petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!
panen303 447Jutaan kata 114472Orang-orang telah membaca serialisasi
《qq333bet》
Bapanas: Bantuan pangan beras kembali disalurkan******
Ini memang sangat diperlukan oleh masyarakat kita dan sedikit banyak mampu menarik demand (permintaan) terhadap beras di pasar
Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa bantuan pangan beras kembali disalurkan setelah sebelumnya sempat dihentikan sementara pada 8-14 Februari 2024, untuk menghormati berbagai tahapan Pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi.
“Pasca hari pemungutan suara Pemilu (14 Februari 2024) kemarin, mulai hari ini bantuan pangan beras kita lanjutkan kembali,” kata Arief dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.
Hal tersebut disampaikan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi usai mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau langsung stok pangan terutama beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta.
Arief menyampaikan bahwa bantuan pangan beras 10 kilogram yang akan diberikan kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) se-Indonesia, merupakan bagian dari program intervensi pemerintah dalam menjaga stabilisasi pangan utamanya komoditi tersebut.
“Ini memang sangat diperlukan oleh masyarakat kita dan sedikit banyak mampu menarik demand(permintaan) terhadap beras di pasar. Dan ada pula program GPM (Gerakan Pangan Murah) di berbagai daerah,” ucap Arief.
Arief menyebut bahwa realisasi bantuan pangan beras yang telah disalurkan kepada sejumlah KPM hingga 7 Februari mencapai 185 ribu ton.
“Sebelum disetop sementara sampai 7 Februari telah menyentuh 185 ribu ton. Target penyaluran pada 2 bulan pertama di 2024 adalah 440 ribu ton,” ucap Arief.
Sementara itu untuk Program GPM, lanjut Arief, selama Januari 2024 telah terlaksana sebanyak 429 kali yang tersebar luas di 85 kabupaten/kota.
Sedangkan di Februari Program GPM ditargetkan bisa terlaksana sebanyak 234 kali di 65 kabupaten/kota dan dapat terus bertambah sesuai kolaborasi antara Bapanas dengan pemerintah daerah.
Arief menjelaskan bahwa selama Januari hingga awal Februari produksi dan konsumsi beras tidak seimbang, sehingga jika harga beras di pasaran terbilang tinggi disebabkan harga gabah yang masih tinggi. Namun, dia memastikan bahwa stok beras masih dalam kondisi yang aman.
“Kalau untuk ketersediaan stok, kita pastikan cukup. Tentunya tugas pemerintah adalah menyeimbangkan antara hulu sampai hilir. Nanti saat produksi beras kita berada di 3,5 juta ton atau melebihi itu pada Maret, harga beras bisa akan lebih baik,” jelas Arief.
Arief menuturkan pemicu harga beras sekarang sulit menyamai seperti dua tahun lalu karena biaya-biaya seperti pupuk, sewa lahan, hari orang kerja, dan sebagainya telah mengalami kenaikan.
Dalam kunjungan Presiden ke-7 Republik Indonesia di PIBC hari ini turut didampingi Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan NFA I Gusti Ketut Astawa, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi, dan Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya Pamrihadi Wiraryo.
Sebelumnya Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan bahwa saat ini ketersediaan stok beras mencapai 1.180.000 atau 1,180 juta ton yang dipastikan aman untuk memenuhi kebutuhan beras nasional hingga April 2024.
“Stok (beras) kami 1.180.000 ton, jadi cukup. Jadi kalau tadi misalnya permintaan beras SPHP (stabilisasi pasokan dan harga pangan) mau didobel itu cukup. Tambah untuk bantuan pangan sampai dengan Maret dan April, itu cukup,” kata Bayu di Jakarta Selasa (13/2).
Bayu menjelaskan bahwa stok beras tersebut akan disalurkan ke dalam bentuk bantuan pangan beras Rp0, beras SPHP hingga menjadi beras komersial.
Baca juga: Bulog sebut impor beras untuk penuhi bantuan pangan dan SPHP Baca juga: Bapanas fokus kerjakan lima aksi untuk jaga stabilitas harga beras Baca juga: Bapanas: Beras SPHP tetap disalurkan meski bantuan pangan dihentikan
MPR minta pemerintah beri santunan keluarga petugas KPPS meninggal******Jakarta (ANTARA) - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah atau pihak penyelenggara pemilihan umum (pemilu) untuk memberikan kompensasi atau santunan layak kepada keluarga petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang meninggal dunia sebagai bentuk pertanggungjawaban.
Adapun sejumlah petugas KPPS di berbagai daerah dilaporkan meninggal dunia, yang diduga akibat kelelahan saat melakukan tugasnya pada saat pelaksanaan Pemilu 2024, Rabu (14/2).
"Saya menyampaikan dukacita yang mendalam atas gugurnya sejumlah petugas KPPS saat bertugas mengawal pemilu," ujar pria yang akrab disapa Bamsoet tersebut dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.
Ke depan, Bamsoet meminta pemerintah dan pihak penyelenggara pemilu untuk melakukan upaya antisipasi agar tingkat kematian tak meningkat sesudah hari penyelenggaraan pemilu, salah satunya dengan tetap menyiapkan posko kesehatan berisikan tim medis siaga pemilu.
Dengan begitu, diharapkan apabila ada petugas KPPS yang mengalami kelelahan atau mengalami gangguan kesehatan pasca bertugas dapat segera diberikan penanganan oleh tim medis sedini dan seoptimal mungkin.
Dirinya turut meminta pemerintah bersama pihak penyelenggara pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar dapat membuka posko aduan bagi keluarga petugas penyelenggara Pemilu 2024 dan aparat perlindungan masyarakat (linmas) yang belum memperoleh haknya seperti upah ataupun jaminan kesehatan.
"Posko aduan tersebut termasuk juga ditujukan bagi anggota keluarga petugas yang meninggal dunia namun belum mendapat kompensasi," tuturnya.
Bamsoet pun berharap pemerintah bisa memberikan apresiasi terhadap kinerja para petugas KPPS yang diketahui melaksanakan tugasnya hingga malam hari, salah satunya dengan mempercepat pencairan honor yang layak bagi petugas KPPS serta petugas lainnya yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan pemilu.
Pasalnya, menurut dia, para petugas penyelenggara pemilu berhak memperoleh apa yang menjadi haknya karena beban kerja yang berat tersebut.
Baca juga: Dua anggota kpps di Makassar meninggal diduga kelelahan
Baca juga: Seorang KPPS di Kendal meninggal saat penghitungan suara Pemilu 2024
CDC AS peringatkan wabah E. coli terkait keju susu mentah******Los Angeles (ANTARA) - Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) Amerika Serikat (AS) pada Jumat (16/2) memperingatkan wabah E. coli yang terkait dengan keju susu mentah.
Menurut CDC, sepuluh orang yang terinfeksi wabah galur E. coli telah dilaporkan dari empat negara bagian AS. Empat orang dirawat di rumah sakit dan satu orang mengalami sindrom hemolitik uremik, yang merupakan kondisi serius yang dapat menyebabkan gagal ginjal.
Dari enam orang yang masih mengingat detailkeju susu mentah yang mereka konsumsi, semuanya melaporkan telah mengonsumsi keju cheddar mentah merek Raw Farm. Perusahaan itu setuju untuk menarik produknya.
E. coli merupakan kelompok bakteri yang besar dan beragam. Meskipun sebagian besar galur E. coli tidak berbahaya, tetapi ada juga yang dapat membuat orang sakit.
CDC menyebutkan bahwa beberapa jenis E. coli dapat menyebabkan diare, sementara jenis lainnya menyebabkan infeksi saluran kemih, penyakit pernapasan dan pneumonia, serta penyakit lainnya.
Din Syamsuddin minta semua pihak tahan diri tidak klaim kemenangan******Jakarta (ANTARA) - Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin meminta semua pihak yang terlibat dalam Pemilu 2024 agar menahan diri untuk tidak saling mengklaim kemenangan sebelum ada keputusan dari KPU. "Semua pihak terutama ketiga paslon presiden-wakil presiden agar menahan diri untuk tidak mengklaim kemenangan sebelum ada keputusan KPU," ujar Din dalam keterangannya di Jakarta, Jumat. Indonesia sebelumnya telah menyelenggarakan pemilu pada Rabu (14/2) guna memilih pemimpin untuk lima tahun ke depan. Ia mendorong agar penghitungan suara oleh KPU dilakukan secara terbuka dan transparan. KPU harus memasukkan data dengan seksama dan akurat berdasarkan hasil perhitungan suara di TPS-TPS. "Kesalahan pemasukan data (data entry) yang diakui oleh KPU di media massa, demi pemilu/pilpres damai, jujur dan adil, serta demi persatuan dan kesatuan bangsa," katanya. Apabila ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam proses pemilu ini, maka bisa melakukan gugatan melalui proses hukum yang berlaku.
Baca juga: Peneliti nilai semua pihak harus tahan diri terkait hasil hitung cepat
Baca juga: KPU Bali klarifikasi aduan caleg yang jumlah suaranya hilang "Mahkamah Konstitusi membahasnya secara objektif, imparsial dan berkeadilan," kata dia. Sebelumnya, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) juga mengajak masyarakat menghormati setiap hasil pemilu seiring telah selesainya masa pencoblosan calon presiden dan wakil presiden. "Rakyat sudah menentukan pilihan dan kita semua harus menghormati hasilnya. Saya berharap semua pihak siap menerima hasil dengan lapang dada," ujar Ketua Umum PGI Gomar Gultom. Gomar mengatakan hasil penghitungan cepat belum merupakan hasil resmi. Kendati sistem tersebut membuat masyarakat sudah bisa membayangkan hasil akhirnya, sebaiknya semua pihak bersabar menunggu hasil akhir penghitungan manual oleh KPU. Ia pun mendorong agar masyarakat kembali merajut persatuan dan persaudaraan yang sempat terganggu akibat narasi-narasi kampanye lalu demi Indonesia jaya. "Kalau ada ketidakpuasan dan merasa keberatan dengan hasil yang ada, hendaknya menempuh jalur yang tersedia disertai bukti dan data pendukung," katanya.
Baca juga: MPU ajak semua pihak tidak euforia dengan hasil internal
Baca juga: Pakar serukan tunggu hasil pemilu dalam koridor demokrasi
Pemkab Kuningan beri santunan Rp42 juta untuk ahli waris petugas KPPS******
beliau telah berjuang untuk negara
Kuningan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan, Jawa Barat, menyalurkan santunan BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp42 juta untuk ahli waris Yayan Risdianto, anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia setelah bertugas. Penjabat (Pj) Bupati Kuningan Iip Hidajat di Kuningan, Sabtu, mengatakan dana santunan itu berasal dari program jaminan sosial yang diselenggarakan Pemkab Kuningan bersama BPJS Ketenagakerjaan. Dia mengatakan seluruh petugas penyelenggara pemilu di Kuningan, termasuk KPU dan Bawaslu telah didaftarkan dalam program ini sebelum pemungutan suara Pemilu 2024 berlangsung pada Rabu lalu. “Pemkab Kuningan mengalokasikan anggaran kepada lebih 39 ribu lebih petugas Pemilu 2024, yang didaftarkan melalui jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan,” kata Bupati. Menurut dia, dana santunan itu nantinya diberikan langsung kepada pihak keluarga almarhum Yayan yang tinggal di Kelurahan Cijoho, Kabupaten Kuningan.
Baca juga: Wali Kota Bandung: Petugas KPPS meninggal adalah pahlawan demokrasi Baca juga: Ketua KPPS di Kota Bandung meninggal dunia usai bertugas Bupati menyampaikan rasa bela sungkawa dan duka cita mendalam atas wafatnya Yayan yang bertugas sebagai anggota KPPS, di tempat pemungutan suara (TPS) 16 Kelurahan Cijoho. “Saya mendatangi kediaman almarhum untuk memberikan penghormatan terakhir. Intinya beliau telah berjuang untuk negara,” ujarnya. Ia menjelaskan Yayan berpulang pada Jumat (16/2) kemarin, setelah sempat dilarikan ke Rumah Sakit Juanda Kuningan untuk mendapatkan pertolongan medis. Penyebab wafatnya anggota KPPS ini diduga karena kelelahan setelah bertugas pada proses pemilu. “Selepas bertugas beliau membaringkan tubuh untuk beristirahat. Setelah bangun beliau pingsan dan segera dilarikan ke rumah sakit. Namun saudara Yayan Risdianto meninggal dunia setibanya datang di rumah sakit,” ungkapnya. Dia berharap tidak ada lagi anggota KPPS maupun petugas penyelenggara pemilu lain yang wafat, setelah menunaikan tugas dalam pesta demokrasi tahun ini. “Untuk saudara almarhum Yayan, kami mendokan agar beliau menjadi ahli surga,” ucapnya.
Baca juga: KPU Palu pastikan berikan santunan bagi petugas KPPS meninggal dunia Baca juga: Seorang ketua KPPS di NTT meninggal dunia Baca juga: Ketua KPPS di Aceh Barat Daya meninggal dunia diduga akibat kelelahan
BMKG peringatkan potensi hujan lebat di sejumlah wilayah Tanah Air******
Daerah DKI Jakarta, cuaca diprakirakan akan berawan atau cerah berawan di seluruh wilayahnya sepanjang hari
Jakarta (ANTARA) - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan hujan lebat disertai petir dan angin kencang masih berpotensi turun di sebagian besar wilayah Indonesia, termasuk sejumlah kota besar di Tanah Air pada Minggu.
Berdasarkan peringatan dini cuaca situs BMKG, Minggu, hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang diprakirakan turun di beberapa titik di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.
Hujan lebat juga berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat, serta Papua.
Sementara itu, hujan dengan intensitas lebih ringan dapat terjadi di sejumlah titik di Provinsi Jawa Barat dan Nusa Tenggara Timur.
Secara khusus BMKG memperingatkan potensi hujan petir turun di kota Jambi, Pangkal Pinang, Pekanbaru, dan Padang. Kota lain dapat mengalami hujan intensitas sedang termasuk Pontianak serta Palembang dan potensi hujan ringan di Bandung, Surabaya, Banjarmasin, Palangka Raya, Ambon, Mataram, Jayapura, Manokwari, Mamuju, Makassar, Kendari, dan Medan.
Kemudian untuk daerah DKI Jakarta, cuaca diprakirakan akan berawan atau cerah berawan di seluruh wilayahnya sepanjang hari.
BMKG juga memperingatkan sejumlah provinsi masuk dalam kategori waspada dampak hujan lebat seperti banjir untuk wilayah Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, dan Papua.
Bulog pastikan stok cadangan beras pemerintah aman capai 1,4 juta ton******
Stok beras yang dikuasai Bulog saat ini ada sebanyak 1,4 juta ton dan sangat cukup untuk kebutuhan penyaluran bantuan pangan beras
Jakarta (ANTARA) - Perum Bulog memastikan ketersediaan stok cadangan beras pemerintah (CBP) dalam keadaan aman mencapai 1,4 juta ton, sehingga bisa menjaga stabilitas pasokan beras serta mendukung bantuan pangan secara nasional.
"Stok beras yang dikuasai Bulog saat ini ada sebanyak 1,4 juta ton dan sangat cukup untuk kebutuhan penyaluran bantuan pangan beras,” kata Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat,
Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi turut mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja mengecek ketersediaan cadangan beras pemerintah (CBP) di Gudang Bulog Cibitung Bekasi, Jawa Barat.
Bayu mengatakan stok beras yang saat ini dikuasi Perum Bulog mampu memenuhi kebutuhan secara nasional hingga Juni, maupun untuk penyaluran beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP).
“Stok ini bisa sampai dengan bulan Juni, penyaluran beras SPHP dan menghadapi puasa serta lebaran,” ujar Bayu.
Bayu menegaskan bahwa Bulog sudah menyiapkan stok cadangan beras pemerintah dengan sebaik mungkin untuk pelaksanaan program-program seperti bantuan pangan beras sehingga menciptakan ketahanan pangan yang kokoh di Indonesia.
Selain melakukan pengecekan stok beras, Presiden Jokowi juga menyerahkan bantuan pangan beras kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Cikarang Barat, Bekasi.
Presiden Jokowi dalam sambutannya menyampaikan pemenuhan kebutuhan pangan merupakan prioritas pemerintah saat ini, untuk itu program-program pemerintah yang berdampak langsung ke masyarakat.
Jokowi mengatakan bantuan pangan sedang diupayakan untuk diperpanjang hingga bulan Juni 2024, namun akan disesuaikan dengan kondisi keuangan negara.
"Diseluruh dunia saat ini sedang terjadi krisis pangan jadi harga beras mengalami kenaikan, tapi di negara kita rakyat kita bantu dengan bantuan pangan beras ini sebanyak 10 kg per bulan. Bantuan ini akan disalurkan sampai dengan Juni dan seterusnya melihat kondisi APBN,” ujar Jokowi.
Di tempat yang sama, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi yang ikut mendampingi Presiden menambahkan bahwa bantuan pangan beras sudah mulai disalurkan kembali sejak Kamis (15/02) secara serentak di seluruh Indonesia setelah sempat dihentikan sementara pada masa tenang Pemilu 2024.
"Bantuan Pangan beras disalurkan kembali pasca Pemilu dan kembali ditegaskan program ini tidak memiliki keterkaitan dengan kepentingan apapun, sehingga dapat dipastikan tujuannya adalah membantu pemenuhan pangan masyarakat yang membutuhkan", kata Arief.
Jamaludin (42) warga Cikarang Barat, Bekasi salah satu penerima manfaat menuturkan dirinya merasa sangat senang dengan adanya bantuan pangan beras yang diberikan oleh pemerintah guna membantu meringankan kebutuhan keluarganya.
"Alhamdulillah saya seneng banget dengan bantuan ini apalagi saya cuma buruh harian lepas jadi ini ngebantu banget, harapan kami mudah-mudahan bantuan ini dilanjuti terus,” ucapnya pria bermata pencaharian buruh lepas harian
Turut hadir mendampingi Presiden Jokowi dalam peninjauan stok dan penyaluran bantuan pangan di Gudang Bulog Cibitung Bekasi, Jawa Barat yaitu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin.
Baca juga: Presiden pastikan stok beras cukup untuk bulan Ramadhan Baca juga: Satgas Pangan Polri pastikan stok beras cukup
Bawaslu ungkap 19 masalah pemungutan dan penghitungan suara Pemilu******
Bawaslu mengidentifikasi 13 permasalahan pada pelaksanaan pemungutan suara dan 6 permasalahan pada pelaksanaan penghitungan suara
Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan 19 permasalahan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024.
Bagja menjelaskan temuan tersebut berdasarkan hasil patroli pengawasan di 38 provinsi yang dituangkan melalui aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Pemilu (Siwaslu) hingga 15 Februari 2024 pukul 06.00 WIB.
"Bawaslu mengidentifikasi 13 permasalahan pada pelaksanaan pemungutan suara dan 6 permasalahan pada pelaksanaan penghitungan suara," kata Bagja di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Kamis.
Walaupun demikian, data dinilai belum lengkap dikarenakan adanya kendala jaringan internet, keterbatasan akses jaringan pada saat pengiriman data, sehingga berpotensi bertambah.
Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty menjelaskan bahwa 13 permasalahan saat pemungutan suara meliputi sebanyak 37.466 Tempat Pemungutan Suara (TPS) mengalami pembukaan pemungutan suara dimulai lebih dari pukul 07.00 waktu setempat.
"Yang kedua, terdapat 12.284 TPS didapati alat bantu disabilitas netra tidak tersedia di TPS. Yang ketiga, terdapat 10.496 TPS yang logistik pemungutan suara tidak lengkap," ungkap Lolly.
Keempat, kata Lolly, terdapat 8.219 TPS yang didapati adanya pemilih khusus yang menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan domisili kelurahan dalam KTP elektronik.
Kelima, terdapat 6.084 TPS yang mengalami surat suara tertukar. Kemudian, terdapat 5.836 TPS didapati ada pendamping pemilih penyandang disabilitas yang tidak menandatangani surat pernyataan pendamping.
"Terdapat 5.449 TPS yang didapati KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) tidak menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara," tuturnya.
Kedelapan, terdapat 3.724 TPS didapati papan pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak terpasang di sekitar TPS dan tidak memuat pemilih yang ditandai bagi pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat.
"Terdapat 3.521 TPS didapati saksi mengenakan atribut yang memuat unsur atau nomor urut pasangan calon partai politik atau calon DPD (Dewan Perwakilan Daerah)," paparnya.
Baca juga: Bawaslu RI catat pelanggaran etik dan netralitas mendominasi
Baca juga: Bawaslu akan bertemu KPU bahas permasalahan Pemilu 2024
Kesepuluh, lanjut dia, terdapat 2.632 TPS didapati adanya mobilisasi dan/atau mengarahkan pilihan pemilih oleh tim sukses, peserta pemilu, dan/atau penyelenggara untuk menggunakan hak pilihnya di TPS.
Selanjutnya, terdapat 2.509 TPS yang didapati adanya saksi yang tidak dapat menunjukkan surat mandat tertulis dari tim kampanye atau peserta pemilu.
"Terdapat 2.413 TPS, pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Dan terdapat 2.271 TPS terjadi intimidasi kepada pemilih dan/atau kepada penyelenggara pemilu di TPS," ujar Lolly.
Sementara itu, Lolly menyebut enam permasalahan penghitungan suara meliputi terdapat 11.233 TPS yang didapati adanya Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang tidak dapat diakses oleh pengawas pemilu, saksi dan/atau masyarakat.
"Terdapat 3.463 TPS melakukan penghitungan suara dimulai sebelum waktu pemungutan suara selesai di pukul 1 waktu Indonesia bagian barat," ujarnya.
Ketiga, kata dia, terdapat 2.162 TPS adanya ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih
Berikutnya, terdapat 1.895 TPS yang didapati pengawas TPS tidak diberikan Model C.Hasil Salinan.
Kemudian, terdapat 1.888 TPS yang didapati saksi, pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas
"Terdapat 1.473 TPS adanya intimidasi terhadap penyelenggara," kata Lolly menambahkan.
《qq333bet》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,cara mengajukan kenaikan limit kredivoHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《qq333bet》bab terbaru。