slot gacor 01 907Jutaan kata 158026Orang-orang telah membaca serialisasi
《situs slot online terbaik dan terpercaya》
Jeli Memahami Status Hak Tanah Sebelum Beli Rumah dengan KPR******
Memiliki rumahadalah mimpibanyak orang. Berbagai cara mereka tempuh untuk bisa memiliki rumah.
Salah satunya, membelinya dengan memanfaatkan fasilitas KPR bank. Tapi, untuk memanfaatkan fasilitas ini, masyarakat harus teliti supaya di kemudian hari mereka tidak terlilit masalah.
Ketelitian salah satunya menyangkut status tanah. Pasalnya, sempat viral di media sosial terkait konsumen KPR yang sudah mencicil puluhan tahun sampai lunas, namun masih harus membeli tanahnya.
Pengamat properti Anton Sitorus mengatakan transaksi hunian melalui KPR biasanya sudah mencakup sertifikat tanah. Artinya, setelah lunas, sertifikat tanah otomatis menjadi pemilik yang membayar KPR.
Hanya saja, kata dia, jika KPR belum lunas, surat-surat kepemilikan termasuk sertifikat tanah dipegang oleh bank penyedia KPR.
"KPR itu untuk kredit rumah jadi pasti ada sertifikat tanah. Tapi selama belum lunas KPR-nya, surat kepemilikan termasuk sertifikat tanah dipegang bank penyedia KPR," kata dia kepada CNNIndonesia.com, Kamis (23/11).
Ia pun tak membenarkan jika debitur KPR masih harus membeli tanahnya setelah melunasi cicilan KPR-nya.
Senada, pengamat properti Aleviery Akbar pun mengatakan bahwa transaksi KPR sudah mencakup sertifikat tanah. Namun, sebelum cicilannya lunas, sertifikat dipegang oleh bank peminjam.
"(Sementara) kalau KPA, kredit pemilikan apartemen, tanahnya memang dibagi proporsional sesuai luas unit yang dipunya, dibagi keseluruhan luas tanah yang dibangun," ucap dia.
Terkait hukum yang mengatur hal ini, Aleviery mengatakan kepemilikan tanah atau bangunan diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Menteri (Permen) Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan (BPN) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.
Sementara, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto menjelaskan badan hukum atau perseroan terbatas (PT) memang tidak boleh memiliki SHM, hanya diizinkan berstatus HGB. Ia menyebut aturan tersebut sesuai dengan UUPA.
"PT (developer) hanya bisa memberikan hak guna bangunan (HGB). Hampir semua proyek yang kemudian menjual rumah, maka sertifikat seharusnya adalah HGB, sesuai dengan ketentuan UU" kata Joko saat dihubungi CNNIndonesia.com,Jumat (24/11).
Lihat Juga :Luhut Ungkap Perubahan Prabowo Dibanding 40 Tahun Lalu |
Joko menekankan pemberian status HGB bukanlah kemauan pihak pengembang, melainkan ketentuan dalam UUPA.
"Hak kepemilikan PT adalah berupa HGB atau hak lainnya. Kalau tidak dijanjikan dalam bentuk hak milik atau konsumen tidak membaliknamakan dahulu, ya tetap HGB," ia menjelaskan.
Ia menuturkan ketika sudah terjadi jual-beli, maka yang berhak untuk mengajukan kenaikan status hak tanah itu adalah pemegang KPR.
"Jadi ketika melalui developer pun, surat-suratnya yang bertanda tangan adalah pemilik atau pemegang KPR," ujarnya.
UUPA adalah hukum agraria utama di Indonesia yang mengatur tentang hak atas tanah, kepemilikan tanah, dan pemanfaatan tanah.UUPA juga mengatur mengenai tata cara pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat tanah.
[Gambas:Video CNN]
Daftar 5 Daerah dengan Kenaikan UMP 2024 Tertinggi******
Sebanyak 30 gubernur telah menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2024sejak Selasa (21/11) kemarin. Kenaikan UMP Maluku Utara tertinggi se-Indonesia, yakni 7,5 persen.
Kenaikan UMP di setiap daerah pun beragam. Hal tersebut terjadi karena inflasi dan pertumbuhan ekonomi di daerah berbeda-beda.
Aturan kenaikan UMP 2024 tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Pasal 26 ayat (4) PP itu memuat formula perhitungan upah minimum tahun depan, yakni upah minimum tahun berjalan ditambah nilai penyesuaian upah minimum tahun depan.
Adapun nilai penyesuaian upah minimum tahun depan dihitung dengan menambahkan inflasi dengan hasil perkalian antara pertumbuhan ekonomi dikali indeks tertentu (α) dalam rentang yaitu 0,10 sampai dengan 0,30, kemudian dikalikan dengan upah minimum tahun berjalan.
Berikut daftar 5 daerah dengan kenaikan UMP 2024 tertinggi:
UMP 2024 Maluku Utara naik 7,5 persen dari Rp2.976.720 menjadi Rp3.200.000.
Kenaikan ini disepakati dalam rapat dewan pengupahan dan diputuskan dalam Kepgub Maluku Utara Nomor 489/KPTS/MU/2023.
Pemerintah DIY menaikkan UMP 2024 sebesar 7,27 persen dari Rp1.981.782 menjadi Rp2.125.897.
Berdasarkan kajian, anggota Dewan Pengupahan DIY mempertimbangkan kondisi perekonomian di DIY, khususnya laju inflasi yang dipengaruhi secara dominan oleh beberapa komoditas bahan pokok serta demi mempertahankan daya beli pekerja atau buruh, dilakukan rasionalisasi nilai inflasi sebesar 5,70 persen.
Lihat Juga :![]() |
UMP 2024 di Jawa Timur naik 6,13 persen dari Rp2.040.244 menjadi Rp2.165.244.
Hal itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/606/KPTS/013/2023 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2024. Aturan itu diteken Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pada 20 November 2023.
Sesuai Diktum Kedua, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari UMP yang ditetapkan. Bagi pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketetapan UMP 2024 dilarang mengurangi atau menurunkan upah pekerja terkait.
Apabila pengusaha tidak memenuhi ketentuan maka akan dikenakan sanksi sesuai perundang-undangan.
Pemerintah Sulawesi Tengah menaikkan UMP 2024 sebesar 5,28 persen dari Rp2.599.546 menjadi Rp2.736.698.
Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budhi Revianto mengatakan upah ini berlaku di seluruh kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara yang belum mempunyai upah minimum kabupaten/kota.
UMP di wilayah yang akan menjadi Ibu Kota Negara (IKN) baru itu naik 4,98 persen dari Rp3.201.396 menjadi Rp3.360.858.
Pj Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik mengungkapkan perusahaan yang telah memberikan upah di atas UMP tidak diperkenankan untuk mengurangi atau menurunkan upah yang telah ditetapkan.
Ia juga menyebut pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun, yang memiliki kualifikasi tertentu sesuai jabatan, berhak menerima upah yang lebih tinggi dari upah minimum.
[Gambas:Video CNN]
(mrh/pta)Label:erek52、situs slot jerman、link slot bbs
Terkait:cara menggunakan voucher google play、tenor pinjaman adakami、slot new member to kecil、paito 5d saigontoto、cara dapat uang dana、oritoto、prediksi togel macau hari ini、limit kredivo 12 bulan、cara daftar pinjol、pinjam 10 juta tanpa jaminan
bab terbaru:samurai188(2024-07-12)
Perbarui waktu:2024-07-12
Di media sosial muncul polemik terkait status kepemilikan tanah atas rumah yang dibeli melalui Kredit Perumahan Rakyat (KPR). Ternyata, statusnya cuma hak guna bangunan (HGB), bukan sertifikat hak milik (SHM).
Menjawab polemik itu, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto menjelaskan badan hukum atau perseroan terbatas (PT) memang tidak boleh memiliki SHM, hanya diizinkan berstatus HGB. Ia menyebut aturan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).
"PT (developer) hanya bisa memberikan hak guna bangunan (HGB). Hampir semua proyek yang kemudian menjual rumah, maka sertifikat seharusnya adalah HGB, sesuai dengan ketentuan UU" kata Joko saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (24/11).
Ia menuturkan ketika sudah terjadi jual-beli, maka yang berhak untuk mengajukan kenaikan status hak tanah itu adalah pemegang KPR.
"Jadi ketika melalui developer pun, surat-suratnya yang bertanda tangan adalah pemilik atau pemegang KPR," ujarnya.
Joko menambahkan ketika rumah yang dibeli melalui KPR itu lunas dan masih berstatus HGB, maka pembeli dapat meningkatkan statusnya menjadi hak milik. Pemegang KPR bisa mengajukan ke perbankan yang memberikan pinjaman beli rumah.
"Ada prosedurnya di perbankan, karena sertifikat masih jaminan. Mudah (prosesnya)," ungkap Joko.
"Kemudian ketika sudah dibeli maka konsumen atau developer juga suka menawarkan mau hak milik atau tidak. Tapi dengan HGB yang 30 tahun itu, maka pemilik ataupun pemegang KPR itu sudah memiliki hak yang kuat di mata hukum," jelas Joko.
Bahkan, imbuh Joko, pembeli rumah pun bisa menaikkan status rumahnya dari HGB ke SHM bahkan ketika cicilannya belum lunas.
"Ketika dalam masa KPR belum lunas, itu konsumen juga bisa menaikkan SHGB (sertifikat hak guna bangunan)-nya, haknya atas tanah itu, menjadi hak milik (SHM)," sambungnya.
[Gambas:Video CNN]
(del/pta)Upah minimum provinsi (UMP) Aceh2024 cuma naik Rp47.006 dari Rp3.413.666 menjadi Rp3.460.672.
Kenaikan upah sebesar 1,38 persen ini diumumkan langsung oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh Akmil Husein.
"Penjabat Gubernur Aceh Achmad Marzuki per hari ini 20 November 2023 telah menetapkan UMP Aceh untuk 2024 sebesar Rp3.460.672. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Aceh Nomor 560/1666/2023 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Aceh Tahun 2024," kata Akmil, dikutip dari situs Pemprov Aceh, Selasa (21/11).
Ia menyebut ada dua usulan yang masuk ke Pemprov Aceh. Pertama,kenaikan UMP 2024 sebesar 1,38 persen. Kedua,tuntutan serikat buruh yang ingin upahnya naik 15 persen di tahun depan.
Pada akhirnya opsi kenaikan 1,38 persen dipilih oleh orang nomor satu di Aceh. Kadisnakermobduk Akmil menyebut pilihan ini diambil berlandaskan PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP Nomor 36 tentang Pengupahan.
"UMP Aceh 2024 merupakan upah bulanan terendah dengan waktu kerja 7 jam per hari atau 40 jam per minggu bagi sistem kerja 6 hari per minggu dan 8 jam per hari atau 40 jam per minggu bagi sistem kerja 5 hari per minggu," jelasnya.
Akmil menegaskan UMP Aceh teranyar ini resmi berlaku mulai 1 Januari 2024.
Ia mewajibkan pengusaha menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah di perusahaan. Ini dilakukan agar upah pekerja atau buruh dengan masa kerja satu tahun atau lebih berpedoman pada struktur dan skala upah.
"Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari UMP Aceh 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu. Selain itu, kepada perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, dilarang mengurangi atau menurunkan upah," tandasnya.
Sebelumnya, Aliansi Buruh Aceh menolak usulan kenaikan UMP 2024 sebesar Rp 47 ribu. Mereka meminta agar kenaikan upah itu sebesar Rp500 ribu atau 15 persen dari upah sebelumnya.
Lihat Juga :UMP Buruh di Sumbar Hanya Naik Rp70 Ribu Jadi Rp2,81 Juta Pada 2024 |
Buruh menilai dalam kondisi ekonomi saat ini tidak berlebihan jika menaikkan upah sebesar Rp500 ribu menjadi Rp3,9 juta pada 2024.
Ketua DPW FSPMI Aceh,Habibi Inseun mengatakan, berdasarkan survei kebutuhan hidup layak (KHL) yang dilakukan oleh buruh, kenaikan UMP Rp47 ribu itu masih jauh dari hasil rata-rata survei KHL di Aceh.
Menurutnya, untuk menyeimbangkan daya beli masyarakat harus di naikkan upah minimum sekurang-kurangnya 15 persen.
Meskipun mereka mengetahui bahwa formulasi saat ini yang digunakan untuk kenaikan UMP tidak sampai 3 persen, secara konstitusional buruh tetap mendesak agar keputusan tersebut dikaji kembali.
"Kami mengetahui formulasi saat ini membuat kenaikan itu bahkan tidak sampai 3 persen. Oleh karena itu secara konstitusional kami menyampaikan ke pemerintah untuk mengkaji kembali kenaikan upah minimum," katanya.
[Gambas:Video CNN]
Di media sosial muncul polemik terkait status kepemilikan tanah atas rumah yang dibeli melalui Kredit Perumahan Rakyat (KPR). Ternyata, statusnya cuma hak guna bangunan (HGB), bukan sertifikat hak milik (SHM).
Menjawab polemik itu, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto menjelaskan badan hukum atau perseroan terbatas (PT) memang tidak boleh memiliki SHM, hanya diizinkan berstatus HGB. Ia menyebut aturan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).
"PT (developer) hanya bisa memberikan hak guna bangunan (HGB). Hampir semua proyek yang kemudian menjual rumah, maka sertifikat seharusnya adalah HGB, sesuai dengan ketentuan UU" kata Joko saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (24/11).
Ia menuturkan ketika sudah terjadi jual-beli, maka yang berhak untuk mengajukan kenaikan status hak tanah itu adalah pemegang KPR.
"Jadi ketika melalui developer pun, surat-suratnya yang bertanda tangan adalah pemilik atau pemegang KPR," ujarnya.
Joko menambahkan ketika rumah yang dibeli melalui KPR itu lunas dan masih berstatus HGB, maka pembeli dapat meningkatkan statusnya menjadi hak milik. Pemegang KPR bisa mengajukan ke perbankan yang memberikan pinjaman beli rumah.
"Ada prosedurnya di perbankan, karena sertifikat masih jaminan. Mudah (prosesnya)," ungkap Joko.
"Kemudian ketika sudah dibeli maka konsumen atau developer juga suka menawarkan mau hak milik atau tidak. Tapi dengan HGB yang 30 tahun itu, maka pemilik ataupun pemegang KPR itu sudah memiliki hak yang kuat di mata hukum," jelas Joko.
Bahkan, imbuh Joko, pembeli rumah pun bisa menaikkan status rumahnya dari HGB ke SHM bahkan ketika cicilannya belum lunas.
"Ketika dalam masa KPR belum lunas, itu konsumen juga bisa menaikkan SHGB (sertifikat hak guna bangunan)-nya, haknya atas tanah itu, menjadi hak milik (SHM)," sambungnya.
[Gambas:Video CNN]
(del/pta)Pemerintah Daerah IstimewaYogyakarta(DIY) mengumumkan UpahMinimum Provinsi (UMP) di wilayah mereka naik 7,27 persen menjadi Rp2.125.897,61 pada tahun depan.
"Naik 7,27 persen, atau sebesar Rp144.115,22," kata Sekda DIY Beny Suharsono di Gedhong Pracimasono, Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Selasa (21/11).
Beny menuturkan, penghitungan UMP DIY tahun 2024 didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Berdasarkan kajian, anggota Dewan Pengupahan DIY mempertimbangkan kondisi perekonomian di DIY, khususnya laju inflasi yang dipengaruhi secara dominan oleh beberapa komoditas bahan pokok serta demi mempertahankan daya beli pekera atau buruh, dilakukan rasionalisasi nilai inflasi sebesar 5,70 persen.
Selanjutnya, dengan nilai inflasi yang telah dirasionalisasi itu dilakukan penghitungan menggunakan ketentuan formula sesuai PP Nomor 51 Tahun 2023.
"Naiknya cukup signifikan, walaupun di sana-sini ada dinamikanya," katanya.
Beny menegaskan UMP 2023 ini menjadi acuan atau batas minimal untuk penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di DIY selambat-lambatnya tujuh hari ke depan.
"UMK semestinya lebih tinggi daripada UMP, dasar rujukannya itu. Paling lambat 28 November besok sudah diputuskan UMK masing-masing kabupaten/kota. Nanti 30 November UMK se-DIY disampaikan Bapak Gubernur," pungkasnya.
Dasar perhitungannya UMP 2024 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021.
Dalam PP tersebut, besaran UMP dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, UMP tahun sebelumnya, dan nilai indeks tertentu (alpha) yang ditetapkan di kisaran 0,1-0,3.
[Gambas:Video CNN]
Indeks harga sahamgabungan (IHSG) ditutup di level 6.906 pada Rabu (22/11) sore. Indeks saham melemah 54,83 poin atau minus 0,79 persen dari perdagangan sebelumnya.
Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp8,56 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 23,53 miliar saham.
Pada penutupan kali ini, 180 saham menguat, 355 terkoreksi, dan 225 lainnya stagnan.
Beralih ke asing, bursa saham Asia bergerak bervariasi. Tercatat Nikkei 225 di Jepang menguat 0,29 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong melemah 0,09 persen, dan indeks Kospi Korea Selatan menguat 0,05 persen.
Sementara, bursa saham Eropa kompak bertenaga. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris menguat 0,19 persen, indeks DAX di Jerman 0,29 persen, dan indeks CAC 40 di Prancis 0,43 persen.
Sebaliknya, bursa saham AS justru kompak ambruk. Indeks S&P 500 melemah 0,2 persen, indeks NYSE Composite minus 0,13 persen, dan indeks NASDAQ Composite menguat 0,59 persen.
[Gambas:Video CNN]
Wali Kota Depok Mohammad Idris mengusulkan kenaikan upah minimum kota (UMK) sebesar 15 persen ke Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin.
"Kita sudah menyampaikan aspirasi dari buruh (kenaikan UMK Depok 15 persen) ke Pj Gubernur (Bey Machmudin), tetapi nanti kan Pj Gubernur juga akan melihat pertimbangannya itu dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)," kata Idris, dikutip dari situs Pemkot Depok, Jumat (24/11).
Idris mengaku belum menerima tanggapan dari Apindo hingga saat ini. Ia tak tahu apakah pengusaha sepakat atau tidak dengan kenaikan upah buruh di Depok hingga 15 persen.
Idris hanya menyebut jika usul kenaikan 15 persen disetujui, maka UMKDepok 2024 akan lebih tinggi dari upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta hingga UMK Bekasi.
"Nanti tinggal perusahaannya, kalau perusahaannya sanggup ya monggo saja," ucap Idris.
"Itu kan mereka dengan perusahaan, sedangkan enggak dipadukan kasihan juga dampaknya, bisa jadi terjadi PHK. Nanti bukan warga Depok saja, tetapi warga Jabodetabek yang kerja-kerja di perusahaan," tandasnya.
UMK Depok saat ini berada di angka Rp4.694.493. Jika naik 15 persen atau Rp704.173, maka UMK Depok 2024 akan melesat ke Rp5.398.666.
Sementara itu, UMP DKI Jakarta 2024 hanya Rp5.067.381. Ini naik 3,38 persen dibandingkan upah tahun sekarang sebesar Rp4,9 juta.
[Gambas:Video CNN]
《situs slot online terbaik dan terpercaya》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,gaspol77Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《situs slot online terbaik dan terpercaya》bab terbaru。