kepada kepolisian.
 
 “Diduga modusnya mencatut nama KBA News, lalu membuat narasi hoaks. Dari pihak KBA News tadi mengatakan akan mengklarifikasi bahwa hoaks tersebut tidak pernah dibuat oleh redaksinya," katanya.
 
 Selain itu, kata Trunoyudo, pihak KBA News juga akan membuat surat klarifikasi kepada Kapolri dan melaporkan pencatutan nama medianya.
 
 Tidak hanya itu, lanjut dia, KBA News juga siap bekerja sama dengan Polri untuk mengusut pelaku pembuat dan penyebar hoaks tersebut.
 
 “Kami berterima kasih, Pak Ramadhan Pohan juga mengatakan akan bekerja sama dengan kami untuk mengusut pelaku pembuatan berita bohong yang mencatut nama media KBA News tersebut," ujar Trunoyudho.
 
 Adapun berita hoaks yang dimaksud adalah, beredar buletin digital dengan nama KBA News Paper yang memuat narasi soal Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dan Pilpres 2024.
 
 Buletin digital tersebut dibuat dalam format PDF diberi judul "Langkah Senyap Masif dan Tersetruktur LSP Untuk Prabowo dan Gibran", terdiri atas 91 halaman.
 
 Di halaman depan buletin digital tersebut, terpampang foto Kapolri, Kabaintelkam Polri Komjen Pol. Suntana, Presiden Joko Widodo (Jokowi), Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Ibu Negara Iriana Jokowi, dan pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
 
 Polri juga menegaskan informasi yang dimuat dalam buletin digital tersebut adalah berita bohong alias hoaks.
 
 Terpisah, CEO KBA News Ramadhan Pohan di Mabes Polri pagi tadi, menyampaikan bahwa buletin digital yang memuat berita bohong tersebut bukanlah produk jurnalistik pihaknya baik itu KBA News online maupun KBA News cetak.
 
 Pohan mengatakan dirinya sudah berkoordinasi intensif dengan kepolisian yang responsif meminta klarifikasi pihaknya.
 
 Atas penayangan buletin digital yang mencatut nama medianya, Pohan mengaku pihaknya dirugikan dan bakal membuat laporan polisi untuk mengusut pelakunya.
 
 "Kami merasa dirugikan dan kami melaporkan dan kami ingin kepolisian juga mencari tau, dan menuntaskan untuk mendapat pelakunya ini dan mempertanggungjawabkan secara hukum dan menurut hukum yang belaku," kata Pohan.
 
  

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Tian Xing Zhan Ji

co slot
Polri tindak lanjuti terbitnya perpres penambahan direktorat Bareskrim
Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Irjen Pol. Dedi Prasetyo. (ANTARA/Laily Rahmawaty)
Jakarta (ANTARA) - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menindaklanjuti pembentukan direktorat baru setelah ditandatanganinya Peraturan Presiden tentang Pembentukan Satu Direktorat di Bareskrim oleh Presiden Joko Widodo, salah satunya penempatan sumber daya manusia serta perwira yang akan memimpin direktorat tersebut.

Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Inspektur Jenderal Polisi Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa, mengatakan institusinya telah berkoordinasi dengan Kabaglempus Rolemtala Srena Polri untuk membahas tindak lanjut usai ditandatanganinya Perpres Pembentukan Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pidana Perdagangan Orang (PPO) Bareskrim.

Namun, langkah awal yang dilakukan setelah terbitnya perpres tersebut adalah merumuskan peraturan Polri terbaru.

"Srena akan menindaklanjuti dengan penyusunan perpol perubahan kelima atas Perkap SOTK tingkat Mabes Polri," kata Dedi.

Baca juga: Presiden teken perpres tambah satu direktorat Bareskrim Polri

Dedi menjelaskan peraturan Polri (perpol) perubahan yang disusun oleh Srena Polri merupakan perubahan kelima atas Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di Tingkat Mabes Polri.

Perpol tersebut berisi SOTK dan daftar susunan personel (DSP) yang nantinya akan melalui harmonisasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta juga melibatkan Kementerian Keuangan berkaitan anggaran untuk persetujuan jumlah struktur di bawahnya.

"Kemudian bersama dengan Divisi Hukum mengajukan pembuatan perpol ke Kemenkumham. Nanti setelah terbitnya perpol, SSDM baru akan menindaklanjuti," kata Dedi.

Tindak lanjut oleh SSDM Polri tersebut untuk pengisian personel serta perwira yang akan memimpin direktorat baru tersebut.

Baca juga: Menteri: Perlu penguatan unit perlindungan perempuan & Anak di Polri

Pembentukan Direktorat PPA ini merupakan wacana Kepala Polri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang disampaikan saat rilis akhir tahun 2021.

Pengembangan Direktorat PPA ini merupakan bagian dari program transformasi organisasi Polri yang dijanjikan oleh Kapolri dalam fit and proper test tahun lalu.

"Kasus kejahatan terhadap perempuan dan anak ini menjadi perhatian kami, bagaimana dalam penanganannya jangan sampai korban menjadi korban dua kali," kata Sigit dalam rilis tersebut.

Baca juga: Pengesahan UU TPKS momentum Polri kembangkan Direktorat PPA

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menandatangani peraturan presiden (perpres) yang mengatur penambahan satu direktorat di dalam institusi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Sebagaimana dipantau dari laman jdih.setneg.go.id, Selasa, Perpres Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Perpres Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia itu ditetapkan dan ditandatangani Presiden Jokowi di Jakarta pada 12 Februari 2024.

Pada Pasal 20 Ayat 5 Perpres itu disebutkan bahwa Bareskrim terdiri atas paling banyak 7 direktorat, 3 pusat dan 4 biro. Ketentuan ini mengubah aturan sebelumnya yang mengatur bahwa Bareskrim terdiri atas paling banyak 6 direktorat, 3 pusat dan 4 biro.

Pertimbangan diterbitkannya Perpres itu adalah untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi penanganan dan pemberantasan tindak pidana, perdagangan orang dan penyelundupan manusia oleh Polri.​​​​​​​

Perpres diundangkan di Jakarta oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno tertanggal 12 Februari 2024, dan berlaku sejak diundangkan.

Baca juga: Polri masih berjuang bentuk Direktorat PPA
Baca juga: Polri ubah unit PPA jadi direktorat
Baca juga: Kompolnas apresiasi rencana Polri naikkan Unit PPA menjadi direktorat

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Dewa Super Raja segala Raja

demo mahjong ways anti lag
Menteri Bahlil dijadwalkan mencoblos di TPS 4 Duren Tiga Jakarta
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia (kanan). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Spt.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dijadwalkan menggunakan hak suaranya dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 04 Duren Tiga, Jakarta Selatan.

"Sekitar jam 09.30 (WIB) ya," ujar Bahlil ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Rabu.

Di sisi lain, Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan akan menggunakan hak pilihnya di TPS 14 Banjar Pengayehan, Desa Cemagi, Kabupaten Badung, Bali.

"Pak Luhut memang benar akan memilih di Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung," kata Ketua PPK Mengwi I Wayan Sudesna kepada ANTARA ketika dihubungi dari Jakarta, Selasa (13/2/2024).

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota, dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Sebagaimana Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai 20 Maret 2024.

Baca juga: Bahlil sebut Prabowo sudah mahir untuk hadapi debat capres terakhir
Baca juga: Bahlil: Indonesia perlu hati-hati hadapi ancaman resesi global 2023

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

Panggil para pahlawan

trik menang slot starlight princess
BMKG: Hujan lebat berpotensi melanda sebagian besar wilayah Indonesia
Ilustrasi - Dua orang pesepeda menembus hujan lebat di jalan Merdeka Selatan, Jakarta. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/foc/aa.
Jakarta (ANTARA) - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebutkan hujan lebat berpotensi melanda sebagian besar wilayah di Indonesia pada Selasa.

Wilayah tersebut antara lain Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, dan Lampung.

Selain daerah-daerah tersebut, berdasarkan laman resmi BMKG di Jakarta, Selasa, daerah yang turut berpotensi mengalami hujan lebat adalah Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat.

Baca juga: Jakarta berawan hingga siang

Wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Papa Barat, dan Papua juga diperkirakan dilanda hujan lebat pada Selasa.

Dari banyaknya wilayah yang berpotensi mengalami hujan lebat itu, hujan di beberapa daerah di antaranya merupakan hujan badai yang disertai kilat dan petir seperti Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, dan Jawa Barat.

Baca juga: BMKG: Waspada gelombang tinggi hingga 6 meter di perairan Indonesia

Hujan badai ini juga akan melanda DKI Jakarta, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, dan Papa Barat.

Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto menyatakan upaya kesiapsiagaan cuaca ekstrem yang berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi harus ditingkatkan.

Hal tersebut lantaran hasil analisa cuaca menunjukkan setidaknya hingga periode 15 Februari 2024 curah hujan tinggi rata-rata berkisar 150 mm hingga 300 mm dan berpotensi lebih dari itu.

Baca juga: BMKG: Waspada cuaca ekstrem sejumlah wilayah Sulut hingga 14 Februari

"Informasi ini hasil pengamatan saintifik maka mesti direspons dengan semangat meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi oleh semua pihak untuk meminimalisir risiko dampak bencana," kata Guswanto.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Kembali ke Dinasti Sui dan Tang untuk menjadi abadi

situs judi slot online
Polri tindak lanjuti terbitnya perpres penambahan direktorat Bareskrim
Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Irjen Pol. Dedi Prasetyo. (ANTARA/Laily Rahmawaty)
Jakarta (ANTARA) - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menindaklanjuti pembentukan direktorat baru setelah ditandatanganinya Peraturan Presiden tentang Pembentukan Satu Direktorat di Bareskrim oleh Presiden Joko Widodo, salah satunya penempatan sumber daya manusia serta perwira yang akan memimpin direktorat tersebut.

Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Inspektur Jenderal Polisi Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa, mengatakan institusinya telah berkoordinasi dengan Kabaglempus Rolemtala Srena Polri untuk membahas tindak lanjut usai ditandatanganinya Perpres Pembentukan Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pidana Perdagangan Orang (PPO) Bareskrim.

Namun, langkah awal yang dilakukan setelah terbitnya perpres tersebut adalah merumuskan peraturan Polri terbaru.

"Srena akan menindaklanjuti dengan penyusunan perpol perubahan kelima atas Perkap SOTK tingkat Mabes Polri," kata Dedi.

Baca juga: Presiden teken perpres tambah satu direktorat Bareskrim Polri

Dedi menjelaskan peraturan Polri (perpol) perubahan yang disusun oleh Srena Polri merupakan perubahan kelima atas Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di Tingkat Mabes Polri.

Perpol tersebut berisi SOTK dan daftar susunan personel (DSP) yang nantinya akan melalui harmonisasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta juga melibatkan Kementerian Keuangan berkaitan anggaran untuk persetujuan jumlah struktur di bawahnya.

"Kemudian bersama dengan Divisi Hukum mengajukan pembuatan perpol ke Kemenkumham. Nanti setelah terbitnya perpol, SSDM baru akan menindaklanjuti," kata Dedi.

Tindak lanjut oleh SSDM Polri tersebut untuk pengisian personel serta perwira yang akan memimpin direktorat baru tersebut.

Baca juga: Menteri: Perlu penguatan unit perlindungan perempuan & Anak di Polri

Pembentukan Direktorat PPA ini merupakan wacana Kepala Polri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang disampaikan saat rilis akhir tahun 2021.

Pengembangan Direktorat PPA ini merupakan bagian dari program transformasi organisasi Polri yang dijanjikan oleh Kapolri dalam fit and proper test tahun lalu.

"Kasus kejahatan terhadap perempuan dan anak ini menjadi perhatian kami, bagaimana dalam penanganannya jangan sampai korban menjadi korban dua kali," kata Sigit dalam rilis tersebut.

Baca juga: Pengesahan UU TPKS momentum Polri kembangkan Direktorat PPA

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menandatangani peraturan presiden (perpres) yang mengatur penambahan satu direktorat di dalam institusi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Sebagaimana dipantau dari laman jdih.setneg.go.id, Selasa, Perpres Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Perpres Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia itu ditetapkan dan ditandatangani Presiden Jokowi di Jakarta pada 12 Februari 2024.

Pada Pasal 20 Ayat 5 Perpres itu disebutkan bahwa Bareskrim terdiri atas paling banyak 7 direktorat, 3 pusat dan 4 biro. Ketentuan ini mengubah aturan sebelumnya yang mengatur bahwa Bareskrim terdiri atas paling banyak 6 direktorat, 3 pusat dan 4 biro.

Pertimbangan diterbitkannya Perpres itu adalah untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi penanganan dan pemberantasan tindak pidana, perdagangan orang dan penyelundupan manusia oleh Polri.​​​​​​​

Perpres diundangkan di Jakarta oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno tertanggal 12 Februari 2024, dan berlaku sejak diundangkan.

Baca juga: Polri masih berjuang bentuk Direktorat PPA
Baca juga: Polri ubah unit PPA jadi direktorat
Baca juga: Kompolnas apresiasi rencana Polri naikkan Unit PPA menjadi direktorat

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jiuxiaojue

link slot terbaik di dunia
Ketum Muhammadiyah ajak semua pihak jadikan pemilu lebih bermakna
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir. (ANTARA/HO-PP Muhammadiyah)
Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengajak seluruh pihak untuk menjadikan Pemilihan Umum 2024 sebagai suatu proses demokrasi yang lebih bermakna.

Pada masa tenang setelah hiruk-pikuk kampanye, Haedar juga mengajak seluruh pihak perlu berefleksi atau merenungkan kembali guna menjadikan pemilu tidak sekadar proses politik untuk memenangkan kontestasi.

"Semoga pelaksanaan pemilu berjalan baik, aman, damai, bersih, dan sejalan dengan peraturan yang berlaku," kata Haedar dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

Tokoh yang akrab disapa Buya Haedar itu mengatakan para calon presiden, calon wakil presiden maupun calon anggota legislatif harus menghayati diktum-diktum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Baca juga: Ketum Muhammadiyah sebut capres harus beretika luhur dan siap kalah

Haedar menambahkan bahwa pemilu bukan sekadar perjuangan kekuasaan tentang siapa menang dan siapa kalah. Apalagi, jangan sampai kontestan pemilu menggunakan segala cara yang bertentangan dengan etika bernegara dan juga bertentangan dengan agama.

Selain itu, pemilu tidak dijadikan pasar politik yang sarat dengan transaksi berorientasi sekadar memilih berdasarkan kepentingan sesaat dan secara pragmatis.

"Proses pemilu harus mengikuti prinsip demokrasi, dari, oleh, dan untuk rakyat, secara bebas tanpa tekanan dan rintangan," katanya.

Baca juga: Muhammadiyah doakan Pemilu 2024 berlangsung damai dan bermartabat

Haedar mengatakan rakyat berhak menjalani pemilu dengan gembira, merdeka, dan lapang dada. Proses dan hasilnya harus benar-benar membawa kemaslahatan terbesar bagi hajat hidup rakyat dan masa depan Indonesia.

"Sebagaimana cita-cita para para pendiri bangsa," tambahnya.

Secara konstitusional, menurut Haedar, pemilu merupakan proses demokrasi yang penting dan strategis untuk membentuk pemerintahan negara Indonesia yang berkewajiban, berkemampuan, dan berkomitmen penuh untuk melindungi bangsa.

Selain itu, pemilu juga berperan membentuk pemerintahan yang bisa memajukan kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa, hingga ikut melaksanakan ketertiban dunia.

"Pemilu 2024 harus diproyeksikan sebagai visi kebangsaan untuk terwujudnya tujuan nasional, yakni negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur," katanya.

Baca juga: Muhammadiyah ajak masyarakat berpartisipasi aktif di pemilu
Baca juga: PP Muhammadiyah: Seruan moral para akademisi harus direspons positif

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024