erek 01 100 794Jutaan kata 5756Orang-orang telah membaca serialisasi
《voucher gosend oktober 2022》
MenPANRB: Anggaran Kemiskinan Rp500 T Habis ke Rapat dan Studi Banding******Jakarta, CNN Indonesia--
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas menyentil penggunaan anggaran kemiskinan di Kementerian/Lembaga yang terbuang sia-sia untuk rapat danstudi banding.
Menurutnya anggaran pemerintah Joko Widodo yang digelontorkan hingga Rp500 triliun justru terserap untuk kegiatan rapat hingga studi banding.
"Hampir Rp 500 triliun anggaran kita untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga (KL), tapi tidak in linedengan target Pak Presiden karena, K/L sibuk dengan urusan masing-masing," kata Anas mengutip detikcom, Jumat (27/1).
Anas mengatakan, apabila pengawasan terhadap tata kelola tidak diperhatikan, kondisi tersebut berpotensi akan terus terjadi secara berulang. Oleh karena itu, salah satu upaya yang dilakukannya ialah dengan penerbitan PermenPANRB No. 1/2023.
"Yang terjadi adalah ketika akhir tahun sibuk menghabiskan anggaran meski tidak in linedan berdampak ke prioritas Pak Presiden. Maka, tata kelolanya inilah yang akan kita pelototin, bukan bantuannya. Jadi kita akan pantau tata kelolanya," ujar Anas.
Salah satu upayanya juga tercermin dari indeks penilaian reformasi birokrasi (RB) di instansi. Anas menegaskan, kini nilai RB akan mengacu pada dampak di masyarakat. Sebagai contoh dalam hal pengentasan kemiskinan, peningkatan RB bisa didapatkan apabila di daerah tersebut terlihat adanya penurunan kemiskinan. Kini, segalanya menjadi lebih terukur.
"Untuk RB-nya naik tidak harus undang konsultan dan rapat di hotel-hotel supaya RB naik. RB itu dampak, bukan sekedar di kertas. Teman-teman di Kemen PANRB, kita rombak paradigmanya, dampak ini yang kita ukur," ujarnya.
Sementara dari segi efisiensi anggaran, Anas juga tengah mendorong peningkatan digitalisasi birokrasi. Harapannya, acara-acara seperti rapat yang digelar di hotel-hotel dengan jumlah undangan yang besar bisa lebih diminimalisir. Acara seperti inilah yang kerap menghabiskan anggaran sangat besar.
Lihat Juga :Ketua DPRD Sumbar soal Renovasi Rp5,6 M: Tak Ada Perabot Baru |
Baca berita lengkapnya di sini.
(tim/DAL)Harga Tiket Kereta Panoramic Februari 2023 Mulai dari Rp350 Ribu******Jakarta, CNN Indonesia--
Kereta Panoramic bakal beroperasi kembali pada Februari 2023. Masyarakat kini bisa menjajal rute baru dengan harga tiketmulai dari Rp350 ribu.
Kereta Panoramic adalah kereta pertama di Indonesia dengan sensasi panorama indah bagi para penumpang karena memiliki jendela berukuran sangat besar di kedua sisinya. Ada juga atap kaca memanjang dari depan hingga belakang yang bisa dibuka dan ditutup otomatis.
Kereta Panoramic diuji coba pertama kali pada 24 Desember 2022, yakni perjalanan KA Taksaka Tambahan dengan rute Jakarta-Yogyakarta. Namun, rute yang akan beroperasi bulan depan berbeda.
Nantinya, kereta tersebut akan dirangkaikan pada KA Penumpang Argo Parahyangan (Stasiun Gambir-Bandung PP) dan Argo Wilis (Stasiun Bandung-Gubeng Surabaya PP).
Harga tiket Kereta Panoramic tujuan Jakarta-Bandung dibanderol dengan harga Rp350 ribu, sedangkan rute Bandung-Surabaya dihargai sebesar Rp1,12 juta. Tiket bisa dipesan di aplikasi KAI Access, situs resmi KAI, dan seluruh channel penjualan resmi tiket KAI lain.
Lihat Juga :Orang Terkaya Asia Kehilangan Rp748 T Buntut Tuduhan Pencucian Uang |
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga menjajal Kereta Panoramic pada Sabtu (28/1). Menurutnya, ada sensasi baru dari Kereta Panoramic.
"Ini memberikan sensasi yang berbeda karena bisa menikmati pemandangan di sepanjang perjalanan," kata Budi.
Selain Indonesia, sejumlah negara yang punya layanan Kereta Panoramic, antara lain Amerika Serikat, Jepang, hingga Swiss. Dengan kehadiran Kereta Panoramic, Budi mengatakan warga Indonesia tidak perlu bepergian jauh keluar negeri untuk merasakan sensasi baru tersebut.
[Gambas:Video CNN]
Mungkinkah Isi RUU PPRT Hanya Sebatas Formalitas?******Jakarta, CNN Indonesia--
Rencana pemerintah untuk mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) ternyata tak berjalan mulus. Ada berbagai penolakan dan keraguan terhadap aturan yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah berkali-kali menekankan bahwa RUU PPRT ini dibuat untuk melindungi pekerja rumah tangga (PRT). Di mana beleid tersebut akan menjadi landasan dalam mengatur dan mengelola masalah ketenagakerjaan pekerja domestik.
"Dengan adanya UU PPRT ini, persoalan-persoalan terkait pekerja domestik ini dapat kita selesaikan dan memiliki dasar hukum yang sangat jelas," ujarnya saat menerima audiensi Komnas HAM pekan lalu.
Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mendukung penuh komitmen pemerintah untuk melakukan percepatan pengesahan RUU PPRT menjadi UU.
"Komnas HAM memberi perhatian terhadap kelompok-kelompok rentan dan marginal yang memiliki potensi kuat terhadap pelanggaran hak asasi manusia, baik hak ekonomi sosial budaya maupun hak sipil dan politik," katanya.
Rancangan beleid ini memang sudah digagas sejak 2022 oleh kelompok PRT dan sudah sering dibahas. Namun pembahasan itu tak pernah berhasil menjadi undang-undang.
Lihat Juga :Selamat Tinggal, JD.ID Umumkan Tutup per 31 Maret 2023 |
Karenanya, saat Presiden Jokowi menyampaikan keinginan agar RUU PPRT segera disahkan, banyak PRT yang merasa bersyukur.
Sayangnya, RUU PPRT ini dikabarkan hanya mengatur namun tidak mewajibkan pemberi kerja alias majikan untuk mentaatinya. Bahkan tak ada sanksi baik perdata maupun pidana jika aturan perlindungan dilanggar.
Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan bila benar tidak ada sanksi yang diberikan dalam RUU ini, maka sama saja bohong atau bisa disebut hanya sebagai formalitas untuk mengesahkan aturan yang sudah didorong sejak puluhan tahun lalu.
"Kalau hanya mengatur dan tidak ada sanksi, nggak akan memberi efek perlindungan itu sendiri. Kata perlindungan akan jadi hambar, karena bagaimana kalau saya nggak bayar upah? bagaimana kalau saya tidak memberikan libur? Jadi itu perlindungan identik dengan sanksi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (30/1).
Lihat Juga :JD.ID Umumkan Bakal Tutup Permanen, Pesanan Terakhir 15 Februari |
Menurut Timboel, setidaknya perlindungan yang didapatkan PRT dalam negeri setidaknya sama dengan yang diterima pekerja migran Indonesia (PMI). Jika ada majikan yang melanggar, misalnya tidak memberikan gaji dan jam kerja sampai 24 jam, maka diberikan sanksi.
"Di luar aja PMI dilindungi sanksi, tapi di dalam nggak di dilindungi kan nggak adil," imbuhnya.
Selain sanksi, ia menilai hal yang perlu diberikan kepada PRT dalam negeri untuk melindunginya adalah wajib jaminan sosial kesehatan. Misalnya, jamsoskes 5 persen dari gaji, maka bisa 4 persen ditanggung oleh majikan dan 1 persen dibebankan ke PRT.
Dengan demikian, saat PRT mengalami kecelakaan dalam melakukan pekerjaan, maka ia memiliki BPJS Kesehatan untuk digunakan. Sebab,kecelakaan kerja juga bisa terjadi pada PRT.
"Harusnya bisa seperti melindungi pekerja migran, wajib dapat JKK (Jaminan Keselamatan Kerja) dan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Kan kita nggak tahu kalau dia memotong bawang terus kena pisau kan, itu contohnya," jelasnya.
Label:dragonpoker88、slot 77 demo、slo138
Terkait:pinjol baru rilis、togel 62、akun demo slot sky77、slot gacor naga、maxwin bet 3000、erek erek pemadat、voucher telkomsel murah、ogoh ogoh kakek zeus、liga naga slot、pinjaman online bpkb motor
bab terbaru:bank 338slot(2024-07-03)
Perbarui waktu:2024-07-03
《voucher gosend oktober 2022》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,bonus 200 di depanHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《voucher gosend oktober 2022》bab terbaru。