mansion77 slot

Menikah dengan iblis

Adhi Karya Raup Kontrak Baru Rp19,1 T Hingga Oktober 2022******

PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) meraih kontrakbaru sampai Oktober 2022 sebesar Rp19,1 triliun, naik 51 persen dibandingkan perolehan kontrak baru pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp12,7 triliun.

Direktur Utama ADHI Entus Asnawi mengatakan perseroan akan terus meningkatkan pertumbuhan kontrak sampai akhir tahun.

"Kami terus berupaya agar kontrak ADHI terus tumbuh sampai akhir tahun, dan beberapa rencana telah dijalankan untuk mencapai target ADHI di tahun 2022," ujar Entus dalam keterangan di Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu (23/11).

Profil kontribusi perolehan kontrak baru sampai Oktober 2022 dari lini bisnis engineering dan konstruksi mendominasi sebesar 90 persen, properti sebesar 9 persen, dan sisanya merupakan lini bisnis lainnya.

Sedangkan berdasarkan tipe pekerjaan yang diperoleh, jenis proyek jalan dan jembatan sebesar 26 persen, proyek gedung sebesar 30 persen, dan proyek infrastruktur lainnya seperti pembuatan bendungan, bandara, jalur kereta api, dan proyek energi, serta proyek lainnya sebesar 44 persen.

Berdasarkan segmentasi sumber dana, realisasi kontrak baru yang bersumber dari pemerintah sebesar 39 persen, sumber dari BUMN dan BUMD sebesar 11 persen, sementara proyek kepemilikan swasta atau lainnya termasuk proyek investasi sebesar 50 persen.

Entus menambahkan, peningkatan kinerja yang ada menunjukkan konsistensi perseroan untuk terus meningkatkan performa perusahaan di tengah situasi industri pada saat ini.

"Dari perolehan kontrak baru juga menunjukkan bahwa ADHI semakin sadar akan pengembangan bisnis berbasis ekonomi hijau untuk keberlanjutan usaha," kata Entus.

[Gambas:Video CNN]

Anda menyebut ini jari emas

Dalih Menaker Rilis Aturan UMP 2023 Tak Boleh Naik di Atas 10 Persen******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi2023. 

Peraturan itu berisi beberapa ketentuan soal penentuan upah minimum bagi pemerintah daerah pada 2023 mendatang.

Salah satunya, soal provinsi yang telah memiliki upah minimum, kenaikannya tidak boleh melebihi 10 persen.

Mengutip Antara, Ida mengatakan beleid diterbitkan salah satunya dengan mempertimbangkan penetapan upah minimum melalui formulasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan belum dapat mengakomodasi kondisi sosial ekonomi masyarakat saat ini.

Dia menyoroti kondisi di mana upah minimum 2022 tidak dapat menyeimbangkan laju kenaikan harga-harga barang yang mengakibatkan menurunnya daya beli pekerja. Hal itu dikhawatirkan dapat terjadi juga pada 2023.

"Dengan adanya penyesuaian formula upah minimum 2023, saya berharap daya beli dan konsumsi masyarakat tetap terjaga dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan menciptakan lapangan kerja," kata Ida.

[Gambas:Video CNN]

"Saya juga meminta seluruh kepala daerah melaksanakan kebijakan penghitungan upah minimum 2023 sesuai dengan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 ini," tambahnya.

Dia menjelaskan saat ini kondisi sosial ekonomi masyarakat akibat dampak pandemi covid-19 belum sepenuhnya pulih. Di tengah kondisi itu, kondisi ekonomi global malah kian tak pasti akibat perang Rusia-Ukraina.

Padahal, tambahnya struktur ekonomi nasional mayoritas disumbang oleh konsumsi masyarakat dipengaruhi daya beli dan fluktuasi harga.

Sistem Kaisar Hongmeng

Harga Pangan Kompak Naik kecuali Bawang******

Harga pangan kompak melonjak pada awal pekan ini, kecuali bawang putihdan bawang merah yang justru menurun.

Mengutip hargapangan.id, Senin (21/11), kenaikan pertama dialami harga beras kualitas super I yang naik dari Rp13.550 menjadi Rp13.650 per kg. Sementara beras kualitas super II dijual Rp13.300 per kg, atau naik dari sebelumnya yang Rp13.200 per kg.

Beras kualitas medium I dijual Rp12.350 per kg naik dari sebelumnya Rp12.250 per kg.

Telur ayam ras segar naik dari Rp28.800 per kg menjadi Rp29.100 per kg. Cabai merah besar naik dari Rp38 ribu per kg menjadi Rp38.700 per kg.

Cabai merah keriting naik dari Rp36.500 per kg menjadi Rp37.300 per kg. Cabai rawit merah naik dari Rp46.700 per kg menjadi Rp47.950 per kg. Cabai rawit hijau naik dari Rp37.950 per kg menjadi Rp38 ribu per kg.

Sementara harga bawang putih ukuran sedang saat ini Rp27.700 per kg turun dari sebelumnya Rp27.750 per kg pada awal pekan kemarin.

Bawang merah saat ini dibanderol Rp37.600 per kg turun dari sebelumnya Rp37.800 per kg.

Selain bawang-bawangan, minyak goreng kemasan bermerek 1 juga turun dari Rp21.700 per kg menjadi Rp21.600 per kg. Gula pasir kualitas premium juga turun dari Rp15.900 per kg menjadi Rp15.850 per kg.

[Gambas:Video CNN]

Qi Master di Tokyo

Jokowi: Capaian Ekonomi Indonesia Berkat kerja Keras Pengusaha******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim keberhasilan Indonesia dalam menjagainflasidan pertumbuhan ekonomi salah satunya berkat kerja keras pengusaha.

Klaim itu Jokowi sampaikan saat memberikan kata sambutan dalam Munas Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) XVII di Solo, Jawa Tengah, yang disiarkan secara virtual, Senin (21/11).

Ia mengatakan angka inflasi Indonesia masih terjaga di level 5,71 persen secara tahunan pada Oktober 2022. Sementara, pertumbuhan ekonomi RI mencapai 5,72 persen.

"Angka-angka yang baik seperti yang tadi saya sampaikan, inflasi maupun gross pertumbuhan ekonomi kita, harus kita jaga dan terus kita tingkatkan. Dan itu hasil kerja keras dari para pengusaha, bapak ibu sekalian yang berada di hadapan saya," ujar Jokowi.

Ucapan Jokowi ini memang tidak asal bunyi. Lihat saja, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,72 persen pada kuartal ketiga tahun ini. Nah, sementara, ekonomi Kanada hanya 4,6 persen pada periode yang sama.

Lalu, Meksiko 4,2 persen, China 3,9 persen, Korea Selatan 3,1 persen, dan Italia 2,6 persen. Kemudian, Uni Eropa 2,1 persen, AS 1,8 persen, Jepang 1,6 persen, dan Jerman 1,2 persen.

Namun demikian, pertumbuhan ekonomi RI tersebut masih di bawah India, Arab Saudi, Turki, dan Argentina.

Lebih lanjut, Jokowi juga menyinggung bahwa neraca dagang Indonesia membukukan surplus selama 30 bulan berturut-turut.

Tercatat ekspor Indonesia per Oktober 2022 naik 0,13 persen ke US,81 miliar dari bulan sebelumnya sebesar US,78 miliar. Jika dibandingkan Oktober 2021, nilai ekspor RI naik 12,30 persen.

Capaian ekspor Indonesia pada bulan ini yang ikut menyumbang surplus US,67 miliar atau setara dengan Rp88,25 triliun (asumsi kurs Rp15.565 per dolar AS) secara bulanan pada Oktober 2022.

Jokowi ingin capaian ini terus dijaga oleh semua pihak. Ia pun mengimbau para menteri untuk hati-hati dalam membuat kebijakan, khususnya terkait ekonomi. Sebab, salah sedikit saja bisa celaka.

Apalagi, saat ini kondisi ekonomi dunia sedang tidak baik-baik saja. Jokowi, menilai kondisi ekonomi sekarang sulit untuk diprediksi.

"Saya selalu berpesan kepada seluruh menteri, hati-hati membuat kebijakan dalam posisi yang sangat rentan seperti ini, jangan keliru, jangan salah," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem yang akan diperbaiki

Ekonom Sebut Harusnya UMP 2023 Naik 11 Persen******

Pengamat tak sepakat dengan keputusan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang membatasi kenaikan UpahMinimum Provinsi (UMP) 2023 sebesar maksimal 10 persen.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira melihat jika pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa bertahan di angka 4 persen pada 2023, seharusnya kenaikan UMP bukan 10 persen.

"Jadi kalau 11 persen bisa mengkompensasi inflasi sekaligus para pekerja bisa memiliki tambahan daya beli. Kalau dilihat dari sisi tambahan daya beli, maka akan ada uang yang bisa lebih banyak dibelanjakan dan itu bakal menjadi stimulus bagi perekonomian. Idealnya bukan 10 persen, tapi 11 persen. Itu paling minimum dan kata-katanya tidak ada maksimal, tapi minimum," jelasnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (21/11).

Bahkan, Bhima secara khusus merinci bahwa UMP DKI Jakarta pada 2023 seharusnya bisa naik 12 persen. Tapi untuk DKI kenaikan sampai dengan 12 persen susah dilakukan karena Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 menegaskan bahwa kenaikan maksimal hanya 10 persen.

Selain itu, ia juga menganggap aturan baru ini juga rancu dengan konsep di mana seharusnya upah minimum dipandang sebagai perlindungan. Seharusnya, tidak perlu disematkan kata-kata maksimal karena bakal multitafsir dalam implementasinya.

"Kami gak sepakat dari awal penggunaan PP Nomor 36 Tahun 2021, harusnya kembali ke PP Nomor 78 Tahun 2015 menggunakan pertumbuhan ekonomi ditambah inflasi. Sebaiknya Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 itu direvisi lagi, disesuaikan dengan PP Nomor 78 Tahun 2015 karena posisi UU Ciptaker inkonstitusional bersyarat dan saat ini belum ada perbaikan UU Ciptaker," pungkasnya.

Senada, Pengamat Ketenagakerjaan Payaman Simanjuntak juga menganggap kenaikan upah minimum menggunakan aturan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 tetap akan kecil, bahkan tidak sampai 10 persen.

"Memang kalau rumus kenaikan upah minimum di PP Nomor 36 Tahun 2021 belum diperbaiki, dengan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 kenaikan upah minimum 2023 tetap masih kecil. Tidak sampai 10 persen karena inflasi 2022 juga paling tinggi 10 persen," jelasnya.

Namun, Payaman menganggap jika upah minimum bisa naik sekitar 10 persen itu tergolong sedang. Pasalnya, jika melebihi 10 persen akan memberatkan pengusaha. Keleluasaan pasar bakal terdampak karena rendahnya daya beli masyarakat.

Ia juga menjelaskan bahwa produktivitas dan daya saing perusahaan domestik masih rendah sehingga tidak mampu bersaing dengan barang impor karena produktivitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia pada umumnya rendah.

[Gambas:Video CNN]

Di lain sisi, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad mencoba merinci proyeksi kenaikan UMP DKI Jakarta 2023 menggunakan formula dalam beleid yang diteken Ida pada Rabu (16/11).

Rumus kenaikannya= Upah tahun sekarang + (Penyesuaian Nilai Upah Minimum (UM) x UM (tahun sekarang).

Penyesuaian upah minimum dihasilkan dari dari inflasi (pertumbuhan ekonomi x indeks kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu yaitu 0,10 sampai dengan 0,30).

"Kalau pakai formula dengan inflasi September sebesar 4,61 persen ditambah 0,30 dikali pertumbuhan ekonomi, maka terdapat tambahan sebesar 1,78 persen. Setidaknya tahun depan kenaikannya (UMP DKI Jakarta) sebesar 6,39 persen. Pertumbuhan ekonomi Jakarta kuartal III sebesar 5,94 persen," hitung Tauhid.

Saat ini, UMP DKI Jakarta ada di angka Rp4.573.845 per bulan berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) yang menolak banding Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tentang nilai UMP 2022.

Jika ada kenaikan 6,39 persen, maka UMP DKI Jakarta 2023 hanya menjadi Rp4.866.113 berkat kenaikan Rp292.268.

Ida menetapkan aturan perhitungan Upah Minimum bagi para pemerintah daerah.
Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi. Beleid itu diteken Ida pada 16 November kemarin.

Peraturan itu berisi beberapa ketentuan soal penentuan upah minimum bagi pemerintah daerah. Salah satunya, provinsi yang telah memiliki upah minimum, penetapannya dilakukan dengan penyesuaian nilai upah minimum yang besaran kenaikannya tidak boleh melebihi 10 persen.

"Dalam hal hasil penghitungan penyesuaian nilai upah minimum melebihi 10 persen, Gubernur menetapkan Upah Minimum dengan penyesuaian paling tinggi 10 persen," kata aturan tersebut seperti dikutip Sabtu (19/11).

Kemudian, jika pertumbuhan ekonomi bernilai negatif, kenaikan upah hanya mempertimbangkan variabel inflasi.

Jiuhuang Yantianlu

Menko Airlangga Ajak Menteri******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mewakili pemerintah Indonesia mengajak sejumlah negara APEC mendukung upaya dunia menuju transisi hijau.

Hal itu disampaikan Airlangga saat menghadiri rangkaian acara Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) Economic Leaders' Weeks di Thailand, pada 16-20 November 2022.

Mengawali rangkaian kegiatan, Airlangga memimpin Delegasi Republik Indonesia dalam acara APEC Ministerial Meeting (AMM), Kamis (17/11).

"Model ekonomi BCG sangat relevan dengan adanya berbagai tantangan di depan. Model ekonomi ini tidak hanya dapat mendukung kebutuhan ekonomi saat ini, tetapi juga mendukung keberlangsungan generasi masa depan kita," jelas Menko Airlangga.

Pemerintah RI, kata Airlangga, mengusulkan dua prioritas yakni meningkatkan kualitas investasi ekonomi hijau serta mempromosikan peningkatan kapasitas dan transfer teknologi.

Terkait usulan meningkatkan kualitas investasi ekonomi hijau, Airlangga menyoroti besarnya kebutuhan investasi untuk melakukan transisi hijau sehingga APEC perlu membentuk mekanisme pembiayaan untuk mendukung implementasinya di ekonomi anggota.

Indonesia sendiri membutuhkan sekitar US2.8 miliar untuk mencapai target National Determined Contribution (NDC) pada tahun 2030.

"Sehingga diperlukan mekanisme pembiayaan yang inovatif, termasuk dari sektor privat, komunitas internasional, atau bauran pembiayaan lainnya," ujarnya.

Kemudian terkait usulan dalam mempromosikan peningkatan kapasitas dan transfer teknologi, Airlangga mengungkapkan bahwa ekonomi berkembang menghadapi keterbatasan kapasitas institusional dan kurangnya akses terhadap teknologi hijau.

Airlangga menekankan pentingnya APEC sebagai "incubator of ideas" untuk menggalang kerja sama konkret dalam mendukung pertukaran pengetahuan dan informasi serta kolaborasi riset untuk mendukung transisi hijau yang merata di antara ekonomi APEC.