12shio3

Berbahagialah para gadis petani

Kronologi Pembubaran Merpati, dari Merugi, Digugat Hingga Pailit******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi bubarkan BUMNPT Merpati Nusantara Airlines (Persero). Pembubaran tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan PT Merpati Nusantara Airlines.

Pembubaran maskapai ini tak lepas dari putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 5/Pdt.Sus Pembatalan Perdamaian I 2022/ PN. Niaga Sby Jo Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/20l8/PN.Niaga Sby tanggal 2 Juni 2022 yang menyatakan Merpati Airlines pailit.

"Perusahaan Perseroan (Persero) PT Merpati Nusantara Airlines yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (P.N.) Perhubungan Udara Daerah dan Penerbangan Serbaguna 'Merpati Nusantara' menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) bubar karena dinyatakan pailit," demikian bunyi Pasal 1 PP, yang diteken Jokowi pada 20 Februari 2023 tersebut.

Jauh sebelum putusan pailit pengadilan muncul, 'kesehatan' Merpati Airline sudah mulai terguncang pada 2008 lalu. Saat itu, perusahaan merugi dan utangnya mencapai Rp2,8 triliun.

Sementara aset yang dimiliki hanya Rp999 miliar. Ekuitasnya pun minus Rp1,84 triliun dan kerugiannya tembus Rp641 miliar.

Pemerintah pun memutuskan untuk memasukan perusahaan dalam program restrukturisasi PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA). PPA masuk dengan suntikan dana awal Rp300 miliar.

Lihat Juga : Rubicon Anak Pejabat DJP Aniaya Putra Petinggi Ansor Tak Masuk LHKPN

Pada 2012, Merpati Airlines digugat oleh 1.000 karyawan karena perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK). Dua tahun setelahnya kondisi keuangan perusahaan kian buruk hingga resmi berhenti terbang. Kala itu beban utangnya mencapai Rp7,29 triliun.

Pada 2016, Merpati Airlines digugat dalam kasus permohonan pailit. Di tahun yang sama, maskapai tersebut kembali digugat dalam kasus penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) oleh PT Prathita Titian Nusantara.

Setahun kemudian, beban utang kreditur naik menjadi Rp10,72 triliun dan ekuitasnya pun minus Rp9,51 triliun.

Pada Juni 2017 Merpati Airlines digugat oleh PT Parewa Katering, penyedia makanan yang memasok kebutuhan penumpang maskapai.

Memasuki 2018, Merpati Airline seperti mendapat angin segar, Direktur Utama Merpati Airline Asep Ekanugraha menyatakan pesawat perusahaan siap terbang lagi pada 2019.

PT Intra Asia Corpora disebut menjadi salah satu investor yang akan menyuntikkan dana segara Rp5,4 triliun. Pengadilan Negeri (PN) Surabaya pun mengabulkan permintaan damai dari Merpati Airlines.

Seiring berjalannya waktu, kondisi perusahaan ternyata tak kunjung membaik, hingga akhirnya PN Surabaya pun menyatakan perusahaan pailit pada 2022 lalu.

[Gambas:Video CNN]

Wuxian Agung dari Dinasti Tang

Akuisisi Tower Indosat, Mitratel Perkokoh Bisnis Menara Telekomunikasi******

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk melalui anak perusahaannya, PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (Mitratel), menandatangani perjanjian penjualan bersyarat (Conditional Sales Purchase Agreement) sebanyak 997 menara telekomunikasi milik Indosat Ooredoo Hutchison (IOH).

Aksi korporasi ini menjadi salah satu eksekusi strategi perseroan dalam memperkuat bisnis menara telekomunikasi, dengan menambah aset dantenantMitratel dari IOH dan penyewa menara dari mitra bisnis lainnya.

Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan CSPA oleh Direktur Utama Mitratel, Theodorus Ardi Hartoko (Teddy), dan CEO IOH, Vikram Sinha, di Jakarta, Sabtu (18/2). Adapun, transaksi antara Mitratel dan IOH diproyeksikan rampung pada kuartal I/2023.

Di samping itu, dirinya optimis kolaborasi ini dapat mengakselerasi peluang pertumbuhan kolokasi menara Mitratel serta menyokong serangkaian usaha Mitratel untuk pengembangan bisnis menjadi end- to-end Digital Infrastructure Company.

"Tidak kalah pentingnya, bahwa akuisisi juga merupakan penegasan bahwa Mitratel adalah perusahaan penyedia Menara yang independent dan sangat dipercaya oleh operator seluler di Indonesia," tegasnya.

Pada 2022, Mitratel mengakuisisi menara telekomunikasi sebanyak 6.088 unit dan 6.012 kilometer (km) fiber optic. Akuisisi ini merupakan usaha Mitratel untuk memantapkan posisi sebagai konsolidator infrastruktur telekomunikasi (menara dan fiber) utama di Indonesia.

Kesepakatan CSPA dengan IOH kali ini diyakini akan memberikan manfaat untuk pertumbuhan bisnis berkelanjutan untuk kedua perusahaan.

"Mitratel berupaya menjadi perusahaan yang berorientasi pada Leading Sustainable Growth. Perjanjian CSPA dengan IOH melanjutkan pertumbuhan anorganik di tahun-tahun sebelumnya," lanjut Teddy.

Sejalan dengan akuisisi menara, Mitratel juga menjalankan program peningkatantenancy ratiomelalui penyediaan konektivitas berkapasitas tinggi dengan penggelaran fiber opticdan layanan satelit, serta penyediaan daya (power to tower) yang akan memberikan dukungan penuh kepada operator telekomunikasi.

Ke depan, Mitratel optimis pendapatan akan umbuh di atas rata-rata industri dengan adanya aksi korporasi akusisi ini, yang dibarengi dengan peningkatan tenancy ratio. Perseroan juga meyakini tingkat profitabilitas, yaitu margin EBITDA kian meningkat seiring peluang pertumbuhan kolokasi menara.

Secara konsolidasi, Mitratel pada sembilan bulan pertama 2022 mencetak margin EBITDA sebesar 78,5 persen, mengalami peningkatan dari sebesar 75,7 persen pada tahun sebelumnya. Bahkan margin EBITDA dari segmen penyewaan menara telekomunikasi tercatat sebesar 85.2 persen.

Teddy pun menegaskan, akuisisi ini merupakan kesempatan yang baik untuk mendapatkan ratusan aset menara telekomunikasi dengan spesifikasi dan lokasi strategis dalam rentang waktu yang cukup singkat yang tidak dapat dicapai dengan pengembangan organik.

"Fokus Mitratel bergerak untuk meningkatkan fundamental melalui monetisasi aset. Mitratel sebagai Tower Provider akan terus agresif memonetisasi asetnya sehingga membuka peluang pertumbuhan bisnis di masa mendatang," tutup Teddy.

Bayangan Konoha

Jokowi Soal Impor Beras: Mau Tidak Mau Harus******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Indonesia tetap harus melakukan impor beras. Hal itu demi memenuhi kebutuhan beras nasional yang disebutnya tidak bisa dipenuhi seluruhnya oleh Bulog.

Hal itu dikatakan Jokowi saat mengecek stok dan harga bahan pokok di Pasar Wonokromo, Surabaya, Sabtu (18/2).

"Secara nasional kita butuh, karena stoknya dari Bulog tipis. Stoknya minimal 1,2 juta ton, kemarin pada level 600 [ribu] ton, jadi mau tidak mau harus [impor]," kata Jokowi.

"Melihat kebutuhan, kalau stoknya di sebuah provinsi kurang ya mau tidak mau ditambah, kalau tidak harga akan naik. Pilih naik atau pilih turun," ucap Jokowi.

Kendati demikian, Jokowi menyebut, di akhir Bulan Februari dan disusul Bulan Maret mendatang, Indonesia akan mengalami panen padi nasional. Saat itulah stok beras diperkirakan akan melimpah, hingga 1,9 juta ton.

"Sehingga kalau produksi panen petani ada artinya apa? stoknya melimpah. Kalau stoknya melimpah permintaan tetap maka harganya akan turun," ucapnya.

Sementara saat mengecek stok dan harga bahan pokok di Pasar Wonokromo Surabaya. Jokowi menyebut ketersediaan masih aman dan harganya stabil.

"Saya mengecek barang yang sangat penting yang namanya beras. Maka, operasi dari Bulog sudah sampai ke warung, pasar-pasar, saya lihat sudah dan harganya baik tadi, Rp44.000 untuk lima kilogram. Artinya, harga di bawah Rp9.000," pungkasnya.

Di awal masa jabatan, Jokowi mengaku jengkel melihat kondisi pangan Indonesia yang banyak melulu impor.

"Saya terus terang sangat geregetan. Negara yang sangat kaya, sangat luas sawahnya, tapi masih impor," kata dia, saat memberi penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara di Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Subang, Jumat (26/12/2014).

Ia menyebut, pada ASEAN Summit November 2014, Presiden Vietnam Truong Tan Sang bertanya kepadanya kapan Indonesia akan membeli beras hasil produksi Vietnam lagi.

Usai mendengar itu, Jokowi setibanya di tanah air langsung memanggil Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan memerintahkannya untuk tidak mengimpor beras lagi.

Jokowi pun menegaskan Indonesia harus swasembada beras dalam tiga tahun ke depan. "Tidak boleh ditawar!" cetus Jokowi.

Kelahiran Kembali Era Pentium

Menteri Basuki Batasi Penggunaan TKA di Proyek Infrastruktur 5 Persen******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono membatasi buruhatau tenaga kerja asing (TKA) dalam proyek infrastruktur maksimal 5 persen.

Pembatasan itu diatur dalam Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/SE/M/2023 tentang Pengendalian Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing Pada Penyediaan Infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Melalui Pola Kerja sama Pemerintah Dengan Badan Usaha yang ditetapkan pada 16 Januari lalu.

"Penggunaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing dan pada 2023 dan 2024 sebesar paling tinggi 5 persen (lima persen) dari pagu Kementerian PUPR," tulis poin E nomor 1 aturan tersebut, dikutip pada Selasa (21/2).

Basuki menjelaskan maksud dan tujuan diterbitkannya surat tersebut, yakni sebagai panduan operasional bagi badan usaha yang akan menggunakan barang impor dan/atau TKA pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kementerian PUPR melalui pola kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

Selain itu, SE ini bertujuan untuk mengendalikan penggunaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kementerian PUPR melalui pola KPBU.

Namun, penggunaan barang impor dan/atau TKA dalam proyek infrastruktur masih bisa diberikan dengan persetujuan Menteri PUPR melalui beberapa tahapan, yakni:

a. Pimpinan badan usaha mengajukan permohonan penggunaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi selaku Ketua Tim Pengarah P3DN Kementerian PUPR ditembuskan kepada Direktur Jenderal unit organisasi terkait dengan melampirkan hasil pencarian informasi ketersediaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan justifikasi teknis dari kebutuhan spesifikasi;

b. Direktur Jenderal Bina Konstruksi melaksanakan rapat pembahasan bersama pihak-pihak terkait, selanjutnya melaporkan hasil rapat kepada Menteri PUPR untuk mendapatkan arahan persetujuan penggunaan barang impor dan/atau TKA;

c. Menteri PUPR memberikan persetujuan terhadap penggunaan barang impor dan/atau TKA;

d. Dalam hal Menteri tidak memberikan persetujuan maka diperlukan penyesuaian spesifikasi teknis oleh badan usaha dengan memperhatikan ketersediaan PDN dan tenaga kerja dalam negeri;

e. Format surat permohonan penggunaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

"Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan," tutup isi SE tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Kehidupan budidaya yang santai di kota

IKEA Hengkang dari Rusia, Pabrik Dijual ke Dua Perusahaan Lokal******

Perusahaan furnitur dari Swedia, IKEA, akan hengkang dari Rusia. IKEA telah mendapat izin pemerintah Rusiauntuk menjual pabrik ke dua perusahaan lokal.

IKEA mengumumkan rencana hengkang ini usai Rusia mengirimkan puluhan ribu tentara ke Ukraina pada Februari tahun lalu. Perusahaan ini pun diperkirakan menyelesaikan persyaratan awal tahun ini.

Proses penjualan pabrik itu disebut mengalami kesulitan sebab membutuhkan persetujuan dari komisi pemerintah Rusia.

Pemilik merek Inter IKEA Group juga mengatakan akan menjual empat unit produksinya yang tersebar di Tikhvin, Novgorod, dan Vyatka.

Izvestiamelaporkan dua unit telah digabung menjadi satu. Artinya, ada tiga unit bisnis akan dimasukkan dalam kesepakatan tersebut. Nantinya, pabrik IKEA akan terus beroperasi dan barang yang diproduksi akan dijual oleh gerai ritel Rusia.

"Proses penjualan patuh pada proses persetujuan yang berlaku. Proses ini antara otoritas berwenang dan perusahaan yang melamar," kata Inter IKEA dilansir dariReutersKamis (16/2).

"Kami telah setuju dengan calon pembeli untuk tidak membagikan detail apapun sehubungan dengan mereka dan integritas proses penjualan," sambungnya.

Ketua Dewan Luzales Ruslan Semenyuk mengungkapkan pihaknya mengakuisisi dua pabrik dengan syarat semua karyawan mempertahankan pekerjaannya.

"Penting bagi kami bahwa fasilitas produksi berfungsi dan dikembangkan, dan pekerjaan dipertahankan. Pemilik baru, jika perlu, dapat mengandalkan semua kemungkinan tindakan dukungan negara," kata Izvestia mengutip Yevtukhov.

[Gambas:Video CNN]

Dua dunia dihubungkan oleh W

Dicari Investasi Berkualitas dan Bisa Sejahterakan Rakyat RI******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap alasan 8,4 juta pengangguran di Indonesia per Agustus 2022, meski realisasi investasipada 2022 mencapai Rp1.207 triliun atau melampaui target Rp1.200 triliun.

Rendahnya penyerapan tenaga kerja disebabkan investasi saat ini lebih banyak padat modal (capital intensive).

Artinya, perusahaan membutuhkan biaya modal lebih tinggi ketimbang kebutuhan biaya untuk tenaga kerja. Modal yang dimaksud pun merujuk pada mesin penyokong produksi seperti mesin, perlengkapan, dan lainnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pengangguran Indonesia tembus 5,86 persen atau 8,42 juta orang pada Agustus 2022.

Untuk daerah dengan pengangguran terbanyak di Indonesia, BPS melaporkan urutan satu ada Jawa Barat (8,31 persen), Kepulauan Riau (8,23 persen), Banten (8,09 persen), DKI Jakarta (7,18 persen), dan Maluku (6,88 persen).

Kemudian, Sulawesi Utara (6,61 persen), Sumatra Barat (6,28 persen), Aceh (6,17 persen), Sumatra Utara (6,16 persen), dan Kalimantan Timur (5,71 persen).

Jika dilihat berdasarkan kelompok umur, penduduk berusia 15-24 tahun tercatat dalam kategori Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 20,63 persen pada 2022.

Jumlah itu lebih banyak dibandingkan penduduk usia 25-29 tahun (3,36 persen) dan 60 tahun ke atas (2,85 persen). Jumlah ini naik dari Februari 2022 sebesar 5,83 persen atau 8,40 juta orang.

Kendati, angka pengangguran tersebut sebetulnya lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tercatat pada 2021, angka pengangguran tembus 6,26 persen atau 8,7 juta orang pada Februari dan 7,07 persen atau 9,7 juta orang pada Agustus.

Kemudian pada 2020, 4,94 persen atau 6,9 juta orang pada Februari dan 7,07 persen atau 9,7 juta orang pada Agustus.

Peneliti senior INDEF Nailul Huda menyangkal pernyataan Airlangga. Menurutnya, selama investasi itu memiliki multiplier effect atau dampak berlapis ke sektor lain tidak ada yang salah dengan investasi ke capital intensive.

"Masalahnya ini kan investasi yang masuk nggak mampu ngungkit (menaikkan) tenaga kerja. Bahkan ada beberapa investasi yang malah menambah TKA. Ini yang harus dibenahi," katanya saat dihubungi CNNIndonesia.com,Selasa (22/2).

Untuk itu, menurutnya penting mengarahkan investasi masuk ke sektor dengan multiplier effect yang cukup signifikan.

Senada, peneliti Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira menjelaskan para investor lebih tertarik meletakkan investasinya ke industri padat modal sebab perputaran yang cepat. Termasuk berkaitan dengan pengembangan teknologi informasi dan jasa keuangan.

"Kalau dilihat ke belakang booming digital dalam 5 tahun terakhir itu menarik investasi padat modal. Mungkin ketika sektor digital mulai winter akan terjadi penurunan porsi investasi di sektor jasa," paparnya.

Perlu kebijakan untuk menarik lebih banyak investasi padat karya