buana99

Wu Yeruomeng

Bappebti soal Progres Bursa Sawit RI: Tidak Semulus yang Dibayangkan******

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengungkap proses minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/ CPO) masuk bursa komoditas terganjal salah satu kendala, yakni pungutan pajak dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kepada perusahaan.

Hal itu disampaikan Plt Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko yang mengaku sudah merancang sedemikian rupa proses CPO masuk bursa. Namun, Didid tidak mau bursa malah membebani pengusaha CPO.

Didid mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan stakeholder terkait, seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, hingga Kementerian Keuangan.

"Ini ternyata tidak semulus yang kita bayangkan ... CPO masuk bursa tidak semudah yang kami buat desain awal. Ternyata ini ada kena pajaknya. Tentu kami juga tidak ingin melanggar aturan pajak, di sisi lain kami tidak ingin memberatkan pelaku usaha," katanya di Ciasem 12, Jakarta Pusat, Jumat (31/3).

"Tidak akan ada pelaku usaha yang mau masuk bursa kalau kena pajak, walau nanti direstitusi. Karena restitusi butuh waktu 6 bulan hingga 1 tahun dan diperiksa," tegas Didid.

Selain itu, Didid menyampaikan kendala utama CPO masuk bursa, yakni aturan antideforestasi Uni Eropa (UE). Ia khawatir tingkat ekspor CPO RI malah anjlok ketika harus masuk bursa komoditas.

Oleh karena itu, Bappebti masih mempertimbangkan setidaknya tiga alternatif. Pertama, bursa hanya akan melakukan pencatatan, tetapi pasar tidak bertemu di situ. Didid menyebut opsi ini sama seperti yang terjadi di bursa komoditas Rotterdam.

Didid kemudian menggunakan data ekspor CPO RI pada 2022 sebesar 26 juta ton untuk membuat alternatif kedua dan ketiga. Alternatif kedua adalah hanya sebagian saja dari 26 juta ton tersebut yang wajib masuk bursa. Sedangkan opsi ketiga adalah seluruhnya masuk bursa.

"Kami sedang berdiskusi mana alternatif yang mungkin. Tidak menutup kemungkinan kami akan menggabungkan beberapa alternatif tersebut," tandas Didid.

Dorongan CPO masuk bursa paling vokal muncul dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Tujuannya adalah membentuk referensi harga komoditas di bursa berjangka milik Indonesia sendiri.

Zulkifli mengatakan saat ini Indonesia masih merujuk pada bursa Malaysia terkait harga CPO. Padahal, produksi CPO Indonesia jauh lebih besar dari Negeri Jiran.

"Ya sawit, masa kita patokan ke negara tetangga padahal produksi kita paling besar. Dengan segala kewenangan yang kita miliki Bappebti, kita usahakan sebelum Juni kita sudah punya," ujarnya di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Kamis (19/1) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Menjadi dewa setelah seratus pemurnian

Hasil Pemeriksaan 69 Pegawai Berharta Jumbo Diungkap 2 Pekan Lagi******

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengungkap hasil pemeriksaan terhadap 69 pegawai yang asal-usul harta kekayaannya masih belum jelas dalam dua minggu ke depan.

Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh mengatakan para pegawai dengan profil risiko tinggi itu sudah mulai dipanggil sejak Senin lalu.

"Kita sudah mulai memanggil pegawai-pegawai tersebut sejak Senin. Target dua minggu kita selesaikan, tapi lihat dinamika seperti apa," kata Awan di Kantor Kemenkeu, Rabu (8/3).

Sebelumnya, Kemenkeu sudah melakukan hasil analitik. Itjen juga melakukan cek formal juga material terkait anomali harta kekayaan pegawai internal. Begitu ditemukan ketidakwajaran, Awan menyebut pihaknya mengecek lagi, mulai dari harta yang tidak dilaporkan hingga transaksi mencurigakan.

"Untuk LHK 2019 artinya yang dilaporkan 2020 itu ada 33 pegawai tidak clear. Untuk LHK 2020 atau pelaporan 2021 ada 36 pegawai tidak clear. Total ada 69 pegawai tidak clear. Selanjutnya akan kami panggil, klarifikasi, untuk dilakukan pemeriksaan," kata Awan dalam konferensi pers, Rabu (3/1) lalu.

[Gambas:Video CNN]

harry potter louis

Mendag Zulhas Bakar Pakaian hingga Tas Bekas Impor Rp10 M di Pekanbaru******

Menteri PerdaganganZulkifli Hasan (Zulhas) memusnahkan 730 bal pakaian, sepatu, dan tas bekas impor senilai Rp10 miliar di Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki, Pekanbaru, Riau pada Jumat (17/3).

Pemusnahan ini adalah upaya pengawasan dan penegakan hukum terkait pelanggaran di bidang perdagangan dan perlindungan konsumen.

"Sebagai respons dan salah satu tanggung jawab kami atas semakin maraknya perdagangan pakaian bekas, alas kakim dan tas asal impor yang tidak sesuai ketentuan, kami melakukan pemusnahan sebanyak 730 bal pakaian, alas kaki, dan tas bekas dengan nilai mencapai Rp10 miliar," kata Zulkifli dalam keterangan resmi, Jumat (17/3).

Zulkifli pun menegaskan, pakaian, sepatu, dan tas bekas merupakan barang yang dilarang impornya berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Sebab itu, ia berharap agar konsumen lebih mengutamakan pakaian baru hasil industri dalam negeri dan UMKM. Menurutnya, produk dalam negeri tidak kalah baiknya dengan produk impor baik dari sisi mutu maupun tren.

"Dengan menghindari penggunaan pakaian bekas asal impor, konsumen dapat terhindar dari dampak buruk pakaian bekas dalam jangka panjang dan sekaligus turut serta memperkuat industri dalam negeri dan UMKM," kata Zulkifli.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag Moga Simatupang mengatakan dari hasil sementara, pakaian, sepatu dan tas bekas tersebut diperoleh dari penyuplai yang berlokasi di Batam.

Saat ini, Moga mengatakan Kemendag dan pihak terkait lainnya masih melakukan pengumpulan bahan keterangan lebih lanjut terkait proses dan jalur masuk pakaian bekas tersebut ke Indonesia.

"Saya minta hentikan praktik jual beli barang-barang bekas asal impor di wilayah NKRI, karena komitmen PKTN dan seluruh instansi terkait hal ini adalah akan menindak dengan tegas dan memusnahkannya," pungkas Moga.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengecam belanja pakaian bekas impor atau yang sering disebut thrifting itu karena mengganggu industri tekstil dalam negeri.

Ia pun memerintahkan jajarannya untuk segera mencari sebab dan solusi mengatasi masalah itu.

"Sudah saya perintahkan untuk mencari betul dan sehari dua hari sudah banyak yang ketemu. Itu mengganggu industri tekstil di dalam negeri. Sangat mengganggu. Yang namanya impor pakaian bekas mengganggu," ujar Jokowi saat menghadiri Pembukaan Business Matching Produk Dalam Negeri, Rabu (15/3).

[Gambas:Video CNN]

Superstar Hiburan yang Tak Terkalahkan

Kemenhub Bakal Tambah Kuota Mudik Gratis Jalur Darat******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bakal menambah kuota mudik gratis jalur darat. Hal ini dikarenakan banyak pendaftar yang tidak melakukan verifikasi.

Direktur Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Suharto mengimbau pendaftar mudik gratis untuk melakukan verifikasi. Jika tidak, kuota mudik akan hangus.

"Hingga saat ini kami sudah mengevaluasi. Setelah kami melakukan verifikasi masih ada slot karena ada yang daftar tapi tidak melaksanakan verifikasi maka saya anggap itu batal," katanya di Kantor Kemenhub, Jakarta Pusat, Jumat (24/3).

Suharto mengatakan pihaknya menyiapkan 585 bus, di mana 459 bus untuk arus mudik dan 126 bus sisanya untuk arus balik.

Selain itu, ada kuota 900 mudik gratis motor yang akan diangkut menggunakan 30 truk. Rinciannya, sebanyak 15 truk akan mengangkut masing-masing 450 unit sepeda motor pada arus mudik dan balik.

"Kami akan merencanakan 15 persen motor yang mau menggunakan truk tadi, ada sebagian akan kami adendum untuk menambahkan kuotanya kepada bus supaya nanti busnya juga ada peningkatan (kuota mudik). Memang animonya cukup tinggi sekali," tutur Suharto.

"Mudah-mudahan dengan adanya nanti tambahan kuota dari adendum dan verifikasi masih berjalan, ini segera kami akan umumkan kembali. Akan kami buka kembali supaya masyarakat bisa menggunakan kembali fasilitas yang disiapkan Kemenhub," sambungnya.

Suharto menekankan pihaknya terus melakukan verifikasi pendaftar mudik gratis. Banyak pendaftar yang tidak melakukan verifikasi membuat banyak kuota yang kosong.

Ia menegaskan proses verifikasi itu dilakukan untuk menyaring pendaftar yang serius dan hanya coba-coba. Di lain sisi, kuota mudik gratis truk yang belum penuh terisi akan dialihkan ke mudik bus.

"Ternyata dalam verifikasi ada yang sudah ditentukan mereka tidak melakukan verifikasi, berarti kan dia coba-coba. Jadi saya batalkan, kosong kanseat-nya, ada sisa itu. Tambahkan lagi yang tadi dari truk yang tidak terpakai akan kita adendum untuk menambahkan yang kuota bus. Masyarakat bisa nambah lagi," tandas Suharto.

[Gambas:Video CNN]

Bela Diri Melahap Surga

Kripto Jagoan Menghijau Lagi, Bitcoin Kokoh di US Ribu******

Mayoritas asetkripto teratas kompak naik padaperdaganganKamis (23/2). Bitcoin menguat tipis, diikuti koin-koin jagoan lainnya.

Mengutip coinmarketcap.com, Bitcoin bertengger di harga US.471 per keping setelah menguat 1,1 persen.

Harga Ethereum juga meningkat 1,3 persen ke US.668 per koin. Namun dalam sepekan, koin berkapitalisasi pasar terbesar kedua ini turun 0,9 persen.

Penguatan juga terjadi pada XRP dan cardano, masing-masing sebesar 1,6 persen dan 1,1 persen. Keduanya dihargai USTepatkah Langkah Jokowi Bubarkan Merpati?******

Nasib PT Merpati Nusantara Airlines(Persero) setelah sekarat selama beberapa tahun belakangan ini akhirnya terang. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan PT Merpati Nusantara Airlines akhirnya membubarkan maskapai pelat merah tersebut.

Dalam PP yang ditandatangani Jokowi pada 20 Februari 2023 itu, pembubaran Merpati Airline tak lepas dari putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 5/Pdt.Sus Pembatalan Perdamaian I 2022/ PN. Niaga Sby Jo Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/20l8/PN.Niaga Sby 2 Juni 2022 yang menyatakan perusahaan pailit.

Selanjutnya, pelaksanaan likuidasi dalam rangka pembubaran perseroan Merpati Airlines dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang BUMN. Lalu, peraturan perundang-undangan di bidang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Kemudian, peraturan perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan lainnya. Adapun penyelesaian pembubaran Merpati Airlines termasuk likuiditas dilaksanakan paling lambat lima tahun terhitung sejak perusahaan dinyatakan pailit.

Berdasarkan aturan tersebut, setelah dibubarkan, semua kekayaan sisa hasil likuidasi Merpati Airlines disetorkan ke kas negara.

Dalam kesempatan terpisah Direktur Utama PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) Yadi Jaya Ruchandi memaparkan 1.225 karyawan eks maskapai Merpati Airlines akan mendapatkan hasil penjualan aset senilai Rp54,8 miliar.

Ia menyebut pembagian hasil penjualan aset tahap pertama ini akan diberikan kepada kreditur, termasuk eks karyawan.

"Pembagian ini diharapkan dapat memberikan kepastian atas penyelesaian kewajiban Merpati Airlines kepada para kreditur dengan mengedepankan asas keadilan bagi seluruh pihak, termasuk kepada eks karyawan," kata Yadi.

Selain itu, penetapan pengadilan atas daftar pembagian tahap pertama menyebut pembagian atas gaji terutang kepada 50 eks karyawan Merpati Airlines sebesar Rp3,8 miliar.

Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman menilai pembubaran ini sudah tepat. Maklum, penyakit keuangan Merpati Airline sudah kronis sejak 2008 lalu.

Kala itu, perusahaan merugi dan utangnya mencapai Rp2,8 triliun. Sementara aset yang dimiliki hanya Rp999 miliar. Ekuitasnya pun minus Rp1,84 triliun dan kerugiannya tembus Rp641 miliar.

Menurut Rizal, apabila Menteri BUMN Erick Thohir sudah mengambil langkah strategis dalam upaya penyehatan perusahaan tetapi tetap tak 'nendang', tentunya keputusan pailit menjadi tepat. Asalkan bisa mendorong kesehatan perusahaan plat merah yang lainnya di bidang perhubungan udara.

Meski begitu, kata Rizal, pembubaran ini ada konsekuensi berkaitan dengan sisa aset dan nasib pekerjanya. Hal ini tentu harus diselesaikan dan diberikan kompensasi yang tidak menjadi beban berikutnya pasca dibubarkan.

"Terutama bagi para pekerja yang dirumahkan. Pun demikian, sisa aset setelah dipenuhi kewajiban bagi pekerja dan perusahaan, harus segera dikembalikan ke negara," ucapnya kepada CNNIndonesia.com.

Ia menambahkan sebenarnya sekarang ini masih banyak BUMN yang kondisinya seperti Merpati. Ia mengatakan pemerintah juga harus mengambil langkah cepat untuk mengatasi masalah itu.

Kalau masih bisa diselamatkan, ia mengatakan pemerintah bisa mengobati BUMN itu berbagai treatment dan pengobatan. Terutama injeksi berkaitan dengan keuangan perusahaan.

"Setidaknya dapat memberikan 'darah segar' bagi perusahaan plat merah yang makin turun penerimaan usaha dan laba nya," imbuh Rizal.

Ia juga mengatakan kalau pemerintah tidak mampu, tentunya mesti cermat dan tepat dalam memilih perusahaan mana yang akan dipailitkan berikutnya.

Hal ini tentu dengan segala pertimbangan yang panjang, baik terkait dengan bisnis strategis, penyelamatan perusahaan negara, dan agen pembangunan sebagai lokomotif ekonomi nasional.

Sudah Miliki Garuda dan Maskapai Swasta

Polygon yang dalam beberapa hari terakhir konsisten naik, masih melanjutkan tren penguatan. Kini harganya US,41 setelah naik 3,1 persen.

Sementara itu, tiga koin stabil tetap di harga US per keping. Ketiganya adalah Tether, USD Coin, dan Binance USD.

Kripto sendiri masih dilarang sebagai alat bayar di Indonesia. Namun, kripto termasuk komoditas bursa berjangka, sehingga tak masalah selama digunakan sebagai investasi maupun komoditas yang diperjualbelikan oleh para pelaku pasar.

Uang kripto diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan lewat Peraturan Bappebti No 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.

Selain itu, aturan kripto juga tercantum dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

[Gambas:Video CNN]

Perang Wu Geng Liuli

<句子>