situs yg gacor hari ini

Orang-orang menghormati

UMP Banten 2024 Hanya Naik Rp66 Ribu Jadi Rp2,7 Juta******

Upah Minimum Provinsi (UMP) Banten 2024 naik hanya Rp66.532 atau 2,5 persen menjadi Rp2.727.812.

Sementara, UMP 2023 yang sebesar Rp 2.661.280.

Ketetapan upah buruh di 2024 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Banten nomor 561/Kep.287-Huk/2023 tentang penetapan Upah Minimun Provinsi (UMP) Banten.

Dalam surat yang diteken Pj Gubernur Banten Al Muktabar, kenaikan UMP 2024 mengikuti sejumlah aturan. Pertama, PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan.

Kemudian, UU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah (PP) Pengganti UU Nomor 2 tahun 2022, tentang Cipta Kerja.

"UMP sebagaimana dimaksud berlaku bagi pekerja dengan masa kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan," isi SK gubernur itu.

"Penyelesaian permasalahan upah minimum dinegosiasikan antara pengusaha dengan pekerja secara bipartit dan dilaporkan kepada Gubernur Banten melalui Disnakertrans," kutipan lainnya.

[Gambas:Video CNN]

Buku Harian Bajak Laut Magang Magang

Kasur Berkualitas Banting Harga di Transmart, Hemat sampai Rp15 Juta******

Panggilan kepada kaum rebahan yang lagi cari kasur berkualitas tapi harganya miring. Saatnya dapatkan kasur baru impianmu di Transmart!

Soalnya hari ini, Minggu (3/12) Transmart Full Day Sale kasih diskon gede-gedean buat harga kasur. Enggak tanggung-tanggung diskonnya sampai Rp15 juta!

Lihat Juga : Diskon Besar-Besaran, Warga Serbu Transmart Kokas

Harga tersebut bisa kamu dapat dengan pembelian menggunakan Allo Prime, Allo Paylater, kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah.

Bagi yang belum memiliki kartu kredit Bank Mega enggak usah khawatir. Bisa segera datang ke kantor cabang Bank Mega terdekat atau ke unit pembukaan instan yang tersedia di gerai Transmart.

Kalau belum punya Allo Prime, caranya gampang banget. Tinggal download saja aplikasi Allo Bank yang tersedia di PlayStore atau AppStore, lalu upgrade akunnya ke Allo Prime.

Diskon besar-besaran ini cuma berlaku satu hari, dimulai dari gerai Transmart buka hingga pukul 22.00 waktu setempat.

Jangan sampai lewatkan kesempatan ini ya. Segera ke Transmart terdekat dan borong kasur impianmu sekarang juga!

Jalannya menghadap ke langit

Zulhas Ungkap Alasan Belum Bayar Utang Migor Rp344 M ke Pengusaha******

Menteri PerdaganganZulkifli Hasan(Zulhas) membeberkan alasan pihaknya belum memberikan persetujuan pembayaran utangselisih nilai atau rafaksi minyak gorengRp344 miliar kepada pengusaha ritel.

Zulhas mengatakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) masih berhati-hati dan belum menyampaikan hasil verifikasi yang dilakukan PT Sucofindo kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

"Selaku lembaga yang melakukan verifikasi belum menyampaikan hasil verifikasi yang dilakukan PT Sucofindo kepada BPDPKS," ucapnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI, Senin (27/11).

Hal ini dilakukan karena Kejagung juga tengah mengusut kasus dugaan korupsi di BPDPKS.

"Dapat kami sampaikan kehati-hatian tadi, dan juga pendampingan hukum terkait proses hukum yang terjadi dalam pembayaran klaim tersebut.

Lebih lanjut, Zulhas mengatakan pihaknya telah berkirim surat ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk permohonan review hasil verifikasi PT Sucofindo terhadap klaim pembayaran rafaksi minyak goreng melalui dana BPDPKS itu.

Berdasarkan rekomendasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Zulhas mengatakan Kemendag bakal mengangkat pembahasan rafaksi minyak goreng dalam rakotas tingkat menteri di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Hal ini dilakukan untuk mendapatkan persetujuan bersama dari semua pihak terkait sebelum dilanjutkan pada proses pembayaran.

Maklum, BPDPKS sendiri berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

"Jadi kami mau di Kemenko Polhukam boleh, di Kemenko Perekonomian boleh, kalau sudah persetujuan, kami akan bersurat, untuk menjaga kehati-hatian," kata Zulhas.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey menyebut pemerintah hingga saat ini belum melakukan langkah nyata untuk melunasi utang rafaksi minyak goreng Rp344 miliar.

Roy mengatakan pemerintah dalam hal ini Kemendag tak memperlihatkan adanya itikad baik untuk menyelesaikan utang rafaksi tersebut.

Padahal, kata dia, sudah terlampir pendapat hukum atau legal opinion (LO) dari Kejaksaan Agung bahwa pemerintah berkewajiban untuk membayar utang rafaksi berdasarkan ketentuan yang ada.

"KPPU juga sudah jelas perintahnya harus dibayarkan pemerintah. kemudian juga komisi VI DPR, itu juga perlu menyelesaikan, karena ini kewajiban. Pemerintah di mana kewajiban kita, pelaku usaha, udah kita penuhi," ujar Roy lebih lanjut.

Roy mengungkapkan perkembangan terakhir terkait utang rafaksi ini adalah Kemenkopolhukam meminta utang ini harus diselesaikan melalui rapat terbatas antara Kemendag dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Namun Roy kecewa rapat tersebut belum kunjung dilaksanakan lantaran kedua kementerian beralasan sibuk.

"Ya sekarang pertanyaannya niat atau enggak sih? Kalau mau betul-betul niat, rapat kerja dong, rakor. Dan itu adalah surat rekomendasi dari Kemenkopolhukam, ketika kami beraudiensi dan menyampaikan seluruh poin terhadap rafaksi ini," kata Roy saat konferensi pers di Epicentrum Walk, Jakarta Selatan, Rabu (15/11) lalu.

"Ya sekarang pertanyaannya niat atau enggak sih? Kalau mau betul-betul niat, rapat kerja dong, rakor. Dan itu adalah surat rekomendasi dari Kemenkopolhukam, ketika kami beraudiensi dan menyampaikan seluruh poin terhadap rafaksi ini," lanjutnya.

Roy menegaskan rafaksi yang belum kunjung terselesaikan selama hampir dua tahun ini menyebabkan kerugian besar di industri ritel. Maka itu, ia mengatakan para pengusaha ritel akan melakukan langkah untuk melaporkan Kemendag ke Kepolisian Bareskrim buntut dari utang rafaksi tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Putri penjelajah waktu mencari posisi resmi

Serbu Diskonnya, Transmart Full Day Sale Balik Lagi 26 November******

Kabar gembira buat kamu yang ingin belanja kebutuhan dengan harga murah. Transmart Full Day Sale balik lagi nih pada Minggu (26/11).

Transmart kasih diskon gede-gedean yang bisa menyelamatkan keadaan kantong di tanggal tua.

Lihat Juga : Diskon Besar-Besaran, Warga Serbu Transmart Kokas

Selain diskon 50 persen, pelanggan setia Transmart juga bisa mendapat ekstra diskon sebesar 20 persen.

Caranya cukup dengan melakukan pembayaran menggunakan kartu kredit Bank Mega, Bank Mega Syariah, atau Allo Prime dari Allo Bank.

Kalau belum punya kartu kredit Bank Mega, bisa segera datang ke kantor cabang Bank Mega terdekat atau ke unit pembukaan instan yang tersedia di gerai-gerai Transmart.

Nah bagi yang belum memiliki Allo Prime cukup unduh aplikasi Allo Bank yang tersedia di PlayStore atau AppStore, lalu upgrade akunnya ke Allo Prime.

Jangan lupa ke Transmart besok ya dan bayar belanjaan pakai Bank Mega atau Allo Bank agar bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik.

Tuan Bintang Bumi

Mendag Zulhas Berikan Dukungan Penuh untuk Smelter Freeport Gresik******

Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan menyatakan siap memberikan dukungan penuh terhadap Smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur.

Hal tersebut dikatakan pria yang akrab disapa Zulhas itu saat berkunjung ke Smelter Freeport Gresik. Kedatangan Zulhas untuk meninjau progres pembangunan yang kini sudah mencapai 80 persen.

"Saya sengaja datang untuk melihat Smelter Freeport. Saya bahagia, senang melihat smelter kita yang sudah 80 persen lebih ini berada di Gresik. Segala (dukungan) yang diperlukan, kita berikan. Termasuk kemarin perpanjangan untuk peraturan izin ekspor," ujar Zulhas dalam keterangannya, Selasa (28/11).

Selain itu, Zulhas juga mengatakan misi pemerintah Indonesia terhadap kepemilihan saham mayoritas Freeport. Terutama setelah belum lama ini pemerintah memberi perpanjangan kontrak kepada Freeport.

"Secara bertahap dan kita sudah punya saham mayoritas, setelah diperpanjang nanti yang dalam proses kita akan tambah lagi 10 persen kepemilikan Indonesia. Jadi membanggakan. Selamat untuk Indonesia," tambahnya.

Diketahui, hubungan Zulhas dengan Freeport sudah berlangsung cukup lama. Ia menceritakan sejak 2004 dirinya menjadi anggota DPR dan menjabat sebagai Menteri Kehutanan pada 2009.

"Salah satu yang (dilakukan), memberikan izin tambang bawah tanah di Papua," kisahnya.

Direktur Utama PT Freeport Indonesia Tony Wenas menyambut baik dukungan dari pemerintah. Ia optimistis bahwa smelter ini akan selesai sesuai jadwal dan mulai beroperasi pada Mei 2024.

"Akhir tahun ini targetnya 90 persen kontruksi fisik diharapkan selesai. Selesai sepenuhnya konstruksi fisiknya, dilanjutkan commisioning di awal tahun depan," kata Tony.

"Optimis sesuai schedule, mulai akan beroperasi tahun 2024 bulan Mei dan secara bertahap wrap up sampai beroperasi penuh Desember 2024," pungkasnya.

Sebagai informasi, dalam kunjungan kerja ke Gresik ini Zulhas tidak hanya berkunjung ke Smelter Freeport. Namun ia bersama Freeport turut menyerahkan 4.000 paket sembako untuk keluarga Muhammadiyah Gresik dalam rangka Bakti Sosial CSR PT Freeport di Gedung Dakwah Muhammadiyah.

Kaisar Bela Diri Langit Berbintang

Zulhas Ungkap Alasan Belum Bayar Utang Migor Rp344 M ke Pengusaha******

Menteri PerdaganganZulkifli Hasan(Zulhas) membeberkan alasan pihaknya belum memberikan persetujuan pembayaran utangselisih nilai atau rafaksi minyak gorengRp344 miliar kepada pengusaha ritel.

Zulhas mengatakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) masih berhati-hati dan belum menyampaikan hasil verifikasi yang dilakukan PT Sucofindo kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

"Selaku lembaga yang melakukan verifikasi belum menyampaikan hasil verifikasi yang dilakukan PT Sucofindo kepada BPDPKS," ucapnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI, Senin (27/11).

Hal ini dilakukan karena Kejagung juga tengah mengusut kasus dugaan korupsi di BPDPKS.

"Dapat kami sampaikan kehati-hatian tadi, dan juga pendampingan hukum terkait proses hukum yang terjadi dalam pembayaran klaim tersebut.

Lebih lanjut, Zulhas mengatakan pihaknya telah berkirim surat ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk permohonan review hasil verifikasi PT Sucofindo terhadap klaim pembayaran rafaksi minyak goreng melalui dana BPDPKS itu.

Berdasarkan rekomendasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Zulhas mengatakan Kemendag bakal mengangkat pembahasan rafaksi minyak goreng dalam rakotas tingkat menteri di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Hal ini dilakukan untuk mendapatkan persetujuan bersama dari semua pihak terkait sebelum dilanjutkan pada proses pembayaran.

Maklum, BPDPKS sendiri berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

"Jadi kami mau di Kemenko Polhukam boleh, di Kemenko Perekonomian boleh, kalau sudah persetujuan, kami akan bersurat, untuk menjaga kehati-hatian," kata Zulhas.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey menyebut pemerintah hingga saat ini belum melakukan langkah nyata untuk melunasi utang rafaksi minyak goreng Rp344 miliar.

Roy mengatakan pemerintah dalam hal ini Kemendag tak memperlihatkan adanya itikad baik untuk menyelesaikan utang rafaksi tersebut.

Padahal, kata dia, sudah terlampir pendapat hukum atau legal opinion (LO) dari Kejaksaan Agung bahwa pemerintah berkewajiban untuk membayar utang rafaksi berdasarkan ketentuan yang ada.

"KPPU juga sudah jelas perintahnya harus dibayarkan pemerintah. kemudian juga komisi VI DPR, itu juga perlu menyelesaikan, karena ini kewajiban. Pemerintah di mana kewajiban kita, pelaku usaha, udah kita penuhi," ujar Roy lebih lanjut.

Roy mengungkapkan perkembangan terakhir terkait utang rafaksi ini adalah Kemenkopolhukam meminta utang ini harus diselesaikan melalui rapat terbatas antara Kemendag dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Namun Roy kecewa rapat tersebut belum kunjung dilaksanakan lantaran kedua kementerian beralasan sibuk.

"Ya sekarang pertanyaannya niat atau enggak sih? Kalau mau betul-betul niat, rapat kerja dong, rakor. Dan itu adalah surat rekomendasi dari Kemenkopolhukam, ketika kami beraudiensi dan menyampaikan seluruh poin terhadap rafaksi ini," kata Roy saat konferensi pers di Epicentrum Walk, Jakarta Selatan, Rabu (15/11) lalu.

"Ya sekarang pertanyaannya niat atau enggak sih? Kalau mau betul-betul niat, rapat kerja dong, rakor. Dan itu adalah surat rekomendasi dari Kemenkopolhukam, ketika kami beraudiensi dan menyampaikan seluruh poin terhadap rafaksi ini," lanjutnya.

Roy menegaskan rafaksi yang belum kunjung terselesaikan selama hampir dua tahun ini menyebabkan kerugian besar di industri ritel. Maka itu, ia mengatakan para pengusaha ritel akan melakukan langkah untuk melaporkan Kemendag ke Kepolisian Bareskrim buntut dari utang rafaksi tersebut.

[Gambas:Video CNN]