koko5000

Karier Pesawat Dandy

cara dapat uang dari ovo

Yang Chaobin, Huawei: "Telecom Foundation Model" Mempercepat Transformasi Pintar******

Barcelona, Spanyol (ANTARA/PRNewswire)- Di MWC Barcelona 2024, Board Member & President, ICT Products & Solutions, Huawei, Yang Chaobin, melansir model dasar kecerdasan buatan (AI) untuk sektor telekomunikasi (telecom foundation model) yang pertama di industri.
Huawei Telecom Foundation Model menyediakan teknologi pintar yang mendukung inovasi layanan, meningkatkan efisiensi operasional, membuat terobosan dalam produktivitas jaringan, dan merealisasikan target teknologi pintar 5.5G. Inovasi teknologi di industri telekomunikasi secara historis menghasilkan jaringan operator yang lebih produktif, namun juga meningkatkan kebutuhan layanan. 5.5G mendatangkan kapabilitas jaringan yang semakin baik, didukung layanan yang lebih beraneka ragam, serta kesuksesan bisnis yang kian besar bagi pihak operator. Industri menuntut kehadiran transformasi teknologi yang signifikan, sebab layanan tersebut memerlukan teknologi pintar pada jenjang yang lebih tinggi. Teknologi pintar ini harus menyediakan layanan yang cepat, memberikan garansi pengalaman pengguna yang akurat, serta O&M efisien pada berbagai domain.
Huawei Telecom Foundation Model akan terus menawarkan keunggulan selama bertahun-tahun ke depan berkat pengalaman Huawei selama lebih dari 30 tahun dalam menyediakan dukungan servis.
Yang berkata, "Huawei Telecom Foundation Model mengandalkan keunggulan Huawei dalam teknologi pintar dan menawarkan dua jenis aplikasi: role-based copilot dan scenario-based agent. Kedua jenis aplikasi ini akan membantu pihak operator memberdayakan karyawan dan mengoptimalkan kepuasan pengguna yang menghasilkan produktivitas jaringan yang semakin tinggi."
Model dasar AI ini mendukung pihak operator beroperasi dengan pintar, serta mendukung interaksi dengan bahasa natural secara cerdas untuk berbagai jabatan kerja. Maka, wawasan karyawan dan efisiensi kerja pun meningkat. Model dasar AI juga menyediakan aplikasi intelligent agent untuk berbagai skenario operasional. Aplikasi ini mampu menganalisis dan menangani proses kompleks, serta mengorkestrasi solusi operasional guna menjamin pengalaman dan kepuasan pengguna.
Huawei Telecom Foundation Model juga akan meningkatkan nilai tambah dari teknologi pintar dengan memperluas penerapannya. Di acara tersebut, Yang juga membahas penerapan Telecom Foundation Model. Untuk menyediakan layanan secara cepat, asisten layanan dapat diaktifkan agar mendukung multi-modal assessment yang akurat dan penyediaan layanan cepat. Untuk menyediakan garansi pengalaman pengguna, kapabilitas Telecom Foundation Model dalam optimalisasi turut menjamin pengalaman pengguna secara multiobjektif. Untuk membantu troubleshooting, analisis cross-process poor-QoE dan penanganan berbasiskan dialog juga menjadikan proses troubleshooting jauh lebih efisien.
Menutup presentasinya, Yang mendorong mitra industri agar mengembangkan aplikasi teknologi pintar lewat kolaborasi industri, pelatihan SDM, serta inovasi dalam skenario bisnis. Dia juga mengajak sektor telecom foundation model untuk mengembangkan praktik terbaik dan menghadirkan semakin banyak teknologi pintar di industri telekomunikasi.
MWC Barcelona 2024 berlangsung pada 26-29 Februari di Barcelona, Spanyol. Di ajang ini, Huawei memamerkan produk dan solusi terbaru di stan 1H50 di Fira Gran Via Hall 1.
Menjelang peluncuran 5.5G secara komersial pada 2024, Huawei berkolaborasi dengan pihak operator dan mitra di seluruh dunia guna membuat inovasi baru dalam jaringan, komputasi awan, dan teknologi pintar. Secara kolaboratif, kita akan menggerakkan bisnis 5G dan membangun ekosistem industri yang berkembang pesat, serta menciptakan era baru transformasi pintar dan digital. Informasi lebih lanjut tersedia di: https://carrier.huawei.com/en/events/mwc2024

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024

Separuh pohon willow kota dan separuh lagi seruling

aplikasi yang bisa bayar nanti

Wapres Ma'ruf sempurnakan rukun saat Shalat Jumat di Selandia Baru******

Auckland, Selandia Baru (ANTARA) - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin memutuskan untuk menyempurnakan ibadah shalatnya di Masjid Ponsonby, Auckland, Selandia Baru, Jumat siang, setelah sang imam Shalat Jumat dianggap tidak memenuhi ketentuan rukun shalat.

Wapres Ma'ruf Amin beserta rombongan yang tiba di masjid sekitar pukul 13.45 waktu setempat, langsung mengambil air wudu dan mengambil posisi shalat di deretan terdepan jamaah, tepatnya di belakang imam.

Wapres menjalani dengan saksama prosesi ibadah mulai dari shalat sunnah, hingga khotbah dan ikamah, serta shalat dua rakaat hingga tuntas.

Pewarta ANTARA yang turut serta dalam kegiatan itu mendengar ucapan dakwah berbahasa Arab yang disampaikan sang khotib sekaligus imam shalat, Syeikh Haroon Khaukha, bersuara serak dan terputus-putus.

Situasi yang sama juga berlangsung saat prosesi pembacaan ayat suci Al Quran shalat dua rakaat yang diikuti Wapres Ma'ruf dan rombongan.

Baca juga: Wapres bertemu pengusaha halal Selandia Baru, pacu kerja sama konkret

Ahmad Ridwan, salah satu anggota jamaah Masjid Ponsonby yang dikonfirmasi mengatakan sang imam yang sudah sejak lama memimpin shalat di masjid tertua di Auckland itu, mengalami gangguan di pita suara.

"Memang beliau ada gangguan di pita suara, sehingga terdengar tidak jelas," katanya.

Beberapa saat setelah imam mengucap salam tanda berakhirnya prosesi shalat, Ma'ruf dan rombongan sempat berdialog dengan salah satu tokoh di masjid tersebut, hingga akhirnya memutuskan untuk menyempurnakan shalatnya.

Wapres pun menyempurnakan shalatnya dengan melaksanakan shalat fardhu Ashar dua rakaat dan Dzuhur dua rakaat dengan pertimbangan dirinya yang sedang melaksanakan kunjungan kerja ke Selandia Baru sebagai musafir.

Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi yang turut serta beribadah bersama Wapres mengatakan keputusan untuk melaksanakan shalat fardhu karena pelaksanaan Shalat Jumat yang sebelumnya diyakini Wapres tidak memenuhi rukun shalat.

"Shalatnya tidak sah, tidak memenuhi kaidah," katanya.

Terdapat sejumlah rukun shalat menurut syariah Islam, yakni niat, takbiratul ihram, berdiri bagi yang mampu, membaca Surat Al-Fatihah, rukuk, I'tidal, dua kali sujud, duduk di antara dua sujud, membaca Tasyahud, duduk iftirasy ketika membaca tasyahud, membaca selawat atas Nabi Muhammad SAW, salam, dan tertib.

Baca juga: Wapres dorong kerja sama pengakuan produk halal RI-Selandia Baru
Baca juga: Wapres bidik peluang kerja sama geotermal RI-Selandia Baru
Baca juga: Wapres minta dukungan Selandia Baru tingkatkan peran RI di Pasifik

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

Berubah menjadi peri

3dbet

Okupansi "homestay" meningkat di Lumban Bulbul kawasan Danau Toba******

Balige, Toba (ANTARA) - Okupansi atau tingkat keterisian rumah untuk penginapan (homestay) meningkat 75 persen di Desa Lumban Bulbul karena penyelenggaraan F1 Powerboat Danau Toba 2024 di Pelabuhan Mulia Raja Napitupulu, Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, 2-3 Maret. Kepala Desa Lumban Bulbul Melva Panjaitan mengatakan okupansi penginapan sejak dua hari lalu sudah meningkat dibanding hari biasa karena adanya penyelenggaraan ajang internasional tersebut. "Ya ada berdampak, okupansinya meningkat sebanyak 75 persen," kata Melva kepada ANTARA di Balige, Sumatera Utara. Ia membeberkan, jumlah homestay di desanya lebih dari 20 unit dan dengan kisaran harga Rp300.000 - Rp400.000 per malam. Ia mengatakan, para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) homestaysudah diimbau untuk tidak menaikkan harga sewa sesuai dengan ketetapan yang sudah dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Toba.

Untuk menambah kenyamanan wisatawan, pemilik homestay juga meningkatkan kebersihan di sekitar tempat penginapan guna menambah daya tarik bagi wisatawan. Melva menambahkan, desa itu merupakan salah satu tempat tujuan wisata andalan yang ada di Balige karena terdapat Pantai Pasir Putih Lumban Bulbul yang kerap dikunjungi wisatawan domestik dan mancanegara. Baca juga: Desa Lumban Bulbul dukung penyelenggaraan F1 Powerboat Danau Toba 2024

Seorang wisatawan dari Kota Medan Rama Prakasa mengaku telah menginap di tempat tersebut sejak sehari lalu karena lokasinya berdekatan dengan arena balapan. "Ya dekat dari sini, jadi bisa jalan kaki ke lokasi," ujar dia.
F1 Powerboat Danau Toba 2024 diikuti 18 pembalap dari sembilan tim. Indonesia untuk kedua kalinya menjadi tuan rumah penyelenggaraan balapan perahu motor super cepat atau F1H2O (F1 Powerboat) seri Danau Toba. Penyelenggaraan powerboat tahun ini juga spesial karena merupakan edisi ke-300 sejak diselenggarakan pada 1984 di 39 negara.

Baca juga: Warga bangga dilibatkan dalam F1 Powerboat Danau Toba 2024
Baca juga: IAS: Semua persiapan logistik F1 Powerboat Danau Toba sudah rampung

Pewarta: Donny Aditra
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2024

Dewa perang terkuat

slot terbukti gacor

Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional******

Semarang (ANTARA) - Di tengah rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 yang dijadwalkan hingga 20 Maret 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pemohon terkait dengan parliamentary threshold (ambang batas parlemen) minimal 4 persen dari suara sah secara nasional.

Meski rekapitulasi secara manual belum selesai, publik bisa mengikuti perkembangan hasil real countKomisi Pemilihan Umum (KPU) RI melalui aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) atau tinggal klik pemilu2024.kpu.go.id.

Publik pun bisa memprediksi partai politik mana saja yang memenuhi ambang batas parlemen, khususnya pada Pemilu Anggota DPR RI, yang diikuti 18 partai politik nasional. Pada pemilu anggota legislatif (pileg) ini tercatat 9.918 calon anggota DPR RI yang memperebutkan 580 kursi DPR RI di 84 daerah pemilihan (dapil).

Sesuai dengan nomor urut peserta Pemilu 2024: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Terkait dengan putusan MK saat rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 tengah berlangsung di tingkat kabupaten/kota, sontak publik pun ada yang beranggapan semua partai politik peserta Pemilu Anggota DPR RI bakal lolos ke Senayan (Gedung MPR/DPR/DPD RI), asalkan meraih suara terbanyak di daerah pemilihan (dapil), meski tak capai parliamentary threshold.

Namun, sebelum syak wasangka berlanjut terkait dengan putusan MK yang akan meloloskan partai tertentu ke Senayan, alangkah baiknya membaca Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 secara saksama.

Dalam putusan MK itu ditegaskan bahwa ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional. Dengan demikian, hanya peserta pemilu yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional yang diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.

Partai politik peserta Pemilu 2024 yang tidak mencapai parliamentary thresholdtidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap dapil, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 415 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Seperti diketahui bahwa Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang diwakili Khoirunnisa Nur Agustyati (Ketua Pengurus Yayasan Perludem) dan Irmalidarti (Bendahara Pengurus Yayasan Perludem) mengajukan permohonan pengujian UU No. 7/2017 terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Dalam Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa norma Pasal 414 ayat (1) UU No. 7/2017 adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu Anggota DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu Anggota DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.

Mahkamah, menurut anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, berpendapat bahwa berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ketentuan dalam norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 perlu segera ada perubahan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal, antara lain:

Pertama, didesain untuk digunakan secara berkelanjutan; kedua, perubahan norma ambang batas parlemen, termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

Ketiga, perubahan itu dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; keempat, perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029; kelima, perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.

Merespons putusan MK itu, pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini berharap, ke depan, pembentuk undang-undang harus merumuskan ambang batas parlemen secara terbuka, transparan, akuntabel, dan partisipatoris.

Pembentuk undang-undang, dalam hal ini Pemerintah dan DPR RI, perlu memperhatikan pemenuhan kedaulatan rakyat, proporsionalitas hasil pemilu, serta penyederhanaan partai. Selain itu, menggunakan metode yang terukur dan jelas, sehingga rasionalitas kebijakan tetap terjaga.

Pemberitaan sebelumnya, Ketua MK Suhartoyo ketika membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK di Jakarta, Kamis (29/2), mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian terkait dengan ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional, sebagaimana termaktub dalam UU No. 7/2017. (Sumber: ANTARA, Kamis, 29 Februari 2024)

Dalam perkara ini, Perludem menggugat frasa "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR".

Perludem ingin norma pada pasal tersebut diganti menjadi "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan".

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, Mahkamah tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit 4 persen dimaksud dalam pasal tersebut.

Saldi juga menyebut angka ambang batas parlemen tersebut juga berdampak pada konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil pemilu.

Pada Pemilu 2004, misalnya, suara yang terbuang atau tidak dapat dikonversi menjadi kursi sebanyak 19.047.481 suara sah atau sekitar 18 persen dari suara sah secara nasional.

Kebijakan ambang batas parlemen telah mereduksi hak rakyat sebagai pemilih. Hak rakyat untuk dipilih juga direduksi ketika perolehan suara lebih banyak, namun tidak menjadi anggota DPR karena partainya tidak mencapai ambang batas parlemen.

Hal demikian disadari atau tidak, baik langsung maupun tidak, telah mencederai kedaulatan rakyat, prinsip keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang adil bagi semua kontestan pemilu, termasuk pemilih yang menggunakan hak pilih.

Berdasarkan hal tersebut, kata Saldi, dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan ambang batas parlemen dan/atau besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak disusun sesuai dengan dasar metode dan argumen yang memadai, pada dasarnya dapat dipahami oleh Mahkamah.

Sementara itu, rekomendasi norma yang diajukan oleh Perludem dalam petitum, tidak dapat dikabulkan oleh MK karena hal tersebut merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang untuk dirumuskan lebih lanjut.

Dengan demikian, Mahkamah menyatakan bahwa dalil permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.
 

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2024

Penguasa paling kuat di kota

dunia77 slot

Dokter: Perokok punya risiko tinggi terkena TBC******

Kita tahu bahwa asap rokok yang masuk akan bisa merusak selaput, fili-fili atau penyaring dari saluran nafas. Sehingga kuman TBC yang masuk akan gampang sekali menginfeksi pada perokok

Jakarta (ANTARA) - Dokter dari RS Paru Ario Wirawan Salatiga, IGN Widyawati mengatakan sejumlah kelompok memiliki risiko tinggi terkena tuberkulosis atau TBC, salah satunya adalah perokok.

"Kita tahu bahwa asap rokok yang masuk akan bisa merusak selaput, fili-fili atau penyaring dari saluran nafas. Sehingga kuman TBC yang masuk akan gampang sekali menginfeksi pada perokok," ujar Widyawati dalam "Gak Mau Terpapar, Lakukan Cara Ampuh Juga TBC ini" yang disiarkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) di Jakarta, Jumat.

Dalam kesempatan itu ia menjelaskan tuberkulosis disebabkan oleh bakteri yang tersebar melalui udara. Bakteri tersebut berdiam diri paru dan tidak serta-merta menyerang, namun menunggu imun melemah.

Sejumlah pertanda tuberkulosis, kata dia, adalah batuk selama dua minggu lebih. Selain itu tergantung dari organ yang terkena, gejalanya dapat berbeda-beda. Contohnya, apabila terkena kelenjar, maka muncul benjolan.

Baca juga: Dokter: Perokok pasif miliki 4 kali lipat risiko terkena kanker paru

Tanda lainnya yaitu demam dengan suhu yang tidak terlalu tinggi dan biasanya terasa pada malam hari.

Selain perokok, lanjutnya, kelompok-kelompok lain yang memiliki risiko terkena TBC adalah orang-orang yang positif HIV, karena pasien-pasien tersebut imunnya rendah.

"Kemudian kelompok yang kedua adalah orang-orang yang mengkonsumsi obat-obatan imunosupresan," katanya.

Selain itu, menurut Widyawati, kelompok lain yaitu orang-orang yang konsumsi alkohol tinggi serta anak-anak di bawah umur lima tahun dan  orang-orang lanjut usia (lansia).

Baca juga: Kemenkes gencarkan penemuan kasus TBC di Indonesia

Kelompok lain yang memiliki risiko TBC yaitu tenaga kesehatan yang sering bersinggungan dengan pasien-pasien yang mengidap penyakit itu.

Menurutnya, cara paling mudah untuk mencegah TBC adalah dengan menjaga imunitas tubuh, terutama bagi kelompok-kelompok rentan. Selain itu menghindari kontak dengan pasien yang mengidap penyakit itu. Kemudian, dengan mengadopsi pola hidup yang bersih dan sehat.

"Walaupun biasanya orang-orang di tempat umum yang batuk itu mereka sudah jarang yang pakai masker, tapi kita bisa menjaga diri dengan memakai masker. Tambahan, misalnya kita merasa ada gejala, tentu langsung saja, jangan menunggu terlalu lama berobat," katanya.

Dia mengatakan apabila terkena TBC, maka penyembuhannya paling cepat enam bulan. Oleh karena itu membutuhkan kesabaran.

Baca juga: BRIN ingatkan pengendalian tuberkulosis harus jadi perhatian serius
 

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Dua dunia dihubungkan oleh W

erek erek62

Moeldoko: Ada masalah distribusi dan tata kelola beras di ritel modern******

Perlu tata kelola penanganan pangan dalam negeri secara menyeluruh, salah satunya dengan melakukan relaksasi

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebutkan ada masalah distribusi dan tata kelola beras pada penjualan di toko ritel modern di tanah air.

Ia mengatakan bahwa harga beras di sejumlah pasar induk sudah mengalami tren penurunan dan stoknya mencukupi. Namun, terdapat permasalahan dalam distribusi serta harga beras di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) di ritel modern.

"Perlu tata kelola penanganan pangan dalam negeri secara menyeluruh, salah satunya dengan melakukan relaksasi. Utamanya, untuk mengisi dulu wilayah-wilayah yang stoknya terbatas di ritel modern," kata Moeldoko dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Jumat.

Moeldoko menegaskan persoalan beras di tanah air memerlukan penanganan secara cepat dan detil.

Oleh karenanya, ia meminta seluruh pihak terkait seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Sekretariat Kabinet, Bulog dan Badan Pusat Statistik (BPS) dapat berkoordinasi menyelesaikan persoalan beras.

Baca juga: KSP: Pemerintah tidak naikkan HET beras karena berpotensi dorong harga

Baca juga: Mendag tinjau ketersediaan beras di ritel modern guna stabilkan harga

Moeldoko juga menyoroti antrean warga dalam operasi pasar atau Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dimana Bulog kehabisan stok beras 5 kg.

Hal ini, kata Moeldoko, disebabkan keterbatasan pengemasan beras SPHP dalam isian 5 kilogram.

"Distribusi dan pengemasan ini harus diusahakan secara cepat, supaya tidak ada lagi antrean," kata Moeldoko.

Terkait permasalahan distribusi beras impor, Moeldoko menegaskan kepada Bulog untuk melakukan koordinasi dengan Pelindo dan Bea Cukai agar mempercepat proses pembongkaran stok beras impor di pelabuhan.

Panglima TNI periode 2013-2015 ini mengimbau masyarakat agar tidak khawatir atau panik.

Ia menyebut harga beras telah mengalami tren penurunan saat ini dan ketersediaan pasokan beras kualitas medium maupun premium sudah normal.

Baca juga: Bapanas: Harga GKP mulai turun, harga beras bisa terkoreksi

Baca juga: Pengamat: Perlu kolaborasi antarlembaga cegah kenaikan harga beras


 

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024